<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/321-koperasi-di-solo-bakal-dibubarkan-kenapa_m_164725.jpeg" alt="Logo koperasi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Logo koperasi Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 koperasi. Jumlah itu berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS). Berkembangnya sebuah koperasi ditentukan dengan manajemen pengelolaannya. Tidak hanya itu, segmen usaha yang digarap pun menentukan keberhasilan koperasi itu dapat berkembang. Ketua Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia Irsyad Muchtar mengatakan, koperasi yang berfokus pada sektor riil dan pemberdayaan masyarakat memiliki peluang besar untuk berkembang. Apalagi koperasi itu didukung oleh pengelolaan yang efektif dan inovatif. "Koperasi Kana adalah contoh nyata bahwa koperasi yang memiliki visi yang jelas dan pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak besar bagi ekonomi lokal dan nasional," ujarnya kepada wartawan pada Sabtu (21/6). Irsyad menyebut, sektor riil yang menjadi fokus Koperasi Kana terbukti sangat produktif dalam hal pemberdayaan masyarakat dan relevan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong kemajuan koperasi di Indonesia. Koperasi Kana relatif berusia muda. Meski demikian Koperasi Kana berusaha meningkatkan nilai aset. Nilai asetnya pada awal 2023 baru sekitar Rp 20 miliar. Lantas meningkat 500 persen menjadi Rp 100 miliaran pada tahun buku 2024. Untuk diketahui, Koperasi Kana terpilih di kategori Koperasi dengan Pertumbuhan Aset Tercepat dalam penghargaan 100 Koperasi Besar Indonesia 2025 baru-baru ini. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/kana-1040650082.jpg" alt="Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Sementara itu, Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana menuturkan, perhargaan yang diperolehnya begitu penting untuk eksistensi koperasi kedepannya. "Kami terus berinovasi dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat," ujar Jonathan Danang Wardhana. Dia berharap keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi koperasi lainnya untuk terus maju dan berkembang.

koperasi yang berfokus pada sektor riil dan pemberdayaan masyarakat memiliki peluang besar untuk berkembang.

