<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/9109aa33-20ba-4ee5-b06c-6fdefe7fe5bb-2367423390.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan di hadapan awak media, Senin (26/1). (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan di hadapan awak media, Senin (26/1). (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya dekarbonisasi sektor transportasi sebagai langkah konkret menghadapi krisis iklim. Hal itu disampaikan AHY dalam Town Hall Meeting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Senin (26/1). &ldquo;Hari ini kita menyelenggarakan Town Hall Meeting, sebuah pertemuan yang menghadirkan berbagai stakeholders, berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga badan usaha, kalangan akademisi yang sama-sama kita membahas masa depan Indonesia yang semoga semakin maju dan juga berkelanjutan. Tema yang diangkat secara khusus hari ini adalah dekarbonisasi transportasi di Indonesia,&rdquo; ujar AHY. Dikatakan AHY, isu terkait lingkungan bersifat mendesak karena dunia tengah menghadapi ancaman perubahan iklim yang kian nyata. Indonesia, kata dia, tidak lepas dari dampak tersebut. &ldquo;Dan di antara faktor yang sangat menentukan dan itu dalam kontrol manusia adalah bagaimana kita memproduksi karbon,&rdquo; katanya. Berdasarkan pemetaan pemerintah, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Dari sektor energi, transportasi menempati posisi ketiga setelah migas dan manufaktur. &ldquo;Begitu dibedah energi, tentu ada bicara oil and gas, kemudian juga ada sektor manufaktur, tapi yang ketiga adalah sektor transportasi. 22 persen emisi karbon dari sektor energi itu disumbang dari transportasi,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, AHY bilang, kontribusi terbesar juga datang dari transportasi darat sebanyak 89 persen sendiri. Baru diikuti sektor transportasi laut, transportasi udara, baru sektor kereta. Untuk menekan emisi, pemerintah mendorong perubahan pola pikir masyarakat serta dukungan kebijakan dan insentif. Salah satu langkah utama ialah mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. &ldquo;Artinya yang perlu kita lakukan adalah mendukung pengembangan sektor transportasi publik atau transportasi massal. Harus semakin banyak, harus semakin mengakomodasi. Ini berlaku untuk bus misalnya, untuk kereta di jalur-jalur padat di wilayah-wilayah perkotaan. Bukan hanya Jabodetabek, kita bicara banyak kota metropolitan lain di Indonesia. Jadi shifting, bergeser dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi lebih banyak menggunakan kendaraan publik,&rdquo; ucapnya. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih serta elektrifikasi kendaraan. &ldquo;Inilah mengapa ada konversi menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga tentunya yang lebih advanced lagi adalah elektrifikasi,&rdquo; kata AHY. Ia menilai, peningkatan jumlah kendaraan listrik akan berdampak signifikan pada penurunan emisi jangka panjang. &ldquo;Jadi kalau semakin banyak persentase kendaraan listrik dibandingkan dengan jumlah kendaraan total di jalan raya, maka 2030 dan seterusnya hingga 2045 bahkan 2060, kita bisa mereduksi carbon footprint atau emisi karbon yang tentunya sekali lagi bisa menghadirkan dampak-dampak buruk terhadap lingkungan dan keberlangsungan anak cucu kita,&rdquo; pungkasnya.

“Dan di antara faktor yang sangat menentukan dan itu dalam kontrol manusia adalah bagaimana kita memproduksi karbon,” katanya.

