<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Tank-Ukraina-AFP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perang Rusia-Ukraina telah berdampak pada sektor ekonomi internasional. Hingga saat ini, banyak perusahaan internasional maupun negara-negara tertentu memberi sanksi kepada Rusia.  Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Citra Hennida, sanksi yang diberikan berbagai pihak kepada Rusia itu bisa berupa apapun. Di antaranya adalah larangan penerbangan, pembatasan memasuki pasar investasi, sampai pembatasan perdagangan.  ”Bagi Indonesia, kenaikan harga roti, mi, dan emas, menjadi salah satu dampak ekonomi dari serangan Rusia ke Ukraina. Dampak ekonomi penduduk Ukraina dan beberapa negara lain adalah sulitnya mendapatkan uang tunai,” tutur Citra Hennida.  Dia menjelaskan, Amerika Serikat dan Inggris melarang investor dalam negeri berinvestasi di sektor-sektor yang kemungkinan digunakan Rusia untuk membiayai perang. Aksi tersebut diikuti pula banyak korporasi global.  ”Misalnya Ikea, Disney, Shell, Ford, hingga Apple, yang membatasi atau berhenti beroperasi di Rusia,” kata Citra pada Rabu (9/3).  Alumnus Flinders University, Australia itu menyebut, Ukraina menjadi salah satu pengekspor gandum, bahan dasar mi dan roti, terbesar di Indonesia. Stok gandum tertahan di pelabuhan lantaran ketegangan di beberapa kawasan jalur distribusi.  ”Tinggal cari, kita punya komoditas ekspor apa dengan Rusia dan Ukraina. Akan langsung ketemu komoditas ekspor mana saja yang kemungkinan akan terganggu,” terang Citra Hennida.  Sementara itu, kenaikan harga barang juga beriringan dengan laju inflasi. Termasuk Indonesia, Citra menyebut uang berlebih yang dikeluarkan untuk mendapat komoditas ekspor dari Rusia atau Ukraina akan memicu inflasi.  ”Indonesia kan masih sangat tergantung impor. Apalagi, kita juga masih berusaha bangkit dari pandemi,” ujar Citra Hennida.  Kenaikan harga emas beberapa waktu lalu juga merupakan dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Sebab, tidak ada yang mengira konflik itu akan berlangsung lama.  ”Konflik itu telah memasuki minggu kedua dan berdampak besar pada iklim investasi global. Konflik ini memicu kegelisahan karena boikot yang dilakukan berbagai negara. Akhirnya investor akan berinvestasi pada hal-hal yang pasti, seperti emas,” tutur Citra Hennida.  Emas menjadi instrumen yang menjaga nilai uang. Karena itu, tidak mengherankan jika belakangan banyak orang berburu emas hingga menaikkan harga emas secara global.  ”Di Indonesia 1 gram emas mencapai kisaran satu juta rupiah. Bahkan dalam sehari bisa naik 15.000 rupiah. Penyebabnya banyak orang mencari emas karena dianggap investasi yang lebih aman,” kata Citra.  Dampak-dampak itu, lanjut dia, merupakan bukti dari dua karakteristik sanksi ekonomi bagi Rusia. Yakni sanksi menyasar bisnis-bisnis milik oligarki. Selain itu, mengarah ke sektor dengan tingkat ketergantungan rendah pada negara pemberi sanksi.  ”Rusia memiliki sistem semi otokratik. Dukungan publik tidak berpengaruh. Yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri adalah presiden, elite politik, dan oligarki di sana,” ujar Citra Hennida.  Dia menambahkan, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi konflik Rusia-Ukraina. Di antaranya, pemerintah harus memperbanyak variasi suplai dan melakukan shifting pada komoditas ekspor dari dua negara tersebut.  Untuk impor gandum, Citra mencontohkan beberapa negara alternatif seperti Kanada, Amerika Serikat, Pakistan, atau Bangladesh. ”Intinya cari alternatif. Lalu, cari juga mitra lain yang butuh barang kita. Termasuk mencari alternatif atau mengganti tempat investasi FDI (foreign direct investment),” terang Citra Hennida.  ”Pemerintah, korporasi, maupun pelaku ekonomi, harus memperhatikan rantai suplai yang berkaitan dengan Rusia dan Ukraina. Segera cari alternatif pasar baru, variasi suplai dan investor baru untuk menjaga perekonomian dan investasi dalam negeri,” tambah dia.