Sektor Riil Jadi Peluang Koperasi untuk Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/said-2465453833.jpg" alt="Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Serikat buruh menilai pemerintah gagal menyelamatkan sektor riil. Ini terbukti dari terus terjadinya badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Terbaru, puluhan ribu buruh/pekerja Sritex Group diakhiri masa kerjanya karena putusan pailit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015708169/weton-sabtu-pon-dan-minggu-pahing-siap-jadi-kaya-sebentar-lagi-banjir-rezeki-di-akhir-maret-sampai-awal-april-2025-ini-pesannya">Weton Sabtu Pon dan Minggu Pahing, Siap Jadi Kaya! Sebentar Lagi Banjir Rezeki di Akhir Maret sampai Awal April 2025, Ini Pesannya! </a>&nbsp; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan, langkah Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Investasi, serta Menteri Perindustrian selama ini dalam menyikapi kasus PHK, termasuk Sritex. Keberadaan mereka seperti lenyap ditelan bumi saat sektor riil membutuhkan penyelamatan. &ldquo;Lalu, siapa pejabat kementerian yang merestui PHK puluhan ribu karyawan Sritex tanpa mengambil langkah-langkah penyelamatan? Mengorbankan puluhan ribu buruh ter-PHK tanpa kejelasan nilai pesangon, THR 2025, dan hak-hak buruh lainnya,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/3). Dia menduga, presiden tidak mendapat laporan secara rutin dan berkala terkait kasus ini. Lalu, ada yang sedang bermain dibalik kasus yang terjadi. Ada pihak yang ingin membeli PT Sritex di bawah harga aset perusahaan.&nbsp; &ldquo;Bongkar total penyebab Sritex tutup dan mem-PHK puluhan ribu pekerja PT Sritex serta hampir ratusan ribu buruh ter-PHK di anak perusahaan Sritex dan supplier Sritex,&rdquo; tegasnya. Oleh karenanya, ribuan buruh dari Jabotabek yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara dan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (5/3). Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak buruh Sritex. Termasuk tanggungjawab pemerintah dengan memastikan buruh Sritex bisa menjadi karyawan tetap ketika nanti ada investor baru.&nbsp; Selain itu, para buruh juga akan menuntut pemerintah agar melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan industri nasional dan sektor riil di tengah ancaman badai PHK ratusan ribu buruh di tahun 2025. Diantaranya, PHK ribuan buruh di PT Yamaha Music Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Tokai Cibitung, PT Danbi Tekstil di Garut, PT Bapintri di Cimahi, serta di beberapa gerai KFC. &ldquo;Selain itu, ada ancaman PHK di industri otomotif truk dan dump truk akibat membanjirnya impor truk dan dump truk dari China tanpa adanya pabrikan dan karyawan di Indonesia,&rdquo; keluhnya.&nbsp; Para buruh juga akan menyuarakan terkait pembayaran THR buruh tahun 2025. &ldquo;Jangan ada pemutusan kontrak dan PHK buruh sebagai cara menghindari pembayaran THR,&rdquo; sambungnya. Tuntutan lainnya, para buruh akan meminta pemerintah menghapus sistem outsourcing yang kini semakin masif. Sistem ini dinilai sangat merugikan buruh karena berdampak pada tak adanya kejelasan kerja dan gaji.&nbsp; &ldquo;Buruh juga menuntut pengadilan bagi para koruptor,&rdquo; ungkapnya. Pada kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga misalnya, para buruh meminta agar pelaku dihukum penjara seumur hidup. Termasuk untuk para pelaku dalam kasus korupsi Jiwasraya.&nbsp; &ldquo;Tak kalah penting, kami meminta agar pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugal-ugalan dan menjadi penyebab PHK besar-besaran di sektor tekstil serta impor truk,&rdquo; tandasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Serikat buruh menilai pemerintah gagal menyelamatkan sektor riil. Ini terbukti dari terus terjadinya badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum KSPI Sebut Pemerintah Gagal Selamatkan Sektor Riil, Badai PHK Terus Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/20/20-SAID-3390196694.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah meyakini tahun politik akan memberikan insentif (tambahan penghasilan) pada sektor riil. Pasalnya, pemilihan umum (pemilu) akan mendorong konsumsi semua kontestan, baik kontestan pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). "Saya yakin pelaksanaan pemilu 2024, yang sebagian besar tahapannya dilakukan pada tahun 2023, justru akan memberikan insentif pada sektor riil," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu. Keyakinan tersebut, kata dia, seiring dengan keseluruhan indikator ekonomi nasional yang menunjukkan angka positif. Kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang terjaga dengan baik, yakni pada kuartal I-2023 tumbuh 5,03 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Kebijakan mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mampu menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, restoran, dan jasa lainnya, sehingga mencatatkan kinerja pertumbuhan paling tinggi. Dari sisi pengeluaran, semua komponen menunjukkan pertumbuhan positif. Meskipun berbagai harga komoditas ekspor andalan Indonesia tidak tinggi seperti tahun lalu, Said menyebutkan kinerja neraca perdagangan RI masih berada di angka surplus sebesar 12,19 miliar dolar AS. Terjaganya perekonomian nasional dengan tumbuh baik dibandingkan negara negara maju pun berdampak pada terserapnya angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran nasional turun. Pada kuartal I 2023, tingkat pengangguran turun lebih dari 430 ribu orang dibandingkan tahun lalu atau dari 8,42 juta menjadi 7,99 juta orang. Tekanan inflasi yang sempat membayangi perekonomian nasional, akibat kebijakan agresif Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed menaikkan suku bunga acuan mampu di tangkis dengan baik oleh Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Inflasi menurun dari bulan Maret 2023 yang berada di level 4,97 persen menjadi 4,3 persen pada April 2023. Ia menambahkan, krisis perbankan yang terjadi di AS sejak jatuhnya Silicon Valley Bank dan kemungkinan secara beruntun disusul oleh First Republic Bank dan Pacwest Bancorp menjadi mimpi buruk Negeri Paman Sam. Apalagi, dengan adanya ancaman gagal bayar utang sehingga membuat investor kian ragu memegang dolar AS. "Dampaknya terlihat penguatan rupiah terhadap dolar AS beberapa pekan ini dengan konsisten di kisaran Rp14.600 per dolar AS hingga Rp14.800 per dolar AS," tuturnya. Adapun pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengajukan dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2024 kepada DPR. Menurut Said, asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 5,3 persen sampai 5,7 persen cukup realistis, namun harus disertai dengan upaya terbaik. Dirinya pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 berada dalam rentang yang diusulkan pemerintah, yakni pada kisaran 5,4 persen sampai 5,5 persen. Melihat tren laju inflasi yang turun, ia turut memproyeksikan inflasi pada tahun ini mencapai level kisaran 4 persen, dengan mempertimbangkan tingkat konsumsi sektor riil yang naik karena perhelatan pemilu tahun depan. "Dengan begitu, masuk akal jika perhitungan inflasi pada tahun depan akan berada di kisaran 3 persen," tambah Said. &nbsp;

