<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/pppk2-3750040825-1797323315.jpg" alt="Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPPK (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tenaga honorer telah mendapatkan kabar yang menggembirakan mengenai informasi atas peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), hal itu dibantu dengan disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 yang disahkan 3 Oktober 2023 lalu mengenai UU ASN. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk terus mendorong proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DPR saat ini masih menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana UU ASN. Komitmen untuk pengangkatan honorer menjadi ASN itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI yaitu Ahmad Doli Kurnia Tandjung untuk terus mengawal pengangkatan honorer menjadi ASN yang sudah tertuang dalam UU ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Doli mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan peraturan pelaksana UU ASN 20/2023 pengganti UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah. Kita harus memperjuangkan nasib bapak, ibu, tenaga honorer dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa," ungkap Doli dikutip JawaPos.com dari laman resmi&nbsp;<a href="http://dpr.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://dpr.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706456509549000&amp;usg=AOvVaw1j9LJHm_gLSdxcsRxuXB3A">dpr.go.id</a>, Sabtu (27/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sedang menyusun Peraturan Pemerintah-nya, yang insyaallah paling lama bulan April (2024) selesai," lanjut Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Komitmen yang dibangun oleh Doli mengenai PP yang berkaitan dengan peraturan pelaksana UU ASN bisa selesai sebelum April 2024. "Kita berkomitmen, 6 Maret nanti kita akan mengadakan konsinyering, sudah punya drafnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta (tenaga honorer) yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi PPPK," ungkap Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pentingnya PP terkait dengan peraturan pelaksana UU ASN ini untuk tujuan tidak ada honorer yang diberhentikan pada 2024. "Pada akhirnya (honorer) menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan PPPK Paruh Waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran, ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah," kata Doli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi II DPR RI membangun kesepakatan Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan penataan tenaga non-ASn yang terdaftar dalam database BKN, untuk segera diselesaikan dengan ikut seleksi CASN tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyelesaian untuk instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, untuk tenaga non-ASN diangkat menjadi PPPK paruh waktu yang nantinya bertahap menjadi PPPK dengan penuh waktu, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen yang dibangun bersama supaya terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi pembengkakan beban anggaran. "Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam kesempatan yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kepada kesepakatan bersama dengan beberapa lembaga dan Komitmen DPR RI merancang PP yang berkaitan dengan peraturan pelaksana UU ASN bisa selesai sebelum April 2024.</div>

Pemerintah saat ini sedang menyusun terbitnya PP sebagai landasan peraturan pelaksana UU ASN 20/2023 pengganti UU 5/2014.

Aturan Turunan UU ASN Selesai sebelum April 2024, Tenaga Honorer Otomatis jadi PPPK? Berikut Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/FILE-CPNS-440839547.jpg" alt="Ilustrasi dokumen pribadi untuk persiapan mengikuti seleksi penerimaan pegawai. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokumen pribadi untuk persiapan mengikuti seleksi penerimaan pegawai. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebentar lagi bulan September akan tiba, yang mana para CPNS 2023 harus sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu sebelum mendaftar. Bukan hanya fisik dan berlatih menjawab soal CPNS yang diperlukan, akan tetapi menyiapkan secara tersusun dokumen sebagai awal sangat penting. Hingga artikel ini diturunkan, belum ada instansi memberikan bocoran mengenai dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan CPNS 2023. Namun CPNS bisa merujuk pada syarat pada tahun sebelumnya, sebagai acuan. Sebab syarat dari tahun ke tahun tidak akan banyak yang dihilangkan atau ditambah. Berikut syarat Pendaftaran CPNS 2023: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Kartu Keluarga (KK) - Ijazah terakhir atau yang diminta instansi untuk posisi tersebut - Transkrip Nilai - Pas foto (menggunakan latar belakang merah) - Dokumen yang dibutuhkan instansi yang dilamar Poin yang perlu diperhatikan ialah karena pendaftaran CPNS akan menggunakan sistem online. CPNS harus memindai (scan) dokumen dengan format pdf untuk dokumen dan jpg untuk foto. Syarat tersebut sudah bisa disiapkan CPNS sebagai persiapan dini, sebelum dibukanya pendaftaran dari instansi yang dituju. &nbsp;

Bukan hanya fisik dan latihan menjawab soal CPNS yang diperlukan, menyiapkan secara tersusun dokumen juga sangat penting untuk dilakukan.

