<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/julianto-divonis.jpg" alt="SIDANG PUTUSAN: Hotma Sitompul (dua dari kiri), pengacara Julianto Eka Putra (foto kanan), dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang kemarin (7/9). (SUHARTO/JAWA POS RADAR MALANG)" width="100%">
<figcaption>SIDANG PUTUSAN: Hotma Sitompul (dua dari kiri), pengacara Julianto Eka Putra (foto kanan), dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Malang kemarin (7/9). (SUHARTO/JAWA POS RADAR MALANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang pembacaan putusan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, kemarin (7/9) ternyata bukan ujung perkara. Sebab, terdakwa dalam kasus tersebut, Julianto Eka Putra, mengajukan banding atas vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya.  Pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Harlina Rayes SH MH itu juga diikuti aksi damai sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pegiat perlindungan anak di depan gedung Pengadilan Negeri (PN) Malang. Di Ruang Cakra tempat berlangsungnya sidang, tampak hadir di antaranya Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Komisi Yudisial (KY).  Sidang dimulai pukul 09.54. Selama sekitar empat jam, majelis hakim membacakan dakwaan sampai amar putusan.  Jaksa menuntut pengusaha berusia 50 tahun tersebut 15 tahun penjara. Dalam putusannya, selain vonis 12 tahun penjara, hakim menjatuhkan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan kepada pria yang di kalangan dekatnya biasa disapa Koh Jul itu (selengkapnya lihat grafis).  Julianto juga harus membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban SDS Rp 44,7 juta (44.744.623). Bila dalam 1 bulan putusan hakim bersifat inkracht uang tidak dibayar, hartanya disita dan dilelang kejaksaan untuk membayar restitusi. Tidak cukup juga, diganti kurungan selama 1 tahun.  Dalam sidang itu juga dibeberkan rentetan perbuatan Julianto dengan korban SDS yang terjadi pada rentang Oktober 2009 sampai 2011. SDS saat ini sudah berusia 27 tahun.  ”Ada yang terjadi di sebuah bukit di Kota Batu, dalam kawasan SPI, dan sebuah hotel di Singapura saat studi banding ke sana,” papar Harlina.  Total, lanjut Harlina, terjadi sembilan kali pelecehan maupun persetubuhan. Semuanya jarang diketahui orang.  Dalam beberapa kali menjelang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa disebut hakim juga memberikan motivasi kepada SDS. Di antaranya, ”Kamu bisa jadi pemimpin” dan ”Saya membantu kamu tumbuh berkembang”. Karena itulah, SDS tidak berani bercerita banyak tentang apa yang terjadi pada dirinya.  Keterangan SDS saat menjadi saksi juga mengatakan bahwa terdakwa memberinya handphone melalui kepala sekolah, yang kemudian hanya dimode diam atau bergetar. SDS juga tidak berani pulang kampung ke Madiun selama berada di SPI.  Mendengar paparan tersebut, Julianto yang berada di Rumah Tahanan Lapas Lowokwaru, Kota Malang, hanya bisa mendongakkan kepala sambil sesekali geleng-geleng. Pada pukul 12.37, sidang selesai.  ”Menjatuhkan hukuman pidana selama 12 tahun penjara,” kata Harlina saat membacakan amar putusan.  Putusan tersebut sesuai dengan pasal yang dikenakan pada tuntutan.  Julianto pun mengambil sikap atas putusan itu begitu kuasa hukumnya, Hotma Sitompul, menanyakan. ”Banding, Pak Ketua,” ucapnya.  Hal itu diikuti sikap jaksa yang digawangi Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Yogi Sudharsono SH yang menyatakan pikir-pikir. ”Kami akan pelajari putusan selama tujuh hari itu untuk menyatakan sikap,” kata Yogi.  Setelah sidang, anggota kuasa hukum Julianto, Filiphus Sitepu SH, mengatakan bahwa dalam putusan tersebut semua barang bukti dan saksi yang diajukan tidak dijadikan pertimbangan. ”Sekitar 10 saksi yang kami sodorkan dikesampingkan, sementara 3 dari penuntut umum dijadikan pertimbangan,” paparnya.  Dia menyayangkan, padahal semua saksi tersebut dimintai keterangan di bawah sumpah. Pihaknya pun segera membuat permohonan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.  Perkara itu menjadi atensi Kemen PPPA sejak awal. ”Kami mengapresiasi dengan adanya keyakinan hakim yang digunakan dalam putusan,” kata Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kemen PPPA Robert Parindungan Sitinjak.

