<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/0y6CfzKjthmBnHmNoKufYniTX3KIlPXxCR1ik2SK-4135538306.jpg" alt="Bupati Jember, Muhammad Fawait keluarkan SE untuk mengantisipasi krisis BBM yang melanda wilayahnya. (Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember, Muhammad Fawait keluarkan SE untuk mengantisipasi krisis BBM yang melanda wilayahnya. (Radar Jember)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penutupan jalur nasional Gumitir, yang menghubungkan Jember-Banyuwangi menimbulkan efek domino: Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersendat, krisis BBM, antrean SPBU mengular, hingga kemacetan panjang.&nbsp; Menyikapi buruknya mitigasi distribusi BBM di Jember pasca penutupan Jalur Gumitir, Bupati Jember, Muhammad Fawait mengeluarkan surat edaran (SE) pada Senin (28/7). Ada dua poin penting dalam surat tersebut.&nbsp; Pertama, mulai Selasa (29/7), sekolah-sekolah di Jember diminta beralih ke sistem pembelajaran daring. Sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) diberi keleluasaan bekerja dari mana saja alias Work From Anywhere (WFA).&nbsp; Kebijakan ini akan berlaku hingga pasokan BBM kembali normal. Langkah-langkah yang diambil Pemkab Jember diharapkan dapat meringankan kebutuhan BBM masyarakat di tengah krisis yang melanda.&nbsp; &ldquo;Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa boleh mengikuti pelajaran secara online dari rumahnya masing-masing,&rdquo; ujar Fawait, dikutip dari Radar Jember (Jawa Pos Group), Selasa (29/7).&nbsp; Khusus internal pegawai Pemkab Jember, Bupati Fawait akan menerbitkan SE agar mereka bekerja di mana saja (WFA) bagi yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat. "Kami memutuskan mengeluarkan SE untuk pegawai Pemkab Jember, yang tidak langsung pelayanannya tidak menyentuh kepada masyarakat,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Selain menerbitkan surat edaran, Pemkab Jember juga berkoordinasi intensif dengan Pertamina agar segera mendistribusikan pasokan BBM tambahan, serta mengerahkan armada bantuan. "Kita protes ke Pertamina dan meminta agar mengambil langkah-langkah taktis. Akhirnya sudah ada solusi, Pertamina mengerahkan banyak truk untuk pengiriman ke Jember," imbuh Fawait.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, terbitkan kebijakan pembelajaran daring dan WFA akibat krisis BBM pasca penutupan jalur nasional Gumitir.

Penutupan Jalur Gumitir Picu Krisis BBM di Jember, Bupati Fawait Terapkan Sekolah Online bagi Siswa dan WFA untuk ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa SMPN 240 melakukan ujian akhir sekolah secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan di Jakarta, Selasa (6/4/2021). Beberapa siswa melakukan ujian secara tatap muka dengan diawasi guru dikarenakan banyaknya siswa yang mengalami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdapat 25 sekolah di Jakarta Selatan (Jaksel) yang melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Hal ini dilakukan untuk melihat kesiapan pelaksanaan sekolah tatap muka di satuan pendidikan sebelum PTM dibuka secara serentak.  "Hari ini adalah hari pertama piloting tatap muka di mana di Jaksel ada 25 sekolah yang melaksanakan tatap muka," terang Plt Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji ketika di SMKN 15 Jakarta, Jalan Mataram 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/4).  Kepada 25 sekolah tersebut, Isnawa meminta jika terdapat warga sekolah yang terindikasi positif Covid-19, sekolah tersebut harus ditutup sementara waktu. Artinya, tidak ada PTM dan kembali belajar dari rumah atau online.  "Kalau ada kasus baru otomatis sekolah harus tutup, karena ini uji coba," ujarnya.  Ia mengharapkan tidak ada kasus Covid-19. Sebab, sebelum dibuka, sekolah sendiri juga sudah melakukan tracing terkait keluarga peserta didik yang memiliki komorbid serta pemeriksaan lingkungan tempat tinggal.  "Insya Allah tidak ditemukan kasus Covid-19 pada saat anak-anak mulai pembelajaran, karena wali kelas juga sebelum mulai belajar, sudah tracing dan mengajak Puskesmas untuk memeriksa anak betul-betul dalam kondisi sehat. Semoga ini semua orang berlangsung dengan baik," kata dia.  Lalu, pihaknya juga telah menekankan kepada guru agar anak-anak muridnya tidak berkeliaran kemana-mana selepas kegiatan belajar mengajar. Arahan ini guna mengantisipasi adanya klaster Covid-19 di sekolah.  "Kami khawatir kan, kita nggak tahu ada penyebaran Covid-19 dari lokasi yang dikunjungi. Kami pesan kepada kepala sekolah dan guru untuk anak-anak langsung ke rumah saja, karena semua punya tanggung jawab menjaga prokes," tutupnya.  https://youtu.be/z_LpvGXQoyo