Simak Syarat Pendaftaran CPNS 2023 yang Harus Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang semula direncanakan Juni ini ternyata diundur. Jadwal terbaru, seleksi akan dilakukan pada September. Pemerintah menyiapkan lebih dari satu juta formasi. &rdquo;Rekrutmen ASN dimulai September 2023, tanggalnya belum ditetapkan,&rdquo; ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Anas tidak memerinci alasan molornya proses rekrutmen ini. Namun, dia menyebutkan, masih ada beberapa instansi yang belum mengirim usulan untuk formasi CASN. Karena itu, angka formasi CASN masih bisa berubah. Sesuai skenario awal, ada 1.030.751 formasi yang bakal ditawarkan tahun ini. Namun, tidak semuanya diperuntukkan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sebagian besar akan diisi dengan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bidang kesehatan dan pendidikan masih akan mendapat porsi besar dalam seleksi tahun ini. Perincian dari total formasi CPNS dan PPPK tersebut terdiri atas kebutuhan di tingkat pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, formasinya antara lain tenaga dosen 15.858 orang, PPPK dosen 6.742 orang, PPPK tenaga guru 12.000 orang, PPPK tenaga kesehatan 12.719 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 orang. Instansi daerah terdiri atas PPPK guru 580.202 orang, PPPK tenaga kesehatan 327.542 orang, dan PPPK tenaga teknis lainnya 35.000 orang. Selain itu, terdapat alokasi PNS lulusan sekolah kedinasan 6.259 orang. &rdquo;Dari total formasi yang tadi itu, 80 persen yang non-ASN atau PPPK, sisanya 20 persen fresh graduate,&rdquo; ungkapnya. Khusus fresh graduate ini, pemerintah akan menjaring mereka yang memiliki talenta di bidang digital. Mantan bupati Banyuwangi itu mengungkapkan, besarnya porsi untuk tenaga kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa arah kebijakan Presiden Joko Widodo sudah jelas. Yakni, menyelesaikan permasalahan terkait guru dan nakes yang selama ini dikeluhkan. &rdquo;Buktinya sudah disiapkan formasi, tapi pengusulannya (oleh daerah, Red) rendah. Padahal, kalau formasi dipenuhi, arahan tenaga kesehatan dan pendidikan selesai,&rdquo; ujarnya. Reformasi Birokrasi Saat rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Anas melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan reformasi birokrasi. Banyak hal yang berubah untuk ASN. Hasilnya diharapkan berdampak pada layanan masyarakat. &rdquo;Arahan presiden, birokrasi tidak boleh berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Beliau berharap birokrasi menjadi lincah dan cepat,&rdquo; kata Anas setelah ratas. Hal itu diwujudkan dengan banyak hal. Yang sudah dilakukan di Kementerian PAN-RB adalah memangkas jabatan. Dulu ada 3.414 klasifikasi. Sekarang hanya sisa tiga klasifikasi jabatan. Selain itu, ASN kini bisa berpindah lintas rumpun serta ada penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. &rdquo;Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi dua tahap,&rdquo; katanya. Anas menyatakan, hal itu dikerjakan BKN. Simplifikasi lainnya adalah layanan pensiun dari delapan tahap tinggal tiga tahap dan layanan pindah instansi dari sebelas tahap menjadi tiga tahap. Penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana. Semula ada 1.000-an aturan. Kini hanya ada satu peraturan pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. PP itu masih dikerjakan dan dilakukan simulasi dengan Kementerian Keuangan. Semula ada 766 daftar inventaris masalah (DIM). Kini tersisa 48 DIM saja. &rdquo;Kalau ini selesai, PP ASN juga segera selesai,&rdquo; ungkapnya. Penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga kini juga lebih sederhana. Semula ada 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen. Kini menjadi hanya 26 komponen. Anas berharap reformasi birokrasi yang bagus bisa berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. &rdquo;Jadi, kalau RB (reformasi birokrasi)-nya bagus, kira-kira kalau kemiskinannya turun, investasinya meningkat,&rdquo; katanya. Anas menilai langkah yang dilakukan ini merupakan penyelesaian di hilir. &rdquo;Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi. Langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,&rdquo; tuturnya. Dalam rapat tersebut, Anas juga menjelaskan bahwa Jokowi telah menandatangani arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Menurut dia, arsitektur SPBE nasional akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI). &rdquo;Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,&rdquo; ujar Anas. Anas menuturkan, arsitektur SPBE ini tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. Sebab, saat ini telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Karena itu, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (perpres) terkait hal tersebut. SPBE juga akan diaplikasikan ke kementerian lain. Koordinatornya adalah kemenko di bidang masing-masing. (mia/lyn/c19/oni)

Pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara PNS tahun ini. Disiapkan satu juta kuota. Formasi didominasi untuk PPPK.

Pemerintah Buka Seleksi PNS Satu Juta Kuota, Mayoritas untuk Formasi PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Dok.Tes-SKB-CPNS-Pemkot-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta mengikuti tes SKD CPNS tahun lalu. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkab Sidoarjo mengumumkan jadwal pendaftaran maupun pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pendaftaran yang awalnya berakhir pada 21 Juli diperpanjang hingga 26 Juli. Hasilnya diumumkan pada 2–3 Agustus mendatang.  Tes dimulai dengan seleksi kompetensi dasar (SKD). Rencananya, seleksi itu diadakan pada 25 Agustus sampai 4 Oktober. Hasilnya diumumkan pada 17–18 Oktober. Setelah itu, seleksi kompetensi bidang (SKB) berlangsung pada 8–29 November. Pengumuman kelulusan disampaikan pada 18–19 Desember.  Kabid Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainul Arifin Umar menyatakan, penyelenggaraan tes mirip pada 2019. ”Tetap tatap muka sehingga peserta wajib hadir di lokasi tes,” ujar Zainul.  Namun, protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Seperti tahun sebelumnya, tes diselenggarakan di Kantor BKD di Jalan Majapahit.  Terkait dengan kapasitas peserta tes dalam sehari, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ”Kalau kemarin SKB era pandemi, digunakan 50 persen kapasitas ruangan,” jelas Zainul.  Meski juknis dari BKN terkait dengan kapasitas peserta tes belum keluar, BKD Sidoarjo sudah melakukan sejumlah persiapan. ”Persiapan teknis seperti PC, koneksi internet, listrik, dan lainnya sudah siap,” terang Zainul.  Tahun ini formasi CASN di Sidoarjo sebanyak 286 orang. Lalu, ada 2.259 formasi untuk PPPK guru. Jumlah formasi yang dibutuhkan tahun ini mencapai 2.545 orang. ”Paling banyak tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis,” papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Ridho Prasetyo.