Harga Emas dan Tepung Naik di Indonesia karena Perang Rusia-Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gedung-Bertingkat-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga menikmati suasana gedung bertingkat di kawasan Senayan Park, Selasa (28/12/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik akan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV/2021. Dia menyampaikan, pertumbuhan yan" width="100%">
<figcaption>Warga menikmati suasana gedung bertingkat di kawasan Senayan Park, Selasa (28/12/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik akan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV/2021. Dia menyampaikan, pertumbuhan yan</figcaption>
</figure><h3>Analis Sebut Pemulihan Tidak Merata di Semua Sektor</h3> JawaPos.com – Meski Covid-19 masih merebak, bahkan kasus harian meninggi karena varian Omicron, pemerintah mengklaim ekonomi RI telah membaik seperti sebelum pandemi.  Bahkan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia pulih hanya dalam kurun lima kuartal.  ”Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat. Hanya lima kuartal, kita sudah kembali ke GDP sebelum terjadi musibah Covid-19,’’ ujarnya seusai sidang kabinet paripurna kemarin (16/2).  Produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia disebut telah mencapai lebih dari level prapandemi. Posisi PDB riil Indonesia saat ini adalah 101,5 atau di atas level sebelum pandemi, yakni 100.  Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, masih banyak negara tetangga di kawasan ASEAN maupun negara berkembang lain yang perekonomiannya belum mencapai ke level prapandemi. ”Banyak negara tetangga kita di ASEAN maupun emerging country di dunia yang belum mencapai pre-Covid level. Bahkan, mereka GDP-nya masih ada di sekitar 94–97 persen,’’ tambahnya.  Ani menuturkan, pemulihan ekonomi terlihat dari sisi supply maupun demand yang meningkat. Selain itu, kinerja ekspor berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan terdorong pula oleh pemulihan global.  Dalam kesempatan sebelumnya, Menkeu menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi RI yang pesat ditopang oleh penerapan kebijakan fiskal. Yakni, dengan menggelontorkan sekitar USD 45,9 juta atau 23,6 persen dari total belanja 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.  Selanjutnya, kata dia, lokomotif pertumbuhan ekonomi 2023 akan didominasi konsumsi, investasi, dan ekspor. Konsumsi diproyeksi kembali tumbuh 5,1 persen setelah melambat menjadi hanya 2 persen sepanjang 2021.  Kemudian, investasi ditargetkan tumbuh hingga 6,1 persen. Melesat dari 2021 yang hanya 3,8 persen. Sementara itu, ekspor diperkirakan tidak akan setinggi tahun lalu atau menjadi 6,7 persen. ’’Kita akan melihat bahwa komposisi pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh industri manufaktur yang diharapkan bisa tumbuh di atas GDP kita, yakni 5,3–5,8 persen dan perdagangan 4,9–5,5 persen,’’ jelas Ani.  Bendahara negara itu melanjutkan, pemerintah akan menempuh kebijakan ekonomi makro pada 2023 untuk mendorong pemulihan yang tidak hanya bergantung pada APBN. Tetapi, juga non-APBN. ”Peran dari non-APBN menjadi penting. Konsumsi, investasi, dan ekspor kenaikannya cukup tinggi dan juga yang berasal dari institusi keuangan seperti perbankan,’’ imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menambahkan, dalam sidang kabinet disepakati pertumbuhan ekonomi pada 2023 berkisar 5,3 hingga 5,9 persen. Di sisi pengeluaran, target pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari konsumsi dan investasi. Besarannya sekitar 5 persen dan 6 persen. Lalu, ekspor di kisaran 6 sampai 7 persen.”Selevel dengan angka sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.  Airlangga mengatakan, penetapan target pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo didasari sejumlah pertimbangan. Mulai ketidakpastian terkait pandemi Covid-19, kasus inflasi global di sejumlah negara, hingga normalisasi kebijakan moneter. ”Di tahun 2023 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dibandingkan 2022,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru.  Sementara itu, belanja pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia mencontohkan transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial. Juga, akselerasi dari infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau.  Dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta pertanian. ”Ini yang menjadi tantangan untuk dikembalikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,3 hingga 5,9 persen,” ucap Airlangga.  