<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/nurul-g-744949540.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron lolos seleksi Calon Hakim Agung (CHA). Hal ini setelah Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi administrasi Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025. Berdasarkan draf yang diterima JawaPos.com, Nurul Ghufron tercatat mendaftar CHA Kamar Pidana. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember itu tercatat berada pada urut 43 dari 69 CHA yang lolos pada kamar pidana. Total terdapat 161 orang calon hakim agung yang berada pada kamar pidana dan kamar perdata, serta 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang lolos seleksi administrasi. Padahal, Nurul Ghufron pernah mempunyai catatan kelam, terbukti melanggar kode etik saat masih menjadi Pimpinan KPK. Ghufron terbukti menyalahgunakan kewenangannya, lantaran membantu pengurusan mutasi aparatur negeri sipil (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, seleksi CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA itu dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA. Hingga pendaftaran ditutup pada Kamis (27/3) dan kemudian diperpanjang hingga Kamis (10/4), KY telah menerima 183 pendaftar calon hakim agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA konfirmasi. "Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata Mukti Fajar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (15/4). "Selamat kepada calon peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang lulus seleksi administrasi," sambungnya. Sementara, Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ menyampaikan, 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus administrasi terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA. "Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025," ujar Taufiq. Menurutnya, materi seleksi kualitas meliputi, menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, dan tes objektif. Para calon hakim agung yang mengikuti seleksi kualitas wajib menyerahkan karya profesi berupa soft copy dalam format PDF dan surat rekomendasi dari 3 orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung. Persyaratan tersebut paling lambat dikirim pada 17 April 2025 ke alamat email: rekrutmen@komisiyudisial.go.id menggunakan format PDF. "Para calon hakim agung dirinci berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 132 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA terdiri dari 17 orang laki-laki dan 1 orang perempuan," jelas Taufiq. Selain itu, para calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier 125 orang. Ada juga yang berprofesi akademisi 12 orang, advokat 7 orang, hakim ad hoc 5 orang, dan lainnya 12 orang. Sedangkan, calon hakim ad hoc HAM di MA, berprofesi sebagai advokat 6 orang, akademisi 5 orang, hakim ad hoc 4 orang, hakim 1 orang, dan lainnya 2 orang. Sementara, berdasarkan tingkat pendidikan, untuk calon hakim agung, sebanyak 63 orang bergelar magister dan 98 orang bergelar doktor. Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA sebanyak 1 orang bergelar sarjana, 8 orang bergelar magister dan 9 orang bergelar doktor. "Para calon yang lulus seleksi administrasi, tetapi tidak mengikuti kualitas akan dinyatakan gugur. Kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya. &nbsp;

Nurul Ghufron, mantan pimpinan KPK, lolos seleksi calon hakim agung meski pernah melanggar etik. Ini dampaknya bagi sistem hukum.

Pernah Terbukti Langgar Etik, Eks Pimpinan KPK Nurul Ghufron Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan tujuh calon hakim agung (CHA) pada Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12). Ketujuh CHA itu disahkan setelah mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah laporan Komisi III DPR rI atas hasil uji kelayakan atas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) pada&nbsp; Mahkamah Agung dapat disetujui?," tanya Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab seluruh wakil rakyat yang hadir rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin. Dalam rapat paripurna itu, Ketua DPR Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Lodewijk F Paulus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan proses dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan para calon hakim agung hingga ditetapkan tujuh calon hakim agung. Menurutnya, Komisi III DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM selama dua hari, pada Rabu (22/11) dan Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013438870/satu-suara-dengan-anies-dan-hasto-pdip-nasdem-sebut-food-estate-bukan-solusi-untuk-petani">Satu Suara Dengan Anies dan Hasto PDIP, Nasdem Sebut Food Estate Bukan Solusi untuk Petani</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masing-masing calon diberikan kesempatan menyampaikan pokok-pokok makalah. Lalu, Komisi III DPR menggelar rapat pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah melalui tahapan seleksi, Komisi III DPR RI pun menetapkan tujuh nama yang disetujui menjadi calon hakim agung pada Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">Adapun ketujuh nama calon hakim agung yang disahkan itu yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H. M.Hum (Pidana)</div> <div dir="auto">2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">3. Noor Edi Yono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">4. Sigid Triyono, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">5. Dr. Yanto, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">6. Sutarjo, S.H., M.H (Pidana)</div> <div dir="auto">7. Agus Subroto, S.H., M.Kn (Perdata).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rapat paripurna ini dihadiri oleh 290 anggota dewan dengan perincian 159 orang hadir fisik dan 131 yang izin.