25 Sekolah di Jaksel Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Guru-beserta-orang-tua-murid-mengikuti-simulasi-sekolah-campuran-tatap-muka-dan-daring-hybrid_HARITSAH-ALMUDATSIRJAWA-POS_Jawa-Pos-641.jpg" alt="Guru beserta orang tua murid mengikuti simulasi sekolah campuran tatap muka dan daring (hybrid) di SMP 255, Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021). Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan orang tua murid mengenai tata cara sekolah tatap muka yang rencana akan" width="100%">
<figcaption>Guru beserta orang tua murid mengikuti simulasi sekolah campuran tatap muka dan daring (hybrid) di SMP 255, Jakarta Timur, Selasa (30/3/2021). Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan orang tua murid mengenai tata cara sekolah tatap muka yang rencana akan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meyakinkan agar sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya (GTK) belum divaksinasi tidak dulu melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurut dia, persoalan vaksinasi bagi GTK ini menjadi kendala utama diberlakukannya PTM. “Makanya sekarang, kita harus meminta masukan semua pemangku kepentingan pendidikan termasuk dokter anak. Lalu, kuota vaksinasi guru harus dipenuhi pemerintah," terang dia, Senin (5/4). Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Salatiga, Jawa Tengah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai tidak maksimal, banyak siswa yang tidak memahami pelajaran. Terlebih lagi persoalan pendidikan karakter terhadap siswa selama PJJ yang tidak memiliki panutan, yakni guru. “Nah, berdasarkan survei yang dilakukan sekira 60-80 persen orang tua maupun siswa di Salatiga menyetujui PTM. Tapi masalahnya vaksin, jadi kalau bisa kuota vaksin untuk guru ini jelas seperti halnya bagi TNI maupun Polri," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada bulan Januari 2021, 63,9 persen sekolah masih melaksanakan belajar dari rumah (BDR). "Lalu, sebanyak 31,1 persen sekolah sudah melakukan PTM dikombinasikan dengan BDR. Dan baru 5 persen sekolah yang melakukan PTM secara penuh," urainya. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/02/2021/jokowi-juli-2021-pembelajaran-tatap-muka-bisa-dilakukan/">Jokowi: Juli 2021, Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dilakukan</a> Sementara itu, menurut kondisi wilayah dan jenis satuan pendidikan, untuk daerah tertinggal 40,7 persen sekolah masih melaksanakan BDR, 43,3 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR, dan 16,1 persen sekolah melakukan PTM. "Daerah non-tertinggal, 64,8 persen sekolah masih melakukan BDR, 30,6 persen sekolah mengkombinasikan PTM-BDR dan 4,6 persen sekolah yang sudah melaksanakan PTM," pungkas Fikri. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=h4dfUX29MQ0 &nbsp;

Jadi Persoalan, Sekolah Diminta Tak Buka Jika Vaksinasi Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KOMPETISI-SAINS-NASIONAL-DI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Siswa perwakilan sekolah mengerjakan soal mata pelajaran IPA saat kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanak" width="100%">
<figcaption>Siswa perwakilan sekolah mengerjakan soal mata pelajaran IPA saat kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah diwajibkan membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) apabila seluruh guru dan tenaga kependidikannya (GTK) sudah divaksinasi Covid-19. Targetnya, vaksinasi guru selesai di bulan Juni mendatang.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, meskipun memperbolehkan PTM, keputusan utama anak untuk bisa melakukannya berada di orang tua atau wali murid.  "Jadinya sekolah, guru dan tenaga kependidikan wajib melayani memberikan pelayanan PTM terbatas dengan protokol kesehatan, tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak," jelas Nadiem dalam Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3).  "Jadinya ujung-ujungnya peranan keputusan ini ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas," sambungnya.  Kata Nadiem, pemerintah sendiri memberikan dua opsi dalam pelaksanaan pembelajaran lewat kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, yakni PTM dan juga pembelajaran jarak jauh (PJJ). Jika orang tua tidak memperbolehkan anak ke sekolah, maka mereka dapat mengikuti PJJ.  "Masih ada opsi PJJ, kenapa masih harus ada, karena protokol kesehatan yaitu maksimal kapasitasnya 50 persen, jadi mau tidak mau walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi PTM terbatas, masih harus melalui rotasi sistem rotasi sehingga harus menyediakan PTM dan juga PJJ," tutur dia.  Diketahui juga, apabila kedapatan adanya indikasi Covid-19 dari warga pendidikan, sekolah tersebut diharuskan untuk memberhentikan PTM. Jika sudah kondusif, maka PTM dapat kembali dilaksanakan.  "Kalau berdasarkan hasil pengamatan terdapat kasus konfirmasi Covid-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara PTM di sekolah tersebut ya," pungkasnya.

