<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/1731546798249-1-2154344277.jpg" alt="Pemaparan hasil survei kesehatan jiwa pekerja sektor keuangan di Jakarta (13/11). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemaparan hasil survei kesehatan jiwa pekerja sektor keuangan di Jakarta (13/11). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa (Keswa) menyampaikan hasil survei kesehatan jiwa di kalangan pekerja sektor keuangan. Hasilnya banyak pekerja mengalami stres. Di antara pemicunya adalah beban kerja yang berlebihan alias overload dan self-work balance yang negatif atau rendah.&nbsp; Hasil survei Kaukus Keswa itu dipaparkan di hadapan sejumlah media di Jakarta pada Rabu (13/11). Hasilnya, pekerja sektor keuangan di Indonesia terbukti rentan alami gangguan kesehatan jiwa. Hasil survei Kaukus Keswa menemukan hampir 30 persen pekerja sektor keuangan di Indonesia mengalami stres kerja. Terutama berwujud kekurangan semangat atau energi kerja dan kelelahan kerja.&nbsp; Peneliti utama dan inisiator Kaukus Keswa Ray Wagiu Basrowi menjelaskan, studi itu menunjukkan bahwa pekerja usia muda atau berusia dibawah 40 tahun dan pekerja perempuan di sektor keuangan, merupakan kelompok yang paling rentang alami gangguan kesehatan jiwa atau mental health illnes. "Dari penelitian ini kami temukan bahwa jenis lack of vigor atau kehilangan stamina kerja dan fatgiue atau kelelahan dan kelesuan kerja terjadi secara signifikan pada 30 persen (responden). Terutama pekerja perbankan dan lembaga keuangan BUMN," jelasnya.&nbsp; Ray mengatakan, survei itu memberikan data baru bagi status kesehatan jiwa pekerja di Indonesia. Karena belum pernah ada data valid skala besar yang menggambarkan status mental pekerja di sektor keuangan secara spesifik. Meskipun survei memotret pekerja sektor keuangan, tetapi juga bisa menjadi gambaran pekerja secara umum.&nbsp; Dia menambahkan, studi itu menggunakan instrumen tervalidasi berupa kuesioner New Brief Job Stress Questionnaire (SV-NBJSQ). Dan sangat sensitif dalam mengidentifikasi potret status kejiwaan dan potensi stres serta penyebabnya dikalangan pekerja. Secara umum, identifikasi instrumen ini menunjukkan beberapa hasil yang juga mengejutkan. Yaitu pekerja dengan usia lebih muda (di bawah 40 tahun) 2,4 kali lebih berisiko mengalami kurang energi atau kurang aktif bekerja karena faktor stres.&nbsp; Temuan berikutnya adalah 33 persen pekerja level staf dan hampir 30 persen pekerja keuangan sektor swasta mengalami kurang energi atau kurang aktif bekerja karena faktor stres. Bahkan 53,8 persen debt collector mengalami kurang energi atau kurang aktif dalam bekerja karena faktor stres.&nbsp; Ray menjelaskan, ada tiga faktor stressor yang secara mayoritas berpotensi menyebabkan atau meningkatkan risiko stres kerja. Yaitu kurangnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance yang tidak diperoleh. Kemudian adanya potensi garis koordinasi atau instruksi didalam organisasi yang kurang baik. Serta seringnya overload atau beban kerja lebih dalam dunia kerja.&nbsp; Ketua Tim Peneliti Kaukus Keswa Prof. Rofikoh Rokhim menegaskan, penelitian ini sangat valid karena melibatkan 5.560 responden yang tersebar di seluruh sub sektor keuangan di Indonesia. Baik perbankan, asuransi, regulator, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga fintech yang tersebar di 36 provinsi.&nbsp; Guru besar Universitas Indonesia itu mengatakan, survei mereka membuktikan bahwa risiko gangguan kesehatan jiwa juga tinggi pada pekerja sektor keuangan. "Mengapa? Karena tekanan dan dinamika industri keuangan itu sangat berat dan bervariasi, karena berurusan dengan aspek regulasi yang ketat," ungkap Rofikoh yang juga Kepala Program Studi Magister Manajemen FEB UI itu.&nbsp;

Banyak pekerja mengalami stres, di antara pemicunya adalah beban kerja yang berlebihan alias overload dan self-work balance yang rendah