Ketua umum Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, diperlukan berbagai reformasi struktural dan kebijakan. Hal itu bertujuan untuk mendorong sektor investasi ataupun mesin pertumbuhan di luar APBN.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memaparkan sejumlah target prioritas pada 2023. Salah satunya, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah ingin menghapus kemiskinan ekstrem mencapai nol sampai 1 persen pada 2024.  Program penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut dimulai sejak 2021 dan akan dilanjutkan pada 2022, 2023, hingga 2024. ”Artinya, tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk,’’ kata Suharso.  Sementara itu, dalam pandangan ekonom Bhima Yudhistira Adhinegara, pemulihan ekonomi belum kembali ke level prapandemi. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak merata di semua sektor. ”Ada sektor transportasi, akomodasi, perhotelan yang saat ini masih tertekan. Terlebih di tengah ledakan kasus Omicron,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.  Selain itu, lanjut Bhima, basis pembanding pertumbuhan ekonomi cukup rendah atau lebih dikenal dengan low base effect. Sehingga angka pertumbuhan yang semula negatif atau minus menjadi positif adalah hal yang lumrah.  Bhima menyebutkan, ada faktor booming harga komoditas yang membantu pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu murni disebabkan faktor eksternal, yakni harga komoditas yang melambung tinggi.  Ke depan, ada berbagai tantangan ekonomi yang harus dihadapi. Di antaranya, tekanan inflasi yang mungkin muncul dan dampak tapering off. ”Jadi, jangan buru-buru overoptimistic ya,” cetusnya.  Terkait dengan target-target kinerja ekonomi ke depan, menurut Bhima, pemerintah harus lebih realistis. Pasalnya, International Monetary Fund (IMF) sudah mewanti-wanti adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global. Penyebabnya adalah varian Omicron dan tekanan inflasi.  Bhima mengatakan, korelasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada komponen PDB di Indonesia sangat erat. Sebab, lebih dari 20 persen PDB berasal dari ekspor dan 30 persen dari investasi. ”Nah, jadi kalau pemerintah mau menargetkan pertumbuhan 5 persen, ya harus lihat juga faktor eksternal dan iklim usaha secara global, apakah sudah mendukung atau belum,” katanya.

Pemerintah Klaim Ekonomi Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Wali-Kota-Banjarmasin.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melonggarkan beberapa sektor ekonomi pada kelanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang sudah ditetapkan hingga 6 September.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan, ketetapan kelanjutan PPKM level 4 hingga dua pekan ke depan merupakan instruksi pemerintah pusat, tentunya harus ditaati. Mesi begitu, Pemkot Banjarmasin mengambil kebijakan untuk melonggarkan beberapa sektor ekonomi untuk lebih maksimal beroperasi.  Ibnu Sina mengatakan, beberapa sektor ekonomi yang dilonggarkan operasionalnya tersebut seperti rumah makan dan restoran, kafe dan tempat kuliner lainnya, untuk bisa menerima pelanggan makan dan minum ditetapkan.  ”Tapi kapasitasnya tentu ada batasan, hanya 25 persen misalnya dari kapasitas yang ada, menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Termasuk mal juga kita buka sedikit, karena banyak restoran di sana,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Namun demikian, lanjut Ibnu Sina, keinginannya itu belum secara resmi dituangkan dalam peraturan wali kota (Perwali) tentang PPKN level 4 di pekan kelima yang dimulai Selasa (24/8) hingga 30 Agustus. Pihaknya tetap akan mengikuti instruksi pemerintah pusat.  ”Termasuk juga ada revisi penerapan PPKM level 4 ini hanya hingga 30 Agustus saja, ini mau dibicarakan juga dengan Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin,” papar Ibnu Sina.  Ibnu Sina menyampaikan, sektor ekonomi yang belum memungkinkan diizinkan buka itu adalah tempat hiburan malam. ”Kalau diskotek, pub hingga karaoke itu memang 100 persen belum boleh buka, termasuk juga katagorinya tempat biliar,” tutur Ibnu Sina.  Dia meminta agar masyarakat mengerti kondisi penyebaran Covid-19 saat ini. Sebab, belum ada penurunan signifikan hingga pemerintah melanjutkan lagi pengetatan melalui penerapan PPKM level 4.  ”Kita menyadari banyak masyarakat yang terdampak luar biasa ekonominya terhadap kebijakan ini, namun kita harus sadari, kesehatan lebih penting, tentunya kita upayakan ekonomi juga bisa bergerak,” terang Ibnu Sina.

