<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/Panen-Kopi-3052523778.jpeg" alt="Ilustrasi: Petani memanen biji kopi pilihan. (Anggi Fridianto/Radar Jombang)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petani memanen biji kopi pilihan. (Anggi Fridianto/Radar Jombang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak di tengah dominasi petani berusia lanjut di Indonesia. Menjawab tantangan itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengajak anak muda terjun ke sektor pertanian lewat pendekatan yang lebih modern, kreatif, dan berjiwa wirausaha melalui program Petani Keren. Modul Petani Keren merupakan kurikulum berbasis usia, yang mencakup pemetaan keanekaragaman hayati pertanian lokal dan kebutuhan pasar, praktik pertanian ramah lingkungan berbasis teknologi, hingga pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah dan pengembangan agribisnis. Program ini telah melibatkan 100 anak muda usia 17&ndash;35 tahun dari berbagai daerah, yang sebagian di antaranya kini berkembang menjadi agripreneur. Selain itu, diluncurkan pula modul adaptasi Youth and United Nations Global Alliance (YUNGA) untuk anak usia 7&ndash;17 tahun yang disesuaikan dengan konteks Indonesia, dengan dukungan organisasi pemuda World Food Forum Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, FAO juga menyerahkan policy brief kepada Kemenpora RI sebagai bahan dukungan kebijakan regenerasi petani. Data BPS 2023 menunjukkan hampir 80 persen petani Indonesia berusia di atas 40 tahun, sementara sekitar setengah dari total pengangguran berasal dari kelompok usia 15&ndash;29 tahun. Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global Kemenpora Esa Sukmawijaya mengatakan, data itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses anak muda terhadap lahan, modal, teknologi, serta penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi. &ldquo;Regenerasi petani adalah isu lintas generasi dan lintas sektor. Kementerian Pemuda dan Olahraga percaya bahwa keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus didorong melalui pendekatan kewirausahaan dan kepemimpinan yang inovatif," ujarnya, Rabu (24/12). "Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi inklusif,&rdquo; sambung Esa Tak hanya berbasis teori, program Petani Keren juga mengembangkan model pertanian cerdas, semi-intensif, dan permakultur di Jakarta dan Lampung. Model ini menjadi ruang belajar langsung bagi anak muda untuk memahami praktik pertanian inovatif dan berkelanjutan. &ldquo;Kami berharap dapat mempromosikan lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda di sektor pertanian. Program Petani Keren telah mengubah persepsi peserta tentang citra petani tradisional, memungkinkan mereka untuk membayangkan diri mereka sebagai pengusaha dinamis dalam sektor pertanian modern,&rdquo; kata Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste. &ldquo;Kami berharap upaya ini akan menjangkau lebih banyak anak muda di seluruh negeri dan kami akan memastikan modul pembelajaran yang telah dikembangkan dapat diakses oleh semua orang,&rdquo; sambungnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Warga Muda, I Putu Arya Aditia, menilai isu regenerasi petani perlu dibawa ke ruang-ruang yang dekat dengan anak muda. &ldquo;Regenerasi petani tidak cukup dibahas di ruang kebijakan formal. Isu ini perlu hadir di komunitas hobi, ruang kreatif, kelompok seniman serta kelompok yang selama ini jarang dilibatkan, termasuk pemuda dari Indonesia Timur dan difabel. Agar pertanian dipahami sebagai isu bersama dan relevan dengan kehidupan dan tren kebudayaan pop hari ini,&rdquo; ujarnya. Senada, Direktur ICCI Firdaus Putra menegaskan pentingnya peran kelembagaan ekonomi dalam menjaga keberlanjutan regenerasi petani. &ldquo;Regenerasi petani membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat. Koperasi dan kelembagaan ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperluas akses anak muda terhadap pembiayaan, pasar, dan penguatan posisi tawar dalam sistem agripangan,&rdquo; jelasnya. Dari sisi kebijakan lintas sektor, Agust Jovan Latuconsina, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan pentingnya integrasi isu regenerasi petani dalam agenda pembangunan nasional. &ldquo;Regenerasi petani harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang, termasuk keterkaitannya dengan infrastruktur, wilayah, dan konektivitas ekonomi. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar inisiatif seperti ini dapat berdampak dan berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya. Program Petani Keren telah dimulai sejak 2024 melalui skema Technical Cooperation Programme (TCP) FAO untuk mendorong keterlibatan pemuda Indonesia dalam kewirausahaan pertanian. Inisiatif ini didukung pemerintah, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan pertama kali diangkat delegasi Indonesia dalam World Food Forum 2023 di Roma dengan dukungan penuh Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu.

