<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Screenshot-2024-01-20-150421-1148596846.png" alt="Seleksi CASN 2024 Akan Dibuka Minggu Ketiga Bulan Maret, Berikut Perkiraan Tanggalnya (laman BKN)" width="100%">
<figcaption>Seleksi CASN 2024 Akan Dibuka Minggu Ketiga Bulan Maret, Berikut Perkiraan Tanggalnya (laman BKN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jadwal seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dipastikan mundur. Seleksi mungkin baru dibuka pada Juli 2024 dari target semula berlangsung bulan ini. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, perubahan jadwal itu berkaitan dengan baru diserahkannya data kebutuhan formasi CASN oleh kementerian/lembaga. Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih memvalidasi data formasi tersebut agar sesuai antara data kebutuhan ASN dan jumlah yang diusulkan. Apabila proses tersebut rampung, kata dia, penetapan formasi pun dilakukan. Sebagai informasi, total persetujuan formasi kebutuhan untuk CASN 2024 sebelumnya diumumkan sebanyak 1.289.824. Jumlah itu terbagi menjadi 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Angka itu termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari total formasi tersebut, harus ada surat keputusan (SK) penetapan formasi kebutuhan resmi hingga akhirnya bisa diumumkan. &rdquo;Mudah-mudahan. Kita mintanya Juni seharusnya sudah selesai (penetapan formasi, Red) supaya Juli bisa (dibuka tahapan seleksinya, Red),&rdquo; ungkap Rini di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin (12/6). Meski mundur dari target, Rini tetap optimistis seleksi CASN bisa diselenggarakan tiga kali tahun ini. Di sisi lain, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan pemetaan dan penilaian potensi maupun kompetensi terhadap 111.714 ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Angka itu diperoleh dari proses pemetaan dan penilaian yang dilakukan sejak 2023. (mia/c7/fal)

Jadwal seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dipastikan mundur. Seleksi mungkin baru dibuka pada Juli 2024.

Mundur karena Tunggu Penetapan Formasi, Seleksi Calon ASN Dibuka Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati dan memastikan bahwa lulusan Ma'had Aly bisa ikut seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Kepastian ini disampaikan karena pada Rekrutmen CASN 2024. Kemenag akan membuka ribuan formasi CPNS penyuluh agama. Adapun detail terkait klasifikasinya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). &ldquo;Alhamdulillah, setelah diskusi detail, kami menyepakati bahwa lulusan Ma&rsquo;had Aly dari berbagai pesantren di Tanah Air bisa mengikuti seleksi CPNS penyuluh agama. Untuk teknisnya nanti klasifikasinya diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN),&rdquo; kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi, Rabu (3/4). Selama ini, lanjut Anas, klasifikasi rekrutmen penyuluh hanya dari lulusan perguruan tinggi keagamaan seperti UIN atau IAIN. Untuk seleksi CPNS penyuluh agama mulai tahun ini, lulusan Ma&rsquo;had Aly bisa mengikutinya. &ldquo;Ini bentuk negara hadir merekognisi kekhasan sistem pendidikan pesantren. Maka tadi saya sampaikan ke teman-teman Kementerian PANRB dan BKN, rekognisi diperlukan sebagai apresiasi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berperan penting bagi kemajuan bangsa, termasuk di dalamnya adalah pesantren yang telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka,&rdquo; lanjut Anas. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, secara teknis kebijakan itu juga akan dibahas bersama dengan Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh dikukuhkan pada Desember 2021. Keberadaannya juga sebagai bentuk dari rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18/2019 tentang Pesantren. "Majelis Masyayikh akan terus kita perkuat. Penguatan kelembagaan Majelis Masyayikh sangat penting karena keberadaannya seperti BAN-PT-nya (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) Ma&rsquo;had Aly," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ma&rsquo;had Aly sendiri merupakan perguruan tinggi keagamaan berbasis pesantren. Para peserta didiknya kerap disebut sebagai &ldquo;mahasantri&rdquo;. Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Di Indonesia saat ini terdapat sedikitnya 78 Ma&rsquo;had Aly yang tersebar di berbagai ponpes.

