<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/tni-1724561730.jpg" alt="TNI AL dan TLDM melaksanakan Patkor Malindo 2024 di Selat Malaka. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>TNI AL dan TLDM melaksanakan Patkor Malindo 2024 di Selat Malaka. (TNI AL)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia menjadi atensi TNI AL. Komando Armada (Koarmada) I melalui Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I Belawan menjadi perwakilan TNI AL dalam Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) 2024. Mereka mengerahkan dua kapal perang dalam patroli tersebut.&nbsp; Komandan Satrol Lantamal I Kolonel Laut (P) Ristanto Putro menyampaikan bahwa Patkor Malindo memiliki arti penting dalam meningkatkan kerja sama Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia. Khususnya dalam mengamankan Selat Malaka dari berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan. Selain itu, Patkor Malindo penting sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalisme prajurit.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015324834/menteri-pppa-kawal-proses-hukum-kasus-rudapaksa-bocah-7-tahun-polresta-banyuwangi-terjunkan-k9">Menteri PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Rudapaksa Bocah 7 Tahun, Polresta Banyuwangi Terjunkan K9</a> &rdquo;Selat Malaka merupakan salah satu selat tersibuk di dunia sebagai Sea Line of Communication (SLOC) dan Sea Line of Trade (SLOT), sehingga berbagai kepentingan baik nasional maupun internasional terjadi di Selat Malaka. Dan isu mengenai keamanan maritim menjadi tanggung jawab negara pantai. Oleh karena itu, kehadiran TNI AL dan TLDM sangat signifikan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dua kapal perang yang dikerahkan oleh TNI AL terdiri atas KRI Torani-860 dan KRI Bubura-868. Sementara Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) mengerahkan dua kapal perang yang terdiri atas KD Laksamana Muhammad Amin-136 dan KD Mahamiru-11. Empat kapal tersebut bakal berpatroli bersama di wilayah Selat Malaka.&nbsp;

Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) 2024. Mereka mengerahkan dua kapal perang dalam patroli tersebut.

Indonesia-Malaysia Laksanakan Patroli Bersama di Selat Malaka, TNI AL Kerahkan Dua Kapal Perang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/Images-20240506-3413668533.jpg" alt="Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia." width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal PSDKP KKP amankan ABK tiga kapal ikan asing (KIA) yang mencuri ikan di perairan Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap tiga unit Kapal Ikan Asing (KIA). Mereka kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal&nbsp;(Ilegal Fishing)&nbsp;menggunakan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem (trawl) di wilayah perairan Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, Provinsi Kepulauan Riau, Nusantara.&nbsp; Dikutip dari laman&nbsp;kkp.go.id, terdapat dua unit kapal berbendera Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara dengan nomor lambung&nbsp;BV 4417 TS (100 GT)&nbsp;dan&nbsp;BV 1182 TS (66 GT).&nbsp;Sedangkan satu unit kapal berbendera negara Malaysia dengan nomor lambung&nbsp;KM. SLFA 5178 (64.77 GT)&nbsp;kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka yang masuk wilayah Indonesia. &rdquo;Kami menangkap tiga kapal. Dua di Laut Natuna berbendera Vietnam dan satu di Selat Malaka berbendera Malaysia. Kami tidak kendor dan tanpa kompromi untuk tetap mengamankan setiap jengkal wilayah laut Indonesia,&rdquo; ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono. Menurut dia, kedua nakhoda KIA Vietnam yang membawa 20 anak buah kapal tersebut, tidak memiliki berbagai dokumen-dokumen perizinan yang sah untuk penangkapan ikan di kawasan lautan Nusantara.&nbsp;Laut Natuna salah satu&nbsp;wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia&nbsp;(WPPNRI) yang paling banyak ditemui praktik illegal fishing. &rdquo;Lantaran pemerintah negara tetangga mengklaim batas wilayah perairan menggunakan&nbsp;landas kontingen.