<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/WhatsApp-Image-2024-07-04-at-185407-1944809910.jpeg" alt="Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M Munir. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag M Munir. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya saat mengajar peserta didik. Untuk mengukur dan menjaga kompetensi dan profesionalitas tersebut, mereka harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sebanyak 13.383 guru PAI sekolah umum mengikuti PPG secara nasional. PPG nasional itu berlangsung dengan dua angkatan (batch). Untuk tahapan PPG Batch I telah dimulai sejak akhir Juni lalu. Pendalaman materi dilakukan mulai 1 Juli hingga 3 Agustus. Dijadwalkan Batch I selesai pada awal November. Sementara untuk Batch II digelar mulai awal Agustus mendatang dengan pendalaman materi pada pertengahan Agustus dan keseluruhan tahapan selesai pada pertengahan Desember 2024. Wakil Ketua Panitia Nasional PPG M Munir menjelaskan, pendidikan profesi yang diikuti ribuan guru PAI itu digelar dengan sistem daring. Melibatkan 48 Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Munir menilai, PPG adalah program yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik agar semakin kompeten. Kompetensi dan profesionalitas adalah modal utama yang harus dimiliki para guru PAI. "Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, guru harus bisa lebih adaptif dan transformatif. Pola pengajaran PAI tak bisa lagi dengan cara konvensional, tapi perlu dipadu dengan teknologi terkini agar menarik dan mudah dipahami,&rdquo; ujar Munir di Jakarta, Kamis (4/7). Dengan besarnya tujuan PPG ini, Munir berharap para guru PAI bisa mengikuti dan memanfaatkan secara optimal program tersebut. Sebab dalam PPG ini, guru PAI juga dilatih untuk berpikir kritis (critical thinking) serta merumuskan pemecahan masalah (problem solving). Selain itu, para guru juga diajak untuk berpikir terbuka agar memiliki pola pengajaran yang inovatif. Bahkan pada PPG tahun 2024, Kemenag juga menambah fitur baru pada learning management system (LMS), yaitu melengkapi komponen aplikasi plagiarism checker (turnitin). Dengan inovasi itu, maka dalam pengerjaan tugas peserta PPG tidak bisa copy paste atau melakukan plagiat dan harus murni dari pemikiran/karya sendiri. &ldquo;Penambahan itu bagian komitmen Kemenag untuk menciptakan guru-guru peserta PPG lebih berkualitas, jujur dan berdaya saing. Dari LMS ini, penilaian hasil PPG akan lebih terukur sehingga lebih memudahkan mitigasinya,&rdquo; ujar Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag itu. Munir menambahkan, PPG Guru PAI 2024 digelar dengan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. Tercatat ada 28 pemerintah provinsi dan ratusan pemerintah kabupaten/kota yang berkontribusi atas kesuksesan program ini. "Kami minta seluruh kepala bidang PAIS/Pakis/Pendis di Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengawal proses pelaksanaan PPG PAI kali ini agar lancar dan sukses dalam meningkatkan kompetensi Guru PAI kita," pungkas doktor lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. (*)

Guru pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya saat mengajar peserta didik.

