<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/JKT-1-SIDANG-LANJUTAN-HASBI-HASAN-FED-4JPG-2813656403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mendengarkan keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mendengarkan keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain dugaan TPPU, KPK juga menjerat Hasbi Hasan dengan sangkaan&nbsp;menerima suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus dugaan penerimaan suap itu&nbsp; berbeda&nbsp;dari yang tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, dimana Hasbi diadili atas kasus dugaan suap pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak Januari lalu KPK terus mengembangkan perkara ini (suap pengurusan perkara) ke Pasal TPPU, dan juga ada pengembangan terkait dengan dugaan pemberian suap untuk substansi perkara lain," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, penerimaan suap&nbsp;oleh Hasbi Hasan kali ini dilakukan Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adyawarna. Terlebih, dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasbi, tercantum juga nama Menas Erwin sebagai pihak diduga pemberi gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diduga, peristiwa itu terjadi pada 5 April 2021 sampai dengan 5 Juli 2021, bertempat di Fraser Residence Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 510 tipe Apartemen yang disebut Hasbi dengan istilah 'SIO' senilai Rp 120.100.000 dari Menas Erwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pada 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021, bertempat di The Hermitage Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa dua unit kamar yaitu kamar nomor 111 tipe junior suite dan kamar nomor 205 tipe executive suite senilai total Rp 240.544.400 dari Menas Erwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, pada 21 November 2021 sampai dengan 22 Februari 2022, bertempat di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Hasbi menerima fasilitas penginapan berupa sewa kamar nomor 0601 dan kamar nomor 1202 tipe kamar executive suite senilai Rp162.700.000 dari Menas Erwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, penerimaan-penerimaan fasilitas itu berkaitan dengan pengurusan perkara di MA. KPK memastikan, akan mengembangkan kasus itu dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangannya nanti kami sampaikan. Tentunya ketika KPK memeriksa saksi-saksi dalam perkara dimaksud," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun TPPU yang menjerat Hasbi Hasan merupakan pengembangan dari&nbsp;perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi terkait kepengurusan status hukum KSP Intidana. Dalam kasus TPPU, Hasbi ditersangkakan bersama&nbsp;finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK nenduga&nbsp;Windy dan Rinaldo dijerat atas peran pasifnya dalam kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Hasbi Hasan. Windi pun sempat diperiksa sebanyak tiga kali oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap Windy diduga menerima tiga tas mewah yang dibeli di Singapura. Hal itu disampaikan oleh saksi selebgram Riris Riska Diana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persidangan, jaksa KPK juga turut menampilkan foto saat Windy bersama Hasbi menerima fasilitas perjalanan wisata (flight heli tour) Bali dengan menggunakan Helikopter Belt 505 dengan Register PK WSU dari Devi Herlina dengan kode pemesanan free of charge (FoC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Hasbi bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Beton Dadan Tri Yudianto didakwa menerima suap senilai Rp 11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tim jaksa KPK mendakwa Hasbi menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata dan penginapan yang seluruhnya senilai Rp 630.844.400.</div> <div dir="auto">Gratifikasi itu diterima dari Devi Herlina selaku Notaris rekanan dari CV Urban Beauty/MS Glow senilai Rp 7.500.000; dari Yudi Noviandri selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Balai senilai Rp100 juta; dan dari Menas Erwin Djohansyah selaku Direktur Utama PT Wahana Adyawarna senilai Rp 523.344.400.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap Hasbi, tercantum juga nama Menas Erwin sebagai pihak diduga pemberi gratifikasi.

Selain TPPU, Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan juga Dijerat Dugaan Penerimaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-8-773499847.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa istri dan anak Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Istri dan anak Hasbi Hasan itu yakni Ida Nursida dan Widada Zahra Adiba yang seharusnya diperiksa, pada Kamis (24/8) kemarin.</p> <p>"Kedua saksi hadir dan tim prnyidik terlebih dulu menanyakan kesediaan keduanya untuk dapat dimintai keterangan karena adanya hubungan kekeluargaan inti dengan tersangka HH (Hasbi Hasan)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/8).</p> <p>"Kedua saksi menolak untuk memberikan keterangan," sambungnya.</p> <p>Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan, Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</p> <p>Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</p> <p>Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar. Hasbi Hasan menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</p> <p>"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</p> <p>Selain penerimaan uang Rp 3 miliar, Hasbi Hasan juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</p> <p>"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</p> <p>Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>

