<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":4df"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816227793668130041" data-legacy-message-id="1934898e38c7c4f9"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":4di" class="ii gt"> <div id=":4dh" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-21.15.501.jpg" alt="Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Benny Jozua Mamoto menyebut, pengawasan yang dilakukan Dewas KPK secara kelembagaan belum optimal. Mengingat, masih banyaknya pelanggaran etik hingga pidana yang menimpa para insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Pengawasan terhadap KPK belum maksimal artinya Dewas ebelum optimal menjalankan peran dan fungsi pengawasan," kata Benny Mamoto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas KPK di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, Dewas memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya terhadap kelembagaan KPK. Sebab, masih terbatasnya pengawasan secara tidak langsung, lantaran tidak turun ke lapangan dan hanya pengawasan represif, bukan preventif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Benny menekankan, perlu adanya upaya optimalisasi peran Dewas untuk meminimalisir pelanggaran, maupun penyalahgunaan wewenang KPK antara lain dengan optimalisasi pengawasan secara langsung dan pengawasan yang sifatnya preventif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Benny menuturkan perlunya komunikasi antara Dewas dengan Pimpinan KPK. Serta, rekomendasi Dewas dapat dipatuhi oleh KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015334346/ak-eks-pegawai-kemkomdigi-lindungi-situs-judi-online-budi-arie-merasa-dikhianati">AK, Eks Pegawai Kemkomdigi Lindungi Situs Judi Online, Budi Arie Merasa Dikhianati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rekomendasi yang kami sampaikan adalah bagaimana optimalisasi pengawasan secara langsung ini nanti tentunya perlu kesepakatan, kemudian yang bersifat preventif. Jadi idealnya adalah pengawasan dilakukan sejak awal dalam proses sampai akhir dan kemudian dievaluasi bersama-sama," pungkas Benny.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Benny Jozua Mamoto menyebut, pengawasan yang dilakukan Dewas KPK belum optimal

Benny Mamoto Sebut Peran Dewas Belum Optimal Cegah Pelanggaran Etik di KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Elly Fariani menekankan pentingnya penegakkan Governance Risk dan Complience (GRC) untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan insan KPK. Hal itu penting untuk meminimalisir terjadinya kasus etik terhadap setiap insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Upaya untuk mengoptimalisasikan pengawasan terhadap etik dari insan KPK dan juga tentunya menutup celah-celah dari penyalahgunaan kewenangan ini. Sebenarnya satu, secara konsep, secara teori yang saya yakini cukup efektif di dalam mencegah itu adalah dengan penegakaan GRC, Governance Risk dan Complience,&rdquo; kata Elly Fariani saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan Calon Dewas KPK di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elly menjelaskan, GRC memiliki penekakan pada tata kelola yang baik dengan memperhatikan aspek-aspek risiko. Selain itu, GRC juga didorong untuk memenuhi aturan main yang berlaku bagi organisasi dan lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elly juga mengusulkan lima komponen untuk mewujudkan GRC di KPK. Usulan itu, mulai dari penerapan GRC itu dan juga tentunya penegakan, serta penerapan kode etik secara efektif di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya yakin di KPK itu sudah dibangun, sudah ada,&rdquo; ucap Elly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) itu pun menyoroti, komponen yang tak kalah penting yakni soal kejelasan peraturan dan aturan pelaksanaan di bawahnya. Menurutnya, hal ini penting untuk menghindarkan ambiguiti dalam setiap insan suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya aturan pelaksanaannya, aturan operasionalisasinya harus mengacu kepada aturan yang menjadi mandat dari organisasi tersebut,&rdquo; urai Elly.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01237060/seleksi-capim-kpk-jadi-polemik-dpr-akan-cecar-hasil-kinerja-pansel">Seleksi Capim KPK jadi Polemik, DPR Akan Cecar Hasil Kinerja Pansel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Elly menekankan pentingnya menegakkan tata kelola pelaporan yang valid dan handal. Menurutnya, komponen terakhir yang harus diperhatikan adalah soal keberadaan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua itu tidak akan berfungsi atau tidak berjalan dengan baik jika SDM-SDM yang kelola organisasi tersebut tidak berkompeten,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Elly Fariani menekankan pentingnya penegakkan Governance Risk dan Complience (GRC) untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan insan KPK.

