<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/KEMNAKER-27-A-63949495.jpg" alt="Tangkapan layar saat MenakerIda Fauziyah berboicara di Forum G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat. (Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar saat MenakerIda Fauziyah berboicara di Forum G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat. (Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82% pada Februari 2024, yang mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,45%.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, tentunya angka ini harus terus kita turunkan dengan berbagai upaya yang terukur dan terarah," kata Ida Fauziyah di sela-sela kegiatan G20 Brazil di Fortaleza, Brazil, Jumat (26/7/2024) waktu setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ida, ada beberapa penyebab TPT relatif masih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Pertama, dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN. Selain itu, terdapat angkatan kerja baru sekitar 3 s.d 3.5 juta tiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, masih adanya mismatch ketenagakerjaan yang mengakibatkan tin&sup1;gkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014903256/hut-ke-77-kemnaker-wamenaker-momentum-refleksi-pembangunan-nasional">HUT Ke-77 Kemnaker, Wamenaker: Momentum Refleksi Pembangunan Nasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga berdampak pada kondisi Pasar kerja, di mana sebenarnya tersedia lapangan kerja, baik dalam maupun luar negeri, namun masih belum bisa kita manfaatkan secara optimal karena masih ada gap kompetensi calon pekerja dan lowongan pekerjaan yang ada," kata Ida menjelaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, saat ini Indonesia tengah menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini agar para pekerja/buruh mendapatkan pekerjaan yang layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ida, hal ini menjadi penting agar Indonesia dapat segera rebound akibat dampak pandemi COVID-19 pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia, terutama pariwisata, manufaktur, dan jasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja formal terus kita tingkatkan. Kita tidak ingin seperti Filipina di mana angka pengangguran relatif rendah namun tingkat kemiskinan justru lebih tinggi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014901875/pererat-kolaborasi-ketenagakerjaan-kemnaker-gandeng-oecd-sempurnakan-kebijakan-pasar-tenaga-kerja">Pererat Kolaborasi Ketenagakerjaan, Kemnaker Gandeng OECD Sempurnakan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, perlambatan ekonomi global yang turut mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada industri manufaktur dan sektor-sektor lainnya yang bergantung pada perdagangan internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah Perbaikan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia pun terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan TPT. Pertama, meningkatkan Kualitas pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan mereformasi kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri modern, terutama dalam bidang teknologi dan keterampilan vokasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, mendorong investasi dengan cara mempermudah proses perizinan usaha dan investasi asing. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, mendukung sektor informal agar bisa bertransformasi menjadi usaha formal. "Hal ini karena banyak pekerja di Indonesia berada di sektor informal, yang sering kali tidak tercatat secara resmi dan kurang stabil. Sehingga meskipun tidak menganggur, namun kehidupannya relatif kurang baik," katanya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, mendorong sektor-sektor unggulan. Di antaranya mendorong ekosistem startup dan inovasi dapat menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu kita juga terus meningkatkan Produktivitas Pertanian. Sektor pertanian juga perlu dimodernisasi dengan mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas. Lalu juga mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, membangun ekosistem sistem informas pasar kerja nasional untuk mendorong dunia pendidikan berbasis demand, serta memotong waktu pencarian kerja oleh pengangguran yang berstatus sedang mencari kerja.</div>

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah perbaikan kondisi ketenagakerjaan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Upaya Kemnaker Perbaiki Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/KEMNAKER-29-A-1389791948.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menyelaraskan pembangunan SDM melalui berbagai jalinan kerja sama yang telah dibangun dengan Jepang. Upaya penyelarasan ini dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang melibatkan pihak pemerintah, sektor industri, swasta, dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan SDM. Dalam forum ini, berbagai pihak yang terlibat dari Indonesia dan Jepang dipertemukan guna melakukan diskusi dan saling bertukar pandangan secara terbuka. "Sehingga forum ini dapat membentuk pemahaman bersama untuk mencapai tujuan yang bersama, serta membentuk network dengan seluruh pihak yang terlibat, khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi Indonesia pada program SSW (Specified Skilled Workers) ke Jepang," kata Anwar Sanusi, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Selain untuk membantu pengembangan ekonomi dan pengembangan SDM di Indonesia dan Jepang melalui pertukaran SDM terampil, forum ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan 100.000 pekerja terampil ke Jepang dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan forum ini juga ditandangani Memorandum Kerja Sama antara Kemnaker dengan JICA mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Indonesia. Memorandum tersebut mencakup antara lain penyebaran informasi tentang bekerja di Jepang; pembentukan forum untuk pertukaran pandangan antara pemangku kepentingan publik dan swasta Jepang dan Indonesia; perluasan pendidikan bahasa Jepang; dan penguatan pelatihan keterampilan. "Kami berharap Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 dapat memediasi terdistribusinya informasi antara semua pihak dan stakeholder yang terkait sehingga implementasi program SSW terealisasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," ujarnya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengatakan, bahwa saat ini Jepang telah memiliki sejumlah kerja sama pengembangan SDM dengan Indonesia seperti Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Workers (SSW) Program. Ia pun meminta peserta forum, baik pihak pemerintah maupun swasta, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang, untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin. "Saya berharap sektor swasta dan pejabat publik yang berpartisipasi pada hari ini akan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan satu sama lain, memperdalam saling pengertian mengenai jenis SDM yang dibutuhkan dan proses pengiriman SDM yang akan menjadi kesempatan bagi SDM Indonesia," katanya.

Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 kolaborasi Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pengembangan SDM.

Kemnaker Bangun Jejaring Pengembangan SDM Dengan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/KEMNAKER-28-C-2732123363.jpg" alt="Wamekaner Afriansyah Noor bertemu dengan Dirjen I Strategi Pasar Nasional, Kementerian Perburuhan dan Ekonomi Austria, Georg Konetzky&nbsp; di Wina, Austria, Senin&nbsp; (27/112023)." width="100%">
<figcaption>Wamekaner Afriansyah Noor bertemu dengan Dirjen I Strategi Pasar Nasional, Kementerian Perburuhan dan Ekonomi Austria, Georg Konetzky&nbsp; di Wina, Austria, Senin&nbsp; (27/112023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan&nbsp; Afriansyah Noor menyambut positif&nbsp; langkah pemerintah Austria yang berminat melakukan pengembangan kerja sama dengan pemerintah Indonesia di bidang perluasan kesempatan kerja, terutama di 98 jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Austria. Keinginan pemerintah Austria tersebut sejalan&nbsp; dengan nota kesepahaman (MoU) tentang pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kerja yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan Menteri Federal Austria untuk Ekonomi dan Tenaga Kerja, Martin Kocher di Jakarta, November 2022 lalu. "Kemnaker memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Austria yang terus berkomitmen untuk memperkuat pembangunan SDM di Indonesia, "&nbsp; ujar Afriansyah Noor dalam pertemuan bilateral dengan Dirjen I Strategi Pasar Nasional, Kementerian Perburuhan dan Ekonomi Austria, Georg Konetzky&nbsp; di Wina, Austria, Senin&nbsp; (27/112023). Afriansyah Noor menyatakan dirinya telah memperoleh laporan adanya komunikasi Georg Konetzky dengan Dirjen Binalavotas Kemnaker terkait tindak lanjut atau penerapatan dari nota kesepahaman tersebut. Ia mendorong agar komunikasi intensif terus dilanjutkan dan menentukan langkah-langkah konkrit penerapan kerja sama di jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Austria. "Terutama upaya rekognisi/pengakuan dan harmonisasi atas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) serta upaya mewujudkan skema apprenticeship bagi WNI, "&nbsp; ujarnya. Untuk penempatan Pekerja Migran dari Indonesia atau program magang ke Austria sebagai penerapan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani, Kemnaker berharap kedua negara segera berkoordinasi&nbsp; membentuk Joint Working Group sebagai panduan pelaksanaan penyetaraan kualifikasi serta program penempatan pekerja migran dari Indonesia ke Austria.&nbsp; Joint Working Group ini diperlukan untuk menentukan lima jenis pekerjaan sebagai pilot project dan agar mekanisme pelaksanaannya dapat sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara, "&nbsp; ujarnya. Afriansyah Noor menilai Pekerja Migran dari Indonesia telah memiliki kualitas sesuai persyaratan, kompeten di bidang pekerjaan, rajin, ramah dan loyal terhadap perusahaan. "Penilaian ini juga telah diakui dan diapresiasi oleh pengguna atau pemberi kerja di negara penempatan, "&nbsp; katanya. Afriansyah Noor menyebut Indonesia merupakan salah satu negara penyedia pekerja migran di dunia yang telah menempatkan pekerja migran trampil ke banyak negara. Misalnya di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Jerman dan negara lainnya. "Penempatan Pekerja Migran dari Indonesia ini menggunakan empat skema, yakni G to G, P to P, Inter Corporate Transfer dan penempatan secara individu atau mandiri, " ujarnya.

Kemnaker memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah Austria yang terus berkomitmen memperkuat pembangunan SDM di Indonesia.