Orang Tua Jadi Faktor Utama Anak Bisa Masuk Sekolah Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/com-Pemukiman-Padat-Salman-Toyibi2.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di gang rumah kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa, guru, ma" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di gang rumah kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa, guru, ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menuturkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat adanya gangguan pada hasil belajar siswa. Malahan, banyak pelajar yang berpotensi tinggal kelas di masa pandemi Covid-19.  "Banyak rapor hasil belajar siswa memang banyak yang tidak tuntas," tutur dia dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).  Salah satu pemantauan yang dilakukan pihaknya adalah beberapa sekolah di Cimahi, Jawa Barat. Ia pun meminta kepada pihak sekolah untuk memanggil orang tua apabila terdapat hasil pembelajaran dalam nilai rapor tidak tercapai.  "Agar para wali kelas dapat memberikan masukan kepada orangtua siswa terkait pendampingan PJJ di rumah," tuturnya.  Dia pun mememberkan hal yang membuat hasil belajar menurun, yaitu masalah alat daring, kuota internet dan wilayah blank spot atau tidak adanya jaringan internet. Dari keterangan yang diperoleh, terdapat sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring.  "Status kepemilikan handphone siswa SMP di kota Cimahi mayoritas adalah milik siswa sendiri sebanyak 18.048 dan 2.508 HP milik orangtua dan 633 tidak memiliki handphone maupun alat daring yang lain," tambahnya.  Namun ia bersyukur bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi dan para guru di Kota Cimahi tetap melayani peserta didik yang kesulitan PJJ daring. Di antaranya dengan guru kunjung dan orang tua diminta mengambil soal dan materi ke sekolah.  Baca juga:<a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/06/02/2021/terkait-pjj-ada-ketimpangan-implementasi-antara-di-kota-dan-desa/"> Terkait PJJ, Ada Ketimpangan Implementasi Antara di Kota dan Desa</a>  "Bahkan ada guru yang bersedia ke sekolah setiap hari untuk mengajari toga siswanya di sekolah karena tidak memiliki alat daring. Mungkin masih ada banyak kendala, namun ada upaya untuk meminimalkan,” imbuhnya.  Langkah KPAI selanjutnya dalam memantau pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi adalah melakukan pengawasan pada 24 dan 25 Februari di kawasan Cimahi. Hal ini di maksudkan agar potensi pelajar tidak naik kelas dapat teratasi. "Yang secara bertahap diharapkan mampu mengatasi permasalahan PJJ dengan segala keterbatasan yang ada," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zAu0QzWgWt0

KPAI Sebut Potensi Tinggal Kelas Meningkat di Masa Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/psbb_jawa_bali.jpg" alt="KOORDINASI: Presiden Joko Widodo saat rapat penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi melalui virtual di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/1). (KRIS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KOORDINASI: Presiden Joko Widodo saat rapat penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi melalui virtual di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/1). (KRIS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan untuk kembali menerapkan pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali selama dua pekan. Mulai 11 hingga 25 Januari. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk mengurangi angka penularan Covid-19 yang belakangan makin tinggi.  Sudah 11 bulan Indonesia berjuang melawan Covid-19. Sayangnya, angka penularan tak kunjung turun.  Hal itu mengakibatkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) terus menipis. Pascalibur Natal dan tahun baru, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat kapasitas BOR di Jawa dan Bali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.  