Divonis 12 Tahun dan Restitusi Rp 44,7 Juta, Julianto Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tempImage10oNQM-1.jpg" alt="Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono. Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono. Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) mengulas sejumlah bukti dalam sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, dengan terdakwa berinisial JE. JPU berupaya untuk meyakinkan majelis hakim.  Pada sidang replik tersebut, kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono, pihaknya telah menyampaikan sejumlah alat bukti untuk membantah pledoi tim kuasa hukum terdakwa. "Pada pokoknya, kami menjawab pledoi dari penasihat hukum. Berdasar alat bukti yang kita hadirkan di persidangan," kata Yogi seperti dilansir dari Antara di Malang, Rabu (10/8).  Disebutkan Yogi, sejumlah alat bukti tersebut, di antaranya adalah keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk yang telah disiapkan JPU. Dengan disampaikannya bukti-bukti tersebut, JPU meyakini bahwa terdakwa JE bersalah dalam kasus kekerasan seksual.  Dengan adanya replik dan sejumlah barang bukti tersebut, JPU berharap bisa meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa yang merupakan pemilik Sekolah SPI Kota Batu tersebut bersalah terhadap segala tuduhan. "Kami ulas kembali sejumlah alat bukti yang pernah disampaikan di persidangan. Kami berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah," papar Yogi Sudharsono.  Sementara itu, kuasa hukum terdakwa JE, Jeffry Simatupang, menyatakan, dalam pembacaan replik tersebut pihak JPU hanya mengulang-ulang dakwaan dan tetap bertumpu pada asumsi, bukan pembuktian. "Jaksa mengulang-ulang dakwaan dan tetap bertumpu pada asumsi, bukan pembuktian," tutur Jeffry.  Jeffry menjelaskan, perkara tersebut merupakan rekayasa berdasar pembuktian dalam persidangan. Tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa JE melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual.  "Kami menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara asumsi. Perkara ini tidak ada alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual," ujar Jeffry Simatupang.  JPU menuntut terdakwa JE dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1/2016 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  JE dituntut hukuman penjara 15 tahun subsider 6 bulan dengan denda Rp 300 juta, serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

JPU Ulas Sejumlah Bukti Dalam Sidang Kasus Kekerasan Seksual SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/147-polda-spi.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Bidhumas Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Bidhumas Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Timur menerima delapan pengaduan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak yang menyeret pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, pihaknya menerima delapan pengaduan sejak pertama membuka hotline pengaduan pada Senin (11/7). ”Sampai Kamis (14/7) ada delapan orang yang mengadu melalui hotline. Sebelum dibuka, sudah ada enam orang korban. Jadi total korban eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan di Sekolah SPI menjadi 14 orang,” ujar Dirmanto.  Dia menjelaskan, korban pertama yang mengadu ke Polda Jatim via hotline adalah perempuan berinisial EE. Alumnus SPI angkatan ke-7 itu mengaku disuruh membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir, dan mencangkul di sawah, serta menjadi sales competition.  ”Kemudian, STHN, alumni angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah mengelola Kampung Kids sebagai tour guide. Lalu menyediakan sarana makan-makan kalau ada tamu di sana,” ucap Dirmanto.  Korban selanjutnya yang mengadu adalah KTU, alumnus angkatan ke-9 SPI. Ada juga perempuan berinisial IA yang pernah bersekolah di SPI, namun tidak sampai lulus, yang bentuk eksploitasinya adalah membangun Kampung Kids.  ”14 orang korban merupakan alumnus SPI. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Delapan orang ini rencananya segera kami panggil untuk dimintai keterangan,” terang Dirmanto.  Kombespol Dirmanto menyatakan, akan terus membuka dan menerima pengaduan soal kasus eksploitasi ekonomi anak melalui hotline di nomor telepon 0895343777548. ”Kami juga membuka di Polres Batu dengan nomor telepon 082328031328,” tutur Dirmanto.  Sementara itu, Polda Jatim telah memeriksa 12 titik pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di sekolah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto menambahkan, pemeriksaan di 12 titik tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban terhadap pihak terlapor berinisial JE.  ”Selain melakukan olah TKP, polisi juga mendapatkan sejumlah dokumen yang salah satunya berisi nama-nama siswa dalam kurun waktu 2008 hingga 2010,” ucap Totok.

