<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buana-lintas-lautan-terkena-blacklist-pertamina-dalam-pengadaan-barang_m_198922.jpeg" alt="Ilustrasi PT Pertamina (Persero)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT Pertamina (Persero).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sukses mempertahankan ekuitas merek selama terjadinya pandemi Covid-19. Kelima BUMN tersebut yaitu  PT Pertamina, PT Telkom, PT Telkomsel, PT Kimia Farma, dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Lima BUMN itu masuk dalam jajaran perusahaan yang mendapatkan Iconomics Marketing Brands Award 2021 Millennial's Choice.  Founder &amp; CEO Iconomics Bram S. Putro mengatakan, tahun ini, menjadi tahun penuh tantangan. Sebab, semua institusi atau perusahaan telah bergelut dengan penurunan penjualan dan keterbatasan anggaran operasional yang memaksa mereka melakukan penyesuaian target.  ”Sebagian industri masih berupaya untuk tetap membangun fondasi jangka menengah panjang dengan research and development (R&amp;D), branding, serta berbagai upaya go-to-market lainnya,” kata Bram melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (6/2).  Menurut dia, dengan perekonomian yang berangsur pulih, berbagai institusi telah mulai berekspansi kembali untuk mempersiapkan diri pada 2021 dan tahun-tahun berikutnya.  ”Sebagai entitas bagian dari ekosistem bisnis di Indonesia, kami memotivasi perusahaan untuk tetap memperhatikan ekuitas brand meski dalam situasi yang tidak mudah ini,” ujar Bram.  Adapun riset yang digunakan pada ruang lingkup merek produksi setiap kategori industri. Kriteria penilaiannya meliputi awareness, image, dan engagement. Riset yang dilakukan kepada lebih dari 10 ribu responden dilakukan secara online kepada responden milenial yang tersebar di 10 wilayah. Yakni Jabodetabek, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Bali.  ”Selain lima BUMN, sebanyak 70 lebih perusahaan swasta juga dinilai berhasil dalam mempertahankan ekuitas merek selama masa pandemi, baik perusahaan makanan, farmasi, perbankan, elektronik, komputer, finansial, dan lain-lain,” papar Bram.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FpnnkcnktiA

Lima Perusahaan BUMN Ini Sukses Pertahankan Merek di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-4.png" alt="Ilustrasi ODGJ di Liponsos Keputih Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ODGJ di Liponsos Keputih Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kebijakan ujian nasional (UN) dihapus selama masa pandemi. Hingga kini, belum ada kebijakan maupun perintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk kelulusan siswa.  Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana merencanakan asesmen kelulusan pada orang tua. Namun dia mengaku, kebijakan tersebut masih berbentuk perencanaan.  ”Kelulusan anak kan juga tanggung jawab orang tua. Mereka sebagai pemantau. Sehingga asesmen ini bisa dilakukan orang tua,” tutur Whisnu ketika ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (5/2).  Untuk teknik asesmen pasca UN dihapuskan, pihaknya akan menunggu peraturan resmi dari Kemendikbud. Whisnu menyebut, sudah menerima aturan bahwa UN maupun ujian naik kelas bisa digantikan dengan asesmen.  Soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bila UN dihapus, Whisnu merasa PPDB akan dipusatkan pada zonasi. Namun, tidak semua siswa langsung diterima sesuai zona sekolah terdekat dari rumah.  ”SMP kan kewenangan pemkot. Kita minta untuk tes potensi akademik (TPA). Proses tes dengan protokol kesehatan ketat.  Selain itu, untuk nilai bisa dilihat dari kelas 7 dan 8. Masih ada nilainya sebelum pandemi. Tapi soal ini akan dibahas khusus,” papar Whisnu.  Soal pembelajaran pada masa pandemi, dia akan menyarankan dinas pendidikan untuk menggunakan video conference. Sebab, dia mendengar bahwa beberapa sekolah menerapkan sistem pemberian tugas dan kuis.  ”Ada anak SD juga diberi kuis dan tugas. Coba diberi video conference dan dijelaskan supaya lebih jelas,” ujar Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fucroe2o21M