&nbsp;Batas wilayahnya ditentukan sampai palung atau area di bawah permukaan laut,&rdquo; papar Pung Nugroho Saksono. &rdquo;Sedangkan Indonesia menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut dari garis dasar pantai,&rdquo; tambah dia. Setelah dilakukan penindakan, kedua KIA Vietnam tersebut langsung dibawa menuju ke pangkalan Pengawasan Sumber Data Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Kepulauan Riau. &rdquo;Kami merespons cepat atas aduan dari nelayan dan masyarakat. Laut Natuna ini seksi dan belum dimaksimalkan pengelolaan dengan potensi yang melimpah. Laut Natuna ini harus diisi kapal-kapal Indonesia. Untuk itu, KKP hadir di Laut Natuna Utara memberantas illegal fishing,&rdquo; ujar Pung Nugroho Saksono. Dia menjelaskan, setelah dilakukan penindakan, penyidik Ditjen PSDKP telah menemukan sebanyak 15 ton ikan di tempat penyimpanan dua KIA asal Vietnam yang telah disita. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014615463/sier-dukung-riset-mobil-hemat-energi-nogogeni-karya-mahasiswa-its-surabaya">SIER Dukung Riset Mobil Hemat Energi Nogogeni Karya Mahasiswa ITS Surabaya</a> &rdquo;Kapal tersebut menggunakan trawl. Ini merusak terumbu karang. Kerusakan ekologi itu lebih besar dari ekonomi yang diambil. Ini yang harus kita jaga,&rdquo; tandas Pung Nugroho Saksono. Dia menambahkan, ketiga nakhoda tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan&nbsp;pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) pasal 98 jo pasal 42 ayat (3)&nbsp;UU Kelautan dan Perikanan, serta&nbsp;UU Nomor 6 Tahun 2023&nbsp;tentang Penetapan&nbsp;Perppu Nomor 2 Tahun 2022&nbsp;tentang Cipta Kerja. Selain itu, ketiga tersangka nakhoda Kapal Ikan Asing (KIA) tersebut juga dikenakan&nbsp;pasal 85 jo pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009&nbsp;tentang perubahan atas&nbsp;UU RI Nomor 31 Tahun 2004&nbsp;tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Ditjen PSDKP KKP tangkap tiga unit kapal ikan asing yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan alat tangkap trawl

KKP Tangkap Tiga Kapal Ikan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220428-WA0032_1.jpg" alt="TNI Angkatan Laut dari Koarmada I amankan kapal tanker MT World Progress yang mengangkut Palm Oil 34.854,3 MT di wilayah perairan Selat Malaka, Rabu (27/4). Dispen Koarmada I/Antara" width="100%">
<figcaption>TNI Angkatan Laut dari Koarmada I amankan kapal tanker MT World Progress yang mengangkut Palm Oil 34.854,3 MT di wilayah perairan Selat Malaka, Rabu (27/4). Dispen Koarmada I/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui unsur Komando Armada I mengamankan dua kapal tanker berbendera asing karena diduga melakukan pelanggaran dokumen. Kapal itu memuat palm oil dan crude palm oil (CPO).  Kapal tanker yang diamankan, yakni MT World Progress yang berlayar dari Dumai menuju India di Selat Malaka dan MT Annabelle dari Kijing Pontianak menuju Shajarh, UAE di Perairan Barat Kalimantan.  Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, Koarmada I selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas melaksanakan operasi dalam rangka operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Koarmada I gelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi Indonesia secara intensif.  ”Intensitas operasi laut yang dilakukan TNI AL dalam hal ini Koarmada I membuahkan hasil. KRI Beladau-643 menangkap Kapal Tanker MT World Progress yang mengangkut palm oil 34.854,3 metrik ton (MT) di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan perairan teritorial Indonesia pada Rabu (27/4) pagi,” kata Arysad seperti dilansir dari Antara, Kamis (28/4).  MT World Progress merupakan Kapal Tanker Berbendera Liberia dinakhodai Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah ABK 22 WNA (7 Rusia, 6 Ukraina, dan 9 India) diduga melakukan pelanggaran dokumen dengan spesifikasi GT kapal yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain serta spesifikasi kapasitas mesin pendorong yang tertera di salah satu dokumen berbeda dengan dokumen lain.  