Kemenag memastikan lulusan Ma'had Aly bisa ikut seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2024.

Kemenag Buka Ribuan Formasi CPNS Penyuluh Agama Bakal Tahun Ini, Lulusan Ma'had Aly Bisa Ikut Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392.jpg" alt="Siap-siap, Pendaftaran CPNS 2024 segera di buka." width="100%">
<figcaption>Siap-siap, Pendaftaran CPNS 2024 segera di buka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Senin (9/10) akhirnya diperpanjang hingga Rabu (11/10) malam. Perpanjangan ini dilakukan sebagai buntut laman SSCASN yang tak bisa diakses sejak Minggu (8/10) malam. Penambahan waktu ini telah disampaikan ke seluruh instansi melalui Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/ E/2023. Surat dilayangkan pada 9 Oktober 2023. Perubahan jadwal ini merupakan kali ketiga dalam seleksi CASN 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen menyampaikan, penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun ini dilakukan sebagai dampak tingginya trafik pendaftaran hingga berefek pada portal CASN. Dengan perpanjangan waktu ini, akan ada penyesuaian waktu rangkaian pelaksanaan seleksi seluruhnya. &rdquo;Penyesuaian waktu pendaftaran seleksi ini juga berlaku bagi calon PPPK guru pelamar umum,&rdquo; ujarnya kemarin (10/10). Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nur Hasan meminta pelamar dapat memanfaatkan betul penambahan waktu ini dengan segera menyelesaikan pendaftaran. Pelamar bisa merampungkan pendaftaran tanpa menunggu update jumlah pelamar pada instansi yang dilamar. &rdquo;BKN tentu tetap mengupayakan kelancaran portal SSCASN agar dapat mengakomodasi para pelamar yang belum menyelesaikan pendaftaran hingga Senin,&rdquo; katanya. Hingga Senin lalu, ada 39 persen dari total pelamar formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum menyelesaikan pendaftaran. Sebagian besar di antara mereka menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran. Akibatnya, pelamar yang mengakses laman pendaftaran CASN membeludak. &rdquo;Karena kondisi peserta yang masih banyak belum mengakhiri pendaftaran, baik submit maupun resume, jelang penutupan pendaftaran yang dijadwalkan Panselnas sebelumnya, BKN melalui Panselnas akhirnya memutuskan menambah waktu pendaftaran selama dua hari,&rdquo; tuturnya. Artinya, pendaftaran akan dibuka hingga 11 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB. (mia/c14/oni)

Pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2023 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Senin (9/10) akhirnya diperpanjang.