Pemilu akan mendorong konsumsi semua kontestan, baik kontestan pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg).

Kontestasi Tahun Politik Diyakini Beri Insentif Pada Sektor Riil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/padusan-gresik.jpg" alt="TRADISI IKUT TERDAMPAK: TPU Tlogopojok yang biasanya ramai peziarah menjelang Ramadan kini menjadi kawasan physical distancing. Pedagang di sekitar TPU Tlogopojok kini sepi pembeli. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TRADISI IKUT TERDAMPAK: TPU Tlogopojok yang biasanya ramai peziarah menjelang Ramadan kini menjadi kawasan physical distancing. Pedagang di sekitar TPU Tlogopojok kini sepi pembeli. (Chusnul Cahyadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan mitigasi dampak Covid-19 pada sektor rill harus ditangani dengan serius. Sebab, sektor tersebut menjadi sektor yang sangat terpukul akibat virus pandemi tersebut.  "Mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil ini penting sekali, karena memang sektor inilah yang sangat terpukul dengan adanya Covid-19 dan semua sektor dan segmen sosial masyarakat kita," ujarnya dalam video conference, Rabu (22/4).  Menurutnya, sektor ini perlu diselamatkan dengan cepat melalui stimulus ekonomi. Sebab, sektor riil menyerap banyak tenaga kerja, sehingga ada potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar jika tidak ada stimulus di masa pandemi ini.  "Kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak PHK," ucapnya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itupun menekankan beberapa hal. Stimulus harus diberikan secara cepat dan tepat sesuai dengan skala usahanya.  "Assessment cepat kepada seluruh sektor riil yang terdampak," imbuhnya.  Kemudian, sektor mikro harus diberi penguatan. "Saya kira tiga ini menjadi sangat penting. Usaha mikro, usaha kecil, plus usaha menengah. Sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini," katanya.  Jokowi menambahkan, sektor informal juga jangan sampai terlupakan. Sebab, sektor informal inilah yang banyak menampung tenaga kerja.  "Skemanya betul-betul terbuka, transparan, dan terukur. Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa. Semua dihitung, saya minta diverikasi detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi betul-betul bisa dirasakan sektor riil," pungkasnya.

Antisipasi PHK, Jokowi Minta Stimulus Covid-19 Sampai ke Sektor Riil

sektor riil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor riil

Berita Terkini

Sektor Riil Jadi Peluang Koperasi untuk Berkembang

Ketua Umum KSPI Sebut Pemerintah Gagal Selamatkan Sektor Riil, Badai PHK Terus Terjadi

Kontestasi Tahun Politik Diyakini Beri Insentif Pada Sektor Riil

Antisipasi PHK, Jokowi Minta Stimulus Covid-19 Sampai ke Sektor Riil

Download Aplikasi JawaPos.com