PPKM Level 4, Banjarmasin Longgarkan Beberapa Sektor Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/744AEE4F-C068-4519-8F61-0609E52F2356.jpeg" alt="Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat peluncuran Jogja Merdeka Vaksin. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat peluncuran Jogja Merdeka Vaksin. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang sampai akhir Agustus.  ”Perpanjangan PPKM dilakukan tiap pekan. Tetapi, akan sangat sulit jika harus menyiapkan rencana baru tiap pekan. Lebih baik, membuat rencana dengan jangka waktu bulanan. Ini antisipasi kami,” kata Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, Kota Jogjakarta sudah menyiapkan rencana menghadapi kebijakan PPKM hingga akhir Agustus. Salah satunya adalah menyeimbangkan upaya penanganan kasus Covid-19 dan pergerakan perekonomian di kota tersebut.  ”Secara moril, Kota Jogjakarta siap menjalankan PPKM hingga akhir Agustus. Tentunya, ini didasarkan pada berbagai hal termasuk di sektor perekonomian,” ujar Haryadi Suyuti.  Sedangkan untuk penanganan kasus dilakukan dengan menggencarkan vaksinasi kepada warga Kota Jogjakarta dengan tetap melakukan pembatasan-pembatasan mobilitas warga baik dari kampung maupun di tempat umum. ”Pembatasan interaksi dan mobilitas masyarakat ini sangat penting. Karena saat berinteraksi dengan orang lain berpotensi terjadi penularan,” terang Haryadi Suyuti.  Sosialisasi protokol kesehatan, 5M, lanjut Haryadi, juga tetap dilakukan hingga saat ini ke kelompok masyarakat di wilayah. dengan begitu diharapkan terbentuk kesadaran dari masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.  Hingga akhir Agustus, dia pun optimistis jika capaian vaksinasi di Kota Jogjakarta mampu mencapai 70 persen. ”Guna mewujudkannya, yang paling penting adalah memastikan ketercukupan vaksin dengan ketersediaan SDM atau vaksinator. Untuk masyarakat Jogjakarta, saya kira sudah memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti vaksinasi,” tutur Haryadi Suyuti.  Kota Jogjakarta pun sudah memiliki Satgas Percepatan Vaksinasi untuk memastikan target pencapaian vaksinasi pada akhir Agustus dapat diwujudkan.