Menko AHY Dorong Akselerasi Dekarbonisasi Sektor Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/JKT_TARIF-TOL-DALAM-KOTA-NAIK_HANUNG-HAMBARA_23092024-2-3405774329.jpg" alt="Kendaraan melintas di Jalan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (23/09/2024). Jasa Marga menaikan tarif Tol Dalam Kota dari hari Minggu (22/09), sebesar Rp500 untuk golongan I, Rp1.000 untuk golongan II dan III, serta Rp1.500 untuk golongan IV dan V guna menin" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di Jalan Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (23/09/2024). Jasa Marga menaikan tarif Tol Dalam Kota dari hari Minggu (22/09), sebesar Rp500 untuk golongan I, Rp1.000 untuk golongan II dan III, serta Rp1.500 untuk golongan IV dan V guna menin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu (20/10) malam. Dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang memiliki hubungan kerja terhadap transportasi. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, untuk mencapai gagasan Indonesia Emas 2045, maka sektor transportasi haru menjadi kebutuhan dasar sebagaimana yang diberlakukan untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Semua itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan baru. "Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," ujar Djoko kepada JawaPos.com pada Senin (21/10). Berdasarkan data yang dimiliki Djoko, di Kementerian PUPR dan kini berubah menjadi Kementerian PU dalam kurun 2015-2024 telah dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional (5.999 kilometer), jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. Sementara itu, Tol Trans Sumatera belum terhubung. Tol itu masih menyisakan 1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung. Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Selain itu, dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen dan kini bersaing dengan moda kereta dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta &ndash; Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 &ndash; 12 jam, kini bisa dicapai dengan waktu tempuh 6 jam. Semarang &ndash; Surakarta sebelumnya 2 &ndash; 3 jam, kini menjadi cukup 1 jam. Semarang &ndash; Surabaya sebelumnya 6 &ndash; 8 jam, kini cukup 4 jam. Semarang &ndash; Malang jadi 5 jam, Semarang &ndash; Bandung cukup 5 jam. Menurut dia, hal demikian terbukti mampu membuat biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen. Akan tetapi, penurunan waktu tempuh belum mampu memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh. "Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan dengan penggunaan WIM (weight in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota," ungkap Djoko yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu. Kemudian kendaraan atau Over Dimension dan Over Load (ODOL) juga harus segera dituntaskan. Sejak 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. "Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang," tegas Djoko. PR berikutnya untuk bidang transportasi, yaitu jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan Track Access Charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal. Demikian pula angkutan darat lainnya seperti bus. Dengan terminal tipe A yang dikelola Ditjen Perhubugan Darat dan disertai pembangunan 6 terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal, maka terminal tidak perlu dibuat mewah seperti bandara. Dia menekanan fungsi dari fungsi terminal yang maksimal. "Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah," ungkap Djoko. Demikian pula pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni 4 yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan 3 sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pun juga instratruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi. "Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan," Djoko menjelaskan. Bagi masyarakat di daerah, transportasi umumnya juga masih perlu pembenahan. Meski hingga 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek, daerah seperti Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis. Banyak armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016. Perum. Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. "Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum," tegas Djoko seraya mengingatkan perlunya melakukan peremajaan angkutan umum lainnya di Indonesia.

Sektor transportasi memiliki pekerjaan rumah dari Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Prabowo-Gibran Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih, Sektor Transportasi Butuh Kepastian Keberlanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kualitas-Udara-Jakarta-Memburuk-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara" width="100%">