Paripurna DPR RI Sahkan 7 Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan hakim agung MA, Komisi Yudisial (KY) membuka pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;hak asasi manusia (HAM) pada Mahkamah Agung (MA). Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah mengatakan, pendaftaran seleksi calon hakim agung dan calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM tersebu, menindaklanjuti surat wakil ketua MA bidang non-yudisial. "Beberapa waktu lalu, Komisi Yudisial menerima dua surat yang berasal dari Mahkamah Agung ditandatangani oleh wakil ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial," kata Siti dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual dari Jakarta, dikutip dari Antara Senin5 (8/5). Siti menyebutkan, surat pertama adalah Surat Nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung MA. Jumlah kekosongan jabatan hakim agung itu, lanjutnya, yakni seorang hakim agung kamar perdata, delapan hakim agung kamar pidana, dan seorang hakim agung kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak. "Surat yang kedua, Nomor 2/WKMA.Y/IV/2023, ini perihal pengisian kekosongan jabatan hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;hak asasi manusia pada Mahkamah Agung," tambah. Jumlah kekosongan jabatan hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM pada MA tersebut sebanyak tiga orang. Siti mengatakan pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM dilakukan secara daring pada 8-29 Mei 2023. Beberapa tahap seleksi yang perlu dilalui yakni seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara. "Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," jelasnya. Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KY Miko Ginting mengatakan pembukaan seleksi untuk calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM di MA berlandaskan pada keputusan DPR, yang tidak menyetujui usulan calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM yang sebelumnya diusulkan KY. "Calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM di Mahkamah Agung itu juga berlandaskan pada keputusan DPR yang tidak menyetujui semua usulan calon dari Komisi Yudisial sekalipun Komisi Yudisial sudah melakukan seleksi dalam jangka waktu tertentu," jelasnya. Seleksi calon hakim&nbsp;ad hoc&nbsp;HAM tersebut juga karena ada kebutuhan penanganan perkara yang berkasnya sudah masuk ke MA dan perlu diperiksa dengan segera oleh majelis hakim tingkat kasasi. "Terutama karena ada kebutuhan penanganan perkara, terutama dalam perkara Paniai, itu berkasnya sudah ke Mahkamah Agung dan sangat&nbsp;urgent&nbsp;untuk kemudian diperiksa sesegera mungkin," ujar Miko.

Siti menyebutkan, surat pertama adalah Surat Nomor 1/WKMA.Y/IV/2023 perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung MA.

KY Kembali Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim "Ad Hoc" HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) RI menyosialisasikan seleksi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM), untuk mengisi sejumlah posisi pada Mahkamah Agung (MA) 2022-2023.  "Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dan calon potensial untuk mendaftar mengikuti seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada MA," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata di Jakarta, Rabu (14/9) dikutip dari Antara.  Sosialisasi tersebut dalam rangka evaluasi, saran, dan rekomendasi untuk mendapatkan penyempurnaan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada MA yang berintegritas.  Ia mengatakan sesuai konstitusi, KY memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada MA. Termasuk menetapkan dan mengajukan calon hakim ke DPR RI, untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.  Oleh karena itu, sosialisasi bagi calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc HAM MA dibutuhkan agar bisa menghasilkan calon pengadil yang kompeten sekaligus berintegritas.  Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, khususnya dalam Pasal 13 huruf a yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mendapatkan amanah untuk pengangkatan hakim ad hoc di MA.  Mukti menyebutkan hingga kini tercatat 119 calon hakim agung yang sudah mengisi pendaftaran secara "online". Dari jumlah tersebut baru 14 calon yang melengkapi data dan mengunggah kelengkapan.  "Oleh karena itu, kita mengharapkan adanya partisipasi dan pendaftaran untuk mengisi yang dimintakan MA," ujar dia.  Sebelumnya, KY mengumumkan seleksi penerimaan calon Hakim Agung pada MA untuk mengisi sejumlah kekosongan posisi atau jabatan yang dibutuhkan badan peradilan tersebut.  Pertama, untuk Kamar Perdata MA membutuhkan satu orang calon hakim. Kemudian, untuk Kamar Pidana MA membutuhkan tujuh orang hakim, Kamar Agama satu orang hakim, dan dua orang hakim pada Kamar Tata Usaha Negara.  Permintaan 11 hakim agung tersebut berdasarkan Surat Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Nomor 25/WMA/NY/SB/8/2022.