Ingat, Tes Calon PNS Dimulai 25 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-lolos-test-cpns-2018-ini-tipsnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah peserta tengah mengikuti seleksi masuk CPNS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah peserta tengah mengikuti seleksi masuk CPNS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih menjadi impian sebagian masyarakat Indonesia. Adanya jaminan tunjangan yang pasti menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat banyak yang berminat untuk mencobanya dengan serius. Mengutip situs resmi cermati.com, ada beberapa tips untuk mempersiapkan diri agar lulus pada tes CPNS 2018. Selain terus mengikuti info terkini mengenai lowongan CPNS, ada 6 hal ini yang wajib untuk diikuti. 1. Persiapkan dari Jauh Hari Bagi yang sudah berniat penuh menjadi PNS, pastinya tak perlu lagi mengulur waktu lama untuk melakukan persiapan segala sesuatnya mulai dari yang kecil hingga besar. Hal ini tentu yang akan mendukung Anda lolos atau tidaknya saat penyeleksian CPNS. Jika sudah mendengar informasi kalau pemerintah akan membuka penerimaan CPNS, tak ada salahnya mulai sejak itu langsung persiapnkan diri dengan matang. Bila ingin lulus CPNS, maka hal ini janganlah dianggap remeh karena Anda akan bertemu dengan banyaknya pesaing lainnya. 2. Lengkapi Dokumen Jangan sampai saat waktu pendaftaran online tiba, malah ada dokumen yang kurang. Kondisi yang seperti tentunya akan membuat pendaftaran CPNS terhambat dan bisa saja langsung gagal ditahap penyeleksian dokumen administrasi. Agar hal itu tidak terjadi pada Anda, maka perhatikan dokumen-dokumen penting seperti fotokop yang dibutuhkan saat pendaftaran CPNS. Bila sudah tau apa saja dokumennya, segeralah susun dengan rapih dan kumpulkan dalam sebuah map, agar tidak berantakan dan mudah di temukan bila dibutuhkan. 3. Teliti saat Isi Formulir Setelah formulir pendaftaran online sudah terisi, maka pihak pelamar CPNS bisa langsung print out hasil perdaftarannya. Tapi janganlah terburu-buru untuk melakukan print out tersebut. Biasakanlah sebelum print hasilnya, jangan lupa pastikan kembali kalau formulir sudah terisi dengan lengkap dan data yang digunakan benar adanya tanpa adanya kesalahan sedikitpun. Hal ini perlu dilakukan karena pendaftaran online ini hanya bisa dilakukan sekali. 4. Belajar Soal-soal Tes CPNS Tak hanya mempersiapkan dokumen penting saja saat penyeleksian administrasi CPNS 2018, tapi setiap pelamar juga harus persiapkan diri saat mengikuti tes, dimana Anda akan menjawab beberapa pertanyaan pengetahuan. Agar dalam saat menjawabnya bisa lancar tanpa adanya hambatan, maka belajar soal-soal CPNS sangat perlu dilakukan. Soal-soal tersebut berisi materi tes wawasan kebangsaan (TWK), di antaranya meliputi UU45, Pancasila dan sejarah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para peserta pelamar CPNS terhadap sejarah Indonesia tercinta. Anda bisa belajar soal-soal CPNS yang terdahulu dari buku yang sekarang ini sudah tersedia di toko buku terdekat atau melalui internet. 5. Ikut Bimbel Selain belajar mandiri, pelamar CPNS juga bisa mengikuti kegiatan bimbingan belajar atau biasa disebut bimbel. Biasanya, menjelang pembukaan CPNS, banyak yang menyediakan jasa bimbel kepada calon pelamar CPNS. Bimbel yang dilukakan ini bisa menjadi tolak ukur peserta untuk tahu seberapa besar kemampuan diri sendiri, kemudian baru bisa dilanjutkan untuk melihat formasi atau lowonan CPNS yang dibuka, berapa jumlah. Dari situlah peserta bisa melihat peluang yang ada. 6. Jaga Kesehatan Dokumen sudah lengkap, belajar untuk tes juga sudah, lalu apa lagi yang harus disiapkan ya? Semua yang dipersiapkan itu akan sia-sia bila kesehatan diri sendiri tidak diperhatikan dengan baik. Tentunya, Anda tidak mau sakit disaat sedang mengikuti tes CPNS, bukan? Tak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat, demi kelancaran saat mengikuti penyeleksian CPNS 2018. Sebaiknya mulailah, pilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi serta imbangi dengan olahraga ringan. Dengan begitu, tubuh akan tetap terjaga dengan baik. 7. Berdoa dan Optimis lulus CPNS 2018 Setelah semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, selanjutnya yang dilakukan adalah hanya tinggal menjalankan proses penyeleksian dari tahap awal hingga ke tahap berikutnya. Jangan mudah menyerah, apalagi putus asa sebelum mencobanya, itu merupakan hal yang sangat tidak baik untuk masa depan sendiri. Yakinlah bahwa apa yang dicita-citakan tercapai, termasuk lulus CPNS. Jangan lupa juga tingkatkan doa agar semua proses bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik juga.

Ingin Lolos Test CPNS 2018, Ini Tipsnya

seleksi asn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi asn

Berita Terkini

Aturan Turunan UU ASN Selesai sebelum April 2024, Tenaga Honorer Otomatis jadi PPPK? Berikut Penjelasannya

Simak Syarat Pendaftaran CPNS 2023 yang Harus Disiapkan

Pemerintah Buka Seleksi PNS Satu Juta Kuota, Mayoritas untuk Formasi PPPK

Ingat, Tes Calon PNS Dimulai 25 Agustus

Ingin Lolos Test CPNS 2018, Ini Tipsnya

Download Aplikasi JawaPos.com