<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/09/Kemenkeu-3554934831.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Maret 2024 atau Kuartal I-2024 mencapai Rp 393,91 triliun atau setara dengan 19,81 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka ini tercatat turun atau melambat dibandingkan dengan penerimaan pajak pada periode sama yang tumbuh 33,78 persen mencapai Rp 432,25 triliun atau setara 25,16 persen dari target APBN 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp 393,91 triliun mengalami perlambatan dengan capaian 19,81 persen dari APBN 2024," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi April di Jakarta, dikutip Minggu (28/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014591782/kpk-tegaskan-ribut-nurul-ghufron-dengan-dewas-kpk-hanya-urusan-pribadi">KPK Tegaskan Ribut Nurul Ghufron dengan Dewas KPK Hanya Urusan Pribadi</a>4</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu merinci, penerimaan itu terdiri dari PPH non migas yang berkontribusi mencapai Rp 220,42 triliun yang secara bruto naik 0,10 persen (yoy) atau 20,73 persen dari target. Selanjutnya, PPN dan PPNBM berkontribusi sebesar Rp 155,79 triliun yang secara bruto naik 2,57 persen (yoy) atau 19,20 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, diikuti PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 3,17 triliun yang secara bruto naik 11,05 persen (yoy)&nbsp; atau 8,39 persen dari target dan PPH migas Rp 14,53 triliun yang secara bruto terkoreksi 18,06 persen (yoy) atau 19,02 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyebut, penerimaan pajak yang mencatat perlambatan ini akibat dari penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023 yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini. Di luar restitusi, penerimaan pajak bruto tumbuh positif, yaitu sebesar 0,64 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terutama terlihat dari perlambatan bruto PPh Non Migas dan penurunan PPh Migas. Sementara itu kinerja bruto PPN dan PPnBM yang positif sejalan dengan baiknya aktivitas ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan jenis pajaknya, Menkeu menyebut, mayoritas dari jenis pajak utama masih tumbuh positif secara tipis, sehingga ini yang perlu diwaspadai. Seperti halnya PPH 21 berhasil dikumpulkan yang tercatat naik mencapai 25,9 persen yang berkontribusi terhadap total penerimaan sebesar 16 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini artinya pekerja, karyawan mendapatkan penerimaan gaji upah yang levelnya cukup baik atau ada karyawan baru yang masuk menjadi pembayar pajak karyawan. Ini hal yang positif," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk PPh final yang juga mengalami pertumbuhan kuat yaitu tumbuh 9,3 persen secara bruto dan secara netto sebesar 13,1 persen. Ini karena PPh dari bunga deposito dan jasa kontruksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di satu sisi jasa konstruksi mengalami kenaikan, berarti aktivitas konstruksi mulai menggeliat. Kita harapkan ini akan tetap terjaga dan kontribusinya terhadap penerimaan sebesar 8,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Menkeu mencatat penurunan PPh Badan sebesar 21,3 persen dengan kontribusi sebesar 14,5 persen dari total penerimaan. Untuk bruto tercatat kontraksi 21,5 persen dan untuk nettonya lebih dalam sebesar 29,8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini didominasi oleh perusahan-perusahaan pertambangan dan manufaktur yang mengalami koreksi. Untuk pertambangan koreksinya adalah harga dan juga ekspor sehingga mereka meminta restitusi. Harga turun tajam di 2024 yang mulai muncul di dalam pajak mereka dan koreksi dimulai sejak tahun lalu sebetulnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan PPN secara bruto tercatat masih tumbuh 5,8 persen masih tumbuh positif dibandingkan tahun lalu yang sebesar 34,7 persen. Jadi ada koreksi tapi tetap diposisi positif, tapi kalau kita lihat pertumbuhan nettonya PPN dalam negeri ini mengalami kontraksi sangat dalam sebesar 23,8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPN dalam negeri menurun secara neto karena peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan terutama yang berasal dari kompensasi lebih bayar tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan bruto bernilai positif sebesar 5,8 persen menunjukkan baiknya tingkat konsumsi domestik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Maret 2024  mencapai Rp 393,91 triliun.