Hal itu merupakan pelanggaran pasal 302 ayat (2) jo pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  ”Di tempat terpisah, KRI Siribua-859 juga menangkap Kapal Tanker MT Annabelle yang mengangkut crude palm oil (CPO) sebanyak 13.357,425 metrik ton (MT) dan metanol sebanyak 98 drum (5 drum tersegel dan 93 drum telah terpakai) di perairan Barat Kalimantan,” terang Arsyad.  MT Annabelle merupakan Kapal Tanker Berbendera Marshal Island dinakhodai Zhao Junfeng warga negara Tiongkok dengan jumlah ABK 24 orang warga negara Tiongkok. Diduga melakukan tindak pidana pelanggaran membawa muatan metanol tanpa dilengkapi dokumen angkutan barang berbahaya.  Hal itu melanggar pasal 294 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  ”Penangkapan MT World Progress dan MT Annabelle merupakan implementasi perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono,” ujar Arsyad.  Dia menambahkan, KSAL memerintahkan seluruh unsur operasi jajaran TNI AL untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan ketat. Selain itu, menangkap dan memproses hukum bila menemukan adanya ekspor CPO atau minyak sawit beserta turunannya yang resmi dilarang oleh Pemerintah Indonesia.  ”KSAL menekankan agar mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus,” tegas Pangkoarmada I Arsyad.  Menurut dia, penyelundupan ataupun pengiriman minyak serta bahan baku minyak ke luar negeri menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga bahan pokok di Tanah Air saat ini. Permasalahan itu menjadi perhatian serius pemerintah termasuk TNI AL.  Arsyad menyampaikan, dalam dua minggu terakhir TNI AL Koarmada I telah menangkap 5 kapal membawa muatan minyak sawit dan turunannya yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan.  KRI Beladau-643 yang dikomandani Mayor Laut (P) Nana Suryana selanjutnya menggiring MT World Progress untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai. Sedangkan KRI Siribua-859 dikomandani Mayor Laut (P) Jasmin Mudianto yang selanjutnya mengawal MT Annabelle menuju Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak guna proses penyelidikan lanjutan.

TNI AL Amankan 2 Kapal Tanker Muat Palm Oil dan CPO di Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211210-WA0023.jpg" alt="Kapal KRI GNR-322 saat latihan. Koarmada II for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kapal KRI GNR-322 saat latihan. Koarmada II for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 melakukan latihan bersama Kapal Perang Pakistan PNS Tughril-261. Kapal GNR merupakan salah satu unsur dari Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, yang saat ini di bawah komando Kolonel Laut (P) Ludfy, S.T., MMDS.  KRI GNR-322 mendapat kepercayaan pimpinan TNI AL mengikuti latihan perang bersama. Kali ini latihan berkolaborasi dengan Kapal Perang Pakistan PNS Tughril-261, di perairan Selat Malaka wilayah ZEE Indonesia, Jumat (10/12).  Dalam latihan itu, KRI GNR-332 dan PNS Turghil-261 melaksanakan passing exercise (passex) dengan materi latihan tactical manuver (tacman) dan replenishment at sea approach (rasap), leave launch dilanjutkan photo ex serta farewell pass.  ”Latihan ini juga merupakan bagian implementasi dari hubungan bilateral antar kedua negara, dengan memberikan sambutan yang baik bagi setiap kapal perang asing yang akan berlayar melalui ZEE Indonesia (transit passage),” ujar Kolonel Ludfy.  Setelah komunikasi serta latihan manuver selesai dan berjalan baik, selanjutnya seluruh pasukan menempati posisi sesuai dengan masing-masing prosedur.  ”Kita telah berhasil melaksanakan tantangan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan berjalan lancar, terima kasih saya ucapkan yang tentunya ini juga berkat dukungan seluruh prajurit KRI GNR-332 yang andal dan profesional,” tutur Ludfy.  Pada saat selesai latihan ditandai dengan pelaksanaan formasi parade dilanjutkan dengan lambaian tangan sebagai tanda ucapan perpisahan.

