<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/65-instansi-pusat-umumkan-hasil-akhir-cpns_m_.jpg" alt="ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah instansi yang sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus bertambah. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) adalah instansi pusat yang baru saja mengeluarkan hasilnya. Pengumuman diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 2018. Selanjutnya, mereka yang dinyatakan lolos perlu mengikuti tahapan akhir, yakni pemberkasan. Tahap tersebut memiliki waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi, paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Persyaratan pemberkasan dapat dilihat di laman resmi masing-masing instansi. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, untuk mempercepat dan memudahkan tahap pemberkasan itu, pihaknya menyarankan para CPNS menggunakan fitur baru di portal sistem seleksi CPNS Nasional (SSCN), yaitu sscn.bkn.go.id. Menurutnya, fitur baru di akun SSCN tersebut dapat dimanfaatkan bagi para pelamar CPNS 2018 yang sudah lolos ke pemberkasan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), serta mempercepat pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang nantinya akan dicetak bagi instansi yang membutuhkan. Dia juga mengimbau para pelamar CPNS 2018 yang dinyatakan lolos untuk teliti dalam mengisi setiap formulir pemberkasan agar tidak ada kesalahan. "Yang dinyatakan lolos ke pemberkasan. Ada fitur baru di akun SSCN untuk isi DRH. Ini untuk mempercepat pemberkasan NIP dan dicetak bagi instansi yang membutuhkan," ujar Ridwan. Berdasarkan data BKN, per 11 Januari 2019 pukul 20.00, sudah ada 545 instansi yang DS, lima instansi proses verval BKN antara lain Kementerian LHK dan Kemenpora RI (Atlet). Sementara tiga instansi, yaitu Kementerian PUPR, BIN, dan BPKRI menunggu final instansi.

65 Instansi Pusat Umumkan Hasil Akhir CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/37-formasi-cpns-pemprov-sumbar-tak-terisi_m_.jpg" alt="Kepala BKD Sumbar Yulitar." width="100%">
<figcaption>Kepala BKD Sumbar Yulitar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 telah berakhir. Namun tidak semua kuota yang disediakan dapat terpenuhi. Seperti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar). 37 Dari 864 formasi yang disediakan tidak terisi. "Yang kosong itu seperti formasi dokter spesialis dan formasi lain. Ada juga karena tak sampai nilai. Sebagian memang tak ada yang mendaftar," sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Yulitar saat dihubungi di Padang, Senin (14/1). Pada rekrutmen CPNS 2018, Pemprov Sumbar mengajukan 1.662 formasi. Namun hanya 864 formasi yang dikabulkan KemenPAN-RB. Sedangkan yang lulus seleksi hanya 827 orang. "Sifatnya, kami di Provinsi kan menfasilitasi. Keputusan lulus dan tidaknya di BKN," tutup Yulitar. Kemudian bagi peserta CPNS yang lulu seleksi diharapkan segera melengkapi pemberkasan. Pemerintah telah menganggarkan gaji bagi peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus sejak Januari 2019. "Kami imbau segera lengkapi berkas sampai 18 Januari mendatang. Pemprov sangat butuh pegawai. Apalagi sudah tiga tahun tidak pernah rekrut pegawai," ucap Yulitar.