Kemenpora kampanyekan program Petani Keren untuk regenerasi petani, ajak anak muda terjun ke sektor pertanian.

Sektor Pertanian Butuh Regenerasi, Kemenpora Ajak Anak Muda Jadi Petani Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/SYGENTA-1374095768.jpg" alt="CEO Syngenta Jeff Rowe saat memaparkan materi dalam diskusi media yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta/Dimas Choirul Jawapos.com" width="100%">
<figcaption>CEO Syngenta Jeff Rowe saat memaparkan materi dalam diskusi media yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta/Dimas Choirul Jawapos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sektor pertanian berkontribusi sekitar 13-14% terhadap PDB nasional dan berpeluang menyerap 30% angkatan kerja, terutama di daerah pedesaan. Diperkirakan sekitar 25 juta petani kecil memainkan peran penting dalam menyuplai pangan global maupun nasional. Hal ini menggarisbawahi peranan penting sektor pertanian dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional. CEO Syngenta Group, Jeff Rowe, menyatakan, Indonesia memegang peranan yang signifikan dalam strategi global Syngenta. Syngenta yang merupakan perusahaan teknologi dan inovasi pertanian berkomitmen untuk memajukan keamanan pangan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani di Indonesia. "Dengan berkolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan lokal untuk mempromosikan inovasi dan adopsi praktik berkelanjutan, kami bertekad memberikan kontribusi yang berarti pada pertumbuhan dan ketahanan sektor pertanian di Indonesia dalam menghadapi tantangan dan peluang masa depan," ujar Rowe dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta, Kamis (5/9). Di samping potensi pertumbuhan yang sangat besar, Syngenta menyadari berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Perubahan iklim, kelangkaan air, penurunan kesehatan tanah, dan tekanan hama yang meningkat, keterbatasan finasial, keterbatasan akses ke bahan pertanian dan pasar adalah beberapa tantangan utama yang mengancam keberlanjutan pertanian di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keamanan pangan akibat populasi yang besar dan kerentanannya terhadap perubahan iklim. Lebih lanjut, Rowe menjelaskan pendekatan strategis Syngenta untuk memastikan bahwa petani Indonesia memiliki akses ke benih terbaik, produk perlindungan tanaman, dan teknologi pertanian. Sumber daya ini dirancang untuk meningkatkan dan melindungi hasil panen, serta mempertahankan kualitas produk, sehingga berkontribusi pada keamanan pangan nasional secara keseluruhan. Di Syngenta, tujuan utama perusahaan adalah memberdayakan petani untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Inovasi terdepan Syngenta, termasuk solusi pertanian digital, AI, dan teknik pertanian presisi, memungkinkan petani mengoptimalkan produksi mereka. Dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi sumber daya, solusi dan teknologi Syngenta membantu petani meningkatkan produktivitas dan mendorong keberlanjutan. Selain itu, ekosistem pertanian tertutup Syngenta memberikan petani akses yang lebih baik - termasuk pengetahuan agronomi, layanan, teknologi, serta akses ke input atau sumber daya pertanian, pembiayaan, dan pasar yang akan meningkatkan pendapatan serta mendorong kesejahteraan petani. &ldquo;Di Syngenta, kami menempatkan petani sebagai fokus utama sdari emua kegiatan usaha maupun upaya keberlanjutan kami dengan berinvestasi dalam teknologi inovatif untuk membantu petani mengatasi tantangan mereka,&rdquo; kata Fainta Susilo Negoro, Syngenta Indonesia Country Head of Sustainability &amp; Corporate Affairs. Teknologi Plinazolin yang merupakan terobosan utama Syngenta, misalnya, menawarkan perlindungan luar biasa terhadap Lepidoptera, salah satu hama paling berbahaya yang mempengaruhi sawah padi Indonesia. Selain itu, teknologi Adepidyn yang terdapat dalam Miravis Duo memberikan manajemen penyakit jamur yang kuat dan tahan lama, membantu petani meminimalkan kerugian dari hama dan penyakit, yang secara umum menyebabkan kerugian 10-23% dari hasil panen setiap tahunnya. Fainta menjelaskan lebih lanjut bahwa komitmen Syngenta terhadap inovasi didukung oleh kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan lokal. Contoh utama adalah "Komunitas 10 Ton," sebuah inisiatif yang dikembangkan bekerja sama dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia. Tujuan dari program ini adalah membantu petani mencapai produksi hingga 10 ton per hektar, dibandingkan dengan rata-rata produksi nasional 5-6 ton per hektar. Melalui praktik pertanian yang baik, dukungan agronomi yang komprehensif, dan pembelajaran antar-petani, Syngenta berharap dapat membuka keran potensi yang sangat besar dan mendukung kemajuan sektor pertanian Indonesia. &ldquo;Di Syngenta, kami berdedikasi untuk memajukan praktik pertanian yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan bekerja sama dengan petani, mitra, pemangku kepentingan industri, pemerintah, dan komunitas, kami yakin dapat membuka potensi penuh pertanian demi manfaat semua pihak,&rdquo; tutup Rowe. &nbsp;