KRI GNR-322 Latihan Bersama Kapal Perang Pakistan PNS Tughril-261

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/CK-Bluebell-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perairan internasional Asia Tenggara kembali beriak. Pada Senin (22/7) sebuah kapal kargo dari Korea Selatan (Korsel) menjadi korban bajak laut setelah baru saja bertolak dari pelabuhan Singapura. Pembajakan itu mengingatkan dunia bahwa ancaman perompak di Selat Malaka dan sekitarnya belum hilang.  Kantor berita Yonhap merilis kabar tersebut dari informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Korsel. Kapal bernama CK Bluebell itu diserang pada pukul 04.25 waktu setempat. Saat itu kapal baru saja bertolak dari titik transit di Singapura.  "Kapal (CK Bluebell) berlayar dengan kecepatan wajar di bawah 15 knot. Perompak mengejar kapal tersebut dengan speedboat berkecepatan 20 knot ke atas." Begitu penjelasan salah seorang pejabat kementerian.  Dalam kapal itu, terdapat 22 kru kapal yang terdiri atas 4 warga Korsel dan 18 warga negara Indonesia. Namun, mereka mengangkut 68 ribu ton jagung Brasil tanpa personel bersenjata. Karena itu, mereka akhirnya menyerah setelah berusaha melawan.  Tujuh perompak bersenjata tersebut berhasil menjarah uang USD 13 ribu (Rp 181 juta) dan beberapa barang berharga milik anak buah kapal (ABK). Namun, tidak ada korban luka berat akibat pembajakan tersebut. Hanya kapten kapal dan perwira navigasi yang mengalami lebam karena melawan. "Mereka men-duduki kapal selama sekitar 30 menit," ujar pejabat kementerian.  Saat ini kapal kargo itu melanjutkan perjalanan sesuai dengan jadwal. Namun, mereka sudah diminta mengamankan sidik jari pelaku oleh otoritas Singapura. CK Bluebell dijadwalkan tiba di Pelabuhan Incheon, Korsel, pada 30 Juli nanti.  Maritime and Port Authority (MPA) Singapura menjelaskan, lokasi kapal saat itu berada sekitar 161 kilometer arah timur laut Selat Malaka. "Pembajakan itu tak terjadi di perairan kami, tetapi di perairan Laut Tiongkok Selatan dekat Pulau Anambas," jelas juru bicara MPA menurut Channel News Asia.  Perairan Asia Tenggara, terutama Selat Malaka, merupakan salah satu wilayah maritim terpenting bagi dunia. Layaknya Selat Hormuz, selat tersebut menjadi jalur utama kapal kargo dan tanker asal Timur Tengah dan Afrika menuju konsumen di Asia. Karena itu, kapal tersebut sering menjadi sasaran empuk perompak dari Malaysia, Indonesia, atau Filipina.  Beberapa tahun terakhir, otoritas dari negara sekitar memperketat penjagaan. Namun, masih banyak yang waswas dengan keadaan di perairan tersebut. Awal Juli, Tiongkok pun sempat menaikkan level siaga di perairan Asia Tenggara menjadi tiga. Padahal, saat kapal tanker di Selat Hormuz menjadi korban sabotase, Tiongkok hanya menaikkan level siaga menjadi dua.  Tentang Selat Malaka Selat Malaka adalah perairan sempit antara Pulau Sumatera dengan Malaysia dan Singapura sepanjang 900 kilometer.  Pada 2017, sebanyak 84 ribu kapal melewati Selat Malaka. Sebanyak 29 persennya merupakan kapal pengangkut minyak dan gas.  Menurut laporan Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), insiden perompakan di Selat Malaka sudah turun drastis. Tahun lalu ada 8 insiden pembajakan, 2 di antaranya gagal.  Dalam 10 tahun terakhir, tahun paling rawan di Selat Malaka adalah 2015. Terdapat 95 insiden perompakan dan 10 di antaranya gagal.  Sumber: New York Times, SeaNews, ReCAAP

Selat Malaka Kembali Rawan Perompak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kapalpatroli-KKP-agas.jpg" alt="Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka. (Kementerian Kelautan dan Perikanan for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas kapal penangkap ikan ilegal di wilayah perairan Nusantara tidak selalu berjalan mulus. Dua kali kapal patroli (KP) Indonesia harus bersitegang dengan kapal maritim Malaysia. Mereka meminta kapal dengan bendera negara Malaysia dilepas. Kejadian tersebut sempat viral di instagram melalui unggahan awak tim KKP.  Yang pertama dialami oleh KP Hiu 08 pada 3 April lalu. Saat itu, pukul 07.20, radar KP Hiu 08 mendeteksi ada dua kapal ikan asing memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Berselang satu jam kemudian, terlihat dua kapal berbendera Malaysia, KM. PKFB 1852 dan KM. KHF 1256 yang kemudian dilakukan pengejaran.  