Calon Dewas Elly Fariani Usulkan Penegakan GRC untuk Minimalisir Pelanggaran Etik Insan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal merupakan salah satu dari 10 nama calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan panitia seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (1/10) kemarin. Selain dikenal sebagai hakim, Gusrizal juga merupakan mertua dari komika Kiky Saputri.</p> <div dir="auto">Salah satu anak Guszrizal, Muhammad Khairi merupakan suami dari Kiky Saputri. Nama Gusrizal menjadi salah satu yang disorot, lantaran pernikahan anaknya itu dengan Kiky Saputri digelar mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Gusrizal, nama lain yang jadi sorotan juga salah satunya&nbsp;Benny Jozua Mamoto, seorang Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus pensiunan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua Pansel, Arief Satria menjelaskan, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Pansel yang telah melakukan proses seleksi Capim dan Dewas KPK. Menurutnya, kriteria dalam menentukan Capim dan Calon Dewas KPK yakni mereka yang berintegritas, kapabilitas dan akseptabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menekankan, kepercayaan publik terhadap para peserta juga menjadi dasar pemilihan. Penyerahan 10 nama calon Dewas KPK itu setelah&nbsp;Pansel menggelar berbagai serangkaian tes seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, profile asesmen, hingga wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015153226/heru-budi-resmikan-bedah-rumah-korban-kebakaran-di-menteng-wanti-wanti-soal-listrik">Heru Budi Resmikan Bedah Rumah Korban Kebakaran di Menteng, Wanti-wanti Soal Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan, jadi aspeknya sangat luas sekali dan pertimbangan-pertimbangan itu pun juga atas masukan dari berbagai kalangan," ucap Arief di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut 10 nama calon Dewas KPK yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">1. Benny Jozua Mamoto&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Chisca Mirawati</div> <div dir="auto">3. Elly Fariani</div> <div dir="auto">4. Gusrizal</div> <div dir="auto">5. Hamdi Hassyarbaini</div> <div dir="auto">6. Heru Kreshna Reza&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Iskandar Mz</div> <div dir="auto">8. Mirwazi</div> <div dir="auto">9. Wara Kustriani Sumpeno</div> <div dir="auto">10. Wisnu Baroto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Nama Gusrizal menjadi salah satu yang disorot, lantaran pernikahan anaknya itu dengan Kiky Saputri digelar mewah.

Mertua Kiky Saputri hingga Benny Mamoto Masuk 10 Calon Dewas KPK yang Diserahkan Pansel ke Jokowi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Panitia seleksi (Pansel) mengumumkan hasil tes tertulis calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK masa jabatan periode tahun 2024-2029. Tahapan seleksi tes tertulis itu telah digelar&nbsp;di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/7).</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, ada 40 orang dari 229 Capim KPK yang lulus tes tulis. Sementara untuk calon Dewas KPK, ada 40 orang yang lolos dari 142 peserta yang jalani tes tulis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah tersebut kami pansel menyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang Calon Pimpinan dan 40 Calon Dewas KPK yang akan mengikuti tahap berikutnya," kata Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos tes tertulis diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yakni profile assesment, yang akan diselenggarakan pada 28 dan 29 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014953462/jika-seorang-perempuan-mengeluh-tentang-5-hal-ini-dalam-percakapan-dia-tidak-layak-hidup-bersama-anda">Jika Seorang Perempuan Mengeluh Tentang 5 Hal Ini dalam Percakapan, Dia Tidak Layak Hidup Bersama Anda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menentukan Capim dan Dewas KPK ke depan. Tanggapan masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai dengan 24 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus," pungkas Ateh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, ada 40 orang dari 229 Capim KPK yang lulus tes tulis.

Lolos Seleksi Tertulis, 40 Capim dan 40 Calon Dewas KPK Akan Jalani Profile Assesment pada Akhir Agustus