Survei Kaukus Kesehatan Jiwa, Banyak Pekerja Alami Stres Karena Beban Kerja Overload dan Self-Work Balance Rendah   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Phising.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Anti-Phising Data Exchange (IDADX) yang dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) kembali melaporkan data mengenai phising dan laporan phising per kuartal I (Q1) 2022. Melalui laporan terbarunya, setiap tahun dilaporkan terjadi ribuan serangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/phising/">phising</a> oleh penjahat siber dan mayoritas menarget lembaga keuangan.  Yudho Giri Sucahyo, Ketua Pandi mengatakan, pihaknya mengumpulkan data phising dari beberapa sumber data seperti keanggotaan IDADX, laporan masyarakat, dan Netcraft. "Selain itu, kami juga mengumpulkan data dari Anti-Phishing Working Group (APWG), yang mana IDADX sudah menjadi anggota sejak tahun lalu," ujar Yudho melalui jumpa pers daring pada Jumat (25/6).  IDADX mencatat per 21 Maret 2022 terdapat 32.296 laporan phising domain .id (dot id) dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dikumpulkan pada dashboard IDADX. Dan, seperti sudah disinggung di atas, yang paling jadi incaran para penjahat siber atas aksi phising ini adalah lembaga keuangan.  Muhammad Fauzi, Deputi Bidang Pengembangan, Riset Terapan, Inovasi, dan Teknik Pandi dalam kesempatan yang sama menambahkan, terkait kegiatan IDADX ini, Pandi juga ingin menegaskan komitmennya untuk memberikan laporan rutin kepada publik pada tiap kuartal (tiga bulanan), sehingga masyarakat dapat memantau dan mengetahui bagaimana perkembangan phishing dan dampaknya bagi masyarakat.  "Pada Q1 tahun ini kami mencatat terdapat 3.180 laporan phishing, yang mana sektor bisnis yang paling banyak menjadi sasaran adalah lembaga layanan keuangan. Dengan adanya Indonesia Anti-Phishing Data Exchange ini, kami berharap nama domain .id semakin dapat dipercaya oleh masyarakat," jelasnya.  Pada kuartal satu ini, Januari menjadi bulan dengan kasus serangan phising tertinggi, mencatat 1.267 kasus. Pada bulan berikutnya terjadi penurunan kasus menjadi hanya 1.059 kasus. Lalu pada Maret catatan IDADX menunjukkan telah terjadi 1.037 kasus serangan phishing.  Dari laporan tersebut tampak lembaga keuangan menjadi sasaran utama serangan dengan mencatat 50 persen dari total kasus yang terjadi, disusul dengan E-Commerce atau retail (27 persen), aset kripto (11 persen), media sosial (5 persen), Internet Service Provider (5 persen), dan gaming (2 persen).  Dengan maraknya phising, masyarakat diharapkan lebih aware dengan kejahatan siber terutama phishing yang saat ini kian meningkat di tengah tumbuhnya digitalisasi. Terakhir, sebagai informasi, phishing merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh informasi pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak tertentu.

Serangan Phising Terjadi Setiap Tahun, Sektor Keuangan Paling Diincar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Wamen-BUMN-II-Kartika-Wirjoatmodjo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelum dimulainya rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Raker tersebut membahas mengenai restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Foto: Dery Ridw" width="100%">
<figcaption>Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo sebelum dimulainya rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Raker tersebut membahas mengenai restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Foto: Dery Ridw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut, dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan untuk membantu program pemerintah dalam mengantisipasi perubahan iklim perlu didukung oleh lembaga keuangan perbankan.  Menurutnya, bukan hanya sebatas pengurangan emisi karbon, tapi peran sektor keuangan dan perbankan menjadi sangat penting. Ini karena dalam melakukan transisi energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  “Butuh langkah serius dan kerja sama dari banyak pihak untuk perubahan iklim ini," kata Kartika secara virtual, Jumat (18/2).  Pria yang akrab disapa Tiko ini mengingatkan, dampak dari ancaman perubahan iklim ini sangat besar. Bukan hanya mengganggu stabilitas alam seperti cuaca ekstrem, tapi juga krisis Sumber Daya Alam (SDA). Bahkan, memicu masalah lingkungan lainnya hingga utang negara.  Indonesia sendiri, kata Tiko, menargetkan dapat menekan emisi karbon hingga 29 persen. "Dalam COP26 di Glasgow, dunia berkomitmen untuk mengurangi suhu di bawah 2 persen dan menuju net zero emission," ucapnya.  Tiko menyebut, potensi untuk penyaluran pendanaan berkelanjutan ekonomi hijau di Indonesia sangat besar. Mulai dari surat utang hijau mencapai USD 35,12 juta dan Global Sustainability Bonds Issued by Local Issuer USD 2,22 miliar.