Hasil pemeriksaan, anak  buah Menteri Susi Pudjiastuti itu mendapati alat tangkap trawl di dua kapal tersebut. Lebih parah lagi, kedua kapal itu tidak disertai dengan izin. Atas penangkapan itu lima orang dengan kewarganegaraan Thailand dan dua orang Kamboja diamankan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan untuk diperiksa.  Saat tim akan membawa dua kapal tangkapan itu, tiba-tiba KP Hiu 08 disatroni Kapal Maritim Malaysia Penggalang 13 bersama tiga helikopter yang mengudara di atasnya. Awak kapal Negeri Jiran itu meminta agar melepaskan dua kapal asing yang dicokok tadi.  ”Permintaan tersebut ditolak awak KP. Hiu 08. Awak kapal Penggalang 13 mencoba nego dengan meminta kembali satu kapal saja yang dilepas,” terang Plt. Direktur Jenderal PSDKP KKP Agus Suherman.  Selama negosiasi, tiga helikopter Malaysia terbang mengitari KP Hiu 08. Seperti mengintimidasi supaya permintaan mereka dituruti. Mereka juga mengejar hingga memasuki perairan Indonesia. Namun, negosiasi buntu. Tim KKP enggan menuruti permintaan tim maritim Malaysia. ”Mungkin karena dicuekin, kapal dan helikopter Malaysia itu mundur. Dua kapal asing itu tiba di dermaga PSDKP Belawan pukul 21.30.  Sementara itu, KP Hiu Macan Tutul 02 juga mengalami hal serupa enam hari kemudian. Kapal tim KKP itu menghentikan dan memeriksa KM. PKFA 8888 WPP-NRI 571 dengan bendera Malaysia yang disinyalir menangkap ikan secara illegal di Selat Malaka pukul 14.50 WIB. Berselang setengah jam, tim KKP kembali meringkus kapal asing dengan nomor PKFA 7878 yang tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama. ”Tapi tanpa bendera,” terang Agus.  Kapal Malaysia itu diawaki 5 orang berkewarganegaraan Myanmar. Sedangkan kapal tanpa bendera lainnya didapati menggunakan alat tangkap trawl. Di dalamnya terdapat empat orang berkewarganegaraan Myanmar yang mengoperasikannya.  Saat hendak membawa dua Kapal itu ke PSDKP Belawan, helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terbang rendah mengitari KP Hiu Macan Tutul 02. Melalui komunikasi radio, mereka meminta kepada tim KKP untuk melepaskan dua dari tiga kapal Malaysia yang diamankan. Tak puas, helicopter itu melakukan intervensi.  Agus menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Untuk mencegah kejadian tersebut terulang. KKP akan didampingi oleh TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut saat berpatroli. Harapannya, mampu menangkal dan melawan upaya intervensi pemerintah Malaysia di Wilayah Natuna Utara.  ”Kami akan segera mengirimkan surat permintaan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia. Semoga Pemerintah Malaysia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanannya di perairan Indonesia,” tegas Agus.

Anak Buah Menteri Susi Bersitegang dengan Aparat Malaysia di Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Harpin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesian Maritime Pilot's Association (INAMPA) atau Organisasi Perwira Pandu Maritim berkolaborasi dengan negara tetangga untuk mengamankan Selat Malaka. Kerja sama yang selama ini berjalan baik akan ditingkatkan lagi.  "Selama ini berjalan baik. Saya kira itu sudah baik dan akan kami tingkatkan lagi," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah Khusus (DPWK) INAMPA untuk Kepulauan Riau (Kepri) dan ASEAN Capt Harpin di Batam, Jumat (5/4).  Hadirnya DPWK INAMPA untuk wilayah Kepri dan ASEAN menjadi bukti keseriusan organisasi pandu kapal memaksimalkan tugas dalam menjamin keamanan jalur laut di Selat Malaka. Harpin akan mengarahkan para pemandu untuk bekerja maksimal demi menghadirkan kenyamanan bagi setiap kapal yang melintas.  Harpin sendiri berpengalaman sebagai pemandu kapal dan memiliki banyak koneksi. Hal tersebut akan dijadikan dasar dalam menjalankan kebijakan untuk membangun kekuatan bersama komunitas internasional di negara-negara ASEAN.  "Saya ini bekas pilot (pemandu) dan terpanggil. Di ASEAN ini kawan saya banyak juga. Jadi kami bisa pastikan wilayah ASEAN ini aman," tukas Harpin.  Untuk ketersediaan SDM, saat ini ada sekitar 1.200 pemandu kapal di seluruh Indonesia. Jumlah itu relatif masih bisa memenuhi permintaan pemanduan kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia.  Meski demikian, INAMPA terus mendorong hadirnya kader-kader muda yang akan berpartisipasi dalam organisasi pemanduan kapal. Karena memang kebutuhan perwira pemandu kapal dibutuhkan seiring dengan kemajuan perekonomian Indonesia. Ini juga sejalan dengan cita-cita Indonesia menjadi negara Maritim yang bisa memaksimalkan potensi laut secara maksimal.

