<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201112-WA0062-01.jpg" alt="Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat menindaklanjuti aduan dari para orang tua siswa yang didampingi Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) tentang adanya penahanan ijazah oleh sekolah.  Asisten Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat Sartika Dewi meminta para orang tua melengkapi berkas soal dugaan 40 kepala sekolah yang menahan ijazah. Penahanan ijazah itu diduga akibat para siswa masih menunggak bayaran meski masuk kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP).  ”Kami sudah sampaikan ke orang tua siswa ini untuk melengkapi dokumen laporan sesuai dengan syarat laporan ke Ombudsman,” kata Sartika seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung.  Selain itu, Sartika juga memastikan dalam jangka panjang akan membawa hal tersebut sebagai isu yang diprioritaskan untuk diawasi Ombudsman. ”Tahun depan akan menjadi salah satu informasi dan isu prioritas bagi kami untuk dilakukan kajian lebih mendalam,” tutur Sartika.  Ketua FMPP Illa Setiawati menyebut, ada sebanyak 40 kepala sekolah di tingkat SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta yang diduga menahan ijazah. Para orang tua murid diminta untuk membayar uang sekolah dengan alasan anggaran pemerintah belum dicairkan. Berdasar catatan, ada murid yang sejak 2015 hingga kini masih belum menerima ijazah.  ”Menurut keterangan kepala sekolah, jadi secara terpaksa pihak sekolah tetap menahan ijazah. Makanya kami melaporkan ke Ombudsman,” terang Illa.  Namun Illa belum menyebutkan secara rinci ada berapa siswa yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Apabila terbukti melanggar, dia meminta oknum-oknum di sekolah yang menahan ijazah tersebut agar dilakukan tindakan tegas. ”Kenapa tidak tindak tegas saja kalau perlu pecat saja biar ada efek jera untuk kepala sekolah lain,” ucap Illa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iLwrR4RPIEk&ab_channel=jawapostvofficial

Ombudsman Jabar Tindak Lanjuti Aduan Soal Penahanan Ijazah Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rudy-wali-kota-solo-yang-hobi-tebus-ijazah_m_.jpg" alt="MELUNASI TUNGGAKAN: Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo (kanan) menemui Kepala SMKN 6 Solo Ties Setyaningsih untuk melunasi tunggakan siswa, Jumat (21/9)." width="100%">
<figcaption>MELUNASI TUNGGAKAN: Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo (kanan) menemui Kepala SMKN 6 Solo Ties Setyaningsih untuk melunasi tunggakan siswa, Jumat (21/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pelunasan tunggakan SPP siswa SMK Negeri 6 Solo, yang dilakukan oleh <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/09/2018/pendaftaran-cpns-2018-dibuka-pencari-skck-di-solo-membeludak" target="_blank">Wali Kota Solo</a>, F.X. Hadi Rudyatmo ternyata bukan hal baru. Bahkan, pria berkumis tebal itu sudah cukup sering membantu wali murid atau siswa yang mempunyai masalah administrasi dengan pihak sekolah. Mulai dari tunggakan SPP sampai dengan ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah.&nbsp; Rudy begitu ia akrab disapa seringkali didatangi oleh orang tua siswa yang bermasalah dengan administrasi sekolah. Tidak hanya saat berdinas di kantornya Balai Kota Solo. Tetapi, para orang tua siswa bahkan juga sowan ke rumah dinasnya di Loji Gandrung, dan rumah pribadinya yang ada di Pucangsawit. Para orang tua yang datang biasanya curhat soal tunggakan anaknya. Untuk nilainya bervariasi, tapi rata-rata di atas Rp 1 juta.&nbsp; Bagi Rudy hal itu sudah biasa. Dirinya pun selalu membuka pintu lebar-lebar bagi warganya untuk datang kepadanya. Rudy selalu siap membantu setiap kali ada yang membutuhkan. "Banyak yang datang ke rumah, bahkan rumah di pinggir kali (rumah pribadi) juga banyak didatangi. Dan saya selalu siap membantu," urainya kepada JawaPos.com, Jumat (21/9).&nbsp; Yang datang ke rumahnya tidak hanya orang tua siswa sekolah negeri saja. Tetapi, banyak juga yang dari sekolah swasta. Menurutnya, untuk mengurus administrasi lebih mudah di negeri. Meskipun, kadang disposisinya juga tidak dihargai seperti yang baru saja terjadi di SMKN 6 Solo. "Kalau yang swasta biasanya saya minta keringanan 50 persen, tetapi kalau tidak bisa ya saya bayar 100 persen langsung. Kalau yang negeri biasanya pakai disposisi saya bisa, kalau tidak bisa ya saya lunasi tunggakannya," katanya.&nbsp; Apa yang dilakukan oleh Rudy itu sepenuhnya menggunakan uang pribadinya. Rudy selalu berkomitmen bahwa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/09/2018/kejari-solo-gelar-doa-bersama-untuk-kesuksesan-asian-para-games" target="_blank">anak-anak di Solo</a> harus sekolah sampai tingkat SMA atau SMK. Rudy tidak ingin, hanya gara-gara tidak mampu membayar administrasi kemudian anak berhenti sekolah. Maka dari itu, Rudy pun berusaha membantu setiap permasalahan administrasi meski menggunakan uang pribadinya.&nbsp; "Siswa di Solo ini juga anak saya, jadi semua harus sekolah minimal di tingkat SMA atau SMK. Jangan sampai ada yang tidak sekolah," tegas Rudy. Rudy juga tidak senang dengan sekolah yang hobi menahan ijazah siswa. Menurutnya, hal ini tidak boleh terjadi. Pasalnya, kebijakan sekolah tersebut justru semakin menyusahkan yang bersangkutan. Hal ini karena siswa yang lulus tanpa membawa ijazah jelas akan kesulitan saat ingin mendaftar ke tempat kerja.&nbsp; Bahkan Rudy berjanji akan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/19/09/2018/amankan-pilpres-dan-pileg-polresta-solo-terjunkan-670-personel" target="_blank">melaporkan sekolah yang masih menahan ijazah</a> siswanya. Terutama untuk tingkat SMA maupun SMK. Hal ini karena, kewenangan sekolah di tingkat atas tersebut berada di tangan Provinsi. "Ada juga siswa lulus SMP tahun 1998 tapi ijazahnya masih ditahan oleh sekolah, kan ini kasihan. Bagaimana bisa kerja kalau ijazahnya ditahan," tandasnya.

