<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia butuh berbagai terobosan bidang pendidikan yang mampu mengadaptasi perkembangan dunia yang sangat cepat. Program Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek dinilai sebagai salah satu kebijakan pendidikan sebagai upaya merespons berbagai perubahan yang cepat tersebut.  Trubus Rahadiansyah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti mengungkapkan Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbudristek memungkinkan adanya kolaborasi dan fleksibilitas dalam implementasi.  “Langkah Kemendikbudristek yang mencoba merangkul semua kalangan patut diapresiasi sebagai upaya menjaring sebanyak-banyaknya dukungan publik terhadap pendidikan,” kata Trubus mengenai Merdeka Belajar.  Menurut dia, di era kemajuan digital dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, beban memajukan pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada Kemendikbudristek. Apalagi, di saat yang sama, Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan pendidikan antara kota dan daerah.  “Indonesia butuh transformasi besar, butuh leverage, lompatan untuk pemerataan dalam hal pengetahuan. Pengetahuan di Indonesia saat ini hanya dikuasai wilayah tertentu, dengan Merdeka Belajar cakupan akan lebih luas.” ucap Trubus.  Keberadaan berbagai program prioritas seperti Program Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak, serta prototipe Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mendorong proses transformasi pendidikan di berbagai lini.  Dia berharap masyarakat mampu menyadari bahwa proses transformasi di bidang pendidikan tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek. Oleh karenanya, ia pun meminta Kemendikbudristek untuk gencar mensosialisasikan berbagai rencananya sekaligus meminta masukan dari para pemangku kepentingan secara proaktif.  “Merdeka Belajar sudah berada pada posisi yang benar, namun memang masih butuh banyak penyempurnaan dan dukungan dari banyak pihak,” pungkas Trubus.  &nbsp;

Kemendikbudristek Didorong Kembangkan Terobosan Sektor Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220531-WA0018.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khatimah. Khusnul for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khatimah. Khusnul for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pada usianya yang ke-729, Kota Surabaya sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, sektor pendidikan juga harus makin maju.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah melihat berbagai pembangunan yang telah dilakukan para pemimpin secara sustainable dan terstruktur, mampu menjadikan Kota Pahlawan tak hanya terdepan di Indonesia. Tapi juga terpandang di mata dunia. Surabaya telah mengalami banyak pergantian wali kota.  ”Setiap wali kota mampu membawa Surabaya menjadi lebih baik. Contohnya seperti kepemimpinan pada era Bambang D.H. yang diteruskan Tri Rismaharini dan kini dilanjutkan Eri Cahyadi,” ujar Khusnul Khotimah.  ”Kebetulan Pak Bambang, Bu Risma, dan Mas Eri, adalah kader PDI Perjuangan. Pak Bambang dan Bu Risma memiliki prestasi masing-masing baik dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau pelayanan publik. Kini prestasi itu sedang diteruskan dan dikembangkan Mas Eri,” tambah dia, Selasa (31/5).  Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, Surabaya sebagai kota metropolis terbesar kedua setelah DKI Jakarta, memiliki tantangan besar dalam membangun. Namun dengan keunikan, keberagaman dan karakteristiknya, pembangunan di Surabaya bisa berjalan lancar.  ”Pandemi Covid-19 sempat memaksa pembangunan Surabaya berhenti berdetak. Namun setelah pandemi mulai melandai, geliat pembangunan itu mulai terasa. Pertumbuhan ekonomi yang melambat kini sudah mulai merangkak naik dengan pasti,” tutur Khusnul Khotimah.  Beratnya masa-masa pandemi Covid-19 itu bisa terlewati. Menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, itu karena seluruh pihak saling bergandengan tangan dan bergotong royong.  ”Surabaya ini dibangun dengan kebersamaan, toleransi, dan gotong royong,” ungkap Khusnul Khotimah.  Tantangan Surabaya ke depan, kata Khusnul, adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Pemkot Surabaya harus bisa menciptakan generasi yang tangguh dan berdaya saing internasional.  Dia menambahkan, pondasi utama pembangunan Surabaya adalah melalui pendidikan. Kualitas pendidikan yang diimbangi dengan budaya membaca yang baik akan mampu meningkatkan SDM yang unggul dan membanggakan.  ”Dengan budaya membaca, saya yakin sumber daya manusia Surabaya masa yang akan datang tidak akan terkalahkan. Dirgahayu Kota Surabaya ke-729, semoga Surabaya semakin sukses, membanggakan, dan makin hebat,” ucap Khusnul Khotimah.

