<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/JKT-1-SIDANG-PLEDOI-HASBI-HASAN-FED-5JPG-1085007886.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung nonaktif Hasbi Hasan, setelah terbukti menerima suap pengurusan gugatan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan banding ini mengabulkan permohonan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.<wbr />Pst tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut," tulis dokumen amar putusan PT DKI Jakarta, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan tersebut ditetapkan oleh Hakim Ketua Teguh Harianto dengan Hakim Anggota Brhotma Maya Marbun dan Gatut Sulistyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam permohonan banding, Jaksa KPK beralasan bahwa vonis Hasbi Hasan yang dinilai terlalu rendah dari tuntutan yang diberikan, yakni penjara 13 tahun dan 8 bulan, denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp3,88 miliar subsider penjara 3 tahun.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div dir="auto">Sementara pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Hasbi Hasan divonis pidana 6 tahun penjara, denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 3,88 miliar subsider 1 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan terbukti menerima suap sebesar Rp 3 miliar untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi dengan tujuan memenangkan debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang itu diterima Hasbi dari Heryanto melalui mantan Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Adapun, Heryanto Tanak menyerahkan uang pengurusan gugatan perkara perusahaannya kepada Dadan secara total sebesar Rp 11,2 miliar.</div>

Hasbi Hasan terbukti menerima suap sebesar Rp 3 miliar untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi untuk mengatur perkara.

Sekretaris MA Hasbi Hasan Tetap Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Pengurusan Perkara

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-9-4243945496.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menunjuk Kepala Badan Pengawasan Sugiyanto sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris MA. Hal ini setelah Hasbi Hasan yang sebelumnya menjabat Sekretaris MA ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat Ketua Mahkamag Agung (KMA) tertanggal 13 Juli 2023. Nomor : 127/KMA/Kp.04.5/7/2023. Perihal penunjukan pejabat pelaksana tugas Sekretaris MA, yang diusulkan sebagai Plt Sekma RI Bapak Sugiyanto SH,MH jabatan Kepala Badan Pengawasan," kata juru bicara MA Suharto kepada JawaPos.com, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Sekretaris MA. Penahanan terhadap Hasbi Hasan itu setelah dirinya terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat KMA tertanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor : 126/ KMA/Kp.02.2/7/23. Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Prof.DR.H.Hasbi Hasan SH,MH jabatan Sekretaris MA," ucap Suharto.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744638/pn-jaksel-tolak-praperadilan-sekretaris-ma-hasbi-hasan">PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekretaris MA Hasbi Hasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan,&nbsp;Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011770626/picu-banyak-persoalan-regulasi-ppdb-berbasis-zonasi-perlu-direvisi">Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar. Hasbi Hasan menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain penerimaan uang Rp 3 miliar, Hasbi Hasan juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi&nbsp;</div> <div dir="auto">Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Hasbi Hasan diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai Sekretaris MA. Penahanan itu setelah dirinya terjerat kasus suap mafia hukum.

Hasbi Hasan Ditahan KPK, Kepala Badan Pengawasan Ditunjuk Jadi Plt Sekretaris MA  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Resmi-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-13-4156243573.jpg" alt="Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I" width="100%">
<figcaption>Tersangka Sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan memakai rompi tahanan KPK saat akan mengikuti konferensi KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2023). KPK menahan Hasbi Hasan diduga menerima uang Rp 3 Miliar dari debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana (I</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah menang praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melanjutkan penyidikan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Bahkan, KPK menahan Hasbi seusai diperiksa sebagai tersangka kemarin (12/7). Hasbi merupakan tersangka ke-17 dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA.</p> <p>Dalam perkara itu, KPK sebelumnya menetapkan dua hakim agung MA sebagai tersangka. Yakni, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. Lembaga antirasuah tersebut juga menetapkan tiga hakim yustisial/panitera pengganti di MA sebagai tersangka. Mereka adalah Prasetyo Nugroho, Edy Wibowo, dan Elly Tri Pangestu. Bukan itu saja, beberapa PNS pada kepaniteraan MA telah berstatus tersangka.</p> <p>Penahanan Hasbi merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan suap pengurusan perkara di MA. Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan, Hasbi diduga memberi pengawalan terhadap proses kasasi perkara perdata yang diajukan pihak Heryanto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Hasbi diduga mendapat jatah Rp 3 miliar dari kerja pengawalan itu.</p> <p>Firli menuturkan, uang Rp 3 miliar tersebut adalah komitmen awal yang disepakati Hasbi dan Dadan Tri Yudianto, komisaris independen PT Wika Beton yang merupakan rekan Heryanto. Komitmen pemberian uang itu terekam dalam percakapan telepon antara Hasbi dan Dadan yang menjadi bukti dalam perkara tersebut.</p> <p>&rdquo;Dalam komunikasi (Dadan dan Hasbi, Red) itu, HH (Hasbi Hasan) setuju untuk turut ambil bagian dalam mengawal dan mengurus kasasi perkara HT (Heryanto Tanaka, Red),&rdquo; ungkap Firli dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin.</p> <p>Hasbi sempat melakukan upaya praperadilan atas penetapan tersangka itu. Namun, pada Senin (10/7), praperadilan tersebut ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Hasbi sudah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>Firli menambahkan, total uang suap yang ditransfer pihak Heryanto untuk memuluskan proses kasasi di MA mencapai Rp 11,2 miliar. Uang itu dikirim ke rekening Dadan sebanyak 7 kali selama Maret&ndash;September 2022. <strong>(tyo/c18/oni)</strong></p>