Setoran Sektor Migas Loyo, Penerimaan Pajak RI Kuartal I-2024 Tembus Rp 393,91 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SAKA.jpg" alt="Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksplorasi migas PT Saka Energi Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, sepanjang 2022, nilai pengadaan barang dan jasa (pbj) industri hulu migas nasional mencapai USD 6,08 miliar, atau setara Rp 91 triliun. Adapun Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 64,75 persen, atau melampaui target komitmen yang sebesar 57 persen.  Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan, dibandingkan tahun sebelumnya atau 2021, nilai pbj tahun lalu naik lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp 30 triliun. Sementara itu, TKDN juga naik 6 persen poin dari sebelumnya 58,95 persen.  "Ini menunjukkan kemampuan pabrikan lokal dalam memenuhi kebutuhan industri hulu migas terus bertumbuh," katanya dikutip dari Antara, Minggu (12/2).  Demikian disampaikan Rudi Satwiko saat membuka Lokakarya Strategi Rantai Suplai Hulu Migas dan Pemaparan Program Kapasitas Nasional 2023 di Jakarta, Jumat (10/2). Lokakarya tersebut diikuti 118 perwakilan perusahaan, termasuk penyedia barang/jasa serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  Ia mengatakan pemerintah melalui SKK Migas terus mendorong penggunaan produk dalam negeri kegiatan usaha minyak dan gas bumi. "Tahun ini, SKK Migas akan fokus mengembangkan dan mengintegrasikan kemampuan para produsen lokal sehingga menghasilkan produk baru yang mampu menjawab kebutuhan industri hulu migas nasional," ujar Rudi.  Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi menambahkan, sejak 2021, SKK Migas mengimplementasikan program peningkatan kapasitas nasional. Diantaranya melalui pembinaan kapasitas daerah di lima wilayah operasi, pengembangan kapasitas nasional, dan pembinaan pabrikan dalam negeri untuk memasuki pasar internasional.  "Kami menjalankan program penilaian bersama yang diikuti 29 pabrikan lokal pada 2021 dan 47 pabrikan di 2022. SKK Migas bahkan sudah menerbitkan buku kemampuan nasional 2021," kata Erwin.  Prinsipnya, kata Erwin, SKK Migas akan terus mendorong terciptanya produk tiga aspek keunggulan untuk mendukung kebutuhan kegiatan operasi migas, yaitu "quality" (kualitas), "price" (harga), dan "delivery" atau waktu penyerahan. Semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.  Pada 2023, Forum Kapasitas Nasional akan kembali diadakan pada 26-27 Juli di Jakarta dengan tema "Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Nasional". Seperti tahun sebelumnya, Forum Kapasitas Nasional akan didahului "event" pra Forum Kapasitas Nasional di Surabaya, Sorong, Balikpapan, Batam, dan Palembang.

Sepanjang 2022, Nilai PBJ di Industri Hulu Migas Capai Rp 91 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659688959118.jpg" alt="Grafik Statistik Ekspor Provinsi Jawa Timur 2021. BPS Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Grafik Statistik Ekspor Provinsi Jawa Timur 2021. BPS Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nilai ekspor sektor nonmigas pada 2021 naik 16,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari USD 18.269,59 juta menjadi USD 21.293,53 juta. Sedangkan sektor migas naik tajam 56,37 persen dari USD 946,08 juta menjadi USD 1.479,36 juta.  Hal tersebut tercatat dalam laporan Statistik Ekspor Provinsi Jawa Timur 2021 sebagaimana dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumat (5/8). Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan menjelaskan, perkembangan nilai ekspor migas dan nonmigas dalam dua dekade terakhir (2000–2021) menunjukkan tren meningkat.  Bahkan mulai 2010, terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik ekspor migas maupun nonmigas. Kemudian berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2010 ekspor nonmigas tercatat USD 12.541,55 juta, naik 31,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya USD 9.571,71 juta.  Pada 2011 ekspor nonmigas kembali naik tajam 38,93 persen menjadi USD 17.423,73 juta. Pada dua tahun berikutnya ekspor nonmigas Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan, pada 2012 kinerja ekspor turun 10,90 persen menjadi USD 15.524,17 juta dan pada 2013 turun lagi sebesar 3,02 persen menjadi USD 15.055,24 juta.  Dua tahun berikutnya juga tampak belum ada kestabilan ekspor nonmigas Provinsi Jawa Timur. Terlihat adanya kenaikan kembali kinerja ekspor nonmigas pada 2014 sebesar 19,45 persen menjadi USD 17.983,98 juta, tetapi kembali turun 8,27 persen menjadi USD 16.495,99 juta pada 2015.  Selanjutnya ekspor nonmigas Provinsi Jawa Timur mulai konsisten mengalami kenaikan dari 2016 hingga 2019 berturut-turut sebesar 8,78 (2016), 2,33 persen (2017), 3,98 persen (2018), dan 1,37 persen pada 2019.  Pada 2020 kinerja ekspor nonmigas Provinsi Jawa Timur merosot hingga 5,60 persen dengan capaian USD 18.269,59 juta. Namun pada 2021 bangkit kembali naik dan tumbuh 16,55 persen dengan nilai USD 21.293,53 juta.