Surabaya Ulang Tahun, Pendidikan Harus Makin Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_2021-12-23-16-33-21-80.jpg" alt="Wali Kota Surabaya menyapa salah satu siswa SMAN 21 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya menyapa salah satu siswa SMAN 21 Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa pandemi selama 2021 mempengaruhi pembelajaran dan sistem pendidikan di Kota Surabaya. Sebelum menjalani masa pembelajaran tatap muka (PTM) saat ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) sempat membuat sistem hybrid secara menyeluruh, yakni sistem daring dan luring.  Opsi pertama adalah pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online secara penuh sesuai jadwal yang telah disusun sekolah. Opsi kedua adalah luar jaringan (luring) atau offline.  ”Ini yang kami optimalkan dalam situasi pandemi Covid-19 ini,” kata kepala Dispendik Supomo, Januari lalu.  Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya itu menjelaskan untuk pembelajaran luring menggunakan dua cara. Yakni dengan memberikan tugas setiap minggu kepada siswa yang tidak bisa daring secara penuh.  ”Jadi, guru datang ke rumah siswa dengan membawa tugas selama seminggu. Seminggu kemudian guru datang kembali untuk mengambil dan memberikan tugas seminggu berikutnya,” ujar Supomo.  Cara kedua, dengan menonton tayangan televisi. Dispendik Kota Surabaya sudah bekerja sama dengan sejumlah stasiun televisi untuk memberikan pembelajaran yang bisa ditonton dari rumah siswa masing-masing. Tayangan itu diisi oleh para guru-guru dari jenjang SD maupun SMP di Kota Surabaya.  ”Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah menyediakan program semacam ini, sehingga siswa juga bisa mengikutinya juga,” terang Supomo.  Sistem itu terus berjalan hingga masa penerimaan peserta didik baru (PPDB). Berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), jumlah per rombongan belajar terdiri atas 32 siswa. Mengacu pada hal itu, masih ada 5.135 siswa yang tidak tertampung untuk masuk ke SMP negeri maupun swasta.  Sehingga, ada dua kemungkinan untuk mengatasi persoalan itu. Yakni mengajukan tambah kelas atau kedua menambah jumlah siswa dalam setiap kelas.  ”Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Maka itu menjadi tugas kami di pemerintah kota (pemkot) karena pendidikan untuk kepentingan anak bangsa,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Maret.  Eri kemudian memastikan tidak boleh ada anak Surabaya yang putus sekolah meski di tengah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian warga. Dia pun mengimbau kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk gotong royong berpartisipasi dalam program beasiswa pendidikan.  Program itu dilakukan dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang keluarganya tidak mampu atau termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Imbauan itu tertuang dalam surat resmi bernomor 421/4075/436.7.1/2021. Dalam surat tersebut, Eri menyatakan sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kota Surabaya dan berdampak pada segenap aspek kehidupan, khususnya ekonomi. Keadaan ini telah berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan semakin banyak warga kehilangan pekerjaan ataupun pendapatannya berkurang.  ”Apabila pemerintah tidak segera hadir dalam keadaan ini, akan berpengaruh pada bidang pendidikan, dimana anak-anak akan kesulitan mengenyam pendidikan dikarenakan tidak adanya biaya,” tulis Eri dalam surat resminya pada Juni lalu.  Satu bulan Kemudian, pada Juli, anak-anak usia sekolah mendapatkan vaksin. Sebanyak 20 ribuan pelajar yang menerima vaksin dosis pertama pada Minggu (7/11).  Setiap sekolah sudah diatur jadwal oleh Dispendik.  Untuk menyiapkan PTM, sebanyak 457 siswa dikukuhkan menjadi Tim Siswa Satgas Sekolah. Mereka merupakan peserta didik dari berbagai SD dan SMP negeri swasta se-Kota Surabaya yang dipilih untuk menegakkan protokol kesehatan.  Tim Siswa Satgas Sekolah dikukuhkan dari 5.425 siswa SD-SMP di Surabaya. Setelah dilantik pada Jumat (3/9), mereka akan bertugas pada masa pembelajaran tatap muka (PTM).  Selanjutnya, 213 sekolah negeri dan swasta di Kota Surabaya sudah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Terdiri atas 112 sekolah dasar (SD) dan 101 sekolah menengah pertama (SMP). Mereka menggelar PTM terbatas setelah lolos asesmen dan sudah melaksanakan simulasi PTM.  Kadispendik Surabaya Supomo menjelaskan, awalnya PTM terbatas dilakukan untuk jenjang SMP mulai 6 September. Seminggu kemudian, jumlah SMP yang menggelar PTM bertambah. Selanjutnya, mulai 20 September, PTM terbatas mulai dilakukan untuk jenjang SD.  ”Total SD yang sudah melakukan PTM terbatas  sebanyak 112 sekolah, baik negeri maupun swasta. Sedangkan jenjang SMP 213 sekolah. Jumlah ini terus bertambah dan dinamis seiring selesainya asesmen, karena yang diasesmen ada sekitar 161 sekolah,” kata Supomo.  Untuk tahun depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan memberikan bantuan kepada siswa SMA/SMK. Total Terdapat 13.515 siswa yang akan mendapatkan bantuan tersebut.  Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memastikan bahwa rencana itu sudah dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD Surabaya bersama TAPD Kota Surabaya, Rabu (6/10). Yakni membahas finalisasi dan perangkaan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD TA 2022.  Ketua DPRD menyatakan, beasiswa tersebut senilai Rp 47 miliar. Rinciannya, Rp 47.780.339.650 dalam anggaran belanja untuk beasiswa siswa SMA/SMK yang keluarganya masuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bantuan tersebut direalisasikan dalam bentuk seragam dan bantuan SPP.

