<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Ilustrasi-OJK-4222434501.jpg" alt="Ilustrasi OJK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan baru tentang perusahaan asuransi dan juga Peer to Peer (P2P) Lending&nbsp; atau perusahaan pinjaman online (pinjol). Aturan itu mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol untuk melaporkan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengungkapkan hal itu diwajibkan sebagai upaya memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan. "Dengan adanya perubahan kedua, POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK. Jika sebelumnya ada delapan pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK, kini jumlahnya bertambah lima menjadi 13 pelapor SLIK," kata Aman dalam keterangan resmi, Jumat (9/8). Sebelumnya, pihak yang wajib menjadi Pelapor SLIK meliputi Bank Umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Lalu, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, dan Lembaga Pendanaan Efek. Kemudian, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana. Meliputi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, pergadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur, koperasi, usaha kecil, dan menengah. Juga LJK lain yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan Peraturan OJK. Dengan adanya penambahan pihak yang wajib menyampaikan informasi pendukung aktivitas penyediaan dana pada SLIK, OJK berharap informasi terkait debitur menjadi lebih komprehensif. "Diharapkan juga dapat mendukung industri jasa keuangan dalam melakukan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan. Serta kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pada LJK," pungkas Aman.

OJK menerbitkan aturan baru, yang mewajibkan perusahaan asuransi dan pinjol melaporkan informasi debitur melalui SLIK.

OJK terbitkan Aturan Baru, Kini Perusahaan Asuransi dan Pinjol Wajib Laporkan Informasi Debitur via SLIK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/wapres-19-a-1360901748.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaku sektor keuangan betul-betul menjaga kepercayaan publik, karena bisnis keuangan merupakan bisnis kepercayaan yang sangat vital terhadap perekonomian nasional. Hal itu menjadi salah satu pesan Wapres kepada pelaku sektor keuangan, yang disampaikan dalam acara Peresmian Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi Sarana Multigriya Finansial - Bank Syariah Indonesia, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin. "Pelaku sektor keuangan agar benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Wapres. Wapres mengatakan pelaku sektor keuangan, otoritas pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan. Dia menekankan, fraud atau kecurangan di sektor keuangan bukan hanya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian sebuah negara dalam waktu singkat. Ia meminta pelaku usaha, regulator dan pengawas untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. "Keamanan data, sistem dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi," pintanya. Wapres juga mendorong pelaku sektor keuangan memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sektor keuangan serta menghindari instrumen produk-produk dengan risiko tinggi yang dapat menimbulkan gagal bayar, seperti pada kasus kredit perumahan di Amerika Serikat yang memicu krisis ekonomi global tahun 2008. Selain itu Wapres juga meminta para pelaku sektor keuangan untuk mengembangkan inovasi ragam instrumen keuangan termasuk instrumen keuangan syariah. "Hadirnya produk-produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat tentu akan mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional," ujarnya. Wapres berpesan agar dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan syariah, di mana keterbukaan informasi dan profil risiko produk harus dijelaskan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada kesempatan itu, Wapres mengucapkan selamat atas pencatatan perdana Efek Beragun Aset Syariah di Bursa Efek Indonesia. Ia berharap instrumen tersebut terus berkembang, serta semakin banyak lembaga keuangan dan perusahaan yang menerbitkan Efek Beragun Aset Syariah sebagai sumber pembiayaan.

Fraud di sektor keuangan bukan hanya dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat, melainkan juga berpotensi meruntuhkan perekonomian negara.