Polisi Terima Pengaduan Eksploitasi Ekonomi Anak di SPI Kota Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220711-WA0062.jpg" alt="Julianto Eka Putra di Lapas Lowokwaru Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Julianto Eka Putra di Lapas Lowokwaru Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jatim membuka hotline pengaduan bagi korban eksploitasi ekonomi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu. Hotline itu dibuka Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polda Jatim, serta Satreskrim Polres Batu.  Ketiga pihak itu membuka hotline pasca melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Sekolah SPI, kawasan Bumi Aji Kota Batu. Olah TKP itu dilakukan pada Rabu (13/7).  Dalam olah TKP itu, kepolisian telah melakukan pemeriksaan di 12 tempat. Area itu memiliki kaitan dengan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak dan siswa SPI Batu.  Polda Jatim juga menghadirkan 2 orang saksi korban.  Kuasa hukum dari pihak korban dan terlapor juga dihadirkan.  ”Masih ada beberpa titik yang akan dilakukan pemeriksaan oleh tim Ditreskrimum Polda Jatim, Inafis Polda Jatim, dibantu Satreskrim Polres Batu,” kata Kombes Dirmanto, kabidhumas Polda Jatim.  Saat ini, lanjut dia, Polda Jatim dan Polres Batu membuka hotline untuk pengaduan masyarakat yang menjadi korban eksploitasi ekonomi terhadap anak. ”Bagi korban di daerah non Batu atau se-Jawa Timur bisa menghubungi nomor Hotline 0895343777548. Sementara korban di wilayah Batu bisa menghubungi nomor Hotline Satreskrim Polres Batu di 082328031328,” terang Dirmanto.  Sebelumnya, Julianto Eka Putra, pemilik dan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu tidak hanya dilaporkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Dia juga dilaporkan dalam dugaan eksploitasi ekonomi anak.  Dirmanto mengungkapkan, dugaan itu muncul pertama kali ditangani Polda Bali. Kemudian Polda Bali melimpahkan ke Polda Jatim pada 26 April.  Dugaan itu kini tengah ditangani Polda Jatim. Proses penyidikan masih dilakukan kepolisian.  ”Jadi kami sampaikan, Polda Jatim telah menerima limpahan kasus terkait JE, pada kasus baru, yaitu kasus ekploitasi ekonomi,” ujar Dirmanto.  Eksploitasi itu dilakukan dengan memerintahkan seluruh siswa SPI untuk membangun bangunan di SPI. Siswa juga diminta bekerja di berbagai sektor ekonomi.  ”Setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” papar Dirmanto.  Total terdapat 6 korban yang diminta untuk bekerja. Salah satu korban masih berusia 15 tahun ketika peristiwa itu terjadi.  ”Iya masih sekolah (di bawah umur). Saat itu 2009. Yang bersangkutan masih berumur 15 tahun,” jelas Dirmanto.  Direskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto memastikan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung untuk proses penyelidikan dan penyidikan. ”Dari keterangan saksi korban yang menunjukkan beberapa tempat yang kita duga ada 12 titik sebagai tempat eksploitasi ekonomi,” jelas Totok.  Selain itu, ada beberapa dokumen yang ditemukan kepolisian, terkait dengan nama-nama siswa sejak 2008 sampai dengan 2010. ”Lain-lain tentu secara teknis itu sebagai bukti dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” papar Totok.