<figcaption>Deretan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di udara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kendaraan bermotor berkontribusi signifikan terhadap buruknya kualitas udara di Jakarta. Diperlukan upaya-upaya lebih guna menurunkan tingkat emisi dari sektor transportasi. Sebab, polusi udara berdampak pada kesehatan paru-paru.  Profesor Puji Lestari dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memaparkan, polusi udara menjadi ancaman bagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta. Analisis data yang dikumpulkan dimaksudkan untuk memberikan bukti dan dukungan untuk tindakan masa depan. Sehingga, dampak kendaraan bermotor terhadap kualitas udara dan kesehatan dapat diatasi.  ”Polusi udara juga mempunyai kaitan erat atas dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, termasuk ke paru-paru. Faktor utama penyebab polusi udara, khususnya di Jakarta, dari sektor transportasi,” tegas Puji Lestari dalam webinar Pengukuran Remote Sensing dan Dampak Emisi Kendaraan Bermotor terhadap Kualitas Udara Jakarta oleh Katadata dan TRUE Initiative, Selasa (22/11).  Menurut Puji, sektor transportasi mempunyai kontribusi sangat besar terhadap polisi udara di Jakarta. Populasi kendaraan di Jakarta didominasi kendaraan penumpang, yakni 80-90 ribu kendaraan.  Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Yusiono A. Supalal, menilai remote sensing technology bisa digunakan untuk menginventarisasi terkait data kendaraan yang membuat polusi udara. Perkembangan teknologi bisa gunakan untuk sesuatu yang positif. Teknologi remote sensing bisa dikolaborasikan dengan kebijakan yang sudah dilakukan di ibu kota.  ”Misalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang berlangsung pengujian emisi kendaraan. Terdapat 300 titik tempat pengujian emisi, termasuk di bengkel-bengkel.  Teknologi ini bisa memastikan kendaraan yang telah diuji di bengkel, dapat diuji juga ketika berada di jalan raya. Alhasil, teknologi remote sensing bisa menjadi masukan juga untuk Pemprov DKI Jakarta,” tutur Yusiono.  Menurut dia, ada dua sisi dari teknologi remote sensing dalam mengukur emisi kendaraan. Pertama dari sisi kebijakan dan dari sisi teknologi. Teknologi akan membantu pengambilan kebijakan.  ”Contohnya, kendaraan yang berusia di atas 10 tahun akan menghasilkan emisi buruk. Kebijakan apa yang harus diambil? Pemprov DKI membatasi usia angkutan umum maksimal 10 tahun. Ini sudah kami terapkan dan terbukti, kendaraan yang memiliki usia muda emisinya juga rendah. Intinya Pemprov DKI mengambil kebijakan dari data yang didapatkan agar tidak salah sasaran dalam membuat kebijakan,” ucap Yusiono.  Metode Penelitian  Sebuah studi dilakukan The Real Urban Emissions (TRUE) Initiative dan diimplementasikan the International Council on Clean Transportation (ICCT) bekerja sama dengan ITB dan didukung Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Studi dilakukan dari Januari hingga April 2021. Setelah proses validasi data dan pembersihan data, ada 93,188 data emisi kendaraan yang dianggap valid dan dimasukkan analisis.  Analisis yang dilakukan berfokus kepada jenis kendaraan penumpang, taksi, bus, kendaraan tugas berat, kendaraan tugas ringan, dan sepeda motor. Kendaraan lain seperti truk sampah, ambulans, dan kendaraan roda tiga tidak terwakili dan dikecualikan dalam studi ini.  Pada 2019, Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Menurut Laporan Kualitas Udara Dunia 2021 yang dikeluarkan AQ Air, Jakarta menempati peringkat ke-12 di antara ibu kota dunia dalam hal rata-rata konsentrasi PM2.5 tahunan (39,2 μg/m3), tingkat yang jauh melebihi nilai Pedoman Kualitas Udara Organisasi Kesehatan Dunia sebesar 5 μg/m3.  ”Data emisi ini diharapkan bisa memberikan informasi yang sangat penting kepada pemangku kebijakan dalam menangani polusi udara, terutama di sektor transportasi,” ujar Puji.  Hasil Penelitian  Periset the International Council on Clean Transportation (ICCT) Aditya Mahalana mengungkapkan, untuk kendaraan penumpang bensin, penerapan standar emisi Euro 2 pada 2007 berdampak pada penurunan emisi kendaraan yang signifikan. Apabila dinyatakan dalam basis gram per kilometer, emisi NOx, CO, dan HC dari kendaraan dengan standar emisi Euro 2 yang diukur selama studi ini masing-masing 94 persen, 77 persen, dan 72 persen, lebih rendah daripada emisi dari kendaraan yang dibuat sebelum 2007.  ”Penurunan lebih lanjut sebesar 58 persen untuk emisi NOx median dan 49 persen untuk emisi CO median diamati untuk kelompok kendaraan ini dengan diperkenalkannya standar Euro 4 pada 2018,” kata Aditya.  Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa hanya sedikit peningkatan emisi truk diesel yang dicapai dalam dekade terakhir. Truk dan bus di Jakarta menghasilkan emisi tertinggi.  ”Kami temukan bahwa kendaraan diesel, bus dan truk menghasilkan emisi NOx (nitrogen oksida) tertinggi, sekitar 13-14 kali lebih tinggi dibandingkan kendaraan penumpang lain dan taksi,” kata Aditya.