Kemnaker Apresiasi Komitmen Austria Perkuat Pembangunan SDM di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/KEMENAKER-23-A-3959611017.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah melakukan MoU dengan Menaker dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Isikhan di Baku, Azerbaijan, Kamis (23/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah melakukan MoU dengan Menaker dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Isikhan di Baku, Azerbaijan, Kamis (23/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Isikhan di Baku, Azerbaijan, Kamis (23/11/2023). Kedua pejabat negara bersahabat tersebut bertemu membahas tindak lanjut kerja sama bilateral terkait pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour.&nbsp; Ida Fauziyah mengatakan pembaruan MoU ini, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memperbaiki kondisi kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pelatihan vokasi di kedua negara. "Sedangkan ruang lingkup kerja sama dalam MoU tersebut meliputi: hubungan kerja, regulasi, pengembangan SDM, keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan yang aman dan tertib, "&nbsp; ujarnya. Ida Fauziyah berharap MoU ini dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama kedua negara untuk dapat memberikan mutual benefit bagi negara Indonesia, Turki dan juga negara-negara lain di sekitarnya.&nbsp; "Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Prof. Dr.Vedat Isikhan, Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, dukungan dan kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang ketenagakerjaan, dapat semakin kuat, semakin berkembang dan berkesinambungan, "&nbsp; ujarnya.&nbsp; Dijelaskan Ida Fauziyah, kedua negara sepakat untuk memperbarui MoU di bidang ketenagakerjaan, untuk dapat dijadikan dasar pelaksanan-pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan oleh kedua negara serta menjadi payung kerja sama di bidang ketenagakerjaan secara umum.&nbsp; Pemerintah Indonesia dan Turki memiliki MoU tentang kerja sama bidang ketenagakerjaan yang ditandatangani pada 1 September 2019 di Matsuyama, Jepang di sela-sela penyelenggaraan G20 LEMM 2019 Presidensi Jepang. MoU yang berlaku selama 3 tahun itu,&nbsp; tidak sempat diimplementasi mengingat adanya kendala pandemi COVID-19 dan adanya perubahan nomenklatur dan pejabat kementerian di Pemerintahan Turki. "Saat ini, masa berlaku MoU tersebut telah habis. Namun, keinginan kedua negara untuk melanjutkan dan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang ketenagakerjaan semakin kuat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013293782/kemnaker-dan-pemkab-ponorogo-gelar-job-fair-tersedia-tiga-ribu-loker">Kemnaker dan Pemkab Ponorogo Gelar Job Fair, Tersedia Tiga Ribu Loker</a> Selain itu, potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan kapasitas SDM, cukup prospektif, " katanya. Ida Fauziyah berharap pembaruan MoU yang telah ditandatangani ini nantinya dapat segera diimplementasi oleh kedua pihak. Kedua negara pun diharapkan dapat segera menyusun Plan of Action (PoA) sebagai langkah awal penyiapan implementasi MoU ini. Melalui PoA, diharapkan kedua negara dapat menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat membantu pengembangan kerja sama yang lebih prospektif dan membangun di bidang ketenagakerjaan. Antara lain seperti: comparative study atau benchmarking, pertukaran kunjungan para ahli, seminar, partisipasi dalam forum-forum ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia dan Turki sepakat memperbarui MoU untuk  program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Indonesia-Turki Sepakat Perbarui MoU Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/KEMNAKER-08-3367843770.jpg" alt="Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker Arif Hidayat (kanan) mengucapkan delegasi India saat menghadiri pertemuan informal Handover Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 di Jenewa, Swiss." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker Arif Hidayat (kanan) mengucapkan delegasi India saat menghadiri pertemuan informal Handover Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 di Jenewa, Swiss.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memberikan apresiasi atas kesuksesan India selaku Presidensi Group of Twenty (G20) bidang ketenagakerjaan telah berhasil menyelenggarakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat senior hingga tingkat Menteri Tenaga Kerja dan Perburuhan (Menaker) G20 sepanjang 2023. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berharap hasil dari berbagai pertemuan G20 Employment Working Group (EWG) atau Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 yang telah terlaksana dapat mendorong kebangkitan dunia ketenagakerjaan secara bersama-sama. "Mewakili Pemerintah Indonesia, Kemnaker memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan telah menyukseskan Presidensi G20 India bidang ketenagakerjaan. Mulai dari negara Anggota G20, negara pengamat tetap, negara undangan, organisasi-organisasi internasional, mitra sosial dan perwakilan lembaga atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa sepanjang perjalanan ini, " ujar Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker Arif Hidayat melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (8/11/2023). Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023. Ia juga mengimbau semua negara Anggota G20 untuk teguh dedikasi terhadap pencapaian Presidensi G20 sebelumnya. Kesinambungan tujuan sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berarti. "Kami siap dan bersedia berkolaborasi dengan seluruh Anggota G20, negara pengamat tetap, negara undangan, organisasi internasional, serta mitra sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kita dan mendorong pembangunan berkelanjutan, " ujar Arif Hidayat pertemuan informal Handover Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 di Jenewa, Swiss. Kepada negara Brasil yang menjadi Presiden G20 Tahun 2024, Arif Hidayat meyakini Brasil akan memimpin dengan tingkat keunggulan dan dedikasi serupa yang ditunjukkan India selama masa jabatan mereka. "Kami sangat menantikan kolaborasi erat dengan Brasil dan mendukung sepenuh hati kedatangan mereka, " kata Arif Hidayat. Kemnaker juga memberikan ucapan selamat kepada Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua yang baru diangkat dan Anggota Troika (bentuk kepemimpinan suatu organisasi/sidang yang dijabat tiga pihak dengan peran sama) untuk tahun 2024. Termasuk terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Troika dan Co-Ketua Kelompok Kerja Ketenagakerjaan G20 pada tahun 2023. "Kami tetap komitmen tujuan G20 untuk mengatasi tantangan rumit di bidang ketenagakerjaan dan tenaga kerja, " ujar Arif Hidayat.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Kemnaker memberi apresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan Presidensi G20 India bidang ketenagakerjaan.