37 Formasi CPNS Pemprov Sumbar Tak Terisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-cpns-kepala-bkd-sijunjung-akan-dipanggil-paksa_m_.jpg" alt="Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Sijunjung Musprianti mangkir dari panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (11/1). Adapun pemanggilan tersebut terkait pemeriksaan pembatalan kelulusan peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya memanggil Kepala BKD Sijunjung dan Kepala BKD Sumbar untuk memberikan penjelasan soal seleksi CPNS 2018. "Kami tunggu sampai sore kemarin tidak datang (Kepala BKD Sijunjung). Sedangkan Kepala BKD Sumbar datang siang kemarin," kata Adel Wahidi, Sabtu (12/1). Ombudsman sendiri mengirimkan surat panggilan terhadap Kepala BKD Sijujung pada 8 Januari lalu. Pihak Ombudsman tidak mengetahui apakah surat yang dikirimkan sudah diterima Kepala BKD Sijunjung atau belum. "Tidak ada kabar sama sekali. Setidaknya pihak BKD memberikan kabar soal ketidakhadirannya," jelas Adel. Pekan depan, Ombudsman kembali menjadwalkan pemanggilan kepada BKD Sijunjung. Jika tidak juga mengindahkan pemanggilan tersebut sampai tiga kali, maka akan dilakukan pemanggilan paksa. Menurut Adel, BKD Sijunjung berperan penting untuk memberikan penjelasan soal pembatalan kelulusan CPNS atas nama Nina Susilawati. Sebab proses pendaftaran dan pembatalan berada di bawah wewenang BKD Sijunjung selaku daerah penyedia formasi tersebut. "Jika masih tidak ada penjelasan, patut dicurigai kebijakan pembatalan kelulusan CPNS ini. Mari saling terbuka sehingga tidak menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat," tegas Adel. Peserta seleksi CPNS 2018 Nina Susilawati, 32, kelulusannya dibatalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung. Dia lantas melaporkan BKD Sijunjung ke Ombudsman Perwakilan Sumbar, Selasa (8/1). Nina menceritakan panjang lebar persoalan kelulusan yang dianulir Pemkab Sijunjung. Mulai dari proses sebelum mendaftar hingga keluar surat pembatalan kelulusan saat menunggu hasil Tes Kemampuan Bidang (TKB) usai dinyatakan lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD). Menurut Nina, alasan utama pembatalan lantaran ijazah S1 berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Padahal jelas-jelas Kementerian Agama menegaskan PGMI dan PGSD itu setara. Bahkan, Nina mengaku sempat menanyakan langsung kepada Kepala BKD Sijunjung Musprianti terkait linerisasi ijazahnya tersebut. " Setelah berkoordinasi dengan tim, beliau (Kepala BKD Sijunjung) memperbolehkan saya ikut mendaftar. Sampai akhirnya saya lolos hingga tahap TKB," terang Nina di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (8/1). Permasalahan ini juga telah disampaikan pada Kementerian Agama RI. Bahkan, Kemenag telah menyurati BKD Sijunjung terkait linerisasi ijazah PGMI dan kesetaraanya dengan PGSD. Namun tidak digubris Pemkab Sijunjung. Di sisi lain, 14 orang yang berlatar pendidikan PGMI bahkan lulus sebanyak menjadi guru Sekolah Dasar di Kota Solok. "Kalau memang lulusan PGMI tidak masuk dalam formasi yang dibutuhkan, kenapa teman-teman saya yang juga PGMI lulus sekitar 80 persen di Kota Solok. Belum lagi yang di Kabupaten Solok," tegas Nina. Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin pada 27 Desember 2018. Hal itu berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS 2018. Serta Surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018.