Jakarta mencatatkan BOR paling kritis, yakni 84,74 persen. Disusul Banten 84,52 persen; DIJ 83,36 persen; Jawa Barat 79,77 persen; Sulawesi Barat 79,31 persen; dan Jawa Timur 78,41 persen. Lalu, Jawa Tengah 76,27 persen; Sulawesi Selatan 72,40 persen; dan Sulawesi Tengah 70,59 persen. ’’Ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak,’’ kata Jubir Satgas Wiku Adisasmito. Dia menyatakan, kondisi BOR itu menggambarkan jumlah pasien Covid-19 yang terus meningkat.  Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, ada beberapa hal yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Di antaranya, pertambahan kasus per minggu cukup tinggi. Pemerintah juga melihat tingkat kesembuhan dan fatality di atas rata-rata dunia.  Pembatasan tersebut, menurut Airlangga, sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mengaturnya lebih detail, menteri dalam negeri akan membuat surat edaran bagi seluruh pemerintah daerah.  Seperti apa pembatasan yang akan dilakukan? Airlangga menjelaskan, untuk area perkantoran atau tempat kerja, 75 persen dari total jumlah karyawan harus melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah. Lalu, kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring. Sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menerapkan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan hanya diizinkan buka sampai pukul 19.00. ’’Makan-minum di tempat maksimal 25 persen,’’ ujarnya. Pemesanan makanan melalui takeaway atau delivery tetap diizinkan.  Selanjutnya, kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen selama menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi akan diatur ulang. ’’Pemerintah terus melakukan evaluasi,’’ ucapnya. Pengawasan ketat akan dilakukan satpol PP, Polri, dan TNI.  Bagaimana Respons Para Gubernur?  Pemprov DKI menyambut baik. Itulah yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di balai kota, Jakarta Pusat, kemarin (6/1). ”Sejujurnya kami di Pemprov DKI sudah memberlakukan pengetatan PSBB transisi. Kemarin Pak Gubernur (Gubernur DKI Anies Baswedan, Red) sudah memimpin (rapat). Intinya, ada pengetatan di Jakarta yang kami bentuk segera,” terangnya.  Riza juga akan mengajukan beberapa permintaan kepada pemerintah pusat. Terutama terkait dengan penanganan Covid-19 di Jabodetabek. Dia ingin pemerintah pusat memfasilitasi kebijakan pembatasan di Jakarta bisa seiring dengan daerah-daerah sekitar. ”Itu pernah terjadi. Kami menutup restoran, tetapi beberapa daerah di Bodetabek tetap membuka restoran. Akibatnya, orang Jakarta makan dan berkumpul di Bodetabek, lalu kembali ke Jakarta,” ungkapnya.  Kondisi itu mengakibatkan persebaran Covid-19 di Jabodetabek sulit dikendalikan. Dengan meningkatkan koordinasi, penanganan Covid-19 bisa terintegrasi. Bahkan, lanjutnya, Riza ingin periode PSBB di Jakarta disamakan dengan Bodetabek.  Dia menyebutkan, pengetatan di Jakarta atas arahan pemerintah pusat bukan kali ini saja. Menyambut libur panjang Natal dan tahun baru, Pemprov DKI juga mendapatkan arahan untuk melakukan pengetatan tambahan.  Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) <a href="https://www.jawapos.com/tag/ganjar-pranowo/">Ganjar Pranowo</a> menegaskan siap melaksanakan perintah pembatasan tersebut. Saat ini pihaknya masih menunggu surat edaran resmi dari pusat untuk kemudian disampaikan kepada para bupati dan wali kota di Jateng. ”Saat rapat bersama presiden, sudah disampaikan, khusus untuk Provinsi Jawa–Bali akan dilakukan pengetatan, baik dalam konteks kerumunan maupun pemberlakuan jam malam. Pak <a href="https://www.jawapos.com/tag/menko-perekonomian/">Menko Perekonomian</a> juga sudah telepon saya soal itu,” kata Ganjar kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin.  