Inovasi Syngentamencakup solusi pertanian digital, AI serta teknik pertanian presisi, memungkinkan petani mengoptimalkan produksi mereka.

Menimbang Ketahanan Sektor pertanian Indonesia menghadapi Tantangan dan Peluang Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/petani-3255331799.jpg" alt="Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat kunjungannya ke Rote, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat kunjungannya ke Rote, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rote, pulau terluar di bagian selatan Indonesia, ternyata menyimpan potensi besar dalam sektor pertanian. Padahal, wilayah tersebut memiliki curah hujan yang cukup rendah. Berbagai potensi budi daya tanaman pangan kering dikembangkan di sini, seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian, yang tahan terhadap kondisi kekeringan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, hingga 2023 jumlah usaha pertanian dengan jenis tanaman pangan di wilayah Rote telah mencapai 16.951 unit dengan populasi penduduk sebanyak 150.521 jiwa. Dari data tersebut sekitar 11,26 persen masyarakat Rote berfokus pada mata pencaharian sebagai petani. Karena itu, bagi masyarakat Rote, sektor pertanian merupakan salah satu tonggak penting dalam keberlangsungan perekonomian wilayahnya. Melihat potensi di Rote yang cukup besar dan terus berkembang, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyadari pentingnya memberikan dukungan secara langsung terhadap keberlangsungan sektor pertanian tersebut. "Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama dengan tim Pupuk Indonesia dalam rangka Jelajah Pangan Nusantara mengunjungi Pulau Rote yang merupakan pulau terluar di Indonesia paling selatan. Jelajah Pangan Nusantara ini adalah upaya kita untuk mencari potensi-potensi pangan di Indonesia," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi saat kunjungannya ke Rote, beberapa waktu lalu. Kehadiran Pupuk Indonesia di Rote menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan pertanian di daerah-daerah terluar Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pupuk Indonesia mendukung peningkatan infrastruktur serta kapabilitas sektor pertanian masyarakat di Pulau Rote. Salah satunya adalah menyediakan satu gudang penyangga dan lima kios resmi untuk mempermudah akses para petani terhadap pupuk, baik pupuk subsidi maupun pupuk nonsubsidi. Inisiatif ini dibangun guna meningkatkan produktivitas para petani sehingga semakin siap dan mandiri dalam menghasilkan pertanian yang berkualitas. Pertanian di Pulau Rote sebagian besar mengandalkan teknik sawah tadah hujan, dimana para petani berhasil panen dengan baik meskipun tanpa irigasi teknis maupun semi-teknis. Para petani di Rote menggunakan pompa air secara mandiri untuk mengairi sawah mereka dan mampu menghasilkan panen yang baik dan maksimal. Pupuk Indonesia sendiri berperan penting dalam menyediakan akses yang memadai untuk pupuk yang berkualitas sehingga para petani dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. "Di Rote tengah ini ada sekelompok petani yang luar biasa mandiri. Mereka menggunakan pompa di sawah tadah hujan dan mereka panen dengan baik dan luar biasa. Terima kasih petani Rote sudah berpartisipasi demi ketahanan pangan nasional. Pupuk Indonesia siap mendukung dan berkolaborasi dengan siapa pun, dimana pun di Indonesia yang ingin mendukung ketahanan pangan nasional," tambah Rahmad. Kedepan, program Jelajah Pangan Nusantara dari Pupuk Indonesia akan terus berlanjut dengan mengunjungi berbagai wilayah lain di Indonesia. Setelah NTT, ekspedisi ini akan menjelajahi wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi pertanian, diantaranya wilayah Kep. Riau, Lampung, Karawang, Berastagi, Malang, Sulawesi Utara, Merauke, Manokwari, Fakfak, dan kota atau kabupaten lainnya. "Harapannya, melalui program ini Pupuk Indonesia tidak hanya dapat mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh penjuru negeri. Dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang tepat dan dukungan akses terhadap pupuk berkualitas, Indonesia dapat terus mengoptimalkan potensi pertaniannya untuk masa depan yang lebih baik," tutup Rahmad.