Ini Upaya Pemkot Surabaya Dukung Sektor Pendidikan Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/DANA-BOS-PTM4.jpg" alt="Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan." width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata bermutu. Skor survei Program for International Student Assessment (PISA) pada 2018 lagi-lagi menempatkan Indonesia dalam peringkat belakang, yaitu 72 dari 77 negara.  Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan, sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas, hingga korupsi. Dengan masalah ini, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan peningkatan anggaran tak banyak berdampak.  "Mengenai tren penindakan kasus korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan," kata Dewi dalam keterangannya, Minggu (21/11).  Dewi menjelaskan, terdapat 240 kasus korupsi pada sektor pendidikan yang ditindak APH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 yang diduga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,6 triliun.  "Kerugian negara kami yakini jauh lebih besar. Sebab terdapat kasus yang hingga kajian ini disusun belum diketahui besaran kerugian negaranya," tegas Dewi.  Dewi menuturkan, terdapat berbagai persoalan yang menyumbang buruknya pelayanan pendidikan di Indonesia. Persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas belajar.  "Kami mengkaji lebih jauh program, pelaku, modus, dan faktor korupsi sektor pendidikan. Kajian ini penting untuk melihat pada aspek mana sektor pendidikan kita rentan dijadikan ladang korupsi," ucap Dewi.  Dengan mengetahui hal tersebut, lanjut Dewi, pengambil kebijakan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pembenahan kebijakan, pencegahan, dan pengawasan yang diperlukan. "Kami menemukan terdapat pengadaan yang tak sesuai kebutuhan dan tak dapat dimanfaatkan, baik karena mangkrak maupun tidak lengkap," pungkasnya.