Wamen BUMN Sebut Sektor Keuangan Bisa Bantu Cegah Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti maraknya kasus gagal bayar pada industri keuangan. Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, faktor penyebab maraknya kasus gagal bayar pada industri keuangan karena lemahnya pengawasan.  "Kami melihat pangkal persoalannya kelemahan pengawasan dan mitigasi, itu yang kemudian harus diperbaiki," kata Alamsyah dalam keterangannya, Selasa (24/11).  Alamsyah mengakui, sebelum pandemi Covid-19, Ombudsman berencana melakukan kajian sistemis terkait sistem pengawasan industri keuangan di Indonesia. Namun hingga kini belum terlaksana karena terbentur pandemi Covid-19.  Tercatat ada beberapa perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan yang mengalami gagar bayar. Seperti pada sektor koperasi, diantaranya Koperasi Indo Surya, Koperasi Hanson, LiMa Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama.  Kasus serupa juga terjadi pada sektor asuransi. Perusahaan yang bermasalah diantaranya PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.  Menurut Alamsyah, Ombudsman pernah melakukan kajian sebelum maraknya kasus gagal bayar. Dia mengakui, sudah memprediksi bakal ada perusahaan asuransi atau industri keuangan yang mengalami kasus.  "Situasi sekarang sudah terjadi dan sudah bisa kita tebak. Dulu saya pernah bilang ada lima lagi yang akan mengalami persoalan, karena saya lihat terkait, terkena imbas dan sekarang makin banyak, belum lagi koperasi-koperasi," ungkap Alamsyah.  Alamsyah menegaskan, permasalahan gagal bayar pada industri keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung untuk menyelesaikannya. Menurutnya, lembaga lain juga perlu turut melakukan pembenahan.  "Saya berpikir, ini tidak bisa diserahkan cuma ke Kejaksaan Agung, karena problemnya ini multidimensi. Pertama, aspek kerugiannya ke negara kalau dia BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri itu BPK yang punya kompetensi," cetus Alamsyah  "Kedua, aspek pidananya. Aspek pidananya ini kan tentunya aparat penegak hukum, mau itu Jaksa Agung, Kejaksaan, Kepolisian, KPK pada prinsipnya sama, mereka akan menelusuri motif dan aktor-aktor yang terlibat," sambungnya.  Alamsyah menekankan, permasalahan gagal bayar pada industri keuangan tidak hanya bisa selesai melalui ranah hukum. Tetapi juga perlu melakukan langkah mitigasi. "Maka ada aspek tentang bagaimana memitigasi dampak, memperbaiki tata kelola," tandas Alamsyah.  https://www.youtube.com/watch?v=SiHFe030oyE

Ombudsman Minta Pengawasan dan Mitigasi di Sektor Keuangan Diperbaiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/airlangga-konpers-senin.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kondisi sektor keuangan Indonesia masih kuat meski perekonomian nasional dibayangi kecemasan potensi resesi. Sebagaimana diketahui, Indonesia terancam masuk jurang resesi jika kuartal-III, ekonominya mengalami kontraksi lagi.  "Posisi sektor keuangan tetap kuat," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/9).  Airlangga menjelaskan, adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan hingga 31 Agustus 2020 di level 23,1 persen. Angka tersebut masih jauh dari ambang batas 8 persen. Kemudian, per Juli DPK (dana pihak ketiga) tumbuh 8,53 persem.  "Jadi DPK cukup meningkat," imbuhnya.  Selain itu, lanjutnya, peran sektor perbankan terhadap pemulihan ekonomi nasional juga cukup besar. Untuk restrukturisasi, pinjaman totalnya sudah mencapai Rp 857,6 triliun.  Angka tersebut terdiri dari restrukturisasi nasabah korporasi Rp 502,7 triliun untuk 1,24 juta debitur dan nasabah UMKM Rp 354,26 triliun untuk 5,76 juta nasabah. "Untuk sektor UMKM penyaluran KUR ini per September target Rp 190 triliun, realisasi Rp 103 triliun dan jumlah nasabah tambahan 3 juta nasabah," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=S2e5hFan-Xo