UN Dihapus, Pelajar Surabaya Bakal Lulus Berdasar Asesmen Orang Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/image-3-6.png" alt="Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak masa pandemi berlangsung pada Maret 2020, sebanyak 41.348 atau 2,48 persen pekerja terdampak. Dari angka tersebut, sebanyak 34.138 pekerja dirumahkan dan 7.246 lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan, pada Sabtu (30/1). Menurut dia, pekerja sektor hotel dan restoran paling banyak terdampak. Yakni 31,37 persen. Diikuti sektor industri alas kaki 29,56 persen, tekstil dan garmen 13,93 persen, industri manufaktur 6,83 persen, pariwisata dan pendukung sebanyak 6,02 persen, perdagangan/retail 3,01 persen, kemudian industri baja/logam 2,65 persen.  ”Pekerja industri pengolahan kayu juga terdampak sebanyak 2,48 persen, jasa dan sosial kemasyarakatan 0,99 persen, sektor lain 0,86 persen, transportasi 0,73 persen, UKM 0,59 persen, industri makanan dan minuman 0,35 persen, industri rokok 0,31 persen, dan PPJP/Pemborongan 0,31 persen,” tutur Himawan.  Untuk pekerja yang diputus hubungan kerja, lanjut Himawan, terbanyak berasal dari manufaktur (24,95 persen), industri pengolahan kayu (17,88 persen), perdagangan/retail (14,34 persen), jasa dan sosial kemasyarakatan (11,61 persen), serta hotel dan restoran (10,93 persen).  ”Angka itu disusul industri PPJP/pemborongan (6,33 persen), sektor lain (4,78 persen), alas kaki (4,25 persen), industri makanan dan minuman (1,89 persen), industri baja/logam (1,83 persen), pariwisata dan pendukung (1,07 persen), UKM (0,08 persen), transportasi (0,03 persen), tekstil dan garmen (0,01 persen), serta industri rokok (0,01 persen),” papar Himawan.  Himawan juga mencatat terdapat 949 perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Di antaranya, 608 perusahaan harus memulangkan beberapa pekerja dan 341 melakukan PHK.  ”Untuk perusahaan yang paling banyak merumahkan pegawainya adalah hotel dan restoran (43,82 persen), sektor lain (14,17 persen), pariwisata dan pendukung (10,71 persen), perdagangan/retail (8,57 persen), jasa dan sosial kemasyarakatan (5,27 persen), dan manufaktur (3,95 persen),” urai Himawan.  Angka tersebut disusul sektor transportasi 3,62 persen, alas kaki (1,65 persen), industri baja/logam (1,65 persen), UKM (1,48 persen), industri pengolahan kayu (1,48 persen), tekstil dan garmen (1,32 persen), industri makanan dan minuman (0,82 persen), industri rokok (0,82 persen), dan PPJP/Pemborongan (0,66 persen).  Himawan menyebut banyak perusahaan yang memutus hubungan kerja dengan karyawan. Di urutan tertinggi, ada sektor perdagangan/retail (22,06 persen), manufaktur (21,69 persen), jasa dan sosial kemasyarakatan (18,38 persen), hotel dan restoran (13,24 persen), PPJP/Pemborongan (6,25 persen).  ”Selain itu, sektor lain (5,88 persen), pariwisata dan pendukung (2,57 persen), industri baja/logam (2,57 persen), industri pengolahan kayu (2,30 persen), UKM (2,21 persen), industri makanan dan minuman (1,47 persen), transportasi (0,37 persen), tekstil dan garmen (0,37 persen), alas kaki (0,37 persen), dan industri rokok (0,27 persen),” terang Himawan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FnE1zGkPnYA

