<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1DF90753-22BA-48AE-A352-5B401F5B220E-1.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutrwijono menghadiri acara TPQ di Kota Surabaya beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mendukung usul kenaikan honor guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ/TPA), Sekolah Minggu, dan PAUD, yang selama ini sebesar Rp 500 per bulan menjadi Rp 600 per bulan. Saat ini, usul itu masih pembahasan dalam RAPBD 2023.  ”Usul tersebut merupakan apresiasi DPRD bersama Pemkot Surabaya atas jerih mereka, mendedikasikan diri mendidik anak-anak di Kota Pahlawan,” kata Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (1/11).  Dia mengimbau pemkot agar mengkaji besaran kenaikan honor guru TPQ, Sekolah Minggu, dan insentif bunda PAUD, berdasar kemampuan keuangan daerah. ”Karena guru TPQ dan Sekolah Minggu sudah cukup lama tidak naik honornya,” ujar Adi.  Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Surabaya sebelumnya mengusulkan honorarium guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD PPT (Pos PAUD Terpadu), dan guru TK, dinaikkan pada 2023.  ”Mereka punya peran penting membangun karakter anak-anak di Surabaya,” ujar Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.  Dalam Rancangan APBD 2023, lanjut Khusnul, honor guru TPA/TPQ, guru Sekolah Minggu, bunda PAUD, yang jumlahnya sekitar 12 ribu orang, akan dinaikkan sebesar Rp 100 ribu. Saat ini, sebesar Rp 500 ribu, sehingga menjadi Rp 600 ribu tanpa dipotong PPN.  ”Sedangkan untuk guru TK, yang sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 400 ribu,” kata Khusnul.

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-14.50.15.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dua dari kiri) menyerahkan jasa pelayanan secara simbolis. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dua dari kiri) menyerahkan jasa pelayanan secara simbolis. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada tenaga pendidik keagamaan (TPQ dan sekolah minggu) se-Kota Surabaya. Dalam pengarahan via daring dan luring itu, dilakukan penyerahan secara simbolis jasa pelayanan (Jaspel) 10.477 pendidik TPQ dan sekolah minggu se-Kota Surabaya.  Eri mengatakan, para pendidik TPQ dan sekolah minggu diberikan jaspel atau apresiasi sebesar Rp 500 ribu per bulan. Khusus kali ini, Pemkot Surabaya mencairkan jaspel selama tiga bulan sekaligus, Januari, Februari, dan Maret.  ”Jadi, 3 bulan ini belum dicairkan. Saya minta untuk dicairkan bulan ini semua. Tapi ke depannya saya minta dicairkan tiap bulan, sembari kemenag dan pemkot mengevaluasi, apakah ada perubahan-perubahan di masing-masing TPQ dan sekolah minggu itu,” tutur Eri.  Menurut dia, pemberian apresiasi atau jaspel itu berasal dari APBD Surabaya untuk seluruh guru agama. ”Apalagi, saya sudah meminta tadi sebelum memulai pengajaran dan sesudah pengajaran untuk mendokan Kota Surabaya. Jadi, karena ini pakai APBD Surabaya, ya tolong didoakan Surabaya,” ujar Eri.  Eri menjelaskan, anak didik pasti calon pemimpin bangsa. Wali kota ingin semua agama membangun karakter anak-anak bangsa, selain dari karakter kebangsaan, ada karakter keagamaan juga.  ”Nah, ketika pemimpin sudah berlandaskan agama, secara otomatis dia akan selalu untuk kepentingan umat, tidak untuk kepentingan pribadi,” papar Eri.  Oleh karena itu, dari agama Islam TPQ maupun sekolah minggu, ada juga Budha dan Hindu dan agama lain bersama-sama membentuk karakter anak-anak menyesuaikan ajaran agama masing-masing, sehingga dia bisa menerjemahkan keagamaannya itu ke dalam kehidupan sehari-hari.  ”Dengan cara itu, insya Allah akan membuat Surabaya adem,” ucap Eri.  Wali kota berpesan kepada pendidik TPQ dan sekolah minggu tidak hanya menghafalkan. Namun, anak-anak bisa mengamalkan isi di kitab suci.  ”Akan jadi bimbang ketika dia sudah hafal surat-surat tapi tidak tahu maksudnya, sehingga dalam menerjemahkan ke kehidupan mereka tidak akan bisa. Berbeda jika dia sudah hafal dan mengerti maksudnya, maka dia bisa mengamalkan ilmunya itu di dunia nyata,” kata Eri.  Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Alquran (FKPQ) Indonesia di Kota Surabaya M. Alfan Nabhan menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya. Terutama atas kebijakan memberikan insentif kepada guru ngaji.  ”Ini sangat berharga bagi para guru ngaji dan guru sekolah minggu. Apresiasi yang diberikan Pemkot Surabaya ini sangat luar biasa dan sangat menghargai kami. Terima kasih support dan atensinya Pak Eri,” ucap Alfan.