Wapres Ingatkan Pelaku Sektor Keuangan Serius Jaga Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/OJK-15-1756411645.jpg" alt="OJK sosialisasikam pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada pelaku usaha dan asosiasi jasa keuangan di Medan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>OJK sosialisasikam pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada pelaku usaha dan asosiasi jasa keuangan di Medan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L. Tobing mengatakan OJK telah menyelesaikan 101 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap (P-21) sampai pertengahan Juni 2023. Perkara yang diselesaikan tersebut terdiri dari 79 Perkara tindak pidana perbankan, 17 perkara tindak pidana Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan 5 perkara tindak pidana pasar modal. "Untuk semakin memperkuat kewenangan penyidikan dan guna membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, saat ini OJK memiliki 10 Penyidik Polri dan 5 PPNS yang ditugaskan di OJK serta 5 penugasan Jaksa sebagai analis perkara," kata Tongam sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis. OJK pun melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada pengusaha dan asosiasi jasa keuangan di Medan untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap upaya pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan. Sosialisasi ini digelar bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara pada 14 Juni 2023, dan sebelumnya bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat pada 20 Maret 2023. Tongam menambahkan, OJK telah memperoleh penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus pidana di sektor jasa keuangan untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian dan Lembaga. "Melalui langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi," katanya.

OJK telah menyelesaikan 101 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap (P-21) sampai pertengahan Juni 2023.

OJK Tuntaskan 101 Kasus Pidana Keuangan Sampai Juni 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah resesi ekonomi, sektor jasa keuangan menunjukkan kinerja solid. Perbankan yang menjadi jangkar sektor keuangan bahkan menunjukkan likuiditas yang lebih kuat.  Hal ini merupakan hasil nyata efektifnya concerted effort atau kolaborasi yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ekonom Senior dari The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan, saat ini industri perbankan memiliki likuiditas yang sangat kuat.  Kondisi ini sangat berbeda dengan krisis 1998 di mana perbankan nasional mengalami kekeringan likuiditas dan pasar uang antarbank sangat ramai, bahkan bunga yang ditetapkan cukup tinggi.  "Ini menunjukkan kebijakan pre-emptive dan pengawasan industri perbankan sudah dijalankan dengan baik oleh OJK. Meski di sisi lain, penyaluran kredit perbankan baru tumbuh tipis, sehingga harus terus didorong," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/11).  Menurut Sunarsip, soliditas sektor perbankan ini bisa memberikan rasa confidence bagi pelaku usaha, regulator, maupun pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Kekuatan likuiditas perbankan ini tecermin dari rasio alat likuid terhadap noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap pihak ketiga (AL/DPK).  Mengutip data OJK, per 21 Oktober 2020, rasio AL/NCD di posisi di level 154,14 persen dan AL/DPK 32,94 persen. Posisi ini meningkat dari periode Maret 2020 ketika Indonesia memasuki awal pandemi, di mana AL/NCD di posisi 112,9 persen dan AL/DPK 24,16 persen. Sementara, batas bawah yang ditetapkan adalah di level 50 persen untuk AL/NCD dan AL/DPK 10 persen. Artinya, likuiditas perbankan saat ini memang sangat kuat.  Sunarsip menjelaskan, kekuatan likuditas perbankan tersebut akan bisa lebih efektif me-leverage pemulihan ekonomi jika bisa dimanifestasikan dalam bentuk penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor riil. "Ini menjadi tugas bersama pemerintah selaku otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, serta OJK yang bertanggung jawab terhadap kebijakan mikro prudensial dalam hubungannya dengan industri perbankan," jelasnya.  Dengan demikian, berbagai pelonggaran diperlukan agar kegiatan penyaluran kredit bisa kembali seperti semula. Semakin besar penyaluran kredit, recovery ekonomi nasional juga akan semakin cepat.  "Kita lihat pertumbuhan kredit bank selama pandemi ini masih di kisaran 1 persen. Hal ini berkorelasi terhadap perekonomian nasional yang pada triwulan III terkontraksi sekitar 3 persen. Jika kredit didorong, pertumbuhan ekonomi akan ikut terangkat," terangnya.  Ia menambahkan, dalam kaitannya dengan mendorong penyaluran kredit perbankan, meskipun perlu relaksasi sejumlah kebijakan, pengawasan harus tetap dilakukan secara maksimal. "Dalam hal ini, posisi OJK sangat strategis. Selain menyelaraskan kebijakan mikro prudensial agar bisa mendorong bergeraknya sektor riil, juga menjalankan peran pengawasan perbankan secara efektif," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=a2V5MWHmDww