Kasus CPNS, Kepala BKD Sijunjung Akan Dipanggil Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/54-formasi-pns-pemkab-malang-tak-terisi_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membuka 830 formasi saat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. 776 Formasi di antaranya sudah terisi. Adalah disabilitas empat formasi, cumlaude 14 formasi, K2 88 formasi, dan umum 670 formasi. Masih ada 54 formasi yang tidak terisi. Yakni, disabilitas empat formasi, cumlaude satu formasi, K2 47 formasi, dan umum dua formasi. "Ada beberapa formasi yang memang tidak terisi karena ketatnya seleksi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Sabtu (5/1). Seperti diketahui, proses seleksi CPNS telah memasuki tahap akhir. Sekarang prosesnya tinggal pengumuman hasil akhir. Beberapa instansi pusat maupun daerah juga telah ada yang merilis hasil akhir seleksi CPNS melalui situs resminya. Dengan diumumkannya hasil akhir seleksi CPNS 2018, para peserta akan melalui proses pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Para peserta wajib melengkapi berkas-berkas yang digunakan sebagai persyaratan administratif saat mendaftar perekrutan CPNS. "Peserta harus melengkapi berkasnya. Berkas yang dulu di scan dan digunakan untuk melengkapi persayaratan administratif, itu yang harus dilengkapi," terang Nurman Di Kabupaten Malang, pengumuman hasil akhir penerimaan CPNS sudah dapat diunduh melalui situs resmi BKD Kabupaten Malang. Yakni bkd.malangkab.go.id. Pengumuman hasil akhir diambil berdasarkan integrasi dari dua tes yang dilakukan peserta. Yakni, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

54 Formasi PNS Pemkab Malang Tak Terisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pembatalan kelulusan CPNS 2018 di Sijunjung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Nina Susilawati belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dipicu dengan adanyan pengumuman dari Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang membatalan kelulusan Nina sebagai salah satu peserta seleksi CPNS 2018. Padahal dia telah mengikuti tahapan CPNS hingga seleksi kemampuan bidang (SKB). Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), pengumuman pembatalan itu disampaikan lewat website www.sijunjung.go.id. Berikut kronologi pembatalan "kelulusan" istri dari Yulicef Anthony tersebut. Nina mengikuti <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/dpr-sebut-pembatalan-kelulusan-cpns-sijunjung-cacat-administratif" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> di Pemkab Sijunjung. Pemilik nomor peserta ujian 54081230000022 itu mengisi formasi Guru Kelas Ahli Pertama dengan lokasi formasi di SDN 40 Muarotakung. Dari tahapan yang dilalui, dia berhasil melewati Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun pada 29 Desember 2018, muncul pengumuman <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/04/01/2019/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-cpns-kemenag-surati-menteri-panrb" target="_blank">pembatalan kelulusan</a> atas nama Nina Susilawati yang tertuang dalam sebuah &rdquo;pengumuman&rdquo; Bupati Sijunjunjung Nomor: 800/373/BKPSDM-2018 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Lingkungan Pemkab Sijunjung. Dalam surat tertanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani langsung bupati Sijunjung tersebut, kelulusan Nina Susilawati dibatalkan dengan alasan ijazah Nina Susilawati adalah PGMI, bukan PGSD. Kualifikasi pendidikan itu dianggap tidak sesuai dengan Keputusan MenPAN-RB Nomor 217 Tahun 2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Apratur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Sijunjung Tahun Anggaran 2018. Surat pembatalan ini juga mengacu lampiran Peraturan MenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Surat MenPAN-RB Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2019/pengamat-sebut-ada-kejanggalan-pada-pembatalan-kelulusan-cpns" target="_blank">seleksi CPNS 2018</a> yang tidak memenuhi persyaratan. Keputusan bupati Sijunjung itu kemudian membuat Kemenag &rdquo;tersinggung&rdquo;. Berselang sehari dari keputusan itu, Kemenag RI mengeluarkan Surat Nomor: P-36909/SJ/B.II.2/KP.00.1/12/2018 tentang Kesetaraan Pendidikan PGSD dan PGMI. Surat ditandatangani Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Terpisah, Nina Susilawati menyatakan dirinya bersama keluarga menyesalkan terbitnya surat pembatalan kelulusannya oleh bupati Sijunjung. Ibu dua anak itu lulusan PGMI STAI