Ganjar menyatakan, pengetatan yang dimaksud bisa disebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pembatasan kegiatan masyarakat. Intinya, pembatasan itu tidak dilakukan di satu wilayah pemerintahan, melainkan pada daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus atau zona merah. ”Kalau di Jateng ini, misalnya Semarang Raya, Solo Raya, dan saya usulkan Banyumas Raya. Tiga ini yang menjadi perhatian, khususnya Semarang Raya dan Solo Raya yang kasusnya melonjak,” jelasnya.  Terkait dengan kesiapan pembatasan secara ketat, Ganjar menyatakan siap. Sebab, seluruh daerah berlatih sejak lama. ”Tinggal nanti kami sampaikan kepada bupati dan wali kota agar segera sosialisasi dan dilaksanakan,” ujarnya.  Ganjar membenarkan, kapasitas tempat isolasi dan ICU di Jateng sudah berada di atas batas aman, yakni ICU 64 persen dan tempat tidur isolasi 71 persen. Meski begitu, pihaknya terus melakukan penambahan dan sebenarnya kondisinya masih relatif aman. ”Tadi rapat, kami sepakat menambah 20 persen dari kapasitas yang ada,” paparnya.  Di Jawa Barat (Jabar), Gubernur <a href="https://www.jawapos.com/tag/ridwan-kamil/">Ridwan Kamil</a> siap menindaklanjuti kebijakan pembatasan tersebut. Emil –sapaannya– menegaskan, di wilayah Jawa Barat, fokus penerapan WFH bakal berlaku untuk Bodebek dan Bandung Raya. Keputusan itu disampaikan saat Emil berkunjung ke gudang penyimpanan vaksin Covid-19 Jawa Barat di kompleks Pergudangan Multiguna Modern Bizpark, Kota Bandung, kemarin.  ”Arahan pertama, para kepala daerah memfokuskan persiapan perencanaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/wfh/">WFH</a> untuk daerah yang kenaikannya (kasus Covid-19) tinggi, termasuk Jabar,” kata Emil.  Meski begitu, Emil belum menjelaskan secara teknis pemberlakuan PSBB. Dia berjanji menyampaikan teknis pelaksanaannya pada hari ini (7/1). Emil akan memaksimalkan sisa waktu untuk menyosialisasikan PSBB kepada masyarakat. ”Sebelum tanggal 11 (Januari 2021), saya bakal sosialisasikan pembatasan restoran dan lain-lain. Masih ada lima hari. Nanti disampaikan ke media,” ujarnya.  Jawa Timur juga termasuk provinsi yang disebut pada penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/psbb-jawa-bali/">PSBB Jawa–Bali</a>. PSBB akan diberlakukan di wilayah Malang Raya dan Surabaya Raya. Banyak item atau aturan yang berlaku pada PSBB tersebut. ”Kami menunggu surat edaran dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jawa Timur (Jatim) <a href="https://www.jawapos.com/tag/khofifah-indar-parawansa/">Khofifah Indar Parawansa</a>.  Saat ini mantan menteri sosial itu masih menjalani isolasi mandiri. Agenda yang bersifat teknis dikoordinasikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Kemarin Emil mengungkapkan hal yang sama. Pemprov Jatim bakal menunggu surat edaran dari pusat sambil terus berkoordinasi dengan Forkopimda Jatim.  Nah, untuk wilayah Bali, berdasar kriteria yang ada, dua kabupaten/kota menerapkan PSBB. Yaitu, Denpasar dan Badung. Perkembangan terkini, jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Provinsi Bali mencapai 2,94 persen atau 547 orang. Untuk Denpasar, 5.001 orang terkonfirmasi positif. Lalu, di Badung ada 3.349 pasien Covid-19.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/01/2021/psbb-jawa-bali-apindo-tak-efektif-jika-disiplin-protokol-kendur/">PSBB Jawa-Bali, Apindo: Tak Efektif Jika Disiplin Protokol Kendur</a>  Jubir Satgas Covid-19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai menyatakan, penetapan PSBB baru diketahui dari media massa. Surat resmi dari pusat belum turun. Kendati demikian, dia menuturkan bahwa apa yang diperintahkan pemerintah pusat sudah dijalankan. Misalnya, penutupan ruang publik, belajar online, dan perkantoran yang kapasitasnya dibatasi hanya 25 persen. Jika surat edaran dari pemerintah pusat sudah turun, pihaknya bakal menindaklanjutinya secara resmi. ”Akan dirapatkan dengan instansi terkait,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Bali kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bYO098otqTY