Polda Jatim Buka Hotline Pengaduan untuk Korban Sekolah SPI Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220713-WA0044.jpg" alt="Anggota kepolisian melakukan olah TKP terkait kasus pemilik sekolah SPI. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Anggota kepolisian melakukan olah TKP terkait kasus pemilik sekolah SPI. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu, Rabu (13/7), didatangi anggota kepolisian dari Polda Jatim. Polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari kasus yang menjerat pemiliknya, Julianto Eka Putra.  Olah TKP dilakukan di sekolah yang terletak di kawasan Bumi Aji Kota Batu itu. Penyidikan dilakukan terkait kasus dugaan eksploitasi ekonomi, setelah kasus dugaan pelecehan seksual kepada para murid yang sudah masuk persidangam.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyampaikan, olah TKP itu dipimpin Direskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto. Kasus eksploitasi ekonomi itu pertama kali ditangani Polda Bali kemudian dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim pada 26 April.  ”Olah TKP ini atas limpahan kasus baru SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) dari Polda Bali terkait dugaan eksploitasi ekonomi terhadap siswa SMA SPI Kota Batu,” kata Dirmanto.  Dari laporan itu, Dirmanto mengatakan, pemilik sekolah SPI, Julianto, diduga memaksa anak-anak untuk bekerja. Mereka juga diminta untuk membangun sekolah.  ”Atas laporan itu, JE diduga mempekerjakan anak-anak di berbagai sektor ekonomi, ada yang disuruh membangun kegiatan-kegiatan bangunan di sana serta disuruh melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di sana,” papar Dirmanto.  Terkait laporan tersebut, polisi menerapkan pasal 761 i jo pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  ”Jadi setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Kemudian ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” terang Dirmanto.