10 Ribu Guru Ngaji dan Sekolah Minggu Dapat Gaji Rp 500 Ribu Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pihak-gereja-khawatir-sekolah-minggu-terjebak-birokratisasi-pendidikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politikus anggota DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan Keagamaan bakal mendapatkan perhatian besar dari DPR. Hal itu seiring tengah dibahasnya RUU Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) oleh wakil rakyat tersebut. Hanya saja, dari RUU inisiatif DPR tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Persoalan itu tidak hanya meliputi pendidikan agama Islam semata, tapi juga pendidikan keagamaan Kristen pun didalami. Ketentuan sekolah minggu misalnya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) meminta sekolah minggu tidak terjebak pada birokratisasi. Kekhawatiran itu dikemukakan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat melakukan diskusi di DPP PSI pada Selasa (30/10) lalu. Jubir PSI Dara A Kesuma Nasution menuturkan, RUU Pesantren dan LPK memiliki semangat yang bagus. Semangat itu bermula dari keinginan memberikan political recogniction pada lembaga pendidikan nonformal, terutama pesantren. Di sisi lain, pihak PSI mendapat keberatan dari pihak gereja. Terutama untuk Pasal 69 ayat 3 di RUU tersebut yang menyatakan pendidikan sekolah minggu dan katekisasi diselenggarakan dengan peserta paling sedikit 15 orang. Begitu juga di pasal 69 ayat 4 yang memuat ketentuan bahwa setiap pengajaran nonformal harus dilaporkan dulu ke kementerian agama kabupaten atau kota. &ldquo;Wajar jika kemudian ada kekhawatiran bahwa hal ini berujung pada birokratisasi pendidikan. Jadi sebaiknya dua pasal itu direvisi,&rdquo; ujar Dara dalam keterangan persnya, Kamis (1/11). Menurut Dara, karakteristik pesantren dan sekolah minggu tidak sama. Kedua lembaga pendidikan itu jika diperlakukan sama, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah. Untuk itu, kata Dara, PSI merekomendasikan dua hal. Pertama, RUU tentang pesantren LPK tetap mengatur tentang pesantren dan pendidikan agama lain. Pengaturan itu harus melalui diskusi panjang yang melibatkan tokoh-tokoh dari semua agama. Jika hal tersebut dilakukan, RUU tersebut akan menjadi produk hukum yang inklusif untuk semua agama di Indonesia. "Rekomendasi kedua, RUU bisa saja kembali ke semangat awal, yaitu hanya mengatur terkait pesantren saja,&rdquo; ujar Dara. Dari kalangan Islam sendiri, RUU ini dikhawatirkan bisa menghilangkan keragaman pesantren karena pesantren adalah subkultur sosial kemasyarakatan yang sangat kaya, dengan kekhasan dan karakter masing-masing. "Jika pesantren diatur secara detail hingga ke level teknis seperti kurikulum, kondisi itu akan mengancam keragaman di setiap pesantren di Indonesia,&rdquo; pungkas Dara.

Pihak Gereja Khawatir Sekolah Minggu Terjebak Birokratisasi Pendidikan

sekolah minggu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah minggu

Berita Terkini

Ketua DPRD Surabaya Dukung Usul Kenaikan Honor Guru TPQ pada 2023

10 Ribu Guru Ngaji dan Sekolah Minggu Dapat Gaji Rp 500 Ribu Per Bulan

Pihak Gereja Khawatir Sekolah Minggu Terjebak Birokratisasi Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com