Solok Nan Indah tahun 2014 dengan IPK 3,50. Dia sangat berharap adanya keadilan terhadap dirinya. Apalagi, dia mengaku sudah bersusah payah melewati serangkaian seleksi yang ekstra ketat dan sulit. Mulai dari administrasi, SKD hingga SKB. Bahkan demi berangkat mengikuti rangkaian ujian di Kota Solok dan Kota Bukittinggi, anak-anaknya masih kecil harus ditinggalkan dalam keadaan terlelap tengah malam. &rdquo;Kami hanya bisa berharap, bupati hingga BKDSDM Sijunjung, MenPAN-RB dan BKN memberikan kesempatan bagi saya lolos dalam seleksi CPNS di Sijunjung. Karena, saya merasa punya kemampuan untuk itu. Tidak menjadikan PGMI sebagai alasan untuk pembatalan kelulusan saya sebagai calon guru SD di tempat yang saya pilih,&rdquo; terang Nina. Sementara itu, suami Nina, Yulichef Antony mengaku baru mendapat kabar bahwa Pemkab Sijunjung telah mengumumkan hasil akhir seleksi CPNS 2018. Dari pengumuman itu tidak&nbsp; ada&nbsp; nama istrinya. "Tidak ada nama istri saya. Saya sudah berusaha&nbsp; memperjuangkan hak saya tapi hasilnya begini," ungkap pria yang biasa disapa Anton itu.&nbsp; Pada Jumat (4/1) ini Anton bersama istrinya mengaku berada&nbsp; di Jakarta dan baru saja berkonsultasi ke Kemenag soal kondisi kelulusan istrinya. Dari&nbsp;pihak Kemenag menyatakan keputusan menganulir pembatalan kelulusan Nina berada di pihak KemenPANRB dan BKN. "Kemenag hanya&nbsp; menyampaikan itu kepada saya," tandasnya&nbsp;lesu.&nbsp;

Begini Kronologi Pembatalan Kelulusan CPNS Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-telusuri-pembatalan-kelulusan-cpns-di-sijunjung_m_.jpg" alt="Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nina Susilawati, 32, batal lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar), membatalkan kelulusannya. Kasus itu menyita perhatian banyak pihak. Bahkan, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar siap melakukan investigasi untuk menyingkap persoalan tersebut. Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa dokumen dari <a href="https://jawapos.com/jpg-today/31/12/2018/pemkab-sijunjung-batalkan-kelulusan-seorang-peserta-cpns" target="_blank">peserta seleksi CPNS yang kelulusannya dibatalkan</a>. "Kami sudah terima beberapa dokumen dari pihak Nina. Tapi kami minta untuk datang ke kantor Ombudsman secara resmi hari ini," kata Adel saat dihubungi JawaPos.com di Padang, Rabu (2/1). Dari dokumen awal, Ombudsman memang menemukan beberapa ketidakcocokan antara surat keputusan Bupati Sijunjung dengan Keputusan Menteri Agama yang menyatakan kesetaraan ijasah PGSD dengan PGMI. "Tentu semuanya kami pelajari dulu. Termasuk meminta pendapat langsung pada Bupati Sijunjung atau pejabat berwenang di sana (Sijunjung)," papar Adel. Menurut Adel, kasus ini tidak hanya terjadi di Sijunjung. Namun juga ada di Kota Padang. Kasus di Padang justru terjadi sebelum ujian pertama alias Tes Kemampuan Dasar (TKD). Sedangkan kasus Nina terjadi setelah selesai ujian tahan kedua atau Tes Kemampuan Bidang (TKB). "Ini harus diperjuangkan. Dibuka seterang-terangnya. Kami belum bisa menduga-duga, apakah ada kecurangan atau tidak," tegas Adel. Terpisah, Yulicef Anthony membenarkan telah mengirimkan beberapa berkas terkait data kepersertaan istrinya di CPNS 2018 kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar. "Rencananya memang ke Padang hari ini untuk lapor resmi. Tapi masih menunggu hasil pengumuman kelulusan TKB dulu," ucap suami Nina itu. Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Dalam surat dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018, yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung. Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB Nomor 217 tahun 2018 tertanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD. Nina Susilawati menyebut pemerintah membatalkan kelulusan tersebut lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). "Saya kecewa, perjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia. Hasil kelulusan seleksi dibatalkan pemda, ditantatangani Bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil," tukas ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12). Padahal sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung pada Kepala BKD Sijunjung Musprianti. "Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung. Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoirdinasi dan mengizinkan ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di Pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB," sebut Nina.