Disnakertrans Jatim Catat 41 Ribu Pekerja Terdampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Tahun-Ajaran-Baru-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain" width="100%">
<figcaption>Sejumah calon murid baru menggunakan masker mengikuti tes penentuan kelas tahun ajaran 2020-2021 yang selanjutnya akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di MTs Hidayatul Umami, Cinere, Depok, Jawa Barat, Senin (13/07/2020). Dimulain</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun Joko Prayitno meminta pemerintah menerapkan metode pembelajaran kombinasi. Yakni perpaduan antara tatap muka langsung dengan daring selama masa pandemi Covid-19.  ”Harus ada kombinasi antara tatap muka dengan daring. Ini upaya mengurangi stresnya pembelajaran secara online,” kata Harun seperti dilansir dari Antara di Solo.  Dia mengatakan, pembelajaran skala kecil berbasis protokol kesehatan tetap harus diadakan. Meski demikian, model penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas perlu digeser ke tempat yang lebih terbuka.  ”Kalau dikristalisasi Covid-19 itu kan hanya berlangsung di interaksi jangka pendek, rumah yang ketat, tidak ada ruang terbuka. Jadi jangan ditiadakan sama sekali,” ujar Harun.  Dia juga berharap agar citra sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu tidak dijadikan seolah menakutkan di mana menjadi sumber penyakit atau dianggap sumber penularan Covid-19.  ”Kalau begitu, anak akan mengalami trauma panjang. Kalau kementerian mengadakan pendidikan tatap muka sampai Desember berarti kan 10 bulan. Ini namanya kepunahan pendidikan, ke depan sekolah nggak ada, hanya ada pendidikan. Ini yang perlu diluruskan,” terang Harun.  Dia menilai, pendidikan secara daring selama ini, tidak hanya berdampak pada stresnya siswa, tetapi juga orang tua dan guru. Ketiganya merupakan komponen. Orang tua yang biasanya melepas anaknya sekolah sekarang justru dibebani, bukan hanya jadi pendamping belajar, tetapi juga harus mendudukkan diri sebagai guru dan murid.  Oleh karena itu, menurut dia, kondisi tersebut harus dicairkan dengan pentingnya penanaman pendidikan dan kesehatan pada siswa. ”Perlu ditekankan kebersihan dan kesehatan untuk menuju sekolah, yang paling bagus ya blended learning,” tutur Harun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rBKmDvyX3TQ

Pengamat Pendidikan Minta Pemerintah Terapkan Metode Belajar Kombinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengacara-bintang-porno-mantan-selingkuhan-trump-ditangkap_m_.jpg" alt="Pengacara bintang porno Stormy Daniels, Michael Avenatti ditangkap karena dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga" width="100%">
<figcaption>Pengacara bintang porno Stormy Daniels, Michael Avenatti ditangkap karena dicurigai melakukan kekerasan dalam rumah tangga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 memaksa semua warga dunia harus lebih banyak berada di dalam di rumah untuk memutus mata rantai penularan virus Korona. Kondisi itu justru membuat pasangan suami-istri di Singapura menghadapi konflik dan masalah. Tak hanya masalah biasa, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga naik selama kebijakan semi lockdown (circuit breaker) diterapkan.  Singapura mencatat telah terjadi peningkatan 30 persen kasus dan meminta bantuan kepada layanan perlindungan anak Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Desmond Lee menjelaskan permintaan layanan itu termasuk masalah KDRT.  "Pertanyaan termasuk yang terkait dengan ketegangan dalam keluarga, konflik perkawinan dan perselisihan dan beberapa melibatkan insiden kekerasan," katanya Senin (6/7) seperti dilansir dari <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/msf-receiving-more-enquiries-on-family-and-marital-conflicts-post-circuit-breaker">Straits Times</a>.  Dengan demikian, jumlah kasus baru yang diselidiki pada orang dewasa dan layanan perlindungan anak meningkat secara marginal sebesar 5 persen pascalockdown. Lee memberikan angka pembaruan itu dalam sebuah posting Facebook.  Dia menulis tentang kunjungannya ke Casa Raudha Women Home, tempat penampungan krisis yang menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Kekerasan keluarga telah meningkat sejak langkah pemutus sirkuit dimulai pada 7 April.  Terdapat 476 laporan polisi. Pelanggaran umumnya terkait dengan kekerasan keluarga dari 7 April dan 6 Mei, meningkat 22 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.  Hal tersebut dikarenan individu dan keluarga mungkin mengalami lebih banyak tekanan di tengah semi lockdown yang berpotensi menyebabkan kekerasan. Gugus tugas sudah dibentuk pada Februari untuk mengatasi masalah kekerasan dalam keluarga dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada para korban. Tim diketuai bersama oleh Sekretaris Parlemen Senior untuk Urusan Dalam Negeri Sun Xueling dan Sekretaris Parlemen Senior untuk Pembangunan Sosial dan Keluarga Muhammad Faishal Ibrahim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Konflik dan Kekerasan Rumah Tangga di Singapura Marak Selama Pandemi

selama pandemi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#selama pandemi

Berita Terkini

Lima Perusahaan BUMN Ini Sukses Pertahankan Merek di Tengah Pandemi

UN Dihapus, Pelajar Surabaya Bakal Lulus Berdasar Asesmen Orang Tua

Disnakertrans Jatim Catat 41 Ribu Pekerja Terdampak Covid-19

Pengamat Pendidikan Minta Pemerintah Terapkan Metode Belajar Kombinasi

Konflik dan Kekerasan Rumah Tangga di Singapura Marak Selama Pandemi

Download Aplikasi JawaPos.com