Studi Emisi Kendaraan, Polusi Udara Jakarta Pengaruhi Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penumpang-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri" width="100%">
<figcaption>Seorang calon penumpang pesawat berjalan di area Terminal 2E di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/3/2021). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah menghapus syarat antigen dan PCR bagi penumpang dalam negeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang makin landai membuat sektor transportasi umum perlahan bangkit. Berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga kuartal kedua tahun ini, sektor transportasi tumbuh 21,27 persen.  Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memperingati Hari Perhubungan Nasional kemarin (17/9) di Palembang.  ”Kita tidak akan bangkit lebih cepat kalau tidak bersama-sama,” ujar Budi. Dia menambahkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama antarinsan perhubungan di Indonesia.  Saat ini upaya pemulihan sektor transportasi menunjukkan hasil positif. Selain pertumbuhan pada kuartal kedua, sektor transportasi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,44 persen.  Faktor pendorong pertumbuhan di sektor perhubungan banyak. Salah satunya pengelolaan kembali ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna. ”Capaian ini harus kita syukuri bahwa di tengah tantangan yang dihadapi, sektor transportasi dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Indonesia,” ucap Budi.  Dia menjelaskan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dituntaskan. Misalnya, peningkatan konektivitas dan keselamatan transportasi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas. Karena itu, perlu ada konektivitas dengan angkutan umum.  Kondisi positif juga terlihat di sektor transportasi udara. Lalu lintas penerbangan di bandara-bandara PT Angkasa Pura II berangsur pulih sejalan dengan terkendalinya Covid-19.  AP II mencatat, sektor penerbangan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan Maret–Desember 2020 dan Januari–Desember 2021.  President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, lalu lintas penerbangan pada 2022 meningkat secara berkelanjutan sejak awal tahun. ”Jumlah pergerakan penumpang di bandara-bandara AP II pada kuartal I 2022 secara kumulatif rata-rata 4 juta penumpang/bulan,” katanya. Naik jika dibandingkan dengan kuartal I 2021 yang rata-rata 2,3 juta penumpang/bulan.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sektor Transportasi Sumbang 5,44 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Pemudik-Kereta-Natal-Tahun-Baru-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sejumlah penumpang turun dari Kereta Api (KA) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (24/12/2019). Data PT KAI menyebutkan total jumlah penumpang KA secara nasional selama masa angkutan mudik libur Natal dan Tahun Baru mulai 19 hingga 22 Desember 2019 meng" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang turun dari Kereta Api (KA) di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (24/12/2019). Data PT KAI menyebutkan total jumlah penumpang KA secara nasional selama masa angkutan mudik libur Natal dan Tahun Baru mulai 19 hingga 22 Desember 2019 meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, pandemi Covid-19 masih berdampak pada sektor usaha transportasi. Sebab, terbatasnya aktivitas masyarakat turut mempengaruhi industri transportasi seperti penerbangan dan kereta sepanjang Januari 2021.  Kepala BPS Suhariyanto menjabarkan, penumpang angkutan udara, laut, maupun kereta api mengalami penurunan. Begitu pula pada jumlah barang yang diangkut selama Januari 2021. Sehingga, ada banyak kursi kosong di angkutan udara, laut, maupun kereta api pada Januari kemarin.  "Pada Januari 2021 ada 1 hari libur, ada varian baru virus Korona sehingga ada larangan masuk," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/3).  Apalagi pada pertengahan bulan lalu, lanjutnya, pemerintah juga menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan diperpanjang dengan penerapan PPKM berbasis mikro sampai 8 Maret 2021. Hal itu berpengaruh pada angkutan transportasi baik udara, darat, maupun laut.  Jumlah penumpang angkutan udara khususnya domestik tercatat sebanyak 2,34 juta orang per Januari 2021. Angka tersebut turun 36,19 persen secara bulanan dan turun 62,88 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.  