Likuiditas Perbankan Masih Sangat Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memerhatikan dampak pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan. Meskipun dari berbagai indikator dan profil risiko, kondisi stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif.  Menyikapi kondisi New Normal yang mulai berlaku di berbagai negara, OJK melihat adanya kesempatan bagi sektor riil di Tanah Air untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kapasitas ekspornya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek permodalan yang cukup di perbankan saat ini.  "Dalam upaya memitigasi dampak pelemahan ekonomi dan menjaga ruang untuk peran intermediasi sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus lanjutan yang telah disampaikan OJK pada hari Rabu (27/5) lalu," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam siaran pers, Senin (1/6).  Adapun, untuk kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan pada April 2020 tetap tumbuh yang juga sejalan dengan perlambatan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh sebesar 5,73 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 0,8 persen yoy.  Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,08 persen yoy. Pada April 2020, industri asuransi berhasil menghimpun pertambahan premi sebesar Rp 15,7 triliun.  "Hingga 26 Mei 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat mencapai Rp 32,6 triliun dengan 22 emiten baru. Di dalam pipeline telah terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp 31,6 triliun," kata dia.  Untuk profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2020 juga masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2,89 persen dan Rasio NPF sebesar 3,25 persen. Risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio posisi devisa neto (PDN) sebesar 1,62 persen, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.  Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8 persen dan 25,14 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.  Permodalan lembaga jasa keuangan pun terjaga stabil pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio bank umum konvensional tercatat sebesar 22,13 persen. Kemudian, Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 651 persen dan 309 persen, jauh diatas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen.  "Sebelumnya, proyeksi IMF dan rilis data PDB triwulan I-2020 menyebutkan bahwa mayoritas negara akan mengalami kontraksi pada triwulan selanjutnya akibat kebijakan lockdown yang telah diterapkan. Selain itu, rilis data high frequency terkini semakin meningkatkan keyakinan bahwa AS dan Eropa akan mengalami resesi pada triwulan II-2020," tambah dia.  Kendati demikian, di tengah tingginya potensi resesi, mulai dilonggarkannya lockdown di beberapa negara maju memberi sentimen positif dan mendorong penguatan pasar saham dan obligasi global pada Mei 2020. Selain itu, meredanya volatilitas di pasar keuangan global juga ikut memberikan dampak pada pasar keuangan domestik yang bergerak relatif stabil di tengah tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia.  "Sampai dengan 20 Mei 2020, pasar saham ditutup di level 4.546 atau sedikit melemah sebesar -3,6 persen mtd, sedangkan pasar SBN relatif stabil dengan yield rata-rata menguat sebesar 11,9 bps mtd. Investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp 12,5 triliun mtd (pasar saham: Rp 8 triliun, pasar SBN: Rp 4,5 triliun), berbeda dengan bulan April yang masih mencatatkan net sell sebesar Rp 10,9 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Pada Mei 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mulai-bangun-gedung-ojk-terima-kasih-bi-diberi-tempat-berteduh_m_.jpg" alt="Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan, tahun ini perekonomian masih akan diwarnai risiko kerugian akibat perlambatan ekonomi global dan gejolak geopolitik di sejumlah kawasan. Meskipun demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, selesainya berbagai proyek infrastruktur strategis dan konsistensi pemerintah melakukan reformasi struktural, dapat sedikit meredam ancaman tersebut.  "OJK optimistis perbaikan pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan yang positif akan berlanjut di 2020,” ujarnya di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (16/1).  Wimboh meramalkan, kinerja intermediasi perbankan diperkirakan tumbuh di kisaran 10-12, dengan tingkat risiko tetap terjaga rendah. Optimisme ini juga tercermin dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2020, yang menargetkan ekspansi kredit sebesar 10 persen.  "Sedangkan di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), sejalan upaya konsolidasi industrinya, diperkirakan akan tumbuh moderat," tuturnya.  Sementara di pasar modal, lanjutnya, tren dovish atau pernyataan yang berpengaruh dari bank sentral dunia akan berlanjut dan likuiditas akan mengalir ke pasar domestik. Untuk itu, dengan tren penurunan suku bunga pasar, total nilai emisi diperkirakan mencapai Rp 170-Rp 200 triliun dengan tambahan 70 emiten baru pada 2020.  Tahun lalu, OJK memiliki fokus utama meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan investor melalui perbaikan tata kelola, transparansi, serta penindakan. Selama tahun 2019, OJK telah melakukan pembatasan penjualan reksa dana tertentu pada 37 manajer investasi serta memberikan sanksi kepada tiga akuntan publik.  "Aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal pada 2019 mencapai Rp 166,8 triliun dan 60 emiten baru," pungkasnya.