PPG untuk Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Guru PAI di Sekolah Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-182133_e1353a82-2838482130.jpg" alt="Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu. Namanya adalah lembaga pendidikan Widyalaya. Keberadaannya identik dengan madrasah, sebagai lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Islam. Hadirnya lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 2/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya. Terbitnya PMA yang bersejarah itu, disampaikan langsung oleh Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija di Jakarta pada Kamis (29/2) malam. I Nengah Duija menjelaskan keberadaan sekolah umum dengan kekhasan agama Hindu itu sudah lama ditunggu oleh umat Hindu di Indonesia. "Dengan ini, umat Hindu kini resmi memiliki satuan pendidikan umum, yang identic dengan madrasah," kata Duija. Dia menjelaskan selama ini, pendidikan umat Hindu hanya familiar dengan sebutan Pasraman. Sebagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan Hindu yang lebih fokus mengajarkan mata pelajaran dari agama Hindu saja. Keberadaan Pasraman ini seperti halnya pesantren dalam Islam. Setelah adanya pendidikan Widyalaya itu, umat Hindu bisa lebih memperlebar jangkauan pendidikan formal bernuansa Hindu yang mana tidak hanya berfokus pada pelajaran agama Hindu saja. Tetapi juga akan mempelajari pelajaran umum, sehingga lulusanya lebih terbuka. Duija mengatakan saat ini umat Hindu memiliki dua payung hukum terkait penyelenggaraan pendidikan. Yaitu lembaga pendidikan keagamaan (Pasraman) dan pendidikan umum dengan kekhasan agama (Widyalaya). "Lengkap sudah saat ini regulasinya. Ada PMA mengenai pasraman yang identik dengan pesantren dan PMA Nomor 2 Tahun 2024 ini tentang Widyalaya yang identik dengan madrasah," kata I Nengah Duija. Duija mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan kerja keras semua pihak. "Tepat saja memang ketika saya menjadi Dirjen, PMA ini keluar. Hal ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa/Ida Shang Hyang Widhi Wasa," ujar Duija. Lebih lanjut dia menjelaskan, pendidikan Widyalaya nantinya akan berjenjang. Dari tingkat pendidikan anak usia dini (Pratama Widyalaya), pendidikan dasar (Adi Widyalaya), pendidikan menengah pertama (Madyama Widyalaya), serta pendidikan menengah (Utama Widyalaya) dan pendidikan menengah kejuruan (Widyalaya Kejuruan). Untuk pelajaran yang diajarkan, sebanyak 60 persen nantinya mempelajari mata pelajaran umum. Kemudian 40 persen mata pelajaran agama. Sehingga menerima siswa dari berbagai latar belakang agama atau kepercayaan. Duija menjelaskan, Pendidikan Widyalaya diselenggarakan sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan jenjang lebih lanjut.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, muncul lembaga pendidikan umum dengan kekhasan Hindu. Namanya adalah lembaga pendidikan Widyalaya.

Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Resmikan Sekolah Umum Kekhasan Agama Hindu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wisuda-lulusan-homeschooling-lanjutkan-pendidikan-ke-sekolah-umum_m_226206.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyusul sekolah-sekolah pada umumnya, kemarin (7/7) Homeschooling Pena mewisuda 62 muridnya. Dalam kesempatan tersebut, 50 peserta didik baru melaksanakan orientasi. Sebanyak 62 siswa tersebut tidak hanya berasal dari satu tingkat pendidikan. Tetapi seluruh tingkat pendidikan. Yakni, SD, SMP, dan SMA. Acara itu dilaksanakan di Hotel Alana. Siswa yang menggunakan jas dan kebaya pun terlihat memenuhi lantai 7 hotel tersebut kemarin. Dari jumlah itu, memang tidak semua siswa meneruskan jenjang pendidikannya ke homeschooling. Ada beberapa di antaranya yang memutuskan melanjutkan studinya di sekolah umum. Kepala Homeschooling Pena Supriadi menjelaskan, persentasenya sekitar 50 persen. "Kami tidak membatasi mereka yang ingin melanjutkan studi di tempat lain, kan itu kehendak mereka sendiri," jelasnya. Namun, Supriadi tidak menutupi bahwa beberapa lulusannya sudah berhasil meski meneruskan di tempat lain. Terutama yang di jenjang SMA. Bahkan, ada beberapa siswa yang memutuskan melanjutkan studi ke luar negeri. Beberapa juga meneruskan studinya di universitas di Indonesia. Dalam acara tersebut, Homeschooling Pena juga menobatkan lulusan favorit di setiap jenjang. Namun, Supriadi menjelaskan bahwa nilai tersebut tidak bisa dibandingkan dengan siswa di sekolah umum.&nbsp;

Wisuda, Lulusan Homeschooling Lanjutkan Pendidikan ke Sekolah Umum

sekolah umum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah umum

Berita Terkini

PPG untuk Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Guru PAI di Sekolah Umum

Pertama Dalam Sejarah, Kemenag Resmikan Sekolah Umum Kekhasan Agama Hindu

Wisuda, Lulusan Homeschooling Lanjutkan Pendidikan ke Sekolah Umum

Download Aplikasi JawaPos.com