Rudy, Wali Kota Solo yang Hobi Tebus Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-berbagi-wali-kota-solo-tebus-ijazah-warga-yang-tidak-mampu_m_205509.jpeg" alt="TERIMA IJAZAH: Salah seorang warga Solo menerima ijazahnya setelah ditebus oleh Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, Rabu (18/4)." width="100%">
<figcaption>TERIMA IJAZAH: Salah seorang warga Solo menerima ijazahnya setelah ditebus oleh Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, Rabu (18/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wajah bahagia jelas terpancar dari Reza Kurniawan, Rabu (18/4). Remaja lulusan SMK Negeri 7 Surakarta itu kini sudah bisa memegang ijazahnya. Sebelumnya, sejak lulus sekolah tahun 2014 lalu, ijazah Reza sapaan akrabnya ditahan oleh pihak sekolah. Hal ini lantaran, Reza tidak sanggup melunasi tunggakan SPP. Padahal ijazah tersebut akan digunakannya untuk melamar pekerjaan.&nbsp; Beruntung setelah empat tahun menunggu, akhirnya Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo berbaik hati untuk menebus ijazah Reza. "Sekarang saya sudah bekerja di Paragon Mal, dulu saat melamar menggunakan fotokopi ijazah," terang Reza usai menerima ijazahnya. Tetapi, Reza menambahkan, uang hasil bekerja tersebut tidak mampu ia sisihkan untuk sekadar mengambil ijazahnya.&nbsp; "Gaji saya cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari, jadi belum semat mengambil ijazah," katanya. Dengan ditebusnya ijazahnya, Reza mengaku sangat lega, karena sekarang dia bisa memiliki ijazah sama seperti yang lainnya. Tidak hanya ijazah Reza, tetapi pria yang akrab disapa Rudy itu juga menebus ijazah milik remaja lainnya. Ada yang dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga ada yang dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menebus ijazah yang ditahan sekolah ini memang sudah menjadi rutinitas Rudy selama ini. Sebelumnya Rudy juga sudah menebus lebih kurang 90 ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah.&nbsp; "Mereka menunggak SPP itu bukan karena mereka melarikan uang yang sudah diberikan oleh orang tua mereka. Tetapi, mereka ini benar-benar tidak mampu untuk membayarnya," katanya. Rudy menilai sikap sekolah yang menahan ijazah milik siswanya itu sebagai sesuatu yang tidak bagus. Mengingat, ijazah tersebut merupakan hak dari setiap siswa. Dan bukti lulus sekolah itu sangat penting karena akan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.&nbsp; "Seharusnya ijazah itu tidak perlu ditahan, karena itu hak mereka," katanya. Untuk menebus ijazah-ijazah tersebut, Rudy tidak menggunakan uang dari APBD. Melainkan menggunakan uang pribadi yang didapatkannya setiap bulan sebesar Rp 27,5 juta. Besaran tunggakan SPP siswa bervariasi. "Jumlahnya ya bervariasi dan ada yang sampai Rp 4 juta," pungkasnya.

Cara Berbagi Wali Kota Solo, Tebus Ijazah Warga yang Tidak Mampu