<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-Hasbi-Hasan-Dery-Ridwansah-4JPG-4064281944.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan penuhi panggilan penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan penuhi panggilan penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</p> <div dir="auto">Hasbi Hasan memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul 10.25 WIB. Pemanggilan ini dilakukan KPK, setelah upaya hukum praperadilan yang ditempuh Hasbi Hasan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehat, mohon doanya," singkat Hasbi saat memasuki gedung merah putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus yang menjerat dirinya ke KPK. Ia pun didampingi penasihat hukum saat menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan <em>fee</em> pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan <em>statement</em> apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/7).

Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-2-2213111877.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak upaya hukum praperadilan yang dilayangkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menilai, jeratan hukum terhadap Hasbi Hasan telah sesuai prosedur.</p> <div dir="auto">"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Alimin Ribut dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Alimin menjelaskan, jeratan hukum terhadap Hasbi Hasan yang disangkakan KPK sudah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Terlebih, KPK juga diyakini telah mempunyai prosedur baku untuk menindaklanjuti perkara yang dikembangkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penetapan pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,&rdquo; tegas Hakim Alimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penolakan terhadap praperadilan yang dilayangkan Hasbi Hasan ke PN Jaksel sesuai harapan KPK. Lembaga antirasuah menyebut,&nbsp;penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, pada praperadilan perkara&nbsp;mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) juga telah ditolak oleh PN Jaksel. KPK menegaskan, tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penangannan perkaranya karena itu dalam kontruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011744633/band-kotak-disomasi-dilarang-membawakan-lagu-ciptaan-posan-tobing-dan-julia-angelina">Band Kotak Disomasi, Dilarang Membawakan Lagu Ciptaan Posan Tobing dan Julia Angelina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA. Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," kata Hakim Alimin Ribut dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/7).

PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-3334181411.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu dilayangkan Hasbi Hasan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/5).</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," sebagaimana dikutip dari permohonan praperadilan Hasbi Hasan, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan sebelumnya telah menjalani penahanan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5). Hasbi tidak dilakukan penahanan meski sudah menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," kata Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," tegas Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;sebagai tersangka. Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga turut menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindak lanjuti adanya alat bukti yang diperoleh Tim Penyidik dari keterangan para Tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi perkara, identitas lengkap dari para tersangka termasuk sangkaan pasalnya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali memastikan, perkara ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk tidak berhenti mengembangkan setiap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti dan membawa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp; Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang&nbsp; pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tak Terima jadi Tersangka Kasus Penerimaan Suap, Sekretaris MA Gugat Praperadilan ke PN Jaksel

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-MA-Hasbi-Hasan-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan, Rabu (17/5). KPK menjadwalkan pemeriksaan keduanya sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kami mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (17/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menjelaskan, proses pemeriksaan merupakan ruang bagi para tersangka untuk menjelaskan langsung peristiwa pidana yang sedang diusut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga pastikan semua hak-hak para tersangka kami berikan sebagaimana ketentuan," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK setidaknya bakal mengonfirmasi Hasbi dan Dadan perihal pemberian dan penerimaan mobil mewah seperti Ferrari California hingga McLaren serta logam mulia emas yang diduga merupakan hasil suap. KPK juga menduga, Hasbi Hasan menerima uang suap senilai Rp 3 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi dan Dadan diduga terjerat Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka</div> <div dir="auto">(HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644457/selain-wagub-lampung-kpk-juga-klarifikasi-harta-kekayaan-sekda-jatim-dan-walkot-pangkalpinang">Selain Wagub Lampung, KPK Juga Klarifikasi Harta Kekayaan Sekda Jatim dan Walkot Pangkalpinang </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kekinian, KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Kami mengingatkan keduanya agar kooperatif hadir memenuhi panggilan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (17/5).

KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Penuhi Panggilan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-MA-Hasbi-Hasan-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu diduga menerima suap terkait penanganan perkara.</p> <p>"Kemudian terkait dengan Sekretaris MA, ini nanti akan diumumkan setelah ada hasil rapat bersama para pimpinan, karena pimpinan menganut asas kolektif kolegial," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5). "Jadi kalau hanya saya nanti yang mengumumkan, nanti saya juga melanggar asas sebagaimana diatur dalam UU tentang KPK," sambungnya.</p> <p>Johanis juga berjanji, akan mendalami terkait dugaan penerimaan suap terhadap Hasbi Hasan. Ia menyebut, konstruksi perkara dan sejumlah penerimaan suap terhadap Hasbi Hasan akan disampaikan dalam konferensi pers.</p> <p>"Kemudian ada tidak menerima mobil dan uang? Ini juga tentunya akan didalami dulu setelah penyidik atau penyelidik mendapatkan suatu data konkret dan info konkret, barulah kemudian akan ditindaklanjuti, dirapatkan, baru kemudian diumumklan secara terbuka seperti saat ini," tegas Johanis.</p> <p>Sebelumnya, tim penyidik KPK dikabarkan menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Hasbi Ditetapkan sebagai tersangka terkait penerimaan suap penanganan perkara di MA.</p> <p>&ldquo;Benar, sudah ditetapkan tersangka. Kemarin gelar perkaranya peningkatan status hukumnya,&rdquo; ungkap sumber JawaPos.com di KPK, Jumat (5/5).</p> <p>Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan pihak perantara penerima suap Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hasbi diduga menerima duit suap senilai Rp 3 miliar. Selain itu dia juga menerima empat mobil mewah dari pengurusan perkara yang dilakukannnya.</p> <p>Atas perbuatanya, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. <strong>(*)</strong></p>

KPK memastikan, akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hassbi Hasan

KPK segera Umumkan Status Tersangka dan Rincian Penerimaan Suap Sekretaris MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-MA-Hasbi-Hasan-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Hasbi Ditetapkan sebagai tersangka terkait penerimaan suap penanganan perkara di MA.</p> <p>&ldquo;Benar, sudah ditetapkan tersangka. Kemarin gelar perkaranya peningkatan status hukumnya,&rdquo; kata sumber JawaPos.com di KPK, Jumat (5/5).</p> <p>Selain Hasbi Hasan, KPK juga menetapkan pihak perantara penerima suap Hasbi Hasan sebagai tersangka.</p> <p>Hasbi diduga menerima duit suap senilai Rp 3 miliar. Selain itu dia juga menerima empat mobil mewah dari pengurusan perkara yang dilakukannnya.</p> <p>Atas perbuatanya, keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.</p> <p>Terkait adanya penetapan tersangka ini, juru bicara hingga pimpinan KPK belum membalasan pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.</p> <p>Namun sebelumnya, Ali mengatakan pihaknya memang tengah membuka peluang untuk menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Langkah ini merupakan pengembangan penyidikan dari sejumlah kasus yang sebelumnya menjerat pejabat di MA.</p> <div id="div-gpt-ad-multibanner1" data-google-query-id="CJHil5uK3v4CFcNYfAodAl4PbQ"> <div id="google_ads_iframe_160553881,22895148/jawapos.com/Multibanner1_0__container__">&nbsp;</div> <div id="aff407zpftwtphgtk_div-gpt-ad-multibanner1">"Begini, jadi seluruh proses penyidikan tidak pernah juga kemudian kami tidak umumkan kepada teman-teman, kepada masyarakat. Pasti pada saatnya kami akan umumkan," kata Ali.</div> </div> <p>Sementara juru bicara MA, Suharto mengatakan, pihaknya belum biasa mengomentari banyak perihal ditetapkannya kembali sekretaris MA setelah Nurhadi. MA kata Suharto, menunggu kabar resmi dari KPK.</p> <p>"Untuk kepastiannya kita nunggu saja siaran pers resmi dari KPK terkait penetapan tersangka," katanya sikap kepada JawaPos.com.</p> <p>Nama Hasbi Hasan mencuat dalam pengusutan dan persidangan kasus suap penanganan perkara di MA. Dalam fakta persidangan beberapa terdakwa perkara tersebut, Hasbi Hasan disebut turut menerima uang suap dalam penanganan perkara yang menjerat dua hakim agung<u>.</u></p> <p>Hasbi Hasan juga sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>, pada 12 Desember 2022, 28 Februari 2023 dan 9 Maret 2023. Sosok Hasbi Hasan muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada Hasbi Hasan yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</p> <p>Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.</p> <p>Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke MA RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</p> <p><a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>&nbsp;sejauh ini telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka yakni,&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/hakim-agung">hakim agung</a>&nbsp;nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh; hakim yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho; staf Gazalba, Redhy Novarisza; hakim yustisial sekaligus panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu; hakim yustisial/panitera pengganti MA Edy Wibowo.</p> <p>Kemudian, PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno; serta Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi.</p> <p>&nbsp;</p>

“Benar, sudah ditetapkan tersangka. Kemarin gelar perkaranya peningkatan status hukumnya,” kata sumber JawaPos.com di KPK, Jumat (5/5).

Terima Suap Rp 3 Miliar dan 4 Mobil Mewah, Sekretaris MA Ditetapkan Tersangka