KPK gagal memeriksa istri dan anak Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Istri dan Anak Sekertaris MA Hasbi Hasan Tolak Jadi Saksi KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-Hasbi-Hasan-Dery-Ridwansah-4JPG-4064281944.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan penuhi panggilan penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan penuhi panggilan penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).</p> <div dir="auto">Hasbi Hasan memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul 10.25 WIB. Pemanggilan ini dilakukan KPK, setelah upaya hukum praperadilan yang ditempuh Hasbi Hasan ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehat, mohon doanya," singkat Hasbi saat memasuki gedung merah putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus yang menjerat dirinya ke KPK. Ia pun didampingi penasihat hukum saat menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan <em>fee</em> pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan <em>statement</em> apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/7).

Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-3334181411.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menolak praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Sebab, penetapan tersangka terhadap Hasbi Hasan ditegaskan telah sesuai prosedur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, pada praperadilan perkara&nbsp;mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) juga telah ditolak oleh PN Jaksel. KPK menegaskan, tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penangannan perkaranya karena itu dalam kontruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01935023/kpk-ada-karyawan-bank-mandiri-terima-aliran-uang-dari-hasbi-hasan">KPK: Ada Karyawan Bank Mandiri Terima Aliran Uang dari Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

"Tentu KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan di tolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum,"

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Akan Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-2026158909.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa staf Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Tri Mulyani pada Kamis (8/6) kemarin. Dalam pemeriksaan itu, KPK melakukan penyitaan dokumen hingga mendalami surat penugasan Hasbi Hasan di beberapa tempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tri Mulyani staf dari tersangka Hasbi Hasan dilakukan penyitaan dokumen dari yang bersangkutan. Saksi juga dikonfirmasi mengenai penjelasan tentang surat penugasan dinas tersangka HH di beberapa tempat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK juga turut memeriksa seorang jaksa bernama Dody Leonard, dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Dody dicecar soal informasi pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Penjelasan tentang pertemuan HH dengan saksi Dody Leonard S serta beberapa pihak lainnya pasca OTT MA oleh KPK," tegas Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5) lalu.&nbsp;Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</div> </div> </div> </div>

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa staf Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Tri Mulyani, kemarin.

KPK Cecar Staf Sekretaris MA Hasbi Hasan terkait Surat Penugasan di Beberapa Tempat

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-2026158909.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan selaku</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) mulai menindaklanjuti laporan Linda Susanti alias Oca, terkait rekaman dugaan rekayasa kasus suap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.</p> <p>Oca sendiri dipanggil ke KPK untuk memutar hasil rekaman percakapan tersebut saat diklarifikasi petugas di Dumas KPK. Saat pemutaran rekaan tersebut, Oca mengaku ada empat petugas yang mendengarkannya.&nbsp;</p> <p>"Ya Alhamdulillah direspons dengan baik. Tadi diputar. Sebetulnya ada yang full-nya, cuma karena yang satunya menyebut nama pejabat MA juga, tapi belum menjadi tersangka, aku nggak mau. Jadi aku simpan baik-baik," kata Oca kepada wartawan, Selasa (30/5).</p> <p>Dikatakan Oca, petugas Dumas KPK juga menanyakan ciri-ciri penyidik yang membicarakan soal kasus tersebut. Bahkan, Oca mengaku mengenal para penyidik itu jika diperlihatkan semua penyidik.</p> <p>"Aku bilang, kalau ada semua penyidiknya bisa aku lihat. Aku hafal banget," ucapnya.</p> <p>Diakui Oca, alasan dirinya menyerahkan bukti rekaman ke KPK untuk mengungkapkan kebenaran, bukan bermaksud menyerang lembaga antirasuah itu karena keluarganya juga pernah menjadi korban dugaan kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi.</p> <p>"Intinya saya tidak kenal pak Hasbi. Tidak mau menyerang KPK. Saya hanya mau mengungkapkan kebenaran," tegas Oca.</p> <p>Oca sebelumnya menceritakan, dirinya tidak sengaja merekam percakapan yang diduga membicarakan kasus Hakim G dan menargetkan Sekretaris MA menjadi tersangka dengan imbalan ribuan dolar.</p> <p>"Pada tanggal 9 Desember 202, jauh sebelum pak Hasbi dijadikan tersangka, tidak sengaja saya ketika tengah berada di warung di pinggir jalan dekat gedung KPK merekam percakapan empat orang. Dua di antaranya saya duga penyidik terkait kasus hakim G , dan menyebut Sekma target berikutnya dengan imbalan ribuan dolar," jelasnya.</p> <p>KPK telah menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan eks WIKA Beton Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka kasus dugaan pengurusan perkara di MA. Keduanya sudah diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (24/5) pekan lalu.</p> <p>Namun, keduanya belum ditahan penyidik. Dadan dan Hasbi sendiri, tengah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya, ke Pengadilan Negeri (PN Jaksel).</p> <p>Dalam dakwaan, Hasbi disebut sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Hasbi Hasan dikenalkan ke Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno lewat Dadan Tri Yudianto.</p> <p>Dadan disebut dalam dakwaan perkara ini telah menerima Rp 11,2 miliar dari Theodorus Yosep dan Eko Suparno. Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara di MA.</p> <p>KPK sebelumnya telah memproses hukum 15 orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Mereka ialah hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.</p> <p>Lalu, hakim yustisial sekaligus asisten Gazalba, Prasetio Nugroho; staf Gazalba, Redhy Novarisza; hakim yustisial sekaligus panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu; hakim yustisial/panitera pengganti MA Edy Wibowo.</p> <p>Kemudian, PNS pada Kepaniteraan MA yaitu Desy Yustria dan Muhajir Habibie; PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri; pengacara Yosep, Parera dan Eko Suparno.</p> <p>Serta Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; dan Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Petugas Dumas KPK juga menanyakan ciri-ciri penyidik yang membicarakan soal kasus tersebut. Bahkan, Oca mengaku mengenal para penyidik itu