Pertanian di Pulau Rote sebagian besar mengandalkan teknik sawah tadah hujan. Para petani berhasil panen dengan baik meskipun tanpa irigasi.

Inspirasi dari Kegigihan Petani Rote Hadapi Tantangan Alam demi Ketahanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/image-2-3873309240.png" alt="Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden" width="100%">
<figcaption>Keterangan Pers Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang akselerasi tanam padi di Indonesia./Sumber foto: tangkapan layar Youtube @Sekretariat Presiden</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sektor pertanian Indonesia memiliki peran tersendiri dalam perekonomian negara, dan turut andil dalam berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Meski begitu, tak jarang bahwa sektor ini sering menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya yakni penurunan ketersediaan pupuk untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Tentunya hal ini dapat berpengaruh terhadap penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, ketidakstabilan pasokan pupuk dapat menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, serta membebani para petani dengan biaya produksi yang tinggi. Dilansir dari ANTARA, Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian memastikan adanya alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 14 triliun untuk pupuk subsidi bagi petani di seluruh Indonesia. &ldquo;Presiden Jokowi sudah menyetujui penambahan anggaran Rp14 triliun dan beliau meminta saya untuk memastikan pupuk itu sampai ke tangan petani,&rdquo; tegasnya saat ditemui pada kunjungan kerja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin (15/1). Imran Jausi selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulawesi Selatan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat terhadap&nbsp;rencana penambahan anggaran untuk pupuk subsidi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013724851/dorong-anak-muda-jadi-petani-prabowo-minta-pupuk-subsidi-tak-diperdagangkan">Dorong Anak Muda Jadi Petani, Prabowo Minta Pupuk Subsidi Tak Diperdagangkan</a> "Kalau mau swasembada pangan tentu harus didukung dengan pupuk subsidi yang memang sangat dibutuhkan petani kita," pungkasnya. Pada kunjungan kerja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Amran mengunjungi tiga daerah yakni Kabupaten Wajo, Bone dan Jeneponto. Pasalnya kuota pupuk subsidi di Provinsi tersebut menurun secara signifikan di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 420 ribu ton pupuk Urea dan 243 ribu ton pupuk Phonska NPK serta NPK khusus kakao 22.884 ton untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan di tahun ini mengalami penurunan.&nbsp; Pupuk Urea hanya kebagian 238 ribu ton lebih, Phonska 173 ribu ton dan NPK khusus kakao 6.000 ton lebih. Menteri pertanian tersebut juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ketersediaan benih, bibit dan pupuk untuk mendukung pengembangan pertanian di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. ***

Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian memastikan adanya alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 14 triliun untuk pupuk subsidi.

Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp 14 Triliun, Mentan Perkuat Sektor Pertanian melalui Pupuk Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669028114403.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain, terutama sektor industri pengolahan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, produktivitas sektor pertanian kira-kira hanya 1/6 dari produktivitas sektor pengolahan. "Walaupun sama-sama menjadi motor perekonomian Indonesia, namun produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor industri pengolahan," kata Amalia memaparkan 'Tantangan Sektor Pertanian' dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12). Tantangan lainnya yaitu mayoritas pekerja di sektor pertanian berstatus tenaga kerja informal. Amalia menuturkan, peningkatan pekerja informal yang terlihat pascapandemi Covid-19 ternyata juga terjadi di sektor pertanian. Pada 2023, penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status informal sebanyak 88,42 persen. Sejak 2013, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status informal berada pada kisaran 88 persen. "Tantangan berikutnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian, salah satunya dikontribusikan karena tenaga kerja pertanian mayoritas hanya menamatkan pendidikan paling tinggi Sekolah Dasar," imbuhnya. Pada Februari 2023, sebanyak 74,89 persen tenaga kerja pertanian atau sekitar 30,48 juta orang hanya menamatkan pendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Sedangkan, sebanyak 15,44 persen tenaga kerja pertanian atau 6,28 juta orang adalah tamatan SMP. Kemudian, sebanyak 8,89 persen atau 3,62 juta orang adalah tamatan SMA/SMK. Dan, hanya 1,82 persen atau sebanyak 700 ribuan orang merupakan lulusan Diploma ke atas. "Kalau kita lihat berdasarkan umur, sekitar 58 persen tenaga kerja pertanian berumur 45 tahun ke atas pada Februari 2023," katanya. Itu terdiri dari 9,77 juta orang (24,02 persen) berumur 60 tahun ke atas, dan 13,83 juta orang (33,99 persen) di rentang 45-59 tahun. "Oleh sebab itu, ada tren bahwa pekerja di sektor pertanian cenderung menua, dan ini merupakan perhatian bersama bagaimana mendorong regenerasi pekerja di sektor pertanian," kata Amalia. Tantangan berikutnya adalah upah riil buruh tani yang cenderung melemah. Amalia menjelaskan, jika melihat nominal memang terjadi peningkatan. Namun, peningkatan nominal ini tidak bisa menggambarkan secara persis mengenai tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, upah riil cenderung menurun. "Tantangan berikutnya adalah berdasarkan persentase penduduk miskin menurut wilayah, memang kemiskinan paling tinggi terjadi di perdesaan," lanjutnya. BPS mencatat disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Pada Maret 2023 misalnya, dimana tingkat kemiskinan Indonesia di angka 9,36 persen, tingkat kemiskinan di perkotaan hanya 7,29 persen, namun tingkat kemiskinan di perdesaan menembus double digit yaitu mencapai 12,22 persen. "Dan, ada umumnya perdesaan ini pun perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian," ujar Amalia. Contoh beberapa kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya dikontribusikan dari sektor pertanian memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Nias Utara misalnya, tingkat kemiskinannya pada Maret 2023 mencapai 21,79 persen. "Ternyata 52,95 persen PDRB-nya bergantung kepada sektor pertanian," sambung Amalia. Kemudian di Sampang dan Sumba Barat, tingkat kemiskinannya mencapai masing-masing 21,76 persen dan 27,17 persen. Padahal PDRB keduanya juga bergantung dari kontribusi sektor pertanian, yaitu 31,41 persen untuk Sampang dan 28,67 persen untuk Sumba Barat. "Kalau kita lihat bagaimana rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama 2023, sebagian besar rumah tangga miskin atau 48,86 persen memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian," jelasnya, yang berarti kemiskinan terpusat di sektor pertanian.

"Sebagian besar rumah tangga miskin atau 48,86 persen memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pertanian," jelasnya.

BPS Beberkan Tantangan Sektor Pertanian, Minim Regenerasi hingga jadi Kantong Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/tingkeban-989718194.jpg" alt="Warga Desa Laban mengikuti tradisi tingkeban pari dengan berdoa dan makan bersama di tepi sawah Rabu (2/8)." width="100%">
<figcaption>Warga Desa Laban mengikuti tradisi tingkeban pari dengan berdoa dan makan bersama di tepi sawah Rabu (2/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai laju pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2023 yang tumbuh 4,94 persen menjadi sinyal bagi para ekonom dan akademisi untuk membangun sektor pertanian Indonesia sebagai upaya bersama dalam memperkuat perekonomian nasional. "Ini merupakan sinyal dan tantangan kita bahwa dibutuhkan beragam terobosan agar ekonomi kita mengalami perbaikan bukan hanya dari sisi fiskal namun juga dari sisi moneter, agar kualitas perekonomian dan kesejahteraan petani semakin membaik," kata Direktur Indef Tauhid, di Jakarta, kemarin. Tauhid menuturkan situasi domestik perlu diwaspadai bersama, mengingat Indonesia baru saja melewati musim kering El Nino selama enam bulan lebih. Baginya, cuaca ekstrem tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama pada persoalan ketahanan pangan. "Berangkat dari hal itu perlu kerja sama yang kuat dari seluruh stakeholder, baik masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media bahkan kalangan akademisi untuk menormalisasi perekonomian. Karenanya perlu aksi-aksi nyata dalam proses perbaikan dengan melihat tantangan dan peluang yang terjadi," ujarnya. Sejalan dengan hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para akademisi untuk terlibat langsung pada program akselerasi percepatan produksi padi dan jagung di lahan rawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, saat ini ada lebih dari 10 juta hektare lahan rawa yang berpotensi menambah daya gedor produksi nasional. Dari semua lahan tersebut, beberapa di antaranya sudah menghasilkan produktivitas sebanyak 5 ton per hektare. "Ke depan kita akan tingkatkan menjadi 7 ton per hektare. Jadi yang IP-nya 1 kita naikkan jadi 2 atau menjadi 3. Semuanya perlu kolaborasi dan kerja keras untuk memaksimalkan lahan rawa yang ada. Karena itu saya mengajak para akademisi, para pakar ekonomi dan semua pihak agar terlibat dalam akselerasi ini," katanya lagi. Adapun sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kontribusi ekonomi sektor pertanian pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,57 persen. Dengan angka sebesar itu, pertanian berada di posisi kedua setelah industri pengolahan yang tumbuh 18,75 persen. Tren positif tersebut berhasil memberi kontribusi 65,32 persen pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di triwulan III tahun 2023.