KPK menahan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Hasbi merupakan tersangka ke-17 dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Kawal Kasus, Sekretaris MA Hasbi Hasan Terima Upeti Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Sekretaris-Mahkamah-Agung-Hasbi-Hasan-Dery-Ridwansah-5-JPG-1490907007.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan resmi ditahan usai diperiksa  penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan resmi ditahan usai diperiksa  penyidik  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, pada Rabu (12/7) kemarin. Penahanan itu dilakukan, karena diduga Hasbi Hasan terlibat suap penanganan perkara di MA.</p> <p>Merespons itu, juru bicara MA Suharto menghormati proses hukum yang dijalankan KPK, terkait keputusannya untuk menahan Hasbi Hasan.</p> <p>"Terkait penahanan terhadap Sekma Prof Hasbi Hasan SH MH, Mahkamah Agung tetap menghormati proses hukum yang sedang di jalankan oleh KPK, termasuk penggunaan kewenangannya untuk melakukan penahanan di tingkat penyidikan," kata Suharto kepada JawaPos.com, Kamis (13/7).</p> <p>Penahanan itu dilakukan KPK, setelah upaya hukum praperadilan yang ditempuh Hasbi Hasan kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasbi Hasan ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Gedung Merah Putih KPK.</p> <p>Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Hasbi Hasan diduga menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</p> <p>Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</p> <p>Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar. Hasbi Hasan menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan.</p> <p>"Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ucap Filri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</p> <p>Selain penerimaan uang Rp 3 miliar, Hasbi Hasan juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</p> <p>"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," pungkasnya.</p> <p>Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Terkait penahanan terhadap Sekma Prof Hasbi Hasan SH MH, Mahkamah Agung tetap menghormati proses hukum yang sedang di jalankan oleh KPK.

Sikap MA Setelah KPK Tahan Sekretarisnya Hasbi Hasan Oleh KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/IMG-20230712-WA0028-3876706439.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan resmi ditahan usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan resmi ditahan usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Penahanan ini dilakukan setelah pejabat tinggi di lingkungan lembaga tinggi kehakiman itu mengenakan rompi tahanan KPK.</p> <p>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, penahanan terhadap Hasbi Hasan dilakukan untuk 20 hari pertama. Ia akan menjalani penahanan di rumah tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK.</p> <p>"Tim penyidik menahan tersangka HH untuk 20 hari pertama, mulai 12 Juli-31 Juli 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/7).</p> <p>KPK menduga, Hasbi Hasan menerima uang miliaran rupiah melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</p> <p>Penerimaan suap itu untuk memuluskan upaya hukum kasasi perdata kepengurusan koperasi simpan pinjam Intidana, yang diajukan oleh Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka ke MA. Melalui Dadan, Heryanto Tanaka meminta bantuan untuk memuluskan upaya kasasi perdata di MA.</p> <p>Firli mengungkapkan, pada periode Maret-September 2022 terjadi transfer uang melalui rekening bank dari Heryanto Tanaka kepada Dadan sebanyak tujuh kali dengan jumlah sekitar Rp 11,2 miliar.</p> <p>Hasbi Hasan menerima sebesar Rp 3 miliar dari uang Rp 11,2 miliar yang diterima Dadan. "Dari uang Rp 11,2 miliar tersebut, DTY kemudian membagi dan menyerahkannya pada HH sesuai komitmen yang disepakati keduanya dengan besaran yang diterima HH sejumlah sekitar Rp 3 miliar," ujar Firli.</p> <p>Selain uang Rp 3 miliar, Hasbi Hasan juga turut menerima beberapa unit mobil mewah. Penerimaan aset itu tidak lain sebagai upaya untuk pemulusan perkara di MA.</p> <p>"KPK juga telah melakukan penyitaan beberapa unit mobil mewah sebagai barang bukti dalam perkara ini," tandasnya.</p> <p>Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br />sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <br />Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mulai 12 Juli 2023.

