<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/02/tambak-aceh-timur-banjir-2204942451.jpg" alt="Kondisi tambak rata dengan jalan saat banjir melanda Aceh Timur. (ANTARA/BPBD Aceh Timur)" width="100%">
<figcaption>Kondisi tambak rata dengan jalan saat banjir melanda Aceh Timur. (ANTARA/BPBD Aceh Timur)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian sektor perikanan akibat bencana banjir di daerah itu ditaksir mencapai Rp 2,64 triliun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Timur Afifullah di Aceh Timur, Jumat, mengatakan banjir merendam ribuan hektare tambak ikan dan udang serta tambak budi daya seperti tempat produksi garam masyarakat di sejumlah kecamatan terdampak. "Kerusakan paling signifikan terjadi pada sektor perikanan. Banyak tambak masyarakat rusak berat, kolam budi daya jebol, ikan dan udang hanyut, serta sarana pendukung seperti pintu air, tanggul tambak, dan peralatan budi daya tidak bisa diselamatkan," katanya. Menurut dia, banjir berlangsung cukup lama menyebabkan sebagian besar pembudidaya perikanan gagal panen. Bahkan, tidak sedikit masyarakat pesisir dan pedesaan yang sepenuhnya kehilangan sumber penghasilan karena aktivitas di sektor perikanan lumpuh total. "Sebagian besar tambak masih terendam, sehingga masyarakat belum dapat beraktivitas. Dari laporan sementara yang masuk, kerugian perikanan diperkirakan mencapai Rp2,64 triliun," katanya. Selain kerusakan fisik, Afifullah menyebut banjir juga berdampak pada rusaknya ekosistem perairan. Air banjir bercampur lumpur dan limbah menyebabkan kualitas air menurun drastis, yang berpotensi memicu kematian massal ikan dalam waktu panjang. "Dampak lanjutan ini tidak bisa dianggap ringan. Setelah banjir surut pun, masyarakat masih membutuhkan waktu dan biaya besar untuk memulihkan tambak agar bisa kembali digunakan," katanya. Afifullah menegaskan pemerintah daerah masih memfokuskan penanganan tanggap darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Namun ke depan, pihaknya mendorong adanya perhatian khusus terhadap pemulihan sektor perikanan. "Sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh Timur. Oleh karena itu, kami berharap ada dukungan pemerintah provinsi dan pusat, khususnya untuk pemulihan sektor perikanan," kata Afifullah.

BPBD Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian sektor perikanan akibat bencana banjir di daerah itu tembus Rp 2,64 triliun

Kerugian Sektor Perikanan akibat Banjir Bandang di Aceh Timur Tembus Rp 2,64 Triliun

<div id="m#msg-f:1818776356097730504" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/Screenshot_2024-12-18-20-38-27-356_comgoogleandroidgm-edit-1572950884.jpg" alt="KKP menyampaikan perolehan PNBPdari sektor perikanan budi daya mencapai Rp 80,38 miliar per 31 November 2024. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KKP menyampaikan perolehan PNBPdari sektor perikanan budi daya mencapai Rp 80,38 miliar per 31 November 2024. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818776356097730504-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan budidaya mencapai Rp 80,38 miliar per 31 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015437080/kasus-kekerasan-seksual-agus-buntung-di-ntb-polri-dinilai-terapkan-pendekatan-inklusif-dan-partisipatif">Kasus Kekerasan Seksual Agus Buntung di NTB, Polri Dinilai Terapkan Pendekatan Inklusif dan Partisipatif</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, TB Haeru Rahayu mengatakan angka tersebut tercatat melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perolehan PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21,22 miliar," kata TB Haeru Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari 4 KKP, Jakarta Pusat, Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia membeberkan saat ini KKP memiliki 15 UPT mulai dari ujung Aceh sampai dengan APBN. Dari jumlah itu, ada 3 UPT yang merupakan Balai Layanan Umum (BLU) dan Satker PNBP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk BLU terjadi peningkatan signifikan sebesar 158,6 persen. Untuk Satker PNBP peningkatan sebesar 140,4 persen," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan nilai ini berbeda dengan Ditjen Tangkap KKP yang PNBP-nya bisa mencapai triliunan rupiah. Adapun alasannya karena Ditjen Tangkap sendiri langsung mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan Ditjen Budi Daya di dalam PP 85 yang saat ini sedang direvisi, ini hanya sebatas produksi samping. Contoh, UPT kami setelah melakukan tugas pokoknya memberikan servisis, memberikan bantuan kepada masyarakat dan seterusnya kemudian ada hasil yang lebih, maka kemudian dijual," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dirjen Budi Daya yang akrab disapa Tebe ini mengungkapkan bahwa ada sejumlah program modeling yang sudah diterapkan oleh KKP. Mulai dari modeling budi daya udang berbasis kawasan (BUBK), budi daya ikan nila salin di Karawang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, modeling budi daya rumput laut di Wakatobi, dan juga modeling budi daya lobster di Batam, Kepulauan Riau. Adapun nilai produksi terbesar sementara yang paling besar tercatat di Modeling Budi Daya Udang atau BUBK mencapai Rp18,4 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Modeling BUBK di Kebumen, Jawa Tengah dibangun di lahan seluas 75 Ha dengan total 155 petak kolam budi daya. Nilai produksi sementara mencapai Rp18,4 miliar dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 3.161 orang," paparnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan

PNBP Sektor Perikanan Budidaya KKP Tembus Rp 80,38 Miliar hingga Akhir November 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/bp2mi-korea-243254297.jpeg" alt="Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja migran Indonesia (PMI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekitar 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkumpul di sekitaran Pelabuhan Jeongja-Dong, Ulsan, untuk menyampaikan berbagai permasalahan selama bekerja di sektor perikanan di Korea Selatan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Para PMI&nbsp;menyampaikan perbedaan penghasilan antara sektor manufaktur dan perikanan menjadi salah satu pemicu banyaknya PMI&nbsp;kaburan di Korea Selatan. &ldquo;Untuk gaji hampir sama, bedanya sektor perikanan tidak mendapatkan tunjangan lembur, padahal jam kerjanya panjang,&rdquo; kata para PMI yang berkumpul melalui keterangan tertulis BP2MI. Mereka juga menilai, PMI sektor perikanan yang bekerja di Korea Selatan ini minim kompetensi dan keahlian dalam melaut. Mereka juga tidak ditunjang dengan kesiapan mental dan kemampuan fisik untuk melaut. Menanggapi hal tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, hal ini terjadi karena mereka tidak melakukan uji kompetensi dengan benar. Pasalnya, saat proses penempatan saja, para PMI hanya diuji secara bahasa saja. &ldquo;HRD Korea menilai kompetensi Pekerja Migran Indonesia telah diwakili dengan adanya persyaratan sertifikat BST (Basic Safety Training),&rdquo; jelas Benny. Isu ini lah, sambung Benny, yang salah satunya akan dibawa dalam pertemuan dengan HRD Korea Selatan pada hari ini,&nbsp;Selasa (10/10). Benny mengklaim, dirinya&nbsp;akan menawarkan kepada HRD Korea agar PMI dapat dilatih kompetensi dan keahliannya selama satu bulan, setelah ujian EPS-TOPIK. &ldquo;Tidak perlu khawatir, pelatihan ini kami usulkan untuk dibiayai oleh negara. Karena Pekerja Migran Indonesia tidak boleh dibebani biaya pelatihan ini. Di sisi lain juga tidak mungkin dibiayai oleh pemberi kerja,&rdquo; papar Benny. Selain itu, PMI sektor perikanan juga mengeluhkan terkait fasilitas tempat tinggal yang kurang layak. Seringkali tempat tinggal tersebut tidak memiliki kamar mandi dan mereka harus tinggal di kontainer. Para PMI&nbsp;juga menginginkan agar dilindungi oleh empat asuransi yang sama dengan sektor manufaktur, yaitu asuransi kesehatan, asuransi pesangon masa tua, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi di luar jam kerja. Perihal ini, Benny menuturkan, ia juga akan membahasnya dengan HRD Korea. "Asuransi ini yang seringkali tidak ditepati oleh pemberi kerja, sehingga dapat merugikan pekerja migran,&rdquo; jelas&nbsp;Benny.

“Untuk gaji hampir sama, bedanya sektor perikanan tidak mendapatkan tunjangan lembur, padahal jam kerjanya panjang,”

PMI Sektor Perikanan Korsel Curhat Permasalahan Kerja, Tak Dapat Tunjangan Lembur Hingga Tinggal di Kontainer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/hingga-november-2017-nilai-ekspor-perikanan-ri-capai-usd-409-miliar_m_180859.jpeg" alt="ikan" width="100%">
<figcaption>ikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor perikanan Indonesia dari periode Januari sampai November 2017 mencapai USD 4,09 miliar. Volume ikan yang diekspor sebanyak 979.910 ton, turun dibandingkan periode yang sama di 2016. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP), Nilanto Perbowo mengatakan nilai ekspor perikanan Indonesia naik 8,12 persen bila dibanding pada periode yang sama di 2016. "Sementara untuk sisi pertumbuhannya sendiri, nilai bulanan ekspor periode Januari 2012 hingga November 2017 naik 1,71 persen per bulan, sedangkan volume naik sebesar 1,63 persen per bulan," katanya di Kantor KPP, Kamis (11/1). Sedangkan, nilai dan volume impor sampai November 2017 mencapai USD 433.380 dan 346.350 ton. Angka ini menunjukkan kenaikan 14,43 persen bila dibanding periode yang sama di 2016 . Namun, hal ini tidak berpengaruh ke neraca perdagangan karena persentase nilai impor hanya 10,31 persen terhadap nilai ekspor. Nilanto menegaskan, pada volume ekspor terjadi penurunan 3,23 persen. Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor, yakni meningkatnya harga ekspor, produk memiliki nilai tambah, dan produk yang turun volume ekspornya adalah produk dengan harga rendah. "Tapi bila dibandingkan dengan China, Thailand, Vietnam, dan Filipina, tren pertumbuhan nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia meningkat lebih tinggi selama periode 2012-2016," jelasnya.

Hingga November 2017, Nilai Ekspor Perikanan RI Capai USD 4,09 Miliar