KY Umumkan Seleksi Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM pada MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Adies-Kadir-dpr-ri-kom-III.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menyetujui dua calon hakim agung dan dua calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (29/6). Hal ini setelah masing-masing kepala kelompok fraksi (Kapoksi) di Komisi III DPR RI menyetujui empat calon hakim agung.  "Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau juru bicaranya maka Komisi III memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan nama calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung tahun 2021/2022," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.  Adies Kadir lantas menanyakan kepada seluruh anggota yang hadir di ruang rapat Komisi III DPR RI. Mereka secara serempak menyetujii empat nama yang akan dilantik menjadi calon hakim agung dan dua calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA).  Adapun dua calon hakim agung itu yakni, Nani Indrawati, kamar perdata dan Cerah Bangun, kamar TUN khusus pajak. Kemudian, Calon hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung yakni Agustinus Purnomo Adi dan Arizon Mega.  "Bapak ibu Komisi III pimpinan yang terhormat, apakah nama-nama calon tersebut dapat disetujui?," tanya Adies.  "Setuju," serempak jajaran anggota Komisi III DPR RI yang ditutup dengan ketukan palu tanda persetujuan.  Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI menggelar sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA). Tercatat 6 calon hakim secara bergilir menyampaikan pokok-pokok makalah dalam rapat uji kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir pada Selasa (28/6) sampai Rabu (29/6).

DPR Setujui Empat Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Harun-Al-Rasyid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harun Al Rasyid, mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijuluki 'Raja OTT’, dikabarkan tak lolos seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung (CHA) Mahkamah Agung tahun 2021-2022. Hal ini terungkap, karena namanya tak ada dalam daftar 21 nama Calon Hakim Agung (CHA) yang akan mengikuti tahap wawancara pada Senin (25/4)-Kamis (28/4), di Auditorium Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Nomor 57, Jakarta Pusat.  “Tak lolos ditahap III, yang meliputi kesehatan dan kepribadian (termasuk penelusuran rekam jejak,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial, Miko S Ginting, kepada JawaPos.com, Sabtu (23/4).  Harun hanya sempat lolos sampai tahap kedua, yaitu seleksi kualitas Calon Hakim Agung (CHA) untuk kamar pidana.  Dalam tahap III, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian, Komisi Yudisial (KY) mengumumkan sebanyak 16 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA) lolos di tahap tersebut. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (21/04) di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat. KY memberikan penilaian objektif sesuai dengan hasil tes yang telah dijalani oleh para peserta.  "Berdasarkan keputusan rapat pleno KY tertanggal 21 April 2022, KY mengumumkan nama-nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lolos tes kesehatan dan kepribadian," kata Ketua Bidang Rekrutmen Agung KY Siti Nurdjanah di Jakarta, Jumat (22/4), dalam press conference secara daring.  Adapun rincian para calon tersebut, lanjut Nurdjanah, terdiri 8 orang dari Kamar Pidana, 2 orang dari Kamar Perdata, 4 orang dari Kamar Tata Usaha Negara, 2 orang dari Kamar Agama, dan 5 orang ad hoc Tipikor di MA.  "Calon hakim agung yang lulus seleksi tahap tiga terdiri dari 12 orang dari jalur hakim karier dan 4 orang dari jalur nonkarier yang berprofesi sebagai pengacara, ASN dan hakim pajak," tutur Nurdjanah.  Untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA, lanjut Nurdjanah, 2 orang berprofesi sebagai hakim ad hoc, 1 orang akademisi, dan 2 orang berprofesi lainnya.  Berdasarkan pendidikan, calon hakim agung yang bergelar magister sebanyak 10 orang dan 6 orang bergelar doktor. Untuk calon hakim ad hoc Tipikor di MA, ada 4 orang bergelar magister dan 1 orang bergelar doktor.  "Para calon hakim agung didominasi laki-laki sebanyak 14 orang laki-laki dan 2 orang adalah perempuan, sementara calon hakim ad hoc di MA semuanya laki-laki," ungkap Nurdjanah.  Untuk Kamar Pidana yang lolos tahap tiga sebanyak 8 orang, yakni: Aviantara, Catur Iriantoro, F. Willem Saija, Noor Edi Yono, Subiharta, Sudharmawatiningsih, Suhartono, dan Suradi.  Selanjutnya, untuk Kamar Perdata terdapat 2 peserta yang dinyatakan lolos, yakni Heru Pramono dan Nani Indrawati.  Terdapat 4 peserta calon hakim agung yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, yakni Cerah Bangun, Doni Budiono, Triyono Martanto, dan Wishnoe Saleh Thaib, dan 2 peserta Kamar Agama yakni Abd Hakim dan Moch. Sukkri.  Kemudian peserta calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang lolos adalah Agustinus Purnomo Hadi, H. Amir Aswan, Andreas Lumme, H. Arizon Mega Jaya, dan Rodjai S. Irawan.  "Selanjutnya para calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA tersebut akan mengikuti seleksi wawancara dengan protokol kesehatan yang ketat pada Senin-Kamis, 25-28 April 2022 di Gedung KY, Jakarta," tambah Nurdjanah.  Terkait pelaksanaan seleksi wawancara, KY memastikan akan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.  "Selama wawancara wajib menjalankan protokol kesehatan dan menyiapkan alat tulis serta kebutuhan pribadi secara mandiri," jelas Nurdjanah.  Para peserta akan diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan, dan 1 orang pakar hukum. Panelis akan menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil.  "Tahun ini juga sebagai bentuk transparansi, KY akan memberikan kesempatan kepada publik untuk bertanya langsung kepada calon dalam proses seleksi tahap akhir wawancara terbuka ini," ungkap Nurdjanah.  Lebih lanjut pengumuman hasil seleksi kesehatan dan kepribadian dapat diakses di website KY, yaitu www.komisiyudisial.go.id mulai 22 April 2021