PSBB Jawa-Bali Berlaku 11-25 Januari, Sekolah Tetap Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Belajar-Online-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mardhiyah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) dari rumah di Perumahan Villa Naira di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Sekolah dengan tetap menerapkan sistem PJJ di awal" width="100%">
<figcaption>Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mardhiyah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) dari rumah di Perumahan Villa Naira di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Sekolah dengan tetap menerapkan sistem PJJ di awal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati mengatakan bahwa banyak dari orang tua mengeluh soal pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dia mengatakan, bahwa ada puluhan ribu orang tua yang tidak ingin pelaksanaan PJJ terus berlangsung.  ’’Sistem daring yang saya lihat selama ini yang sudah terjadi, mungkin hampir 10.000-an saya sudah betemu orang tua siswa ada di banyak titik, tidak ada satu pun yang suka dengan sistem daring ini,’’ ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan secara virtual, Rabu (11/11).  Ia merasakan bahwa ada sistem yang salah dari PJJ ini. Khususnya keterbatasan infrastruktur yang membuatnya membebani peserta dan tenaga didik. "Sistem ini memberatkan baik orang tua, siswa apalagi gurunya," jelasnya.  Untuk itu dia meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap PJJ. Sebab, sebagian masyarakat sudah memijta agar kegiatan belajar tatap muka diberlakukan kembali jika permasalahan ini berlarut-larut.  Apabila, PJJ akan dimasukkan ke dalam peta jalan pendidikan, maka harus ada perubahan budaya yang menyeluruh. Tentunya hal itu akan memakan waktu lama.  ’’Dalam waktu lima tahun ke depan, saya yakin ini tidak bisa selesaikan dengan baik. Tetapi kalau target kita 40 tahun ke depan, Indonesia mungkin jadi pionir dalam bidang pendidikan, itu bisa,’’ imbuhnya.  Agar peta jalan pendidikan berjalan baik, dia berharap agar dimatangkan apa tujuannya terlebih dahulu. ’’Dari sistem konvensional tatap muka lalu dikombinasi dengan sistem daring ini menjadi kekuatan kita untuk menuju ke masa depan pendidikan yang lebih baik,’’ tuturnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I5mit0101p8

Komisi X DPR Sebut Ada 10 Ribu Orang Tua Tidak Suka PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mendikbud-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk memberhentikan pembelajaran tatap muka di sekolah kala pandemi virus Korona merebak pada Maret 2020. Memasuki delapan bulan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilaksanakan, banyak siswa yang mengaku stres akibat tidak berkomunikasi satu sama lain secara langsung.  Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim memastikan bahwa akan prosesi belajar tatap muka seperti sedia kala akan kembali diberlakukan jika pandemi Covid-19 sudah selesai. Tidak akan ada campuran pembelajaran secara daring atau blended learning.  "Sudah pasti luring itu tidak bisa digantikan. Pada saat pandemi ini sudah berlalu Insyaallah kita akan semua balik kepada sekolah tatap muka, karena kita sadar bahwa sekolah tatap muka itu jauh lebih efektif dan lebih ideal daripada jarak jauh," ucap dia dalam webinar Indonesia Belajar Dari Rumah: Daring Hingga Luring, Kamis (5/11).  Nadiem juga mengaku tidak menginginkan PJJ dilaksanakan. "PJJ dilaksanakan karena terpaksa. Bayangkan kalau sekolah dan kampus kita dibuka selama ini, mungkin muridnya masih bisa melalui itu (antibodi kuat), tapi berapa banyak mereka yang tinggal sama kakek neneknya, berapa banyak yang tinggal dengan lansia dan komorbiditas," terang Nadiem.  PJJ memang memiliki banyak tantangan, namun hal itu juga tidak bisa dihindari agar pembelajaran tetap berlangsung. Di mana hampir semua negara pun menerapkan hal tersebut.  "Ini adalah the best out of all worst scenario. Tidak ada yang mau PJJ. Saya tidak mau. Saya orang tua. Saya juga korban PJJ," tandasnya.