Laman SSCASN Tidak Dapat Diakses, Pendaftaran Seleksi CPNS-PPPK Diperpanjang hingga Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/bkn-1053758195.jpg" alt="Foto tangkapan layar jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 https://ds.bkn.go.id/public/doc/a7f44ae19ce649b5a310000dbe4ea6f1 diunduh pada Kamis (10/8) pukul 13.05 WIB. (BKN)" width="100%">
<figcaption>Foto tangkapan layar jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 https://ds.bkn.go.id/public/doc/a7f44ae19ce649b5a310000dbe4ea6f1 diunduh pada Kamis (10/8) pukul 13.05 WIB. (BKN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 dibuka untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Diketahui tahun ini PPPK menjadi prioritas penerimaan dengan alokasi sebesar 543.593 dari total total formasi 572.496. Sementara penerimaan CPNS dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi. Melalui laman resmi&nbsp;<a href="https://bkn.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1691735197006000&amp;usg=AOvVaw2_2uORaTXytf3tpVuhGOzi">bkn.go.id</a>, Badan Kepegawaian Negara (BKN)&nbsp;telah mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 pada Kamis (10/8). Pada pengumuman tersebut terdapat dua rincian jadwal yang masing-masing untuk formasi PPPK dan CPNS. Jadwal Penerimaan CPNS 2023 Rangkaian penerimaan CPNS 2023 dimulai pada 16 September 2023 dengan diawali adanya pengumuman seleksi untuk memaparkan informasi posisi yang dibuka. Dilanjutkan pendaftaran seleksi pada 17 September-3 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 6-9 Oktober 2023. Peserta diberi kesempatan masa sanggah jika terdapat keberatan akan hasil pengumuman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012615376/muncul-varian-baru-covid-19-eg-5-atau-eris-who-lolos-dari-kekebalan-tapi-belum-ada-laporan-tingkat-keparahan">Muncul Varian Baru Covid-19 EG 5 Atau Eris, WHO: Lolos dari Kekebalan Tapi Belum Ada Laporan Tingkat Keparahan</a> Pelaksanaan SKD (Seleksi Kemampuan Dasar) CPNS dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2023. Dilanjutkan pengumuman hasil SKD CPNS pada 12-14 November 2023. Sama seperti tahap sebelumnya, peserta diberi kesempatan masa sanggah jika dirasa terdapat keberatan akan hasil pengumuman. Tahap selanjutnya adalah tes SKB&nbsp;(Seleksi Kemampuan Bidang) CPNS dengan metode CAT&nbsp;(Computer Assisted Test).&nbsp;Pelaksanaan SKB CPNS pada 8-14 Desember 2023. Selanjutnya dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB. Pengumuman kelulusan CPNS terjadwal pada 28 Desember 2023-4 Januari 2024. Peserta juga masih diberi kesempatan masa sanggah. Pengumuman kelulusan pasca sanggah yang disebut menjadi kelulusan akhir akan dilaksanakan pada 8-14 Februari 2024. Rangkaian terakhir dari seleksi CPNS 2023 adalah pengisian DRH NIP CPNS pada 15 Januari-13 Februari 2024 serta usul penetapan NIP CPNS pada 14 Februari-14 Maret 2024. Jadwal Penerimaan PPPK 2023 Terdapat perbedaan dari jadwal CPNS 2023, proses penerimaan PPPK 2023 selesai satu bulan lebih awal. Rangkaian penerimaan PPPK 2023 dimulai pada 16 September 2023 berupa pengumuman seleksi untuk memaparkan informasi posisi yang dibuka. Dilanjutkan pendaftaran seleksi pada 17 September-3 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 6-9 Oktober 2023. Peserta diberi kesempatan masa sanggah jika terdapat keberatan akan pengumuman hasil seleksi administrasi. Tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan pada 1-25 November 2023. Selain itu, juga terdapat seleksi kompetensi teknis tambahan pada 6-27 November 2023. Pengumuman kelulusan PPPK dijadwalkan pada 28 November-4 Desember 2023. Peserta diberi kesempatan masa sanggah jika terdapat keberatan akan hasil pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan pasca sanggah yang disebut menjadi kelulusan akhir akan dilaksanakan pada 8-14 Desember 2023 Rangkaian terakhir dari seleksi PPPK 2023 adalah pengisian DRH NI PPPK pada 15 Desember 2023-13 Januari 2024 serta usul penetapan NI PPPK pada 14 Januari-12 Februari 2024. Berdasarkan jadwal tersebut diketahui bahwa rangkaian seleksi CASN 2023 akan dilaksanakan kurang lebih selama 7 bulan. Dimulai pada pertengahan September 2023 dan diakhiri pada pertengahan Maret 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2023 pada Kamis (10/8).