INAMPA Tingkatkan Pengamanan di Selat Malaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selat-malaka-jadi-fokus-inampa_m_.jpg" alt="President INAMPA, Pasoroan Herman Harianja" width="100%">
<figcaption>President INAMPA, Pasoroan Herman Harianja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi profesi Perwira Pandu Maritim di seluruh Indonesia atau Indonesian Maritime Pilot's Association (INAMPA) akan menjadikan wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang termasuk di dalamnya Selat Malaka, sebagai salah satu fokus kerja mereka. Wujud dari fokus tersebut, ditandai dengan lahirnya Dewan Pengurus Wilayah Khusus (DPWK) INAMPA untuk Kepri dan ASEAN. Hadirnya pengurus INAMPA di Kepri, diharapkan membangun etos dan jiwa kemaritiman di daerah perbatasan yang strategis di Provinsi Kepri. President INAMPA, Pasoroan Herman Harianja menjelaskan, INAMPA memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui keselamatan kapal-kapal yang keluar masuk perairan Indonesia. Baik perairan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu, pandu luar biasa, maupun perairan internasional seperti di Selat Malaka dan Selat Singapore sesuai dengan permintaan dari Nakhoda/Operator pelayaran yang bernavigasi di perairan tersebut. Peranan Selat Malaka &amp; Selat Singapore sangat penting bagi dunia Internasional, terutama pada sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi, selain dari sektor lainnya. Selat Malaka ini, merupakan selat tersibuk kedua di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per hari. &ldquo;Banyaknya jenis kapal serta muatan yang beraneka ragam menjadikan selat ini (Selat Malaka) sarat dengan issue keselamatan maritim. Pertahanan, keamanan dan perlindungan serta kesinambungan maritim untuk masa depan masyarakat Indonesia, regional dan dunia Internasional,&rdquo; kata Herman di Batam pada Minggu (31/3). Herman melanjutkan, tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terwujud dari bagaimana alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dapat memberikan nilai tambah kepada Indonesia dalam berbagai perspektif. Baik itu perspektif ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan, lingkungan maritim, dan lain sebagainya. Sepert diketahui 40 persen cargo dunia melewati perairan Indonesia untuk jalur distribusi logistic lewat laut. &ldquo;Perwira pandu Indonesia bertugas mulai dari paling barat ke timur, dari ujung utara ke selatan, bertugas secara nonstop untuk melayani kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan, perairan strategis lainnya demi keselamatan bernavigasi,&rdquo; kata Herman lagi. Lebih jauh, Herman menjelaskan, pada prosesnya DPWK INAMPA untuk Kepri dan ASEAN secara resmi akan dikukuhkan di Batam pada Selasa (2/4) mendatang. Dalam acara tersebut akan dihadiri pemangku kepentingan untuk wilayah laut Indonesia seperti Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; perwakilan dari Komando Armada (Koarmada) 1; dan pihak lainnya.