Sementara untuk penumpang internasional tercatat hanya 0,05 juta orang atau turun 12,37 persen secara bulanan dan turun 96,97 persen secara tahunan.  Kemudian, jumlah penumpang angkutan kereta api tercatat sebanyak 11,90 juta orang atau turun 11,95 persen di Januari 2020. Angka tersebut turun lebih dalam, yaitu 65,13 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kereta barang pun hanya mengangkut 3,96 juta ton atau turun 8,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 12,2 persen dibandingkan Januari 2020.  Selanjutnya untuk jumlah penumpang angkutan laut, sebanyak 1,26 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan jumlah penumpang angkutan lainnya. Hanya saja angka tersebut mengalami penurunan 4,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 43,16 persen dibandingkan Januari 2020.  Adapun barang yang diangkut oleh angkutan laun tercatat sebanyak 25,71 juta ton atau turun 5,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, angka tersebut naik 2,28 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48

Transportasi Masih Terdampak Covid-19, Awal Tahun Banyak Kursi Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bus-mercedes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak pandemi hingga kini masih dirasakan berbagai kalangan bisnis termasuk diindustri otomotif khususnya bisnis transportasi. Sepanjang Januari hingga September penjualan chassis bus (bus) ke konsumen tercatat sebanyak 1.821 unit.  Jumlah ini masih jauh di bawah penjualan sepanjang tahun lalu. Karena di delapan bulan pertama saja atau Januari – Agutus 2019, penjualan bus sudah mencapai 2.365 unit. Data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan masih belum mencapai target.  Total penjualan ritel bus di sembilan bulan pertama tahun ini dibukukan pada Januari sebanyak 276 unit, Februari 450 unit, Maret 283 unit, April sebanyak 149 unit. Kemudian pada Mei sebanyak 117 unit, Juni 208 unit, Juli 93 unit, Agustus 98 unit, dan September sebanyak 147 unit.  Disisi lain banyak pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sejak virus corona ini mulai menyebar di tanah air pada bulan Maret 2020 lalu. Ini untuk menekan laju penyebaran virus, khususnya di sektor transportasi umum angkutan darat.  Menyambut adaptasi kebiasaan baru, transportasi umum angkatan darat seperti bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mulai kembali beroperasi mengangkut penumpang. Tidak seperti biasanya, sejumlah PO Bus harus melakukan penyesuaian, karena adanya peraturan pemerintah serta protokol kesehatan yang wajib dilakukan.  Hal ini menarik kepedulian dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) melalui merek Mobil Lubricants dengan memberikan safety kit. Diberikan kepada seluruh pengelola angkutan umum bus yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI).  Safety kit yang diberikan Mobil Lubricants meliputi mesin desinfektan, cover seat bertuliskan "physical distancing", hand sanitizer. Serta masker yang dapat digunakan oleh pengemudi maupun kondektur angkutan umum bus, sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan selama perjalanan.  Eben Tambunan, selaku Mobil Brand General Manager mengatakan, pemberian safety kit ini merupakan salah satu upaya dalam  mendukung program pemerintah. Guna konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.  "Tentunya, fokus kami selain keselamatan dan kenyamanan adalah tetap menjalin hubungan baik dengan para stakeholder kami, guna bersama-sama tetap berjuang menghadapi pandemi dengan penyesuaian adaptasi kebiasaan baru,” ujarnya dalam keterangan resminya Kamis (22/10).  Kurnia Lesani Adnan, selaku Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengatakan, “Apa yang dilakukan oleh Mobil Lubricants kepada perusahaan Otobus sangat membantu dalam membangun kesadaran operator terhadap pentingnya protokol kesehatan selama masa pandemi.  "Ini merupakan satu bentuk nyata kepedulian terhadap standard kesehatan dalam moda transportasi darat khususnya angkutan umum sebagai pelayan masyarakat, dan kami harap juga dukungan dan kerjasama ini dapat terus dilakukan,” ujar Kurnia.  Menyambut libur panjang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan di daerah-daerah akan mengoperasikan check point di sejumlah titik. dilakukan selama masa libur panjang 27 – 28 Oktober nanti. Selain itu, kapasitas angkutan umum – kereta api, maupun bus – dibatasi hanya 70%.