KPK Dalami Isi Rekaman Dugaan Suap Sekretaris MA Hasbi Hasan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/NURUL-GUFRON-1377283102.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, penahanan setiap tersangka merupakan kewenangan penyidik. Hal ini setelah KPK tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai diperiksa, dalam kapasitasnya sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penahanan merupakan wewenang penyidik untuk memastikan pemeriksaan penyidikan efektif dan efisien. Penahanan dilakukan secara hati-hati dan seksama dengan alasan yang memenuhi azas necessity dan proporsional," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron mengklaim, setiap tersangka tidak harus ditahan. Namun, jika dihadapkan adanya kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti penahanan dapat dilakukan terhadap setiap tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suatu kasus tidak harus ditahan semua, kecuali jika penyidik dihadapkan pada alasan kondisi faktual, adanya kekhawatiran takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan alat bukti dan juga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya kembali," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini beralasan, tidak ada kekhawatiran bagi penyidik terhadap Hasbi Hasan. Hal ini yang mendasari KPK tidak melakukan penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika terhadap tersangka tidak ada kekhawatiran tiga hal tersebut penyidik tidak akan melakukan penahanan," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Sekretaris MA Hasbi Hasan telah menjalani proses pemeriksaan, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Pejabat tinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman itu tak ditahan usai menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Hasbi Hasan yang mengenakan pakaian kemeja putih itu keluar dari ruang pemeriksaan KPK, pada pukul 17.30 WIB. Ia hadir memenuhi panggilan KPK, sejak pukul 09.50 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," ucap Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," tegas Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait materi pemeriksaan terhadap Hasbi Hasan. Padahal, sebelumnya tersirat kabar lembaga antirasuah akan langsung menahan Hasbi setelah sebelumnya mangkir dari pemeriksaan, pada Rabu (17/5) lalu.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Ghufron mengklaim, setiap tersangka tidak harus ditahan. Namun, jika dihadapkan adanya kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barbuk