PJJ Dikeluhkan Masyarakat, Nadiem Makarim: Saya Juga Korban PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) kembali menerima informasi dan laporan terkait sekolah-sekolah yang belum kunjung mendapatkan bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk periode bulan pertama, September.  ’’Dari awal program ini dilaksanakan, masih banyak siswa dan guru di daerah termasuk Jakarta yang belum menerima subsidi kuota, padahal guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini, untuk mengurangi beban belajar selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) berlangsung," terang Koordinator P2G Satriwan Salim, Selasa (27/10).  Apalagi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud sudah mulai menyalurkan subsidi kuota bulan kedua (Oktober) tahap pertama pada 22–24 Oktober. Pihaknya pun menilai Kemendikbud tidak benar-benar serius dalam melaksanakan program yang memakan dana jumbo, sebesar Rp 7,2 triliiun untuk empat bulan sampai Desember itu.  Laporan kepada P2G perihal siswa dan guru belum menerima bantuan kuota sebenarnya sudah pernah disampaikan akhir September lalu. Persoalan yang sama relatif dari tempat yang sama juga, masih terjadi hingga sekarang. Bahkan ada penambahan beberapa provinsi sehingga jumlahnya bertambah.  ’’Artinya, Kemendikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota bulan September lalu. Padahal mendapatkan bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,’’ ujar dia.  Terdapat potensi dana tak terpakai maksimal, bahkan bisa dikatakan sia-sia. Adapun, berikut laporan yang diterima P2G (*)  &nbsp; <ol> 	<li>Dari beberapa SMP dan SMA swasta di DKI Jakarta. Banyak siswa yang belum menerima, begitu juga gurunya. Termasuk ada laporan dari guru dan siswa yang menggunakan nomor ponsel pascabayar.</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> 	<li>Dari SMP Negeri di Kota Blitar, Jawa Timur, beberapa siswa dan guru belum dapat.</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kab. Bogor, Jawa Barat. Sebagian siswa dan guru juga belum mendapatkan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> 	<li>Dari SMP Negeri di Kab. Pandeglang, Benten. Untuk di Pandeglang masih banyak guru dan siswa yang belum. Dan ada beberapa SMP yang guru dan siswanya belum mendapatkan sama sekali.</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> 	<li>Dari SDLB Kab. Bintan, Kepulauan Riau. Sebagian siswa belum mendapatkan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="6"> 	<li>Dari SMK Negeri 4 Kab. Berau, Kalimantan Timur. Semua guru dan siswa belum dapat kuota internet hingga sekarang, untuk yang September.</li> </ol> &nbsp; <ol start="7"> 	<li>Dari SD Negeri di Kab. Bekasi, Jawa Barat. Masih banyak guru dan siswa di SD yang belum dapat. Untuk di Kab. Bekasi masih banyak guru dan siswa yang belum dapat, bahkan ada beberapa sekolah guru dan siswanya belum mendapatkan sama sekali.</li> </ol> &nbsp;  Padahal ada sebagian guru sudah dapat lagi bantuan kuota yang kedua Oktober. Sehingga guru dan siswa yang belum dapat kuota harus mengeluarkan modal ekstra sendiri untuk PJJ Daring.  &nbsp; <ol start="8"> 	<li>Dari SMK Negeri di Kab. Ende, NTT. Sebagian kecil guru belum dapat dan sebagian besar siswa juga belum dapat.</li> </ol> &nbsp; <ol start="9"> 	<li>Dari SMPN 1 Kab. Garut, Jawa Barat, beberapa guru belum menerima bantuan subsidi kuota dari bulan September.</li> </ol> &nbsp; <ol start="10"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Guru sebagian besar belum dapat, siswa sebagian juga belum dapat.</li> </ol> &nbsp; <ol start="11"> 	<li>Dari SMA Negeri 3 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang dapat paket kuota data hanya 10 orang dari 86 guru yang bertugas di sekolah tersebut. Sedangkan untuk siswa sebagian juga belum.</li> </ol> &nbsp; <ol start="12"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kota Pekanbaru, Riau. Sebagian besar guru belum dapat dan sebagian kecil siswa juga belum.</li> </ol> &nbsp; <ol start="13"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagian siswa belum dapat kuota internet.</li> </ol> &nbsp; <ol start="14"> 	<li>Dari SMA Negeri 30 Kab. Garut, Jawa Barat. Guru dan siswa belum dapat kuota internet.</li> </ol> &nbsp; <ol start="15"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kab. Semarang, Jawa Tengah. Sebagian guru dan siswa belum menerima.</li> </ol> &nbsp; <ol start="16"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian siswa dan guru yang belum dapat kuota.</li> </ol> &nbsp; <ol start="17"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kab. Pati, Jawa Tengah. Masih ada 20% siswa dan guru yang belum kunjung menerima bantuan kuota.