Indonesia Apresiasi Kesuksesan Presidensi India G20 Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IDA-24-B-.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di acara Minister of Manpower Intervention on the High-Level Partners’ Meeting yang berlangsung di Amman, Yordania, Kamis (23/2/2023) waktu setempat." width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di acara Minister of Manpower Intervention on the High-Level Partners’ Meeting yang berlangsung di Amman, Yordania, Kamis (23/2/2023) waktu setempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia berkomitmen mendukung Palestina dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan keadilan sosial. Agar hal-hal tersebut dapat terwujud di Palestina, Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti 3 isu penting.  Ketiga isu ini dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada Minister of Manpower Intervention on the High-Level Partners’ Meeting yang berlangsung di Amman, Yordania, Kamis (23/2/2023) waktu setempat.  Adapun, Ketiga isu tersebut adalah pertama, memperkuat tata kelola pasar tenaga kerja dan mengembangkan kebijakan dan program pasar tenaga kerja yang aktif. Menurut Ida, hal ini akan membantu membuat tenaga kerja dan pekerjaan yang layak dapat diakses oleh lebih banyak orang.  “Untuk mewujudkannya perlu peningkatan motivasi dan insentif pencari kerja, peningkatan motivasi kerja, dukungan lapangan kerja yang layak, dan perluasan kesempatan kerja. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan dan program juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan yang menjawab kebutuhan berbagai kelompok,” kata Ida.  Kedua, menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Menurut Anwar, pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan dan tujuan stakeholder.  Ketiga, meningkatkan ketahanan dan kapasitas sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi pencari kerja, khususnya anak muda dan perempuan.  “Kami ingin menegaskan kembali kesiapan kami untuk bekerja sama dengan Pemerintah Palestina dan partner pendukung dalam menjajaki cara-cara kerja sama dengan tujuan untuk mencapai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan yang inklusif untuk semua, khususnya bagi rakyat Palestina,” katanya.

Dukung Sektor Ketenagakerjaan Palestina, Kemnaker Soroti 3 Isu Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMNAKER-25.jpg" alt="Kemnaker menggelar dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk" width="100%">
<figcaption>Kemnaker menggelar dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan dunia usaha yang lesu selama masa pandemi COVID-19, berimbas pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, lemahnya penyerapan tenaga kerja, dan beberapa indikator lainnya yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan saat ini.  "Kompleksitas dunia ketenagakerjaan saat ini merupakan cross cutting issues lintas sektor yang perlu disolusikan bersama, " kata Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam sambutan sekaligus membuka dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk 'Kiat Bertahan Dalam Dunia Kerja Pasca Pandemi' di kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).  Menurut Titik Masudah, disrupsi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Beberapa indikator terlihat dari jumlah pekerja formal yang dirumahkan dan pekerja formal ter-PHK menunjukkan trend peningkatan.  "Pekerja informal (gig workers) terpukul, yang berdampak pada rentannya mengalami penurunan penghasilan dan mempengaruhi tingkat perekonomiannya, " ujar Titik Masudah.  Titik Masudah mengatakan dengan sumber daya melimpah dan bonus demografi di tahun 2030 mendatang, Indonesia akan didominasi pekerja usia produktif dari generasi milenial dan generasi Z. "Seyogyanya hal ini, dapat dioptimalkan dan memberi dampak positif dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, " katanya.  Titik Masudah meyakini informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan merupakan suatu keniscayaan. Terutama integrasi data terkait lembaga penempatan swasta, sehingga menghasilkan data yang membantu penyiapan tenaga kerja agar terserap oleh industri serta link and match ketenagakerjaan.  "Melalui forum komunikasi PTKDN akan tercipta kolaborasi yang efektif antara Kemnaker dengan industri serta para pemangku kebijakan dapat terimplementasi secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan Bersama, " ujarnya.  Sementara Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan forum komunikasi PTKDN bertujuan untuk untuk membantu para wirausaha/pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha atau bisnis mandiri dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.

Kemnnaker: Kompleksitas Dunia Ketenagakerjaan Harus Diatasi Bersama