Tahun Ini, Nilai Ekspor Jawa Timur Naik 16 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-24-at-3.03.03-PM.jpeg" alt="Petugas CKB menangani kargo di Bandara (ANTARA /HO-CKB)" width="100%">
<figcaption>Petugas CKB menangani kargo di Bandara (ANTARA /HO-CKB)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balikpapan termasuk salah satu daerah penghasil migas. Industri migas di daerah tersebut perlu didistribusikan ke ke daerah pasokan. Tentunya mengedepankan sistem logistik yang efesien dan bisa menjangkau daerah terpencil sekalipun.  Pelaku usaha jasa logistik di sektor migas banyak tumbuh di Balikpapan. Di antaranya terdapat PT Cipta Krida Bahari (CKB Group). CEO CKB Group Iman Sjafei mengatakan, layanan manajemen logistik yang terintegrasi, efektif, dan efisien sangat dibutuhkan dalam proses operasi logistik hulu migas.  “Partisipasi CKB Group pada ajang PFKN 2022 yang digelar di Balikpapan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri, khususnya sektor migas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Iman kepada JawaPos.com, Senin (27/4).  CKB Group ikut berpartisipasi di Pra Forum Kapasitas Nasional (PFKN) 2022 di Balikpapan. PFKN 2022 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).  Iman mengklaim bahwa CKB Group telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengangkutan kargo dan logistik dari sektor migas maupun non migas ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri. CKB Group optimistis dapat mendukung pemenuhan supply chain bagi para pelaku industri migas.  Hingga saat ini CKB Group telah menjangkau 41 wilayah dengan 34 kota dan 21 provinsi seluruh Indonesia. Jangkauan itu termasuk ke kota dan area yang sulit dijangkau transportasi komersial.  Khusus untuk wilayah Balikpapan, kata Imam, CKB Group memiliki berbagai layanan yang dapat dipilih pelanggan. Mulai dari layanan freighter dengan 14 rute reguler dalam seminggu, pusat logistik berikat (PLB), hingga warehouse management.

Distribusi Migas Butuh Jasa Logistik Yang Efesien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PIPA-GAS-OKEH.jpg" alt="Pembangunan jaringan pipa gas (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan jaringan pipa gas (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintahan Jokowi Jilid II didorong untuk lebih berani mengambil kebijakan di sektor energi. Pasalnya, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ketergantungan terhadap energi impor masih sangat tinggi. Akibatnya neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit lantaran impor migas yang besar.  Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam berharap ke depan harus berani mengambil langkah-langkah yang bisa menekan ketergantungan pada impor migas.  "Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Presiden Jokowi dan menteri ESDM harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas. Toh saat ini temuan migas Indonesia lebih banyak gas dibandingkan minyak," kata Ridwan di Jakarta, Selasa (29/10).  Menurut anggota DPR dari fraksi Golkar ini, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan terbukti lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya.  "Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri," ujarnya.  Data SKK Migas mencatat sampai September 2019 kilang LNG Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai tahun 2020.  Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela. Nilai investasi dalam pengembangan blok Masela sendiri mencapai sekitar USD 20 miliar atau senilai Rp 280 triliun (kurs Rp 14.000/USD) dan menggunakan cost recovery yang berarti dibiayai APBN.  "Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak kok. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," ucapnya.  Sementara itu Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch mengatakan, Menteri ESDM yang baru dapat fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dinilai dapat menurunkan defisit neraca migas.  “Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi," kata Mamit.