Beredar Jadwal Seleksi CPNS 2023, Simak Di Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/TJAHJO.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tjahjo-kumolo/">Tjahjo Kumolo</a> mengatakan tidak menutup kemungkinan kecurangan dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) melibatkan oknum dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).  "Tidak menutup kemungkinan kalau ada bukti oknum Kemenpan RB dan BKN terlibat jaringan tersebut," kata Tjahjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (25/4).  Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pengungkapan kasus dugaan kecurangan Seleksi CASN 2021 oleh Satuan Tugas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Satgas Anti-KKN) Polri, dengan menangkap 30 tersangka. Menurut dia, Bareskrim Polri telah memiliki data awal dan jejak digital para pelaku.  Tjahjo menyayangkan dugaan kecurangan dalam seleksi CASN tersebut karena Pemerintah telah mempersiapkan dengan matang tes penerimaan abdi negara tersebut.  "Bareskrim, dengan data-data yang ada dan bukti awal jejak digital, pasti akan menangkap dan memproses. Jangan sampai proses ujian CPNS, yang sudah disiapkan begitu bagus melibatkan seluruh instansi, dirusak oknum-oknum tidak bertanggung jawab," jelasnya.  Dugaan Tjahjo soal keterlibatan oknum di Kemenpan RB dan BKN tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana terdapat calo dari unsur ASN.  "Pengalaman, kalau ada ujian penerimaan CPNS, ada saja calo-calo yang akhirnya lewat pengaduan korban bisa diringkus oleh Polri," tambahnya.  Terkait pengungkapan kasus dugaan kecurangan seleksi CASN 2021 tersebut, Tjahjo mengapresiasi kinerja Polri, melalui Bareskrim dan jajaran polda terkait, dalam menangkap 30 tersangka.  Polisi menetapkan 30 orang sebagai tersangka, yakni 21 orang dari pihak sipil dan sembilan lainnya merupakan ASN. Para tersangka itu ditangkap oleh tim di Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, dan Polda Lampung.  Sementara itu, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan RB Alex Denni di Bareskrim Polri Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya akan memasukkan nama-nama CPNS yang terbukti berbuat curang saat seleksi ke dalam daftar hitam atau blacklist.  "Kami tidak akan berhenti mendiskualifikasi kepada calon peserta yang terlibat. Kalau bisa, kami blacklist sekalian, tidak boleh ikut seleksi berikutnya," ujar Alex.  Menurut dia, Pemerintah, melalui Kemenpan RB, tengah serius melakukan reformasi birokrasi dan transformasi ASN untuk menjadi lebih profesional dan berkelas dunia, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.  Kecurangan dalam seleksi CPNS itu sangat memprihatinkan dan memberikan dampak kontra-produktif terhadap bangsa Indonesia.