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 236 orang pendaftar Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi oleh panitia seleksi (Pansel). Mereka yang lolos itu terdiri dari berbagai unsur, seperti pihak internal KPK, Anggota Polri, Kejaksaan, akademisi, praktisi hukum dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyatakan, meski diklaim ada peningkatan secara jumlah maupun persentase dibandingkan dengan seleksi periode sebelumnya, akan tetapi terdapat isu krusial yang patut disoroti. Khususnya banyaknya kandidat yang berasal dari instansi penegak hukum yang mendaftar sebagai calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 236 orang yang lolos seleksi administrasi sebagai calon komisioner, terdapat 16 orang dari instansi Kepolisian dan 11 orang dari instansi Kejaksaan," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data Pansel Capim dan Dewas KPK, 16 orang dari instansi Polri yang lolos seleksi administrasi itu empat di antaranya merupakan perwira tinggi, yakni Itjen Kementerian Pertanian (Kementan), Komjen Setyo Budiyanto; Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komjen RZ Panca Putra Simanjuntak; Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Djoko Poerwanto; dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Didik Agung Widjanarko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 11 orang dari instansi Kejaksaan, lima di antaranya merupakan Jaksa senior. Mereka yakni Pelaksana Tugas (Plt) Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Sugeng Purnomo; Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus), Andi Herman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya ada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar; Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana; dan mantan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kurnia mengingatkan, Pansel Capim dan Dewas KPK tidak mengistimewakan mereka yang berlatar belakang aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekalipun mendaftar sebagai calon Komisioner KPK merupakan hak bagi setiap orang, namun kami mengingatkan agar panitia seleksi tidak memberikan keistimewaan bagi kandidat yang berasal dari dua institusi tersebut," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, tidak ada satupun regulasi yang mewajibkan bahwa komposisi pimpinan KPK harus berasal dari instansi penegak hukum lain. Hal itu juga berpotensi terjadinya konflik kepentingan jika mereka menjabat pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, potensi konflik kepentingan saat mereka menjabat dan mengusut perkara korupsi di institusi asalnya patut dipertimbangkan lebih lanjut," ucap Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01237060/seleksi-capim-kpk-jadi-polemik-dpr-akan-cecar-hasil-kinerja-pansel">Seleksi Capim KPK jadi Polemik, DPR Akan Cecar Hasil Kinerja Pansel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yusuf Ateh menyampaikan, sebanyak 236 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi Capim KPK periode 2024-2029. Menurutnya, 236 Capim KPK yang lolos seleksi administrasi itu terdiri dari 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, calon anggota Dewas KPK, 140 orang yang lolos terdiri dari 130 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Mereka yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahap berikutnya, yakni tes tertulis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Tes tertulis akan diselenggarakan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu l No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kurnia mengingatkan, Pansel Capim dan Dewas KPK tidak mengistimewakan mereka yang berlatar belakang aparat penegak hukum.

16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK, ICW Ingatkan Pansel Tak Beri Keistimewaan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi Capim dan Dewas KPK. Ihwal hal ini dikatakan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029.</p> <p>Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh mengatakan, jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi capim KPK tersebut mencakup 74 persen dari seluruh pendaftar capim KPK, yaitu sejumlah 318 orang.</p> <p>Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon dewas KPK sebanyak 146 orang atau mencakup 71 persen dari total 207 pendaftar.</p> <p>&ldquo;Kalau kita bandingkan pendaftar yang lulus pada seleksi calon pimpinan sebelumnya ini terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun prosentase,&rdquo; kata Yusuf dalam konferensi pers di lobi Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (24/7).</p> <p>Untuk diketahui, pada seleksi 2019 lalu, dari jumlah pendaftar sebanyak 376 orang, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 192 orang atau 51 persen.</p> <p>Adapun komposisi pendaftar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan jenis kelamin adalah 221 laki-laki dan 15 perempuan untuk capim KPK, serta 130 laki-laki dan 16 perempuan untuk posisi calon dewas KPK.</p> <p>&ldquo;Kalau kita lihat komposisi berdasarkan institusinya, ini akademisi untuk capim maupun calon dewas nampaknya yang paling banyak, dan yang paling sedikit itu dari TNI,&rdquo; ujar Yusuf.</p> <p>Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan pada Rabu, 24 Juli 2024 melalui laman resmi Kementerian Sekretariat Negara dan laman KPK.</p> <p>Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes tertulis, yang akan diselenggarakan pada Rabu, 31 Juli 2024.</p> <p>Di tengah proses seleksi yang sedang berlangsung, pansel mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Capim dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.</p> <p class="class-paragraph">Tanggapan masyarakat dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi mulai 24 Juli-24 Agustus 2024 melalui laman Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) atau melalui surel ke pansel.capim.kpk@setneg.go.id.<br /><br /></p>

Kalau kita bandingkan pendaftar yang lulus pada seleksi calon pimpinan sebelumnya ini terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun prosentase