Mantan Raja OTT Harun Al Rasyid Gagal Lolos Seleksi Calon Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, di Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (11/1) sampai dengan Rabu (12/1). Tahapan seleksi kualitas itu digelar di Balitbang Diklat Kumdil MA, Mega Mendung, Bogor.  Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menyampaikan, sebanyak 126 CHA dan 45 calon hakim ad hoc Tipikor di MA menjalani seleksi kualitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Seleksi ini dilakukan setelah KY mengumumkan kelulusan seleksi adminsitrasi sebanyak 128 orang calon hakim agung dan 46 orang calon hakim ad hoc Tipikor di MA.  "Sejak dari pengumuman kelulusan administrasi hingga registrasi pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 diperoleh informasi terdapat dua calon dari kamar pidana tidak melakukan registrasi ulang. Yaitu satu orang mengundurkan diri karena sakit, dan satu lainnya dikarenakan lulus administrasi untuk dua lowongan, yaitu kamar pidana dan ad hoc, kemudian calon memilih ad hoc tipikor," kata Arie dalam keterangannya, Selasa (11/1).  Dia berujar, dari 46 orang yang lulus tahap administrasi calon hakim ad hoc Tipikor di MA, terdapat satu orang yang mengundurkan diri dengan alasan sakit.  "126 orang CHA yang mengikuti seleksi kualitas, terdiri dari 25 calon dari Kamar Perdata, 51 calon dari Kamar Pidana, 8 calon dari Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, dan 42 calon dari Kamar Agama," ucap Arie.  Sementara itu, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah menyampaikan ucapan selamat kepada para CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi administrasi, sehingga berhak mengikuti seleksi kualitas.  "Seleksi kualitas ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana penguasaan keilmuan dan keahlian CHA, terutama dalam kompetensi teknis. Hakim agung adalah profesi yang sangat mulia, karena itu memilih CHA harus mempertimbangkan kecakapan dan kepandaian calon, terutama dalam memutus perkara yang bernilai keadilan," jelas Nurdjanah.  Dalam seleksi kualitas ini dilakukan melalui www.exam.komisiyudisial.go.id. dengan materi meliputi menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memastikan seleksi CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA Tahun 2021 /2022 dilakukan secara transparan, terbuka dan objektif. Dengan demikian, KY dapat menjaring calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang profesional dan berintegritas.  "KY berkomitmen mempersiapkan seluruh tahapan seleksi CHA secara cermat dan matang untuk mendapatkan hakim agung yang kredibel, kompeten, berintegritas, dan memiliki kapasitas kenegarawanan yang tinggi," ucap Mukti.  KY juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter para calon paling lambat 28 Januari 2022, pada alamat e-mail rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau langsung ke alamat Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Agung) Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat.  Seleksi ini mencari delapan posisi CHA yang dibutuhkan MA adalah untuk mengisi 1 orang di kamar perdata, 4 orang di kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, dan 2 untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Selain CHA juga dibutuhkan 3 orang untuk hakim ad hoc Tipikor di MA.