Jogjakarta Siapkan Antisipasi Perpanjangan PPKM Hingga Akhir Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1627907775554.jpg" alt="Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mal Tunjungan Plaza sebelum masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu aturan selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan selama pandemi adalah pembatasan pengunjung mal. Untuk itu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengusulkan agar pengunjung mal harus sudah vaksinasi Covid-19.  Usul itu dibenarkan Ketua Kadin Surabaya M. Ali Affandi. Menurut dia, ide usul tersebut dari Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. Usulan itu adalah bentuk dukungan Kadin untuk memulihkan ekonomi Indonesia.  ”Agar ekonomi segera pulih termasuk sektor yang terdampak yaitu pusat perdagangan,” ujar Ali Affandi.  Selama pandemi, dia mencatat, mal dan sektor retail lainnya sangat terdampak. Apalagi dengan adanya kebijakan PPKM darurat yang mengharuskan mal untuk tutup.  ”Kadin Indonesia mengusulkan wacana tersebut untuk mencari titik temu kepentingan dunia usaha dan keselamatan masyarakat. Karena harus ditinjau dari aspek ekonomi, kesehatan, dan psikologi,” ungkap Ali Affandi.  Usul itu dirasa mampu mendukung program pemerintah tentang percepatan vaksinasi. Terlebih lagi, mal adalah salah satu tempat hiburan masyarakat, sehingga bisa menarik masyarakat untuk mau divaksin.  Ali Affandi juga mendukung usul vaksinasi itu bukan hanya untuk pengunjung mal, akan terapi juga untuk sektor ekonomi lain.  ”Semua sektor ekonomi, tapi saat ini yang paling terdampak adalah mal dan retail,” ujar Ali Affandi.  Dengan adanya usulan tersebut, diharapkan sektor usaha kembali bisa bergerak tanpa harus mengorbankan aspek kesehatan. ”Meski sudah vaksin, protokol kesehatan harus tetap dijalankan,” tambah Ali Affandi.

Usul Pengunjung Mal Wajib Vaksin Disambut Baik Kadin Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Polpem-Aturan-pelaksanaan-ibadah-imlek-dan-pemberian-angpao-alfian-rizal_1.jpg" alt="Imbauan satgas Covid-19 di salah satu kafe. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Imbauan satgas Covid-19 di salah satu kafe. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wacana Pemerintah Kota Surabaya untuk kembali mengaktifkan dan membuka rekreasi hiburan umum (RHU) dengan deposito sebesar Rp 100 juta ditanggapi banyak pihak. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan RHU akan dibuka untuk relaksasi ekonomi dengan menerapkan SOP protokol kesehatan dan deposit Rp 100 juta sebagai jaminan bahwa RHU akan menegakkan prokes dengan ketat.  Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, yang utama bukan soal deposit. Tapi bagaimana pengelola usaha dan pengunjung sadar dan disiplin menjalankan SOP tersebut.  ”Itu wacana (deposit), yang penting bukan itu. Yang penting bagaimana SOP itu bisa jalan dan itu bisa dipahami dan dianggap sebagai kebutuhan untuk semua warga,” jelas Hendro.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathony meminta seluruh pihak untuk fokus menggerakkan roda perekonomian.  ”Saya pikir bukan soal angkanya. Saya yakin Rp 100 juta itu perbincangan matang dari pemkot. Kalau kita lihat penyebabnya itu, kita butuh relaksasi di semua sektor ekonomi. Supaya bisa berjalan dengan baik. RHU itu kan jenis usaha yang berpotensi ada kontak antar manusia. Ketika memberikan relaksasi, pemkot meminta garansi. Ya itu, berupa deposit Rp 100 juta itu,” tutur Arif Fathony pada Senin (15/3).  Dia menganalogikan RHU sebagai keran ekonomi Surabaya. Terlebih, pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya pada awal 2021 cukup rendah, yakni 7 persen. Padahal, angka PAD normal harusnya 10 persen.  ”Makanya relaksasi ekonomi harus dipercepat. Kalau pemkot nggak menerapkan prokes, khawatirnya jadi abai. Padahal biaya perawatan Covid-19 mahal,” tegas Arif Fathony.  Dia mengingatkan seluruh pihak untuk mementingkan perspektif relaksasi ekonomi daripada perspektif deposit. Sebab, deposit hanya sebagai dana titipan. Pemkot tidak akan mengambil maupun mengurangi dana tersebut.  ”Angka Rp 100 juta itu lebih baik jangan diperdebatkan. Itu nggak akan berkurang kalau prokes diterapkan dengan ketat. Ini wujud kepercayaan pemkot sebagai regulator dengan RHU sebagai stakeholder,” ujar Arif Fathony.  Dia menyebut, sudah ada beberapa RHU yang mengadu dan mengaku keberatan dengan wacana deposit Rp 100 juta.  ”RHU ada beberapa yang keberatan. Kalau berniat disiplin, kenapa takut menitipkan uang. Itu titipan aja kok. Kalau komitmen sejak dalam pikiran untuk menerapkan prokes, kenapa takut?” kata Arif Fathony.  Soal keluhan RHU yang mengaku kesulitan mendapatkan uang Rp 100 juta sebagai deposit karena kondisi pandemi, dia mengingatkan, RHU di Surabaya sudah buka puluhan tahun. ”Kan baru tutup setahun, puluhan tahun yang lalu sudah produksi miliaran rupiah. Jangan cuma lihat perspektif tutup. Puluhan tahun kan sudah operasi,” tutur Arif Fathony.  Meski demikian, dia juga mengingatkan pemkot untuk membuat regulasi yang jelas. Harus menjelaskan kapan uang diterima dan dikembalikan dengan menaati poin-poin tertentu. Dengan begitu, tidak ada kecurigaan dan timbul kerja sama kedua belah pihak.  ”Relaksasi ekonomi ini dikejar waktu. Yang perlu dilakukan pemkot, mengundang stakeholder untuk meneduhkan. Pemkot juga mengatur detail sehingga ada proses pembangunan chemistry,” papar Arif Fathony.  Selain itu, dia meminta pemkot memperhatikan sektor ekonomi dan pariwisata lain tidak hanya RHU.  ”Perwali 67 juga perlu direvisi tidak hanya bicara soal SOP pembukaan RHU. Agar tidak memicu kecemburuan, sektor ekonomi lain yang berpotensi terjadi kontak fisik juga diterapkan hal yang sama,” ucap Arif Fathony.  Dia menambahkan, Ramadan juga sudah dekat. Pemkot perlu evaluasi secara komprehensif.  ”Ketika peran ekonomi dibuka, dilihat apakah menciptakan klaster baru atau tidak. Pemkot harus revisi Perwali 67. Jangan terjebak soal Rp 100 juta, tapi esensinya nggak ada,” tegas Arif Fathony.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/YEYj-4N8RwM

Soal 100 Juta, DPRD Surabaya Minta Semua Pihak Fokus Gerakkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/image-2-1-3.png" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan upaya antisipasi anjloknya sektor ekonomi di halaman balai Kota Surabaya pada Kamis (10/9). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan upaya antisipasi anjloknya sektor ekonomi di halaman balai Kota Surabaya pada Kamis (10/9). Rafika Rachma Maulidini Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berupaya menghindari anjloknya sektor ekonomi. Hal itu dilakukan dengan membuat deteksi kebutuhan dan keadaan pasar.  ”Kami akan mengecek kondisi dan barang apa saja yang ada. Kemudian melihat bagaimana kenaikan harga maupun kelangkaan barang,” tutur Risma di Balai Kota Surabaya pada Kamis (10/9).  Risma berharap dengan deteksi pasar sejak dini, pemkot mampu mengantisipasi permintaan barang yang melonjak. ”Kalau naik harganya,  bagaimana pun diturunkan secepat mungkin,” ujar Risma.  Sebagai langkah antisipasi, Risma akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya, data tersebut diharapkan dapat menekan kenaikan harga barang di masyarakat. ”Nah itu harus diantisipasi, setelah itu dilaporkan. Kami akan segera melakukan koordinasi,” terang Risma.  Risma mengapresiasi seluruh sektor ekonomi dari berbagai bidang yang masih bergerak dan berjalan. Di Surabaya, sektor ekonomi didominasi industri jasa dan perdagangan. Melihat kondisi di tengah pandemi seperti ini, dia khawatir industri tersebut akan gulung tikar. ”Alhasil, akan banyak pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada munculnya banyak pengangguran,” ungkap Risma.  Risma menyebut bahwa dominasi bidang jasa dan perdagangan berimbas pada kekhawatiran bila industri tidak bisa melakukan ekspor. ”Karena daya beli masyarakat turun, akhirnya industri tersebut tidak mampu melakukan ekspor. Alhasil, perusahaan tutup. Kemudian muncul pengangguran baru,” ujar Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4UCzpZgk8fA

Hindari Kelangkaan Barang, Risma Deteksi Kebutuhan dan Keadaan Pasar

sektor ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sektor ekonomi

Berita Terkini