Tekan Defisit Migas, DPR Dorong Pemerintah Perluas Penggunaan Gas Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/skk-migas-gencar-sosialisasikan-hulu-migas_m_227698.jpg" alt="Kuliah Umum soal Hulu Migas di Kota Medan, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Kuliah Umum soal Hulu Migas di Kota Medan, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Studi Kajian Hulu Migas (SKHM) Wilayah Sumatera baru saja menggelar kuliah umum soal Hulu Migas di Kota Medan, Jumat (13/7). Kuliah umun itu dihadiri puluhan mahasiswa dan kelompok pemuda. Tema yang diangkat adalah Menggali Ketahanan Energi Nasional &amp; Kelancaran Hulu Migas. Departemen Humas Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumbagut Haryanto Syafri mengatakan, industri hulu migas harus tetap disosialisasikan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui apa masalah migas di Indonesia, apa saja sektor unggulan migas dan siapa yang menanganinya. "Pengolahan Migas ini ada dua sektor. Pertama, Hulu Migas. Kedua, Hilir Migas. Hulu Migas ini adalah Sektor Pengolahan Bahan mentah sebelum dijadikan produk yang nantinya di nikmati. Sementara kalau hilir migas adalah pemasaran setelah diolah menjadi produk. Seperti halnya BBM di SPBU," terang Haryanto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (14/7). Untuk menjaga kebutuhan energi negara, sektor hulu migas Indonesia terus di eksplor. Serta diawasi SKK Migas di setiap masing masing wilayah yang terdapat minyak buminya. "Kebutuhan rakyat terhadap minyak dan gas bumi itu kan tinggi. Jadi pemerintah terus mengawasi dan berusaha terus memenuhi kebutuhan itu. Diawasi juga pengelolaannya," ujarnya. Saat ini, 85 persen minyak bumi diperuntukkan untuk negara. Sedangkan 15 persen lagi dikelola investor yang turut membantu dalam proses eksplorasi. Karena investor yang punya teknologi dan pengolahannya. Sementara untuk gas bumi, 70 persen dikuasai negara dan 30 persen pihak investor. Sementara itu, Koordinator SKHM Sumatera Muhammad Roni menyatakan, kegiatan seperti ini akan dilakukan terus menerus ke seluruh daerah sebagai upaya sosialisasi sektor hulu migas. "Hulu migas ini belum semua orang tahu seperti apa. Jadi kami kenalkan dulu apa itu hulu migas ke daerah-daerah melalui kuliah umum. Ini adalah langkah awalnya. Kemudian setelah hulu migas sudah diketahui banyak orang, kami akan coba beri edukasi life in dengan aksi langsung bersama masyarakat di lapangan," paparnya.

SKK Migas Gencar Sosialisasikan Hulu Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-pemerintah-prioritaskan-tenaga-lokal-di-sektor-migas_m_193612.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tetap mengutamakan tenaga kerja lokal dalam sektor minyak dan gas (migas). Permintaan Bambang itu terkait dengan pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013, tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, ada 32 Peraturan Menteri ESDM yang dicabut pada awal Februari lalu. Salah satunya adalah Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2013. Bamsoet -sapaannya- mengkhawatirkan pencabutan Permen ESDM 31/2013 akan berimbas pada membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) di industri migas. &ldquo;Meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal di sektor migas, agar keahlian tenaga kerja lokal menjadi lebih baik dalam mengelola sumber daya alam Indonesia,&rdquo; ujarnya, Senin (5/2). Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi agar mendorong Kementerian ESDM, untuk mengkaji ulang pencabutan Permen ESDM itu. Sebab, Bamsoet menilai liberalisasi di sektor migas tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan segala kekayaan alam Indonesia, harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Legislator Golkar itu juga mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan harus menerapkan seleksi ketat terhadap calon TKA yang akan bekerja di sektor migas. Yang tak kalah penting adalah transfer ilmu bagi tenaga kerja lokal. Karena itu, Bamsoet meminta Kemenaker menyiapkan kemampuan tenaga kerja lokal dalam sektor migas dengan mengintensifkan kegiatan pendidikan dan pelatihan. &ldquo;Agar transfer ilmu yang direncanakan pemerintah dapat tercapai dengan optimal, mengingat tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi,&rdquo; pungkasnya.