KY Ukur Keilmuan dan Pengetahuan Calon Hakim Agung pada Tahap Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan kelulusan seleksi adminsitrasi kepada 128 orang calon hakim agung dan 46 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Sejak dibuka pada Senin (22/11) hingga Jumat (10/12) dan diperpanjang hingga Rabu (22/12), KY sudah menerima 136 orang calon hakim agung dan 57 calon hakim ad hoc Tipikor di MA.  "Berdasarkan Rapat Pleno Anggota KY pada Selasa, 28 Desember 2021, maka KY menyatakan 128 orang lolos administrasi seleksi calon hakim agung dan 46 orang calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA)," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Siti Nurdjanah dalam konferensi pers daring, Rabu (29/12).  Nurdjanah menjelaskan, dari 128 orang yang lulus seleksi administrasi terdiri dari 100 orang dari jalur karier dan 28 orang jalur dari jalur nonkarier. Berdasarkan kamar yang dipilih, ada 25 orang memilih kamar Perdata, 53 orang memilih kamar Pidana, 8 orang memilih kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 42 orang memilih kamar agama. Berdasarkan pendidikan, maka 74 orang bergelas magister, dan 54 orang bergelar doktor.  "Para CHA tersebut didominasi laki-laki sebanyak 108 orang dan 20 orang adalah perempuan," ungkap Nurdjanah.  Sementara itu, berdasarkan profesi, sebanyak 100 orang sebagai hakim, 12 orang sebagai akademisi, 4 orang sebagai pengacara, 1 orang jaksa, 2 orang notaris, dan profesi lainnya sebanyak 9 orang.  Untuk hakim ad hoc Tipikor MA, ada 46 orang pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Jumlah ini terdiri atas 39 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Sebanyak 5 pendaftar di antaranya merupakan sarjana, 23 orang bergelar magister dan 18 orang bergelar doktor.  “Adapun profesi pendaftar calon hakim ad hoc Tipikor MA, yaitu 13 orang hakim, 11 orang akademisi, 15 orang pengacara, 1 orang jaksa, 1 orang notaris, dan 5 berprofesi lainnya,” terang Nurdjanah.  Setelah dinyatakan lolos administrasi, maka para calon akan menjalani seleksi kualitas pada 10 sampai dengan 12 Januari 2022 bertempat di Balitbangdiklatkumdil MA RI, Jalan Cikopo Selatan, Gadog, Megamendung, Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Materi seleksi kualitas meliputi menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, dan tes objektif.  Dia menuturkan, para calon hakim agung yang mengikuti Seleksi Kualitas wajib menyerahkan karya profesi berupa soft copy dalam format PDF dan surat rekomendasi.  "Peserta wajib membawa hasil tes antigen dengan hasil negatif, maksimal 1x24 jam sebelum kedatangan di BALITBANG DIKLATKUMDIL MA RI," papar Nurdjanah.  Nurdjanah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter para calon tersebut.  "Informasi atau pendapat tertulis hendaknya sudah diterima Tim Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia paling lambat tanggal 28 Januari 2022, di alamat e-mail: rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau alamat: Komisi Yudisial Republik Indonesia (Tim Sekretariat Seleksi Calon Hakim Agung) Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat," lanjut Nurdjanah.  Sebagaimana diketahui, seleksi ini mencari delapan posisi CHA yang dibutuhkan MA adalah untuk mengisi 1 orang di kamar perdata, 4 orang di kamar pidana, 1 orang untuk kamar agama, dan 2 untuk kamar tata usaha negara khusus pajak. Selain CHA juga dibutuhkan 3 orang untuk hakim ad hoc Tipikor di MA.