Korupsi Sektor Pendidikan Kencang, ICW Duga Negara Rugi Rp 1,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/guru-memandu-pjj.jpg" alt="DARING DARI SEKOLAH: Salah seorang guru SMPN 1 Surabaya memandu pembelajaran daring dari sekolah saat hari pertama masuk sekolah khusus guru dan karyawan, Senin (23/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DARING DARI SEKOLAH: Salah seorang guru SMPN 1 Surabaya memandu pembelajaran daring dari sekolah saat hari pertama masuk sekolah khusus guru dan karyawan, Senin (23/11). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, perlu adanya peningkatan sinergitas antara dunia pendidikan dengan industri melalui kebijakan Merdeka Belajar. Harapannya adalah terbentuknya eksositem ekonomi digital di dalam negeri.  Terkait hal tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, apabila pendidikan didistorsi tujuannya hanya bagi pemenuhan kebutuhan dunia industri, itu bukan arti nyata pendidikan.  "Tentu ini namanya bukan pendidikan, melainkan sekedar pelatihan (training) siap kerja. Kalau begini, pendidikan rasanya makin di-industrialisai-kan, bersifat komersial, dan khawatirnya malah mengarah kepada kapitalisasi pendidikan, ini yang kami khawatirkan terjadi," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (17/8).  Jika merujuk kepada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya.  "Ki Hadjar menjelaskan tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat," kata dia.  Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam mengarungi kehidupan.  "Inilah arti konsep filosofis Merdeka Belajar yang lebih kepada pembangunan karakter menjadi manusia yang merdeka, manusia seutuhnya," tambah dia.  Jelas sekali pendidikan dan pengajaran bagi Ki Hajar bukan untuk memenuhi kebutuhan industri semata. Konsep link and match yang tengah dijalankan Kemendikbudristek pun sebenarnya berorientasi bagi lulusan SMK dan pendidikan vokasi saja, bukan pendidikan secara umum atau pendidikan dalam arti luas dan filosofis.  "Kami khawatir pendidikan justru akan menghamba kepada dunia industri. Mendesain pendidikan hanya bagi dunia industri ini jelas bertolak-belakang dengan filosofi Merdeka Belajar," tandas Satriwan.

Organisasi Guru Khawatirkan Pendidikan Hanya Jadi Alat untuk Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Sonny-Harry-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus positif Covid-19 terus meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir, bahkan mencapai angka 12 ribu. Untuk itu, upaya pun terus dilakukan untuk menekan penyebaran virus Korona. Salah satunya melakukan vaksinasi masal.  Seiring dengan itu, masyarakat diminta untuk lebih disiplin pada penerapan protokol kesehatan.  Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi pun menuturkan, salah satu perubahan perilaku yang paling memberikan dampak berada di sektor pendidikan yang rencananya akan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara menyeluruh.  Saat ini, Indonesia memiliki 649.192 satuan pendidikan dengan sekitar 4 juta guru serta 68 juta peserta didik. Dari angka tersebut saja sudah 72 juta, belum lagi keluarga warga pendidikan.  "Kita punya 4 juta guru, kita punya 68 juta peserta didik, kalau dijumlahkan, ini udah 72 juta, plus keluarga peserta didik 42 juta, akan ada 115 juta (orang yang berpeluang patuh protokol kesehatan)," ujarnya beberapa waktu lalu.  "Bayangkan 115 juta, kita pengaruhi melalui institusi pendidikan dan jumlahnya sangat banyak, menjangkau sangat luas dan cepat, kita harapkan mereka bisa mematuhi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak)," sambung dia.  Indonesia sendiri, berdasarkan sensus penduduk memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa. Di sektor pendidikan ini, yang menjadi kunci edukasi penerapan protokol adalah para guru serta dosen. Beri pemahaman yang mudah dimengerti dan menyenangkan.  "Setiap guru dan dosen dengan caranya mencoba mengajak semua siswa dan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan perilaku, kita butuh agen perubahan perilaku, ada dari institusi pendidikan, guru, siswa, mahasiswa dan dosen," terang dia.  Untuk info tambahan, masyarakat dapat menjadikan 3M sebagai kebiasaan baru dalam kehidupannya. Bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga orang lain.  "Terlebih untuk menjaga ibu kalian dari virus yang mudah menyebar, kalian tentunya tidak ingin menyebarkan Covid-19 pada keluarga. Untuk itu, tetap patuhi memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun," pungkas Sonny.