236 Orang Lulus Seleksi Administrasi Capim KPK

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-3-2528917917.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> </strong></div> <div><strong>&nbsp;</strong></div> <div>&nbsp;</div> <div id="newbody"><strong>JawaPos.com</strong> - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konsultasi publik. Hal ini dilakukan untuk menjaring aspirasi dari aktivis maupun pegiat antikorupsi.<br /><br />Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria, mengatakan peserta capim yang mendaftar melalui laman https://apel.setneg.go.id/ sebanyak 79 orang dan dewas 64 pendaftar.<br /><br />"Per saat ini, Kamis (11/7) peserta yang registrasi saja sudah 632 orang tapi yang submit dokumen itu 79 orang. Untuk dewas sudah 64 orang pendaftar," katanya.<br /><br />Arief Satria mengatakan konsultasi publik ini sudah dilakukan di berbagai kota seperti Surabaya, Medan dan Makassar.<br /><br />Konsultasi publik juga sudah dilakukan dengan representasi pimpinan redaksi media massa, akademisi, asosiasi pengusaha, BUMN dan lainnya untuk menjaring aspirasi.<br /><br />"Semoga dengan konsultasi publik ini kami bisa menyerap aspirasi yang nantinya bisa menjadi pertimbangan untuk menyeleksi para pendaftar dan kami bekerja sesuai dengan undang-undang," katanya.<br /><br />Ia pun berharap besar kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada pansel terkait dengan rekam jejak para pendaftar.<br /><br />Arief mengakui jika pansel memiliki banyak instrumen dalam proses seleksi itu seperti analisis PPATK melalui transaksi, kepatuhan dalam pajak maupun lainnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014805010/novel-baswedan-cs-ingin-daftar-capim-kpk-tapi-tunggu-putusan-mk">Novel Baswedan Cs Ingin Daftar Capim KPK, Tapi Tunggu Putusan MK</a></strong><br /><br />"Kami memiliki instrumen-instrumen dalam proses analisis melalui PPATK kemudian pajak dan lainnya. Peran masyarakat sangat penting, makanya kami mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian," terangnya.<br /><br />Bagi masyarakat, kata dia, yang akan memberikan tanggapan mengenai peserta capim KPK bisa langsung mengaksesnya melalui laman yang telah disiapkan sebelumnya.<br />&nbsp;</div>

Per saat ini, Kamis (11/7) peserta yang registrasi saja sudah 632 orang tapi yang submit dokumen itu 79 orang.

Jaring Aspirasi Terkait Pendaftar Capim, Pansel KPK Konsultasi ke Publik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ramadana-icw-2317827493.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana." width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (Pansel Capim dan Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk&nbsp;meletakkan nilai integritas dalam proses seleksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, salah satu yang dapat digunakan oleh Pansel untuk menguji integritas calon dengan melihat kepatuhan LHKPN, khususnya bagi pendaftar dari kalangan penyelenggara negara aktif maupun mantan penyelenggara negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, bila ditemukan calon yang tak patuh LHKPN, baik tidak melapor atau terlambat, mestinya langsung digugurkan, bahkan sejak proses seleksi administrasi," kata Kurnia kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meminta,&nbsp;Pansel dapat menjamin proses seleksi memenuhi nilai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 UU KPK. Setiap perkembangan pada setiap tahapan seleksi mutlak harus disampaikan kepada masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Pansel harus berpijak pada prinsip&nbsp;<em>meaningful participation&nbsp;</em>selama proses seleksi berlangsung. Hal ini yang luput dan diabaikan oleh Pansel bentukan Presiden tahun 2019 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 30 ayat (6) UU KPK secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan tanggapan atas kinerja Pansel," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pansel juga mesti mencermati adanya potensi afiliasi kandidat dengan warna politik tertentu. Ia pun menekankan,&nbsp;Pansel harus aktif dalam mencari dan mengajak figur-figur berintegritas, kompeten, dan independen untuk mendaftar sebagai calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014716969/icw-minta-pansel-tak-lagi-loloskan-pelanggar-etik-seperti-firli-bahuri-pada-2019">ICW Minta Pansel Tak Lagi Loloskan Pelanggar Etik Seperti Firli Bahuri pada 2019</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, saat ini.bukan hal mudah untuk mendorong masyarakat yang memenuhi nilai-nilai ideal mendaftar sebagai pemimpin dan pengawas di lembaga antirasuah itu," tukas Kurnia.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tim panitia seleksi (Pansel) sebelumnya resmi membuka pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pendaftaran dibuka sejak 26 Juni sampai dengan 15 juli 2024. Pansel mempersilakan seluruh warga negara Indonesia mendaftarkan diri sebagai capim maupun dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024," ucap Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusuf menyatakan, semua warga negara Indonesia bisa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi lebih lanjut mengenai persyarakatan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui laman&nbsp;<a href="http://kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kpk.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1717460302372000&amp;usg=AOvVaw1EdluVdLmqL4VVGKE_7-zC">KPK.go.id</a>&nbsp;dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara,&nbsp;<a href="http://setneg.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setneg.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1717460302372000&amp;usg=AOvVaw0ZzAPGW4HNKNr14ZbaPkTg">setneg.go.id</a>," ujar dia.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Jadi, bila ditemukan calon yang tak patuh LHKPN, baik tidak melapor atau terlambat, mestinya langsung digugurkan

ICW Minta Pansel Coret Kandidat Capim dan Dewas KPK yang Tak Patuh LHKPN