OJK: Risiko Kerugian akan Menghantui Sektor Keuangan Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surat-utang-pemerintah-diprediksi-jadi-primadona-pemodal-tahun-ini_m_201502.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerbitan obligasi pada tahun ini diprediksi akan lebih banyak dari tahun lalu. Manisnya imbal hasil yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah bakal menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk dan menyerap obligasi yang ditawarkan. Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Management Budi Hikmat mengatakan, saat ini market Indonesia cukup banyak terimbas dari sentiment global, lantaran sedikitnya sentimen domestik. &ldquo;Selama yield obligasi pemerintah di atas 6,5 persen, investor pasti akan tertarik. Kami juga berharap agar Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga BI 7-day Repo Rate pada level 4,25 Persen hingga akhir tahun, untuk memacu pertumbuhan kredit,&rdquo; katanya di Jakarta, Rabu (4/4). Sementara, lanjutnya, pasar saham Indonesia masih membutuhkan stimulus positif karena melihat koreksi yang sudah cukup dalam. &ldquo;IHSG secara teknikal memang sudah terkoreksi cukup dalam. Apakah ini opportunity? Indonesia membutuhkan sentimen domestik positif untuk bisa membangkitkan kembali keyakinan investor asing,&rdquo; tuturnya. Beberapa stimulus positif yang dinantikan dan dapat menggairahkan pasar kembali, kata dia, diantaranya adalah data fiskal pada bulan Mei, baik penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Hasil pelaporan pajak individu (SPT) pada Maret dan SPT Perusahaan pada April mendatang bisa memberi kepercayaan bagi para investor. Apalagi, penerimaan pajak dari Januari hingga Februari 2018 lalu tumbuh 13,48 persen. Data ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia dapat membiayai percepatan infrastruktur secara lebih mandiri dan mengurangi penerbitan utang. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset dan Kepala Investasi Alternatif PT Bahana TCW Investment Management, Soni Wibowo, menambahkan laporan keuangan emiten kuartal satu tahun ini juga bisa menjadi katalis positif bagi IHSG. &ldquo;Sebagian besar laporan keuangan perusahaan pada kuartal empat lalu masih sesuai dengan ekspektasi analis atau consensus. Maka itu, kami berharap hasil kinerja emiten kuartal satu juga akan tetap terjaga,&rdquo; terang Soni Wibowo. Beberapa sektor industri mencatat pertumbuhan kinerja yang sesuai dengan proyeksi analis. Misalnya, sektor pertambangan, terutama batubara dan sektor perbankan. Akan tetapi, sebagian sektor juga membukukan pertumbuhan di bawah target, seperti sektor telekomunikasi yang memiliki pertumbuhan margin melandai disebabkan kepemilikan telepon yang sudah optimum. Sektor industri semen juga melambat karena menghadapi persaingan ketat dengan semen impor. &ldquo;Adapun, sektor consumer goods, terutama untuk makanan konsumsi belum begitu menunjukkan kinerja yang baik di kuartal satu,&rdquo; imbuhnya. Ke depan, pihaknya melihat potensi koreksi terhadap IHSG sedikit membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Indeks mungkin masih sedikit terkoreksi, namun untuk beberapa saham sudah terlihat bahwa valuasinya sudah lebih murah. Portfolio manager sudah mulai menunggu untuk membeli kembali, seiring ekspektasi kinerja keuangan kuartal satu yang diharapkan sesuai dengan harapan. &ldquo;Adapun, bagi para investor yang ingin berinvestasi di reksa dana pasar saham, Bahana menyarankan agar menempatkan investasi secara bertahap sehingga bisa memperoleh hasil yang baik,&rdquo; tandasnya.

Surat Utang Pemerintah Diprediksi Jadi Primadona Pemodal Tahun Ini