Selat Malaka Jadi Fokus INAMPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/11-ditemukan-masih-ada-5-orang-lagi-yang-hilang_m_.jpg" alt="Penemuan mayat perempuan di perairan Kepulauan Meranti, Riau, awal Desember 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Penemuan mayat perempuan di perairan Kepulauan Meranti, Riau, awal Desember 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan 5 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih misteri. Sebab, hingga kini mereka belum ditemukan. Sedangkan 11 diantaranya sudah ditemukan mengapung di Perairan Selat Malaka, Bengkalis, Riau. Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Andrie Setiawan mengatakan, dari hasil penelusuran Polres Bengkalis, ada 16 orang yang menjadi korban dalam insiden tenggelamnya kapal penangkut TKI.&nbsp; Jumlah tersebut diperoleh dari keterangan 2 tekong yang mengangkut mereka, yaitu Boboi, 31, dan Jamal, 38. Keduanya sudah diamankan Polres Bengkalis, Senin (10/12) lalu, dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelundupan manusia. "Pengakuan dari 2 tersangka, ada 15 orang dewasa dan 1 anak-anak di dalam kapal tersebut. Tapi yang berhasil selamat cuma mereka berdua," kata Andrie, Rabu (12/12) sore. Sementara itu dari 11 jasad yang ditemukan, 1 diantaranya sudah dikebumikan di Kota Dumai. Sedangkan 10 lainnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda Riau. Kemudian dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Hasilnya, 4 jasad telah teridentifikasi identitasnya.&nbsp; Adalah dua jenazah asal Sumatera Barat (Sumbar), yaitu Ujang Chaniago, 48, yang dibawa ke Padang dan Mimi Dewi, 32, dibawa ke Painan. Dua lainnya asal Sumatera Utara, yaitu Marian Suhadi, 24, dibawa ke Langkat, Sumatera Utara dan Paisal Ardianto, 24, warga Dusun Gelam Dua, Kelurahan Bandar Khalipah, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. Sementara itu, hingga kini masih ada 6 jenazah yang berada di tempat penyimpanan mayat RS Bhayangkara Polda Riau. 2 berjenis kelamin perempuan dan 4 berjenis kelamin laki-laki. Terpisah, Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Kedokteran Kepolisian RS Bhayangkara Polda Riau Kompol Supriyanto menyebut, ada 15 orang warga yang sudah melapor ke posko antemortem dan postmortem penemuan mayat Bengkalis. "Perkembangannya sudah ada 15 yang melapor. Namun hingga kini belum ada yang teridentifikasi," sebutnya. Pihaknya kata Supriyanto, akan terus berupaya mengungkap identitas para jenazah tersebut. Ia pun mengimbau agar masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar dapat melapor ke RS Bhayangkara Polda Riau.

11 Ditemukan, Masih Ada 5 Orang Lagi yang Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/total-11-mayat-ditemukan-di-selat-malaka_m_.jpg" alt="Mayat ke 11 berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di perairan Selat Malaka, Bengkalis, Riau, Rabu (5/12) siang." width="100%">
<figcaption>Mayat ke 11 berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di perairan Selat Malaka, Bengkalis, Riau, Rabu (5/12) siang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mayat manusia kembali ditemukan di Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis, Riau. Total sudah 11 mayat yang ditemukan. 10 Jenazah di antaranya dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Riau. Sedangkan satu jenazah sudah dimakamkan di Kota Dumai. Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis Kedokteran Kepolisian RS Bhayangkara Polda Riau Kompol Supriyanto mengatakan, mayat terakhir ditemukan nelayan pada Rabu (5/12) kemarin. Mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. "Sudah sampai ke RS Bhayangkara malam tadi. Saat ini sedang dilakukan identifikasi terhadap jenazah," kata Supriyanto, Kamis (6/12) siang. Total sudah 10 jasad yang diotopsi tim DVI RS Bhayangkara Polda Riau. Rinciannya, 4 jenazah perempuan dewasa dan 6 jenazah laki-laki dewasa. Dari jumlah tersebut, 3 jenazah berhasil diidentifikasi. Adalah Ujang Chaniago, 48, yang dibawa ke Padang dan Mimi Dewi, 32, dibawa ke Painan. Satu jenazah lagi yaitu Marian Suhadi, 24, dibawa ke Langkat, Sumatera Utara. "Semua jenazah ini teridentifikasi melalui data medis dan data propertis mereka," ungkapnya. Sementara itu, Polda Riau sudah membentuk posko antemortem dan postmortem penemuan mayat di Bengkalis-Riau. Posko didirikan di RS Bhayangkara Polda Riau, Jalan Hangtuah, Pekanbaru. "Sudah 8 orang yang membuat laporan orang hilang. Ini kami kumpulkan dan kami ambil data antemortemnya," tuturnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#selat malaka

Berita Terkini