Ekonomi RI Dibayangi Resesi, Airlangga: Sektor Keuangan Tetap Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga namun dengan kewaspadaan yang terus ditingkatkan. Pihaknya akan mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.  Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo memaparkan, program restrukturisasi kredit perbankan hingga 20 Juli telah mencapai Rp 784,36 triliun dari 6,73 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp 330,27 triliun berasal dari 5,38 juta debitur. Sedangkan untuk non-UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,34 juta debitur dengan nilai sebesar Rp 454,09 triliun.  Kemudian, untuk perusahaan pembiayaan, per 28 Juli 2020 tercatat sebanyak 183 perusahaan pembiayaan sudah menjalankan restrukturisasi pinjaman tersebut. Realisasinya, dari 4,74 juta jumlah kontrak permohonan restrukturisasi yang diterima perusahaan pembiayaan, sudah disetujui sebanyak 4,10 juta dengan total nilai mencapai Rp 151,1 triliun.  "Berbagai kebijakan stimulus OJK telah diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tercermin dari kondisi sektor jasa keuangan yang masih dalam kondisi baik dan terkendali dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/8).  Selain itu, per Juni 2020, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Bank Umum Konvensional (BUK) masih cukup tinggi yakni sebesar 22,59 persen. Kecukupan likuiditas juga terjaga dengan baik tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non Core Deposit (AL/NCD) per 15 Juli 2020 menguat ke level 122,57 persen. Sementara itu, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 26,02 persen, jauh berada di atas threshold 50 persen dan 10 persen.  Menurutnya, di tengah pelemahan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja intermediasi perbankan, posisi Juni kredit tumbuh sebesar 1,49 persen yoy dengan NPL gross sebesar 3,11 persen. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,95 persen yoy didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai 11,90 persen (yoy).  Rasio NPF tumbuh sebesar 5,1 persen sementara risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1,92 persen, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.  Anto menambahkan, untuk industri asuransi tercatat menghimpun pertambahan premi sebesar Rp 21 triliun yang terdiri dari asuransi jiwa Rp 13,07 triliun dan asuransi umum &amp; reasuransi Rp 7,93 triliun.  "Kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan OJK antara lain restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, penundaan penerapan Basel III dan pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas serta indikator permodalan untuk memberikan ruang bagi industri jasa keuangan," pungkasnya.

OJK Beberkan Bukti Sektor Keuangan Masih Terjaga Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/chatib-basri-1.jpg" alt="Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri. (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri. (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, awal tahun ini dirinya pernah diingatkan oleh ekonom dari Universitas Harvard terkait potensi adanya outflow. Pasalnya, dikatakan bahwa the Fed berencana menaikkan suku bunganya.  "Mereka menyampaikan kepada saya agar Indonesia berhati-hati karena ada potensi outflow, karena the Fed akan menaikkan bunga dan saat itu kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) baik. Ini akhir Januari," tuturnya dalam diskusi online, Selasa (21/4).  Namun dalam dua bulan, tepatnya Maret, wabah Covid-19 meluas ke beberapa negara. Perekonomian global mulai mengalami perlambatan secara signifikan.  "Tidak ada orang yang mengatakan ekonomi AS itu baik sekarang. Bahkan the Fed suku bunganya sudah 0 persen, ekonomi dunia termasuk Indonesia itu berubah hanya kurang dari dua bulan, penyebabnya adalah Covid-19," ujarnya.  Chatib mengatakan, sektor pasar keuangan dan nilai tukar rupiah tidak akan membaik kecuali virus ini dapat diatasi. Maka dari itu, menurutnya, alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesehatan dan fokus kepada kesehatan adalah langkah yang tepat untuk kembali menunjang perekonomian.  "Sampai dengan pemerintah menyelesaikan pandeminya maka ekonomi dan sektor keuangan akan terus under pressure. Fluktuasi itu akan terus terjadi," pungkasnya.

Chatib Basri: Sektor Keuangan Terus Tertekan Sampai Covid-19 Berakhir

sektor keuangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor keuangan

Berita Terkini