Bamsoet Minta Pemerintah Prioritaskan Tenaga Lokal di Sektor Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/esdm-targetkan-investasi-migas-capai-usd-1749-miliar-di-2018_m_180392.jpeg" alt="Pengeboran Minyak" width="100%">
<figcaption>Pengeboran Minyak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jendral Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, Ego Syahrial menargetkan nilai investasi sektor minyak dan gas bumi (Migas) mencapai USD 17,49 miliar. Target tinggi itu muncul lantaran sejalan dengan perbaikan iklim investasi migas. Menurutnya, investasi di bidang migas tahun ini perlahan mulai diminati investor. Dirinya juga tak menampik pada tahun lalu realisasi investasi migas tak sesuai harapan. ESDM mencatat, realisasi investasi migas pada 2014 sebesar USD 20,72 miliar. Sedangkan, di 2016 hanya USD 12,74 miliar dan terus menurun di 2017 yang hanya sebesar USD 8 miliar. "Harus kami akui, tapi tahun ini kita rencanakan investasi hulu dan hilir migas bisa kembali seperti 2014 silam. Akan banyak proyek yang kita jalankan," ujar Ego di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (9/1). Sementara itu, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, pihaknya berencana untuk mengoptimalkan wilayah kerja (WK) yang sudah berproduksi. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan kepada investor bahwa sektor migas Indonesia masih sangat menjanjikan. "Proyek yang dipush di 2018 itu Jambaran Tiung Biru, Jangkrik untuk peningkatan tambahan fasilitas sehingga bisa aman di 600, tangguh train 3 proyeknya sedang dikerjakan, IDD diharapkan prefeednya selesai pertengahan tahun ini. Kemudian untuk POD nya diharapkan ada yang selesai akhir tahun, masela juga sama," tandasnya.

ESDM Targetkan Investasi Migas Capai USD 17,49 Miliar di 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/esdm-setor-pnbp-rp12907-triliun-tertinggi-dalam-tiga-tahun_m_178975.jpeg" alt="Menteri ESDM Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) tahun ini menggapai 116 persen dari target. Besarannya Rp 129,07 triliun atau melampaui target dalam APBNP 2017 yang sebesar Rp 111 triliun. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, kontribusi sektor ESDM diperkirakan mencapai Rp 129,07 triliun atau 49 persen dari PNBP 2017 yang sebesar Rp 260 triliun. &rdquo;Hampir separo dari target PNBP nasional tahun 2017,&rdquo; ujar Jonan kemarin (2/1). Capaian tersebut juga lebih besar bila dibandingkan dengan PNBP sektor ESDM dua tahun sebelumnya. Pada 2015 capaian PNBP sektor ESDM sebesar Rp 118,7 triliun. Kemudian anjlok pada 2016, menjadi Rp 79,94 triliun. Subsektor migas masih menjadi kontributor utama dengan capaian PNBP Rp 85,6 triliun atau lebih tinggi daripada target 2017 yang sebesar Rp 76,6 triliun. Penerimaan itu didapat dari PNBP sumber daya alam (SDA) migas Rp 79,6 triliun dan PNBP migas lainnya Rp 6 triliun. Selain itu, penerimaan negara yang didapat dari pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 49 triliun. Total penerimaan dari subsektor migas pun mencapai Rp 135 triliun atau 113 persen dari target APBNP yang sebesar Rp 119 triliun. Sementara itu, PNBP subsektor minerba diperkirakan mencapai Rp 40,6 triliun atau 125 persen lebih tinggi daripada target APBNP 2017 yang mencapai Rp 32,7 triliun. Penerimaan dari subsektor tersebut terdiri atas royalti Rp 23,2 triliun; penjualan hasil tambang Rp 16,9 triliun; dan iuran tetap Rp 500 miliar.&nbsp;

ESDM Setor PNBP Rp129,07 Triliun, Tertinggi dalam Tiga Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor migas

Berita Terkini