</li> </ol> &nbsp; <ol start="18"> 	<li>Dari SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kab. Sangihe, Sulawesi Utara. Hampir semua siswa dan guru sudah terkirim bantuan kuota sesuai yang telah diinput di dapodik. Namun, beberapa siswa dan guru yang belum terkirim dikarenakan setelah nomor diverifikasi, ternyata nomor tersebut tidak aktif.</li> </ol> &nbsp; <ol start="19"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kab. Karawang, Jawa Barat. Hampir 50 orang siswa belum dapat kuota, adapun semua guru sudah menerima.</li> </ol> &nbsp; <ol start="20"> 	<li>Dari SMA Negeri di Kab. Jembrana, Bali. Sekitar 5% siswa belum dapat kuota yang bulan September. Siswa kemrin kendalanya adalah salah input nomor kartu.</li> </ol> &nbsp; <ol start="21"> 	<li>Dari SMP Negeri Turatea, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sebagain kecil siswa masih ada yg belum dapat kuota.</li> </ol> &nbsp; <ol start="22"> 	<li>Dari SMA Negeri 4 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Terdapat sebagian siswa yang belum dapat kuota internet.</li> </ol> &nbsp; <ol start="23"> 	<li>Dari SMK Insan Medika, Kota Depok, Jawa Barat. Sebanyak 45 siswa (belum) dan 69 siswa (sudah) menerima kuota dari total siswa 114 orang.</li> </ol> &nbsp; <ol start="24"> 	<li>Dari SMP Negeri 6 Satap Serawai, Kab. Sintang, Kalimantan Barat. Beberapa siswa dan guru belum mendapat kuota.</li> </ol> &nbsp; <ol start="25"> 	<li>Dari SMA Negeri Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat. Sebagian siswa dan guru belum dapat kuota internet.</li> </ol> &nbsp; <ol start="26"> 	<li>Dari SMA Negeri Kota Banda Aceh, sebagian siswa dan guru belum mendapatkan kuota internet.</li> </ol> &nbsp; <ol start="27"> 	<li>Dari SMP Negeri di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagian siswa masih belum mendapatkan bantuan kuota.</li> </ol> &nbsp; <ol start="28"> 	<li>Dari SD Negeri di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Guru sudah mendapatkan kuota. Sedangkan sebagian besar siswa tidak mendapatkan kuota hingga sekarang.</li> </ol> &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lITLnCGq0jY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Laporan Dari P2G: Masih Banyak yang Belum Dapat Kuota Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sulawesi Selatan, Fitri Ari Utami menyampaikan, dalam hasil penyelidikan sementara kasus meninggalnya MI, siswi asal Gowa disebut bukan karena tugas yang menumpuk dan keterbatasan internet. Melainkan diduga karena hubungan asmara.  Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti pun meminta agar pernyataan motif bunuh diri bukan karena tugas-tugas daring dan kendala PJJ daring, tetapi karena motif asmara haruslah dibuktikan.  "Kewenangan Disdik Sumlel untuk memeriksa apakah PJJ daring di sekolah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Disdik Sulsel harus memeriksa seperti apa tugas yang menurut guru ringan, padahal menurut para siswanya berat," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).  Suara siswa juga harus didengarkan agar berimbang, tidak hanya mendengarkan versi pihak sekolah dan para guru saja. Artinya, harus hati-hati dan penuh pertimbangan ketika menyimpulkan suatu perkara.  ’’Menarik kesimpulan tanpa melakukan pemeriksaan  menyeluruh yang melibatkan banyak pihak, ibaratnya melakukan pembelaan diri   tetapi menggunakan opini dan perasaan. Padahal perasaan ukurannya tidak jelas, rujukannya bukan perasaan, tetapi aturan perundangan terkait,” imbuh Retno.  Pihak kepolisian juga sedang mengungkapkan motif bunuh diri MI. Jadi semua pihak harus menghormati pihak kepolisian yang sedang bekerja. ’’Pernyataan kepolisian bahwa dugaan sementara adalah karena beban tugas dari PJJ berdasarkan bukti-bukti percakapan di aplikasi pesan singkat korban dengan dua teman dekatnya," tuturnya.  Seluruh saksi akan diperiksa, dan untuk saksi anak harus diperlakukan sesuai amanat UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jadi seharusnya kita tidak mendahului kepolisian dalam menyimpulkan motif bunuh diri ananda MI.  Motif seorang anak bunuh diri, kemungkinan besar penyebabnya bisa tidak tunggal, artinya membuka peluang ada motif lain. ’’Namun demikian jika ada bukti kuat yang lain, sebaiknya disampaikan saja langsung kepada penyidik polisi agar bisa ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan kasus kematian ananda MI,’’ urai Retno. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WlR03FozkaM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Siswi Bunuh Diri di Gowa Diduga Ada Pengaruh Asmara, KPAI Minta Bukti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah online

Berita Terkini