BPS melaporkan bahwa kontribusi ekonomi sektor pertanian pada triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,57 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Sinyal Sektor Pertanian Sangat Potensial Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-1.jpg" alt="Stadion GBT. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Stadion GBT. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 disebut bukan untuk menghapus subsidi pupuk. Namun untuk mengatur tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.  Salah satu pengamat pertanian yang juga Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang Sujarwo menyebut, permentan tersebut tidak memiliki indikasi penghapusan pupuk bersubsidi. Namun peraturan tersebut mengatur pola distribusi pupuk bersubsidi.  ”Dengan permentan tersebut, alokasi pupuk Urea dan NPK per provinsi lebih teratur. Kementan bisa melakukan pendistribusian pupuk subsidi sampai ke tingkat kecamatan. Ada dasar-dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk per provinsi dan juga per kabupaten, utamanya terkait dengan penggunaan data spasial lahan petani, penetapan LP2B, dan serapan pupuk subsidi tahun sebelumnya,” papar Sujarwo, Senin (5/9).  Menurut dia, kementerian pertanian ingin mengatur ulang pola distribusi pupuk. Agar petani tak terlambat mendapatkan pupuk.  ”Pemerintah harus memikirkan pola pendistribusian dengan pengalokasian dari tingkat pusat ke provinsi lalu ke kabupaten, kemudian baru alokasi ke kecamatan. Hal ini akan memakan banyak waktu dan kebutuhan koordinasi yang tinggi,” papar Sujarwo.  Ketidaksesuaian catatan logistik dengan kebutuhan petani, lanjut dia, bisa menjadi peluang ketidaktepatan pengiriman pupuk bersubsidi. Sehingga, perlu ada pemikiran terobosan dengan memanfaatkan teknologi informasi maju.  ”Hal itu bisa membantu monitoring pendistribusian. Simplifikasi proses dan monitoring yang memadai dengan melibatkan teknologi informasi akan mereduksi signifikan perilaku menyimpang dari aktor terlibat karena secara digital proses terekam dengan baik sampai pada level petani,” ucap Sujarwo.  Dia menjelaskan, penggunaan jenis pupuk urea dan NPK sudah melalui hasil kajian. Sebab, dua jenis pupuk itu dapat menunjang produksi komoditas strategis. ”Namun perlu diingat, makin intensif aplikasi pupuk kimiawi ini akan berdampak pada tanah tersebut,” terang Sujarwo.  ”Pupuk urea  berdampak pada penurunan PH tanah dan berpengaruh pada unsur hara. Sehingga, untuk mengejar produksi yang sama dari areal yang sama akan dibutuhkan pupuk dalam jumlah yang lebih tinggi,” jelas Sujarwo.  Dia menyarankan kepada petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimiawi dengan secara rutin pula menambahkan pupuk organik. Sehingga produktivitas dapat terjaga dengan mereduksi sekecil mungkin gangguan stabilitas kimiawi, fisik, dan biologi tanah.  ”Dengan demikian, pertanian berlanjut dari sisi kelestarian sumber daya dapat dipertahankan,” ujar Sujarwo.  Dia menambahkan, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 adalah upaya untuk menjaga stok dan pola distribusi pupuk bersubsidi. Kebijaan itu menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani.