Alasan Pimpinan KPK Tak Langsung Tahan Sekretaris MA Meski Berstatus Tersangka

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Hasbi-Hasan-saat-datang-ke-kantor-KPK-593468244.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan saat datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/5)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan saat datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi datang ditemani seorang pengacara dan juga ajudannya, saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangannya Hasbi ke markas lembaga antirasuah, setelah dirinya diultimatum untuk kooperatif menjalani proses hukum. Sebab, sedianya Hasbi Hasan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Rabu (17/5) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi ihwal kedatangan ke KPK, Hasbi tak banyak bicara. Ketika ditanya perihal kasus yang melilitnya, dia pun hanya menjawab diplomatis.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ini (pemeriksaan) nanti kita bicara ya," singkat Hasbi Hasan saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK meminta Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5). Hal ini setelah Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang, yang seharusnya Hasbi Hasan diperiksa pada Rabu (17/5) lalu. Namun, pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu mangkir dari panggilan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan para tersangka pada tim penyidik, benar Rabu (24/5) para Tersangka akan hadir digedung Merah Putih KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Karena itu, KPK mengimbaunya untuk kooperatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingatkan para tersangka dimaksud, kooperatif hadir sesuai dengan komitmen yang disampaikan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01644458/kpk-minta-sekretaris-ma-hasbi-hasan-kooperatif-penuhi-panggilan-hari-ini">KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Penuhi Panggilan Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka</div> <div dir="auto">(HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkini, KPK menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Setelah ini (pemeriksaan) nanti kita bicara ya," singkat Hasbi Hasan saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/5).

Usai Diultimatum, Sekretaris MA Hasbi Hasan Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221212-WA0010_copy_800x451.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/12). (Muhammad Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5). Hal ini setelah Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang, yang seharusnya Hasbi Hasan diperiksa pada Rabu (17/5) lalu. Namun, pejabat di lingkungan lembaga kekuasaan kehakiman itu mangkir dari panggilan KPK.</p> <p>"Sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan para tersangka pada tim penyidik, benar Rabu (24/5) para Tersangka akan hadir digedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (24/5).</p> <p>Hasbi Hasan akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Karena itu, KPK mengimbaunya untuk kooperatif. "Kami ingatkan para tersangka dimaksud, kooperatif hadir sesuai dengan komitmen yang disampaikan tersebut," tegas Ali.</p> <p>Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.</p> <p>KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</p> <p>Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</p> <p>KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.</p> <p>Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</p> <p>Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya. Kekinian, KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, hadir memenuhi panggilan tim penyidik, Rabu (24/5).

KPK Minta Sekretaris MA Hasbi Hasan Kooperatif Jalani Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-MA-Hasbi-Hasan-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan berjalan meninggalkan ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12/2022). Penyidik KPK memeriksa Hasbi Hasan sebagai saksi untuk tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh terkait</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/5). Ia seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>Hasbi Hasan meminta tim penyidik untuk memundurkan pemeriksaan, pada pekan depan.</p> <p>"Yang bersangkutan menyampaikan surat agar dilakukan penundaan, kalau tidak salah, dia minta waktu Minggu depan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).</p> <p>Meski demikian, Alex tak menjelaskan terkait waktu pemanggilan Hasbi. Namun, Alex meminta Hasbi Hasan untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK.</p> <p>"Tentu kita berharap, itikad baik dari yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan KPK," tegas Alex.</p> <p>Penetapan tersangka terhadap hakim agung dilingkungan MA, setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jakarta dan Semarang pada Rabu, 21 September 2022 malam. KPK menduga, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang senilai Rp 2,2 miliar untuk memuluskan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.</p> <p>KPK kemudian menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Sudrajad Dimyati (SD) dan panitera pengganti Mahkamah Agung, Elly Tri Pangestu (ETP).</p> <p>Selain Sudrajad dan Elly, delapan tersangka lainnya yakni, Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA; PNS MA, Redi (RD); dan PNS MA, Albasri (AB). Kemudian, Yosep Parera (YP) selaku pengacara; Eko Suparno (ES) selaku pengacara; serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka<br />(HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).</p> <p>KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dengan menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka. Gazalba diduga menerima suap sebesar USD 202.000 atau setara Rp 2,2 miliar.</p> <p>Dalam pengembangan kasusnya, KPK kemudian menetapkan hakim yustisial atau panitera pengganti kamar perdata pada Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo sebagai tersangka. KPK menduga Edy menerima suap senilai Rp 3,7 miliar. Penerimaan suap itu diduga terkait pengurusan perkara kasasi di MA.</p> <p>Suap itu diduga terkait pengurusan kasasi Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar yakni Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan melawan PT. Mulya Husada Jaya.</p> <p>Kekinian, KPK menetapkan Sekretaris MA Hasbi Hasan dan pihak swasta Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</p>

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/5).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sekretaris MA Hasbi Hasan tersangka

Berita Terkini