Diduga Terima Suap Rp 3 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan Resmi Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, tengah&nbsp;mendalami kerja sama investasi pengusaha sekaligus Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dengan PT Xavier Medika Indonesia. Hal ini sejalan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto (DTY) dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Hasbi Hasan (HH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (kerjsama investasi Heryanto Tanaka dengan PT Xavier Medika Indonesia ditindaklanjuti). Itu kan jadi barang bukti perkara yang sedang berproses pada penyidikan yang saat ini kami lakukan dengan dua tersangka DTY dan HH," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan penelusuran, istri Dadan, Riris Riska Diana menjabat Direktur PT Xavier Medika Indonesia. Sementara Anak Wakil Presiden RI Ma&rsquo;ruf Amin, Siti Nur Azizah menjabat Komisaris PT&nbsp; Xavier Medika Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT Xavier Medika Indonesia resmi membuka Klinik Utama Xavier Pondok Indah Medical yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu (18/2/2023). Klinik medis ini diklaim memberikan layanan premium berbasis preventif dan rehabilitatif dengan dilengkapi peralatan medis modern.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa kami mengkonfirmasi itu menjdi barang bukti iya, karena memang putusan pengadilan kan seperti itu, dikembalikan kepada KPK pada tim jpu untuk brang bukti pada proses penyidikan yang sedang berjalan," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali enggan menjelaskan lebih jauh soal investasi tersebut. Bahkan, saat disinggung soal dugaan upaya menyamarkan tindak pidana korupsi melalui skema kerjasama investasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum bisa sampaikan materinya tentunya. Karena ini kan poses penyidikannya juga berjalan masih beberpa waktu lalu pasca penahanan tersangka DTY kan. Masih panjang, masih panjang sampai 4 bulan nanti maksimal untuk penahanan dari tersangka DTY," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus suap ini, diduga Hasbi dan Dadan menerima suap sebesar total Rp 11,2 miliar dari Heryanto Tanaka selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK tengah mendalami kerja sama investasi pengusaha sekaligus Debitur  KSP Intidana, Heryanto Tanaka dengan PT Xavier Medika Indonesia.

KPK Usut Investasi Penyuap Sekretaris MA dengan PT Xavier Medika Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/NURUL-GUFRON-1377283102.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Upaya paksa penahanan itu dikatakan hanya tinggal menunggu waktu.</p> <p>"(Penahanan Hasbi) hanya soal waktu, itu bagian dari teknis dan strategi. Tinggal waktu saja," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/6) malam.</p> <p>Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengatakan, penahanan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi dipastikan bakal diseret ke persidangan untuk dimintai pertanggungjawaban.</p> <p>"Itu bagian dari proses yang sedang KPK lakukan," tegas Ghufron.</p> <p>KPK menduga Hasbi Hasan menerima uang senilai Rp 11,2 miliar melalui mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto. Uang itu merupakan fee pengurusan kasasi dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman di MA.</p> <p>"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," urai Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</p> <p>Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," pungkas Hasbi.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan segera melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.

Terkait Penahanan Sekretaris MA Hasbi Hasan, KPK: Hanya Soal Waktu, itu Bagian dari Teknis dan Strategi 

<div id="m#msg-f:1767280833465253327" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/windy-idol-ist-1252101386.jpg" alt="Windy Idol telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA" width="100%">
<figcaption>Windy Idol telah diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Artis Windy Yunita Ghemary alias Windy Idol telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK menduga, Windy menerima aliran uang dan mengelola aset milik Sekretaris MA Hasbi Hasan yang menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami terkait penjelasan dan pengetahuan saksi atas dugaan penerimaan sejumlah uang dari pihak yang terkait perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi ini juga dikonfirmasi terkait dugaan adanya aset-aset yang dikelola saksi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Windy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (29/5) kemarin, mengaku pernah memiliki bisnis bersama dengan Hasbi Hasan. Dia mengklaim hanya sebentar menjalankan bisnis bersama itu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Pak Hasbi, saya pernah kenal, dulu pernah mendirikan apa. Nanya-nanya AJP (Athena Jaya Production), dulu pernah ada Athena Jaya, kan," ucap Windy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Windy menyatakan, ia mengundurkan diri dari perusahaan itu lantaran ingin sekolah ke luar negeri. Namun, Windy membantah apabila perusahaan tersebut dipakai untuk pencucian uang Hasbi Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, secara keuangan Athena Jaya tidak menghasilkan banyak keuntungan. "Enggak ada penghasilan, Athena Jaya itu tidak besar-besar banget," tegas Windy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;sebagai tersangka. Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA. Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;</div> <div dir="auto">kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang&nbsp; pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Windy usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (29/5) kemarin, mengaku pernah memiliki bisnis bersama dengan Hasbi Hasan.