Ombudsman Telusuri Pembatalan Kelulusan CPNS di Sijunjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/membedah-pp-tentang-pppk-regulasi-era-jokowi-yang-dikeluhkan-honorer_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dianggap menjadi kado pahit bagi guru honorer. Sebab, ada beberapa klausul yang dinilai tak menguntungkan. Namun, sebenarnya, ada juga beberapa pasal yang memberikan keuntungan lebih bagi para honorer. Misalnya, pasal yang mengatur soal batas usia yang berbeda dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasal ini menguntungkan honorer. Sebab, jika peserta seleksi CPNS dibatasi maksimal berusia 35 tahun, maka untuk PPPK dibatasi maksimal satu tahun sebelum pensiun. Keuntungan lainnya adalah PPPK ini akan mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS. Selain itu, PPPK juga akan mendapatkan berbagai jaminan seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kamatian dan bantuan hukum. "Tetapi honorer guru jangan bergembira dulu, ada beberapa pasal krusial di dalamnya yang menjebak," kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, dikutip dari JPNN (Jawa Pos Group), Kamis (6/12). Salah satunya yakni soal masa kerja yang tidak menentu. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2), masa kerja PPPK adalah setahun dan dapat diperpanjang lagi jika masih dibutuhkan. Ketentuan ini tentu berbeda dari masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni bilamana sudah diangkat maka masa kerjanya berlaku hingga pensiun. Kemudian, honorer kemungkinan juga akan terganjal Pasal 16 Ayat (f) untuk menjadi PPPK. Pasal tersebut mengatur, guru honorer bisa mengikuti seleksi menjadi PPPK jika memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang masih berlaku Artinya, bagi guru honorer, maka ia harus lulus PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan mendapat sertifikat pendidik. "Kami coba menelusuri data ini dan ternyata amat sangat sedikit jumlahnya guru K2 atau nonkategori yang telah memiliki sertifikat pendidik. Saat ini justru di sekolah swasta yang banyak guru non-PNS yang memiliki sertifikat pendidik," terangnya. Kekurangan lainnya, imbuh Ramli, honorer yang ingin menjadi PPPK juga harus mengikuti seleksi. Jika berkaca pada seleksi CPNS 2018 ini, apakah guru honorer mampu mencapai angka passing grade? Hal ini pun menjadi tanda tanya besar. Selain itu, berdasarkan PP ini, belum jelas sumber penggajian PPPK. Jika dibebankan ke daerah, maka hampir bisa dipastikan akan bernasib sama dengan PTT (Pegawai Tidak Tetap) saat ini atau honorer. Hal itu dikarenakan kemampuan daerah yang beragam. Terakhir, guru honorer juga masih terancam pemutusan hubungan kerja dengan banyak kemungkinan sebagaimana tertuang dalam Bab X. "Persoalannya selanjutnya adalah, apakah jika mereka gagal seleksi menjadi PPPK masih akan mengajar sebagai honorer? Jika tidak, maka ini justru akan menghilangkan pekerjaan mereka," pungkasnya.