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Jaga Pola Distribusi Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658050911527.jpg" alt="Ilustrasi pupuk urea. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pupuk urea. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 mengatur tentang tata cata penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Langkah itu diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak kenaikkan harga pangan dan energi global.  Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani hanya Urea dan NPK. Dua jenis pupuk itu dipilih karena diyakini sesuai dengan kondisi lahan pertanian yang sangat memerlukan unsur hara makroesensial.  Kebijakan subsidi pupuk jenis Urea dan NPK disambut baik petani di Jawa Timur. Mereka berharap pembatasan pupuk bersubsidi mencegah kelangkaan pupuk.  Darmuji, salah satu petani di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban menyatakan, terbatasnya pupuk bersubsidi justru membuatnya senang. Menurut dia, pupuk bersubsidi sering langka dipasaran. Sehingga membuat petani kesulitan mencari pupuk.  Dia berharap dengan tata kelola berdasar peraturan baru dapat mengurangi kesulitan pupuk yang selama ini terjadi. Dia juga berharap penyaluran pupuk subsidi Urea dan NPK benar-benar tepat sasaran.  ”Saran saya, pemerintah harus lebih melibatkan kelompok tani (Poktan), karena yang bersentuhan langsung dengan para petani,” ujar Darmuji.  Hal serupa disampaikan M. Fahri, petani asal Desa Kepurejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Dia menilai kedua jenis pupuk itu bagus digunakan untuk semua jenis tanaman.  ”Kedua jenis pupuk itu menurut saya bagus, cocok untuk menjaga ketahanan pangan pokok,” ujar Fahri.  Menurut dia, Pupuk Urea dan NPK memiliki manfaat dan fungsi yang sama terhadap tumbuhan. Pupuk NPK memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, membuat tanaman lebih hijau dan segar, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat.  Selain itu menurut dia, mampu meningkatkan kandungan protein, memperbanyak anakan, menambah cabang tanaman, serta dapat meningkatkan hasil panen. ”Kelebihannya hampir sama, cuma kalau pupuk Urea kalau tidak salah dapat meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan hama,” papar Fahri.  Dia meminta distribusi pupuk lancar agar membantu petani. Mengingat, jumlah pupuk terbatas serta tingginya harga pupuk nonsubsidi di pasaran.  ”Harga pupuk urea subsidi Rp 2.250 per kilogram, sedangkan nonsubsidi bisa mencapai Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per kg di tingkat kios. Mudah-mudahan penyalurannya tepat sasaran, sehingga betul-betul bisa dirasakan petani,” harap Fahri.  Sementara itu, Sekjen Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Suprapto menjelaskan, yang terpenting ketersediaan pupuk di lapangan. Persoalan pupuk harus menjadi prioritas utama pemerintah.  ”Karena apa, sejauh ini petani masih tergantung pupuk bersubsidi. Sehingga diharapkan pemerintah melalui kementerian pertanian memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi di Jatim,” papar Suprapto.  Dia menambahkan, petani membutuhkan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Saat ini, harga pupuk nonsubsidi di pasaran sangat mahal dengan selisih bisa mencapai lima hingga enam kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.  ”Pupuk urea tahun lalu selisih harga antara subsidi dan nonsubsidi hanya dua kali lipat, sekarang selisihnya bisa mencapai lima hingga enam kali lipat,” ucap Suprapto.