Guru dan Dosen Kunci Edukasi Penerapan Prokes di Sektor Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/DANA-BOS-PTM4.jpg" alt="Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan." width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menegaskan bahwa jangan pernah mendzolimi para pendidik yang berjuang demi pembelajaran para peserta didik di masa pandemi. Hal ini ia tujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Pasalnya, ia merasa bahwa saat ini pemerintah memiliki segudang permasalahan yang melanda dunia pendidikan. Salah satunya adalah aspirasi para pendidik yang tidak didengarkan.  "Pendidik jangan didzolimi, jangan sekali-sekali. Saya menegaskan, doa yang dikabulkan itu adalah orang yang didzolimi," jelas dia dalam siaran YouTube VOX Populi Institute Indonesia, Senin (7/6).  Saat ini, jumlah pendidik yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 4,2 juta orang, terdiri dari guru dan dosen. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada pendidikan Indonesia apabila mereka yang merasa didzolimi berdoa yang tidak-tidak.  "Coba kebayang, para guru 4,2 juta guru dan dosen yang didzolimi berdoa, apa jadinya. Nggak usah demo, doa aja para pendidik. Mas Nadiem, di atas langit masih ada langit," tegasnya.  Ia pun berkomitmen bahwa pihaknya akan terus memantau pekerjaan pemerintah di sektor pendidikan. Begitu juga dengan menyuarakan hak para guru.  "Kami Komisi X akan terus menyuarakan dan memperjuangkan guru dan tenaga kependidikan untuk aspirasi. Kami juga minta organisasi pendidik untuk berdiskusi," tandas Ferdiansyah.

Kritisi Masalah Pendidikan, DPR: Mas Nadiem, di Atas Langit Ada Langit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201216_085850.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap kali ada penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia, selalu berujung menjadi sebuah polemik. Apalagi jika kurikulum yang telah dirancang tidak dapat diimplementasikan dengan baik.  Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Hamid Hasan mengatakan, persoalan kurikulum ini sudah menjadi penyakit akut di Indonesia. Bahkan, permasalahan penyusunan kurikulum ini sudah dimulai sejak tahun 1975.  "Sejak 1975 ketika Indonesia mengenalkan kompetensi, sampai hari ini kita menggunakan kompetensi yang banyak itu tidak terlaksana," ujar dia dalam siaran Youtube Vox Populi Institute Indonesia, Senin (1/3).  Adapun menurutnya, permasalahan terbesar penyusunan kurikulum adalah masih kurangnya pengaturan proses dan target belajar atau toxonomy para murid. Oleh karena itu, implementasi kurikulum yang telah dicanangkan selalu gagal.  "Sampai hari ini persoalan kurikulum yang ada di Indonesia adalah implementasi. Pembelajaran kita baru sampai kepada pemberian informasi belum belajar berdasarkan taxonomy," tambahnya.  Dia menjelaskan bahwa terdapat cara agar toxonomy dari kurikulum dapat tercapai, salah satunya pelatihan. Jadi, guru sebagai eksekutor kurikulum harus mendapat pelatihan. Namun, pelatihan tidak dilakukan oleh sembarang orang, melainkan orang yang paham sekaligus penyusun atau pengembang kurikulum.  "Jangan sampai yang melatih ini tidak paham itu kurikulum. Jadinya dilatihnya tidak sesuai dengan desain kurikulum," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48

Permasalahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sudah Ada Sejak 1975