Membedah PP tentang PPPK, Regulasi Era Jokowi yang Dikeluhkan Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bongkar-tugas-dan-kewajiban-pns-kepala-bkn-banyak-menderitanya_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan tugas dan kewajiban PNS tak selalu seindah yang dibayangkan." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan tugas dan kewajiban PNS tak selalu seindah yang dibayangkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 56 calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang melamar di instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjalani tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di kantor pusat BKN, Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, Rabu (5/12). Mereka mengerjakan soal-soal dengan sistem computer assisted test (CAT). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Sebelum tes dimulai, dia terlebih dahulu memberikan arahan. Dalam kesempatan itu, dia mengupas satu per satu tugas serta kewajiban menjadi seorang PNS yang mengabdi untuk negara. Hal itu dinilai penting, agar setiap CPNS bisa membekali dirinya masing-masing sebelum benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Menurut Bima, mereka harus memiliki mental yang kuat dan berbagai persiapan lainnya. "Jadi, ya mereka perlu tahu situasi kerja dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang PNS di BKN. Mungkin bisa jadi di luar harapan mereka, 'wah mentereng nih jadi PNS'. Nggak juga kok. Jadi, banyak menderitanya," ujar Bima di sela-sela tes SKB BKN di lokasi. Menurutnya, menjadi pelayan bagi masyarakat adalah hal yang tidak mudah. Para PNS dituntut memiliki kesabaran yang luas serta bertanggungjawab untuk menyelesaikan suatu masalah. "Karena bagian pelayanan, semua PNS pelayanan, tapi ada yang lansung betul ada yang secara tidak langsung. Ini (BKN) yang langsung. Urusin pensiun terlambat, (pensiunan) datang, 'gimana sih anak-anak saya sudah nggak makan nih'. Ada caci maki yang seperti itu. Harus sabar, padahal dia salah juga kan pensiun harusnya sebelum sudah harus keluar," tutur dia. Bima mengungkapkan, setiap masalah yang datang dituntut untuk bisa diselesaikan dengan baik. Meski berat, namun harus tetap ikhlas. "Jadi itu yang mereka perlu tahu sehingga sudah siap mental," pungkasnya. Untuk diketahui, tahap SKB BKN sendiri terdiri atas wawancara dan tes CAT berupa soal bidang yang dipilih dan psikometri. Proses tersebut berlangsung pada 5-10 Desember. Selain di kantor pusat di Jakarta, SKB itu juga dilangsungkan di 13 kantor regional BKN daerah.

Bongkar Tugas dan Kewajiban PNS, Kepala BKN: Banyak Menderitanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-1054-pengaduan-ombudsman-ungkap-persoalan-terparah-di-cpns_m_.jpg" alt="Peserta CPNS saat mengikuti tes SKD di Lombok, NTB." width="100%">
<figcaption>Peserta CPNS saat mengikuti tes SKD di Lombok, NTB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman RI (ORI) menemukan potensi maladministrasi dalam proses seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018. Selain itu, ada 1.054 pengaduan dari para pelamar. Aduan-aduan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada instansi penyelenggara, tapi belum beroleh penyelesaian. ORI segera melakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut. Anggota ORI Laode Ida mengatakan, salah satu penyebab banyaknya pengaduan ke ORI adalah belum efektifnya pengaduan internal di instansi masing-masing. Selain itu, tidak adanya sistem penyampaian keberatan/sanggahan di website seleksi CPNS nasional SCCN. "Ada kekakuan di panselnas (panitia seleksi nasional, Red) sehingga pelamar tidak diberi waktu lagi. Padahal, menurut mereka yang tidak lulus, semua sudah sesuai persyaratan," kata Laode kemarin (3/12). Dalam pengaduan tersebut, seleksi administrasi terbukti menjadi fase paling bermasalah. Total 949 pengaduan disampaikan para pelamar yang berkasnya ditolak. Salah satu permasalahannya adalah adanya kewajiban mengirimkan berkas fisik ke instansi yang dilamar. Padahal, hal itu tidak perlu dilakukan karena sistem seleksi sudah online melalui SCCN. Kemudian, ada permasalahan nomenklatur keilmuan dalam syarat kualifikasi. Anggota ORI Ahmad Suaedy mencontohkan, yang dibutuhkan adalah teknik otomotif, dalam ijazah pelamar kadang hanya disebutkan gelar keilmuan umum seperti sarjana teknik mesin. Sering tidak disebutkan apa konsentrasinya. "Tapi, di transkrip nilai kan ada kemampuan otomotif. Jadi, harusnya lulus, jadi tidak lulus. Hanya gara-gara nomenklatur," katanya. Untuk itulah, sebaiknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengacu saja pada peraturan Menristekdikti dalam penentuan kualifikasi yang dibutuhkan agar tidak terjadi multitafsir.