KPK Duga Windy Idol Terima Aliran Uang dan Kelola Aset Sekretaris MA Hasbi Hasan

<div id="m#msg-f:1767100946134257331" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-3334181411.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meyakini, gugatan praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan akan dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novel mengakui, dapat bocoran bahwa praperadilan itu akan dimenangkan, sehingga jeratan tersangka terhadap Hasbi Hasan akan lepas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika penyidik KPK akan menahan Sekretaris MA, Sprindik penahanan tidak ditandatangani Pimpinan KPK, lalu gugat praperadilan (dapat info hasilnya akan menang), lalu perkara berhenti?," kata Novel dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Minggu (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan praperadilan itu dilayangkan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan tidak ditahan usai diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka, kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Rabu (24/5). Habi mengklaim akan kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Novel, tidak ditahannya Hasbi Hasan bersamaan dengan putusan kasasi mantan pegawai KPK yang dipecat akibat tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebab, putusan kasasi itu menolak mantan pegawai KPK diangkat jadi ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kasasi soal TWK dimenangkan Pimpinan KPK. Kalau benar begitu, memang hidup ini banyak kebetulannya," tegas Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Sekretaris MA Hasbi Hasan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu dilayangkan Hasbi Hasan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," sebagaimana dikutip dari permohonan praperadilan Hasbi Hasan, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA. Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi perkara, identitas lengkap dari para tersangka termasuk sangkaan pasalnya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," demikian Ali menandaskan beberapa waktu lalu.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Gugatan praperadilan itu dilayangkan Hasbi Hasan setelah yang bersangkutan tidak ditahan usai diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Novel Baswedan Khawatir Praperadilan Sekretaris MA Menang Lawan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Sekretaris-MA-Hasbi-Hasan-Tak-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-4-3334181411.jpg" alt="Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris MA Hasbi Hasan diperiksa di KPK sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (24/5/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu dilayangkan Hasbi Hasan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/5).</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," sebagaimana dikutip dari permohonan praperadilan Hasbi Hasan, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan sebelumnya telah menjalani penahanan sebagai tersangka, pada Rabu (24/5). Hasbi tidak dilakukan penahanan meski sudah menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasbi Hasan memastikan, dirinya akan kooperatif dan menaati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Saya sebagai warga negara, saya akan taati proses hukum. Terkait dengan pertanyaan penyidik ya silakan saja, saya nggak mungkin memberikan statement apapun," kata Hasbi Hasan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi pun membantah dirinya menerima beberapa mobil mewah seperti Ferrari hingga Mclaren. "Oh nggak benar, nggak benar," tegas Hasbi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya menetapkan Sekretaris MA&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;sebagai tersangka. Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;diduga menerima aliran suap dalam penanganan perkara di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan, KPK juga turut menetapkan&nbsp;Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk, Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindak lanjuti adanya alat bukti yang diperoleh Tim Penyidik dari keterangan para Tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah tetapkan dua orang pihak sebagai tersangka yaitu pejabat di MA dan seorang swasta," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan secara rinci konstruksi perkara, identitas lengkap dari para tersangka termasuk sangkaan pasalnya. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelengkapan alat bukti menjadi prioritas yang terus dikumpulkan untuk melengkapi bukti permulaan yang telah kami miliki," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali memastikan, perkara ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk tidak berhenti mengembangkan setiap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti dan membawa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sosok&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;muncul dalam surat dakwaan Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno. Diduga, kedua pengacara itu dihubungkan kepada&nbsp;Hasbi&nbsp;Hasan&nbsp;yaitu Dadan Tri Yudianto, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Wika) Beton Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yosep Parera dan Eko Suparno ditunjuk oleh Heryanto Tanaka sebagai pengacara untuk mendampingi selama dua proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, Heryanto melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus KSP Intidana, karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke&nbsp;MA&nbsp;RI. Agar pengajuan kasasi Jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko Suparno untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yosep dan Eko diduga telah mengenal baik dan biasa bekerjasama dengan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti Desy Yustria sebagai salah satu staf di Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur Desy dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD 202.000, setara dengan Rp 2,2 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nurmanto Akmal yang juga selaku staf di&nbsp; Kepaniteraan&nbsp;MA&nbsp;dan Nurmanto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy Novarisza selaku staf Hakim Agung Gazalba Saleh dan Prasetio Nugroho selaku asisten sekaligus sebagai orang&nbsp;kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba Saleh salah satu hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman. Karena itu, Yosep dan Eko berkeinginan terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang&nbsp; pengurusan perkara di&nbsp;MA&nbsp;tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD 202.000 melalui Desy Yustria.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan mengajukan upaya hukum praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekretaris ma

Berita Terkini