Polda Jatim Olah TKP Dugaan Eksploitasi Ekonomi Pemilik SPI Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1F9DE408-BF07-4D32-B68C-17E644F067A6.jpg" alt="Polda Jatim lakukan olah TKP kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (13/7). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim lakukan olah TKP kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (13/7). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus dugaan eksploitasi ekonomi oleh terlapor JE di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, tim identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim melakukan olah TKP tersebut usai mendapatkan pelimpahan laporan polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali. ”Kami pada hari ini (13/7) bersama tim identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim melakukan olah TKP di tempat ini dalam rangka menindaklanjuti limpahan laporan polisi dari Polda Bali,” kata Dirmanto seperti dilansir dari Antara.  Olah TKP tersebut dilakukan terkait dengan dugaan eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan JE di SPI Kota Batu. JE adalah pemilik SPI Kota Batu yang saat ini merupakan terdakwa kasus kekerasan seksual dan tengah ditahan di Lapas Kelas IA Malang.  Menurut dia, olah TKP tersebut untuk melihat lebih jelas terkait dengan kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh terlapor JE. Pelimpahan kasus dugaan eksploitasi anak tersebut telah diterima Polda Jawa Timur pada 26 April.  ”Hingga saat ini masih dalam penanganan. Dengan olah TKP ini diharapkan masalah bisa menjadi terang, seperti apa kasus yang sebenarnya. Statusnya (JE) terlapor, kami olah TKP dan akan gelarkan sehingga bisa kami simpulkan terkait dengan status JE ini,” ujar Dirmanto.  Pada saat ini, kata dia, ada enam pelapor dalam kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut. Ada dugaan JE mempekerjakan anak di bawah umur di SPI Kota Batu. SPI Kota Batu juga dilengkapi dengan hotel, wahana edukasi, restoran, kafe, dan lainnya.  ”Kami dapat limpahan dari kasus Bali ada enam orang yang menjadi korban kasus eksploitasi ekonomi oleh JE. JE diduga mempekerjakan anak di bawah umur untuk kegiatan-kegiatan ekonomi di SPI Kota Batu,” terang Dirmanto.  Tim Polda Jawa Timur tiba di SPI Kota Batu kurang lebih pukul 10.05 WIB. Ada kurang lebih 8 unit mobil dari rombongan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Humas Polda Jawa Timur. Selain itu, ada 1 unit mobil tim Inafis Polda Jawa Timur yang turut serta dalam olah TKP di sekolah yang terletak di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.  JE saat ini tengah menjalani penahanan terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Malang, Kota Malang, Jawa Timur, 11 Juli. Rencananya JE menjalani kembali sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Malang (PN Malang) pada Rabu (20/7) dengan agenda pembacaan tuntutan.  Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Batu menjerat terdakwa JE yang merupakan pemilik Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu dengan pasal alternatif. Terdakwa terancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun.  JE didakwa dengan sejumlah pasal, yakni pasal 81 ayat (1) juncto pasal 76 D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pasal 81 ayat 2 UU tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 82 ayat (1), jo pasal 76e UU Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam berkas dakwaan yang dibacakan JPU, yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual satu orang saksi korban dengan inisial SDS. Hal tersebut merupakan fakta persidangan yang saat ini berjalan.

Polda Jatim Olah TKP Kasus Eksploitasi Ekonomi Anak di SPI Kota Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220711-WA0032.jpg" alt="Keluarga Julianto saat kejaksaan mendatangi kediamannya. Kejati Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Keluarga Julianto saat kejaksaan mendatangi kediamannya. Kejati Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penangkapan Julianto Eka Putra, pemilik dan pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu melalui drama yang cukup panjang. Julianto dilaporkan menjadi pelaku pelecehan seksual pada 9 siswa di sekolah tersebut.  Penangkapan itu akhirnya dilakukan pada Senin (11/7) sore. Saat ditangkap, Julianto sedang berada di rumahnya, di Citraland Surabaya.  Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengatakan, penangkapan itu sempat dihalangi keluarga Julianto. Namun, pihaknya tetap berupaya melakukan penangkapan.  ”Hari ini (11/7) terdakwa (Julianto Eka Putra) diamankan di kediamannya di Citraland Surabaya. Sempat dihalangi keluarga terdakwa,” kata Mia pada Senin (11/7) sore.  Dalam penangkapan itu, Kejati Jatim membawa sejumlah anggota polisi. Anggota kejaksaan juga dilibatkan.  ”Kami juga dibantu pengamanan dari jaksa penuntut umum (JPU),” ujar Mia.  Penangkapan itu, kata Mia, telah menempuh jalan panjang. Kejati Jatim telah mengajukan penangkapan sejak lama. Namun Pengadilan Negeri Malang tak juga menangkap dan menahan Julianto.  ”Julianto belum ditahan meskipun sudah melalui 19 kali persidangan. Alasannya, karena Pengadilan Negeri (PN) Malang menilai Julianto sangat kooperatif,” ucap Mia.  ”Julianto baru diamankan hari ini (11/7) karena permohonan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kedua kali. Permohonan itu dilayangkan ke PN Malang,” tambah dia.  Permohonan itu diterima pada siang hari. Surat penahanan dari majelis hakim PN Malang itu pun terbit pada pukul 14.00 WIB (11/7). Julianto pun diamankan di kediamannya di Citraland Surabaya.

Sempat Dihalangi Keluarga, Polisi Tangkap Julianto di Rumahnya

sekolah SPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah SPI

Berita Terkini