Pupuk Subsidi Dibatasi, Petani Berharap Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1648506943149.jpg" alt="Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan penanaman jagung bersama petani di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (28/3). Humas Setwapres" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan penanaman jagung bersama petani di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (28/3). Humas Setwapres</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, saat ini bangsa Indonesia memasuki masa endemi Covid-19. Di antara agenda besar menyambut masa endemi adalah memaksimalkan upaya pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya dengan meningkatkan bidang pertanian di pedesaan.  Upaya pemulihan ekonomi memasuki masa endemi Covid-19 itu disampaikan Ma’ruf di sela penanaman jagung di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (28/3). Penanaman Jagung itu dalam rangka program integrated farming. Penanaman jagung tersebut dilakukan dengan istilah tumpang sisip. Benih jagung ditanam di antara pohon jati.  Total lahan penanaman jagung secara tumpang sisip itu mencapai 52 hektare di lahan Perhutani. Khusus untuk jagung, diperkirakan bakal menghasilkan nilai panen hingga Rp 450 juta pada Juni–Juli.  ’’Memasuki masa endemi, pemerintah upayakan pemulihan ekonomi nasional. Dengan menggerakkan ekonomi pedesaan, khususnya pertanian,’’ kata Ma’ruf.  Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 begitu besar. Sehingga kegiatan pertanian untuk menunjang pemulihan ekonomi dilakukan dengan produktivitas yang lebih besar.  Di antaranya dengan memadukan pertanian dengan teknologi atau dia sebut sebagai digitalisasi pertanian. Di Provinsi Jawa Barat sudah mulai dikembangkan pemberian pupuk dikontrol melalui ponsel. Begitupun dengan memberikan pakan ternak lele sampai membuang kotoran ayam, juga dilakukan secara jarak jauh melalui ponsel.  Ma’ruf mengakui, upaya digitalisasi pertanian terbentur dengan infrastruktur internet. Masih banyak desa dengan potensi pertanian, tetapi belum terjangkau internet.  Dia mengatakan pemerintah berupaya memberikan layanan internet sampai ke desa-desa. Targetnya pada 2023, sebanyak 83 ribu desa sudah terjangkau internet.  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, potensi pertanian di Jawa Barat sangat besar. Salah satu survei internasional menyebutkan Jawa Barat masuk dalam 10 besar tanah subur di dunia. ’’Intinya bisa menanam apa saja,’’ tutur Ridwan Kamil.  Pria yang akrab disapa RK itu menyampaikan, beberapa persoalan di sektor pertanian. Di antaranya adalah ketersediaan lahan.  Ridwan Kamil menuturkan, banyak lahan dengan status kepemilikan korporasi swasta dan BUMN. Padahal lahannya banyak yang nganggur.  Dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi supaya lahan-lahan yang nganggur milik korporasi itu bisa diolah kelompok tani maupun kalangan pesantren setempat.

Lanjutkan Pemulihan Ekonomi, Wapres Sebut Indonesia Masuki Masa Endemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PASURUAN.jpg" alt="Caption : Sejumlah petani milenial menerima dana hibah untuk pengembangan di bidang agribisnis. Foto : dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Caption : Sejumlah petani milenial menerima dana hibah untuk pengembangan di bidang agribisnis. Foto : dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong bertumbuhnya generasi muda atau milenial di bidang pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan upaya ini terus memberikan hasil. Diantaranya semakin tingginya kredibilitas generasi muda di bidang pertanian. Kementan juga berupaya mencetak 2,5 juta petani Milenial tahun ini.  Mentan Syahrul mengatakan upaya mendorong semangat milenial untuk terjun di bidang pertanian perlu dukungan banyak pihak. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan swasta. "Saya makin percaya anak muda yang mau terjun di bidang pertanian, bisa punya peluang kehidupan dan ekonomi lebih baik," kata Yasin dalam keterangannya Jumat (26/11).  Apalagi saat ini teknologi di bidang pertanian semakin berkembang. Sehingga bisa menghasilkan potensi keuntungan yang lebih besar pula. Dia menegaskan upaya mendorong generasi muda untuk menjadi petani milenial akan terus digalakkan. "Teknologi di bidang pertanian sudah ada di genggaman kita," katanya.  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan, tahun ini mereka memiliki program strategis mencetak 2,5 juta petani milenial di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk regenerasi petani. Berbagai strategi dilakukan, salah satunya menghilangkan pandangan bahwa petani itu kotor melalui konsep pengembangan modern farming dan smart farming.  Sejumlah daerah turut berupaya mendorong lahirnya petani milenial. Diantaranya dilakukan oleh Pemkab Pasuruan dengan mitra strategisnya. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyaksikan simbolisasi penyerahan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service (YESS) kepada penerima manfaat hibah kompetitif. Hibah ini diberikan kepada petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun.  Kolaborasi Pemkab Pasuruan, Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD), dan Kementan itu mengucurkan dana hibah untuk petani milenial sebesar Rp 1 miliar lebih. Total ada 17 petani milenial yang menerima dana hibah itu. Mereka dipilih karena berbasis konsisten di bidang pertanian dan peternakan.  Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyambut baik adanya bantuan tersebut. Dia memiliki harapan besar kepada para milenial yang menjadi petani. Para milenial ini harus konsisten menekuni bidang agribisnis sampai menjadi pionir di desa masing-masing.  “Dana ini adalah stimulus juga wujud nyata perhatian pemerintah pusat di dalam mendukung upaya petani muda di desa- desa untuk tumbuh dan berkembang," tuturnya. Baginya, melalui pola pembinaan yang tepat dari Kementan, usaha tani yang dijalankan menjadi lebih baik, modern dan memiliki jaringan luas.

Potensi Ekonomi Menjanjikan, Kementan Cetak 2,5 Juta Petani Milenial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor pertanian

Berita Terkini