Terima 1.054 Pengaduan, Ombudsman Ungkap Persoalan Terparah di CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-beri-7-rekomendasi-perbaikan-seleksi-cpns-2018_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Peserta seleksi CPNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Peserta seleksi CPNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisioner Ombudsman RI Laode Ida, merekomendasikan 7 perbaikan yang bisa dilakukan seluruh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Hal tersebut,&nbsp;menyusul adanya&nbsp;1.054 laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait persoalan seleksi CPNS 2018 ini. Menurut Laode Ida, tujuan rekomendasi ini agar Panselnas dan instansi penyelenggara proses seleksi ASN tahun 2018 bebas Malaadministrasi. Hal ini mengingat laporan yang diterima Ombudsman beragam, mulai dari adanya persyaratan yang tidak jelas dan spesifik, hingga tidak siapnya sarana dan prasarana untuk tes pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Namun, yang paling dominan yakni&nbsp;soal&nbsp;949 laporan terkait masalah tahapan seleksi administrasi. "Untuk itu Ombudsman menyampaikan tujuh saran perbaikan. Pertama, persyaratan oleh instansi penyelenggara harus divalidasi oleh Panselnas, sehingga tidak ada persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ucap Laode dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12). Dia menegaskan, berbagai persyaratan yang disampaikan, semestinya harus rinci dan jelas. Hal itu terutama menyangkut formasi yang membutuhkan syarat khusus, seperti persyaratan jenis kelamin, agama, jenis disabilitas, atau kemampuan khusus lainnya. "Contohnya, pada formasi penghulu pertama (yang dibuka Kementerian Agama) hanya mencantumkan kualifikasi pendidikan S-1 Hukum Islam tanpa menyebutkan bahwa formasi tersebut dikhususkan untuk calon peserta laki-laki," imbuhnya. Kedua, kata Laode ketentuan persyaratan akreditasi harus mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016. "Persyaratan tingkat pendidikan calon peserta juga harus memperhatikan rumpun ilmu, bukan menggunakan nomenklatur program studi dan harus mendapat pertimbangan dari Kemenristekdikti sebelum diumumkan kepada masyarakat," pintanya menjelaskan rekomendasi ketiga. Keempat, Laode menyatakan perlu adanya masa sanggah kepada para peserta yang merasa keberatan dengan hasil tahapan seleksi CPNS kepada pihak penyelenggara seleksi. Adapun, Laode mengingatkan, pihak penyelenggara terkait, semestinya menanggapi pengaduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Pada saat seleksi berkas, dan (dinyatakan) tidak lulus langsung didrop. Padahal, mereka yang tidak lulus itu sebetulnya menurut mereka, misalnya, sudah memenuhi persyaratan, kenapa tidak diluluskan. Jadi perlu ada masa sanggah," jelasnya. Rekomendasi kelima, Laode menyarankan agar layanan aduan berupa helpdesk atau call center pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi CPNS harus aktif dalam memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan masyarakat. "Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan pelamar kepada instansi penyelenggara, tetapi belum memperoleh penyelesaian," ungkapnya. Keenam, Laode menekankan pentingnya uji validitas dan reliabilitas terhadap soal-soal yang akan dijadikan standar acuan seleksi. Hal tersebut, guna memastikan tingkat kelulusan CPNS bisa lebih optimal. Di satu sisi, instansi bisa mendapatkan CPNS yang kompeten dan berintegritas. "Soal-soal untuk formasi disabilitas harus didesain sendiri sesuai dengan karakteristik disabilitas calon peserta. Karena itu, soal tersebut tidak sama dengan soal-soal formasi umum, terutama untuk calon peserta disabilitas netra," pungkasnya. Sementara rekomendasi terakhir, untuk pengadaan prasarana dan sarana seleksi harus disiapkan secara matang. Selain itu, harus diuji coba sebelum digunakan dalam seleksi CPNS. "Banyak kasus itu, laptop, internetnya enggak jalan akhirnya mengganggu konsentrasi peserta. Di Maluku Utara misalnya, 200 laptop lebih yang disediakan (untuk peserta). Yang bisa digunakan hanya 170 unit," tutupnya.

Ombudsman Beri 7 Rekomendasi Perbaikan Seleksi CPNS 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi cpns 2018

Berita Terkini