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 550 triliun pada 2021. Anggaran tersebut merupakan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 yang pemanfaatannya ditujukan untuk peningkatan kualitas dunia pendidikan di Indonesia.  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah daerah (pemda) konsisten mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya untuk pendidikan, pemda diketahui hanya menganggarkan rata-rata 9 persen saja.  "Tak hanya APBN yang alokasi 20 persen anggaran tapi juga Pemda punya kewajiban 20 persen untuk menaggarkan dari postur APBD nya masing-masing," jelas dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI secara virtual, Rabu (3/2).  Dia pun mengarahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengambil peran dalam mewajibkan Pemda mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Apalagi, bagi pemda yang sudah mampu memenuhi postur tersebut.  "Sekiranya ada regulasi yang sifatnya, yang mewajibkan pemda untuk alokasi anggarannya 20 persen untuk fungsi pendidikan," tambah dia.  Mewajibkan mengalokasikan anggaran ini diharapkan dapat mendorong transformasi pendidikan demi peningkatan kualitas demi Indonesia maju. Dengan hal ini, menurutnya akan ada peningkatan kualitas guru serta Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).  "Peningkatan kualitas dan mutu, guru juga LPTK yang menjadi bagian reformulasi ini bagian dari reformulasi 20 persen. Skema semacam ini juga perlu diafirmasi, reformulasinya di masa datang kemudian terkait aspek sarana dan prasarana dan hal fundamental lainnya," tutup Huda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Komisi X Minta Pemda Beri 20 Persen APBD Untuk Anggaran Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200903_185813-1.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil.  Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil.  Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, sektor pendidikan adalah tahap akhir yang akan dibuka dari mewabahnya virus korona atau Covid-19. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini enggan mengambil risiko jika sektor pendidikan dibuka lebih awal.  "Sekolah itu sektor yang dibukanya paling akhir, karena ada jutaan anak yang kami nggak mau ambil risiko. Kita kehilangan generasi yang akan meneruskan bangsa ini," kata Kang Emil dalam diskusi virtual bersama JawaPos.com, Rabu (9/9).  Mantan Wali Kota Bandung ini mengizinkan jika memang zona hijau sarana pendidikan tetap berjalan. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.  "Sekarang hanya 26 persen yang diizinkan ya, terutama di daerah sekolah-sekolah yang sudah dia nggak ada Covid dan zona hijau yang juga sinyalnya jelek," ujar Kang Emil.  Kendati demikian, jumlah zona hijau di Jawa Barat terbilang masih sedikit. Dia meminta, masyarakat Jawa Barat untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan.  "Saya juga punya anak, tapi gimana lagi kalau situasi belum aman. Tapi jawabannya adalah kapan dibuka (sarana pendidikan), sudah ada. Tapi sangat minoritas karena jumlah zona hijaunya sangat sedikit," cetus Kang Emil.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/09/2020/ridwan-kamil-akan-launching-guru-keliling-agar-siswa-belajar-efektif/">Ridwan Kamil Akan Launching ‘Guru Keliling’ Agar Siswa Belajar Efektif</a>  Oleh karena itu, Kang Emil membuat inovasi belajar untuk anak sekolah ditengah pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaunching 'Guru Keliling' agar siswa maupun siswi yang belajar di rumah dapat efektif mengikuti pembelajaran di tengah situasi pandemi Covid-19.  "Jadi kita kemarin berinovasi akan membekali guru, gurunya kita minta mendatangi rumah-rumah penduduk. jadi kita kasih ransel isinya alat-alat materi," ucap Emil.  Menurutnya, sebelum guru mendatangi rumah-rumah penduduk yang memang kurang akses internet, akan terlebih dahulu dilakukan tes swab PCR. Hal ini untuk memastikan guru tersebut sehat atau tidak terpapar Covid-19.  Inovasi 'Guru Keliling' ini didapat dari komunitas pendidikan. Kang Emil tak memungkiri, sebagian masyarakat di Jawa Barat susah untuk mendapatkan sinyal untuk belajar sekolah.  "Itu hasil tadi itu datang dari komunitas pendidikan yang mengatakan, Pak ini solusinya gimana sinyal nggak ada di daerah pedalaman kan begitu, anak-anak susah akses internet. Tapi gurunya semangat mau keliling ngasih pelajaran, kalau opsi itu ternyata bisa dan gurunya mampu, gurunya kita subsidi kita kasih ongkos bensinnya," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HnnBCb-x3cs

Ridwan Kamil: Sektor Pendidikan Paling Akhir Dibuka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor pendidikan

Berita Terkini