Mobil Lubricants Beri Dukungan Perusahaan Otobus untuk Bangkit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo bisa mencegah ekonomi lumpuh akibat pandemi Covid-19 apabila segera menurunkan harga bahan bakar solar guna mendongkrak kinerja sektor industri, transportasi dan UMKM.  Bambang Haryo Soekartono, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, mengatakan harga solar, termasuk solar subsidi, seharusnya disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.  Saat ini, harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni berada sekitar USD20 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) USD12 per barel. Harga minyak WTI bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel pada perdagangan pekan lalu.  “Solar merupakan kebutuhan dasar bagi industri, transportasi dan UMKM. Kalau harganya sesuai dengan harga minyak dunia yang sangat murah saat ini pasti akan sangat membantu dunia usaha bertahan hidup, sehingga bisa mencegah PHK massal dan menggerakkan kembali ekonomi yang lumpuh,” katanya dalam keterangan ke JawaPos.com, Senin (4/5).  Bambang Haryo berharap Presiden Jokowi menekan Pertamina agar transparan dan segera menurunkan harga solar. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelamatkan rakyat yang sedang kelaparan dan kehilangan pekerjaan akibat wabah corona.  “Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan benar-benar pro-rakyat. Jika harga solar turun sesuai harga sebenarnya, berarti Presiden telah berani menyikat kartel energi yang membuat harga BBM mahal,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.  Menurut Bambang Haryo, harga solar di Indonesia sejak Februari 2020 masih dipatok sebesar Rp 9.400 per liter untuk Bio Solar dan Rp 9.500 untuk Dexlite. Sebagai perbandingan, Malaysia yang merupakan negara produsen minyak seperti Indonesia menjual diesel atau solar hanya RM 1,43 (Rp 5.028 per liter). Bahkan di sejumlah negara produsen minyak lainnya, solar dijual di bawah Rp 2.000 per liter.  Apabila harga solar turun paling tidak separuhnya, Bambang Haryo yakin dunia usaha di dalam negeri tidak akan kesulitan seperti sekarang. Sektor transportasi akan mampu bertahan karena biaya turun drastis, beban industri termasuk tarif hotel dan restoran juga akan berkurang signifikan. “Daya beli masyarakat otomatis akan meningkat dan pada akhirnya ekonomi tumbuh,” paparnya.  Tarif Listrik Tidak hanya itu, penurunan harga solar akan memangkas biaya pembangkit listrik yang kini masih menggunakan bahan bakar ini sekitar 20%. Apabila ditambah dengan penurunan harga batu bara dan gas yang mencapai 50%, biaya pembangkit listrik akan turun drastis sehingga tarif listrik menjadi murah.  Selain tarif listrik, lanjut Bambang Haryo, harga gas yang merosot hingga di bawah USD 2 per MMBtu seharusnya membuat harga pupuk juga turun lebih dari 50%, mengingat pabrik pupuk di dalam negeri masih membeli gas pada harga USD 7 per MMBtu.  “Penurunan harga solar, tarif listrik dan gas ini akan menjadi insentif yang sangat efektif bagi pelaku usaha dan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat corona. Dampaknya sangat besar bagi perekonomian dan stabilitas keamanan nasional,” ujarnya.  Bambang Haryo mengingatkan, Presiden SBY menjelang akhir masa pemerintahannya pernah menahan kenaikan harga BBM meskipun harga minyak dunia sempat mencapai level tertinggi, yakni di atas USD 100 per barel (Februari 2014).  Saat itu, pemerintah menggelontorkan subsidi BBM sekitar Rp 190 triliun agar harga BBM subsidi stabil, yakni premium Rp 6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Hasilnya, ekonomi bisa tetap tumbuh sekitar 5% pada 2014 karena dunia usaha, terutama UMKM, bisa bertahan dari ancaman krisis.  Dia menilai strategi SBY ini berhasil menyelamatkan UMKM yang kontribusinya sangat besar bagi perekonomian yakni 60% produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 90% tenaga kerja.  Ancam Konektivitas Bambang Haryo mengingatkan pemerintah, apabila harga solar tidak segera diturunkan bisa menghancurkan sektor transportasi beserta sistem konektivitas nasional yang sangat kompleks dan dibangun dengan susah payah.  Sebagai negara kepulauan dengan luas 5 juta km2, Indonesia dinilai memiliki sistem antarmoda atau konektivitas yang sudah terbangun sedemikian rupa. Kondisi ini berbeda dengan negara kontinen, seperti Australia atau Tiongkok.  “Kalau transportasi sampai kolaps, untuk menghidupkannya lagi akan susah. Sebagai negara kepulauan, apabila konektivitas hancur maka NKRI terancam bubar sebab distribusi barang menjadi mandeg,” ungkap Bambang Haryo.  Oleh sebab itu, dia berharap pemerintahan Presiden Jokowi bertindak cepat dan cerdas dalam menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya dengan memanfaatkan kesempatan menurunkan harga solar ketika harga minyak dunia sedang sangat murah. “Saya yakin Presiden Jokowi bisa melakukannya jika ada kemauan kuat,” tegasnya.

Bambang Haryo: Penurunan Harga Solar Bisa Selamatkan Ekonomi