Tjahjo: Ada Kemungkinan Oknum Kemenpan RB Terlibat Curang Seleksi CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0031-1.jpg" alt="Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahap seleksi PPPK. Dok JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jawa Timur menerima 12 laporan terkait pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2021. Laporan itu diberikan peserta tes CASN dan diterima di posko pengaduan.  Dari 12 laporan itu, 60 peserta CASN menerima manfaat. Laporan tersebut di antaranya terkait dengan keberatan peserta atas ketidakonsistenan informasi antara persyaratan yang diumumkan dengan hasil verifikasi panitia.  ”Ada pengaduan dari pelapor, diinformasikan bahwa IPK 2,65 perguruan tinggi akreditasi A bisa mendaftar. Kemudian yang bersangkutan nggak lolos karena jurusan akreditasi B, padahal IPK 2,7,” tutur Kepala Keasistenan PVL (Penerimaan Verifikasi dan Laporan) Ombudsman Jatim Ahmad Azmi, Selasa (5/10).  Padahal seharusnya, syarat akreditasi hanya dari perguruan tinggi, bukan dari jurusan atau program studi. Untuk itu, Ombudsman Jatim meminta BKD Gresik menyelesaikan hal itu.  ”Dari laporan 1 orang, ternyata ada 54 orang lain yang memiliki masalah sama. Mereka kemudian diloloskan pada masa sanggah,” tutur Azmi.  Laporan lain mengenai perbedaan informasi antara persyaratan penggunaan materai yang tidak diatur pada pengumuman. Di mana pada pengumuman, materai tidak dipersyaratkan sejak awal.  ”Kemudian ada juga peserta CASN yang melaporkan masalah perbedaan nomenklatur antara ijazah dengan syarat formasi yang dibutuhkan. Yakni permasalahan atas akreditasi saat tahun kelulusan, kesalahan dalam unggah foto, dan lainnya,” beber Azmi.  Atas pengaduan itu, Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqien memastikan, laporan itu ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan. Di antara laporan itu, Ombudsman menemukan praktik maladministrasi.  ”Terhadap laporan maladministrasi itu, kami sampaikan pada instansi terkait, untuk memberi penyelesaian. Sehingga peserta dapat melanjutkan seleksi tahap CAT,” ujar Agus.  Dari 12 laporan tersebut, lanjut Agus, terbanyak adalah soal penggunaan materai di aplikasi CASN. Pada pengumuman, tidak ada aturan harus ada materai di surat pernyataan yang wajib dilampirkan dan diunggah ke website CASN.  ”Di pengumuman, penggunaan materai hanya sebagai contoh. Jadi di situ banyak peserta yang tidak menyertakan materi karena tidak diatur,” jelas Agus.  Agus memastikan posko pengaduan CASN yang dibuka sejak 23 Juli, akan tetap dibuka sampai proses seleksi berakhir. ”Saat ini tengah proses dan dipantau sampai proses berakhir. Sehingga bila ada laporan, akan langsung kami teruskan pada lembaga terkait,” ucap Agus.

Ombudsman Jatim Terima 12 Pengaduan dari Seleksi CASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/cpns-dan-ppk.jpg" alt="Ilustrasi rekrutmen CPNS. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rekrutmen CPNS. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terus mengingatkan peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CASN dilakukan dengan mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel.  Kepala Biro SDM dan Umum KemenPAN-RB Sri Rejeki Nawangsasih mengatakan panitia tidak memungut biaya untuk peserta seleksi CASN. Sistem transparansi terus dikembangkan dalam seleksi CASN.  "Panitia juga tidak menghubungi peserta. Kalau sifatnya pembiayaan atau yang meminta sejumlah uang tertentu patut diduga penipuan," ujarnya dikutip, Senin (13/9).  Adapun, di BKN Kantor Regional III Bandung, Jawa Barat sebanyak 198 peserta terdaftar untuk mengikuti SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KemenPAN-RB. Namun ada beberapa peserta yang tidak mengikuti SKD karena tidak hadir ataupun karena tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan.  Pada tahapan SKD CPNS KemenPAN-RB ini, ada beberapa peserta yang tidak membawa hasil swab RT PCR maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 x 24 jam. Salah satu peserta mengaku tidak teliti membaca persyaratan tersebut.  Sub-Koordinator Sumber Daya Manusia KemenPAN-RB Mochamad Wardhi Fachri mengingatkan kepada seluruh pelamar yang akan menjalani SKD, agar teliti dalam membaca pengumuman. "Swab ini wajib dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 saat seleksi dilaksanakan," jelasnya.  Ia juga mengingatkan, peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama pada aplikasi PeduliLindungi. Pengecualian diberikan kepada peserta yang memiliki kondisi sedang hamil, penyintas Covid-19 kurang dari tiga bulan, dan penderita komorbid. Peserta yang mengalami salah satu dari tiga kondisi tersebut harus menunjukkan surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin.  "Peserta juga wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Pelaksanaan SKD ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari munculnya klaster baru Covid-19," pungkas Fachri.