128 CHA dan 46 Calon Ad Hoc Tipikor di MA Lolos Seleksi Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-kembali-di-ott-kpk-ky-memang-sulit-mencari-solusinya_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Komisi Yudisial (KY) yang tetap produktif dalam menjalankan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan, hari ulang tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia (RI).  Belakangan ini memang KY sedang melakukan selesi terhadap calon hakim agung. Sebab MA membutuhkan 13 hakim agung.  "Komisi Yudisial harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).  "Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini," imbuh Jokowi.  Sebelumnya, KY menyampaikan telah menyerahkan 11 nama Calon Hakim Agung (CHA) ke DPR RI. Proses penyerahan 11 nama CHA tersebut disampaikan KY setelah menyelenggarakan seleksi wawancara kepada 24 CHA pada 3-7 Agustus 2021.  "Ada 11 nama dari 13 permintaan MA (sudah diserahkan ke DPR RI)," kata Juru Bicara MK, Miko Ginting kepada JawaPos.com, Minggu (15/8).  Miko menyampaikan, pihaknya hanya berhasil memeroleh 11 CHA dari 13 CHA permintaan MA. Dia menturkan, dua kuota CHA dari kamar tata usaha negara (TUN) Pajak tidak terpenuhi.  "Dua kuota dari Kamar TUN Pajak tidak terpenuhi, karena tidak ada calon yang lolos seleksi," papar Miko.  Miko tidak menjelaskan secara rinci terkait status pekerjaan masing-masing 11 CHA yang diserahkan ke DPR RI untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Dia memastikan, DPR RI akan menjelaskan secara rinci terkait latar belakang masing-masing CHA.  "Saya juga tidak tahu kesebelas nama yang dikirim kepada DPR. Nanti akan diumumkan oleh DPR menjelang fit and proper test," ucap Miko.  Oleh karena itu, Miko meminta masyarakat untuk terus memantau seleksi CHA yang kini akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.  "Hasil dari seleksi dari KY sudah diserahkan kepada DPR. Proses selanjutnya berada di DPR untuk memberikan persetujuan terhadap nama-nama yang diserahkan oleh KY," pungkas Miko.

Gelar Seleksi CHA di Tengah Pandemi, Jokowi Apresi KY Tetap Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Busyro-Muqoddas-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Busyro Muqoddas. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) diminta untuk tidak meloloskan Calon Hakim Agung (CHA) yang memiliki catatan buruk secara pribadi maupun profesional sebagai hakim. Hal ini lantaran dari 24 CHA yang mengikuti seleksi sebagian besar merupakan hakim karier. Sehingga dapat memilih hakim agung yang berintegritas, yang nantinya akan memunculkan kualitas pada putusannya. "Pimpinan dan Komisioner Komisi Yudisial agar melakukan seleksi CHA secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Melakukan penelusuran rekam jejak CHA secara extra ketat, dan tidak meloloskan calon-calon yang memiliki catatan buruk secara personal (pribadi) dan profesional (sebagai hakim)," kata mantan Ketua KY, Busyro Muqoddas dalam keterangannya, Kamis (5/8). Busyro memandang, pelaksanaan seleksi CHA 2021 bersamaan dengan gejala semakin menguatnya pengabaian terhadap prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagaimana terjadi dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) KPK, UU Minerba, UU MK dan UU Omnibus Law, hingga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Belum lagi kian melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tuntutan dan hukuman serta diskon vonis besar-besaran terhadap sejumlah narapidana korupsi yang mengajukan Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Belum lagi, kata Busyro, kian melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya tuntutan dan hukuman serta diskon vonis besar-besaran terhadap sejumlah narapidana korupsi yang mengajukan kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Sehingga peran MA sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi, sekaligus menjadi tempat digantungkannya harapan terakhir masyarakat, akan tegaknya proses peradilan yang adil dan objektif menjadi perhatian utama KY dalam menjalankan mandat konstitusional. "Karena disitulah makna dan maksud dari perumus UUD 1945 memberikan kewenangan seleksi hakim agung kepada KY, agar KY dapat memilih hakim-hakim agung yang memiliki integritas dan kompetensi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara," tegas Busyro. Busyro pun meminta KY menegakkan martabat dan kehormatannya sebagai lembaga negara independen. Serta menunjukkan dan meneguhkan personalitinya dengan jujur, profesional dan bertanggungjawab. Dia pun mengharapkan, KY bisa melakukan rekrutment hakim agung secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Bahkan untuk seleksi wawancara, KY dinilai terang-terangan melanggar UU KY No. 18 Tahun 2011 Pasal 18 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 Pasal 2, Pasal 21 ayat (1) dan (6) yang pada pokoknya menegaskan bahwa seleksi wawancara harus dilakukan transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/30-persen-calon-hakim-agung-yang-diseleksi-ky-dinilai-bermasalah/">30 Persen Calon Hakim Agung yang Diseleksi KY Dinilai Bermasalah</a> "Kami selaku mantan pimpinan Komisi Yudisial RI dengan iktikad baik, demi kehormatan KY dan untuk kepentingan perbaikan Mahkamah Agung menyampaikan harapan, KY perlu kembali meningkatkan peran aktif elemen masyarakat sipil dalam agenda akselerasi reformasi peradilan sebagai wujud pengharkatan atas demokrasi dan prinsip negara hukum," pungkas Busyro.

Busyro Minta Calon Hakim Agung yang Miliki Rekam Jejak Buruk Dicoret

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi calon hakim agung

Berita Terkini