Peserta Diminta Waspada Penipuan dan Teliti Baca Pengumuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi administrasi calon aparatur sipil negara (CASN) kemarin (3/8). Pengumuman disampaikan melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan instansi terkait. Bagi peserta yang tak lolos, ada masa sanggah mulai hari ini (4/8).  Ketua Tim Pengadaan ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, pelamar dapat mengajukan sanggahan pada waktu yang telah ditentukan. Yaitu 4–6 Agustus 2021. Pengajuan sanggahan harus dilakukan melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>. ’’Perlu diingat bahwa pelamar tidak diperbolehkan memperbarui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah sebelumnya,’’ ujarnya kemarin (3/8).  Sementara itu, pelamar formasi CPNS yang lulus seleksi administrasi berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Pelamar formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi PPPK non-guru. Keduanya akan dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT).  Detail informasi waktu dan lokasi pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19. Karena itu, para pelamar diimbau mengakses laman https://menpan.go.id secara rutin untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan ASN.  Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, masa sanggah akan dilanjutkan dengan jadwal jawab sanggah oleh instansi terkait selama 10 hari, mulai 4 Agustus sampai 13 Agustus 2021. Hasil proses sanggah antara pelamar dan instansi akan diikuti dengan pengumuman pascasanggah. ’’Ini dijadwalkan pada 15 Agustus 2021,’’ ujarnya.  Sementara itu, anggota Ombudsman RI (ORI) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pihaknya membuka posko pengaduan seleksi CASN secara daring. Berkaca pada data pengaduan seleksi CPNS 2019, ada 306 laporan yang masuk dari 34 provinsi. Sebanyak 70 persen laporan (215 pengaduan) ditangani dengan menggunakan metode respons cepat Ombudsman (RCO). Sedangkan 30 persen (91 laporan) sisanya diselesaikan sesuai prosedur pemeriksaan laporan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/ombudsman-ri-buka-posko-pengaduan-cegah-kecurangan-seleksi-casn/">Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan, Cegah Kecurangan Seleksi CAS</a>  ”Instansi yang paling banyak dilaporkan (tahun 2019) adalah pemda sebanyak 172 laporan,” kata Robert kemarin (3/8). Dugaan maladministrasi yang ditemukan pada saat itu, antara lain, penyimpangan prosedur sebanyak 196 laporan. Selanjutnya, tidak kompeten (48), tidak patut (22), penundaan berlarut (15), tidak memberikan pelayanan (14), diskriminasi (7), dan penyalahgunaan wewenang (4).

Tidak Puas Hasil Tes Seleksi CASN, Pelamar Bisa Ajukan Sanggahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/skb-cpns-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka posko pengaduan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru serta PPPK non guru dapat melapor apabila ditemukan kejanggalan proses seleksi CASN.  Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menururkan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan proses pelaksanaan CASN berjalan baik. Utamanya agar seleksi CASN berjalan efektif dan tanpa pelanggaran.  "Tentu hambatan-hambatan administrasi, birokrasi, dan sebagainya seminimal mungkin kita akan tekan ya," ujar Robert dalam telekonferensi pers, Selasa (3/8).  Dia memastikan bahwa aduan dari para CASN akan diproses dengan cepat dan tepat. Hal ini demi memberikan publik rasa aman dan nyaman selama mengikuti seleksi CASN.  "Tentu kami memberikan sarana pada khususnya para pelapor, dalam hal ini adalah para pelamar CASN dengan pengaduan yang akuntabel, mudah, dan mudah-mudahan bisa menjangkau semua lapisan," imbuhnya.  Adapun, pengaduan dapat dilakukan secara daring pada laman ombudsman.go.id maupun lewat email di pengaduan@ombudsman.go.id.  "Kemudian secara langsung di tingkat pusat atau di 34 kantor perwakilan. Sehingga kemudian terbuka akses bagi para pelamar untuk bisa menjangkau layanan Ombudman," tutupnya.

Ombudsman RI Buka Posko Pengaduan, Cegah Kecurangan Seleksi CASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi CASN

Berita Terkini