<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lima-hari-sekolah-tugas-guru-makin-banyak_m_153090.jpeg" alt="Grafis" width="100%">
<figcaption>Grafis</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rabu (23/8) tidak disia-siakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Di hadapan sejumlah pemimpin ormas Islam itu, dia menyampaikan segala hal soal lima hari sekolah (LHS). Termasuk tugas guru yang bakal makin banyak. Dalam acara rapat pleno Wantim MUI tersebut, Muhadjir didampingi Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad, Kepala Balitbang Totok Suprayitno, dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter Arie Budhiman. Acara itu dipimpin langsung Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin. Muhadjir menyatakan, akar kebijakan LHS itu terkait dengan beban mengajar guru. Sebelumnya beban mengajar guru minimal 24 jam pelajaran per pekan. Karena banyak keluhan dari guru, di antaranya guru kesulitan mengejar beban minimal itu, akhirnya ketentuannya diubah. &rdquo;Beban kerja guru menjadi delapan jam setiap hari dan lima hari dalam sepekan,&rdquo; katanya. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menuturkan, jangan dibayangkan guru harus berada di kelas atau di ruang guru selama delapan jam setiap hari. Banyak sekali kegiatan guru yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah memantau kegiatan siswa. Baik itu kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Muhadjir menjelaskan, ketika beban delapan jam itu sampai pukul 15.00, murid hingga saat itu masih berada dalam pengawasan guru. Kalau ada murid yang ikut madrasah diniyah (madin), guru harus memastikannya. Kemudian, kalau murid ikut ekstrakurikuler atau kursus yang lain, guru juga harus ikut memantau. Bahkan, kalau murid langsung pulang ke rumah, guru tetap harus memastikannya. &rdquo;Guru kok jadi lebih banyak tugasnya? Memang iya. Kan sudah terima tunjangan profesi guru (TPG, Red),&rdquo; katanya. Setiap tahun kucuran dana untuk TPG sangat besar. Tahun ini saja alokasi anggaran TPG mencapai Rp 56,7 triliun. &rdquo;Sekarang giliran pemerintah menagih komitmen guru untuk mendidik anak-anak,&rdquo; tambahnya. Dengan adanya kontrol dari para guru itu, nanti siswa memiliki dua buku rapor. Yang pertama adalah rapor untuk hasil belajar akademik selama bersekolah. Yang kedua adalah buku rapor untuk catatan pribadi siswa. Baik itu catatan perilaku, kepemimpinan, sampai catatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lain di luar sekolah. Dua catatan dalam buku rapor tersebut harus dimasukkan ke dalam data pokok pendidikan (dapodik). Dengan demikian, Kemendikbud memiliki rekam jejak pribadi seseorang mulai TK sampai lulus SMA atau SMK. &rdquo;Nanti perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut pegawai bisa melihat catatan ini. Apakah seorang pelamar itu pernah jadi pemimpin atau tidak,&rdquo; terangnya. Muhadjir mengatakan, sampai saat ini formula buku rapor kepribadian siswa tersebut masih dikaji di Kemendikbud. Diharapkan, tidak lama lagi rapor catatan kepribadian atau karakter siswa itu bisa diluncurkan. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi pada prinsipnya mendukung program penguatan pendidikan karakter (PPK) Kemendikbud tersebut. Apalagi, program itu bertujuan memperkuat karakter anak-anak. Namun, terkait dengan penambahan tugas untuk guru, dia berharap PGRI dilibatkan dalam pembuatan teknis acuan kerjanya. Unifah juga mengungkapkan, belum semua guru menerima TPG. Masih banyak guru honorer yang gajinya tidak sampai Rp 500 ribu setiap bulan. Nah, menurut Unifah, untuk guru-guru yang belum menerima TPG, tapi sudah mendapatkan beban kerja yang cukup berat, program itu bukan kebijakan yang baik. Terkait dengan rencana terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang PPK, sejauh ini belum ada perkembangan signifikan. Sejumlah opsi dimunculkan Kemendikbud dalam mengatur jam belajar siswa di sekolah. Opsi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan tengah agar guru tetap mendapatkan jam kerja 40 jam. Salah satu opsinya ialah tetap mengakomodasi sekolah enam hari dengan pengaturan tersendiri. Namun, sangat mungkin aturan itu tidak masuk Perpres PPK yang akan terbit. Kabar tersebut disampaikan Muhadjir setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana Merdeka kemarin. Muhadjir menjelaskan, pada dasarnya ketentuan LHS bersifat tidak wajib sebagaimana disampaikan presiden. Dia mempersilakan bila ada sekolah yang mau menerapkan atau yang tidak ingin menerapkan. Untuk itu, dalam pengaturannya nanti ada jalan tengah. Bagi yang ingin menerapkan LHS, tentu jam kerja guru menjadi delapan jam per hari. Sehingga dalam sepekan tetap memenuhi jam kerja 40 jam. &rdquo;Nanti kalau yang menganut enam hari (sekolah) ya beban guru diubah,&rdquo; ucapnya. Dalam arti diatur sedemikian rupa supaya totalnya 40 jam kerja selama enam hari. Pengaturan itu nanti secara teknis dicantumkan dalam permendikbud yang baru. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 nanti otomatis dicabut oleh perpres yang bakal terbit. Perpres yang terbit tersebut akan mencakup dua irisan, yakni Kemendikbud dan Kemenag. Dari situlah pihaknya akan menyusun permendikbud baru sebagai turunan perpres. Apakah perpres itu juga akan mengatur jam belajar-mengajar yang nanti diturunkan dalam permendikbud, Muhadjir mengatakan tidak. &rdquo;Soal itu malah nggak diatur. Nanti diatur dalam turunan permennya. Tapi, ini mungkin lho ya. Wong kan belum terbit perpresnya,&rdquo; lanjut pria yang juga ketua PP Muhammadiyah tersebut. Saat ini perpres itu masih disusun tim lintas kementerian dan belum ada keputusan akhir. Karena itu, perubahan dari sisi substansi masih mungkin terjadi. Yang jelas, perpres tersebut tetap akan merujuk, salah satunya, pada PP 19/2017 tentang Perubahan PP 74/2008 tentang Guru. Dengan demikian, permendikbud yang baru nanti merujuk pula pada perpres dan PP tersebut. Mengenai waktu penyelesaian dan penerbitan perpres, Muhadjir mengatakan belum bisa memastikan. &rdquo;Pak Sesneg yang lebih tahu soal itu,&rdquo; ucapnya. Pihaknya mendapat tugas menyusun substansi dari sisi Kemendikbud, sebagaimana Kemenag juga mendapat tugas serupa dari bidangnya. Sementara itu, Mensesneg Pratikno juga tidak bisa memastikan kapan perpres tersebut terbit. Dia hanya memberikan isyarat bahwa prosesnya sudah hampir rampung. &rdquo;Sekarang dalam proses untuk diterbitkan. Sudah ada rapat sinkronisasi di Kemenkum HAM,&rdquo; ujarnya. Sebaliknya, Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengaku belum mengetahui soal progres terakhir penyusunan perpres itu. &rdquo;Aku belum lihat. Coba nanti aku cek dahulu,&rdquo; ucapnya.

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menunggu-perpres-memerdekakan-nalar_m_153060.jpeg" alt="Akh. Muzakki" width="100%">
<figcaption>Akh. Muzakki</figcaption>
</figure>MENGAPA judul tulisan ini saya awali dengan kalimat &rdquo;menunggu perpres&rdquo;? Sederhana, publik memang sedang menunggu perpres yang konon akan &rdquo;menggantikan&rdquo; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Tapi lebih dari itu, saya melihat ada kesilapan pandangan di titik simpul bangsa ini dalam merespons permendikbud dan rencana perpres tersebut. Sudah lebih dua bulan sejak diundangkan 12 Juni 2017, reaksi publik terhadap permendikbud tidak pernah sirna. Bahkan, pro dan kontra cenderung semakin besar bak gelombang pasang. Di bawah pun, tidak sedikit pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berada dalam situasi yang sangat sulit sebagai pelaksana teknis. Akhirnya, sekolah pun dikondisikan untuk menjalankan kebijakan lima hari sekolah itu. Meski publik sudah diminta untuk menunggu perpres, pro dan kontra pun semakin sulit dihindarkan. Anggaplah pro dan kontra itu sebagai proses semu deliberasi publik terhadap konsep dan kebijakan lima hari sekolah. Ujung dari deliberasi semu itu adalah menyerap semangat, gagasan dasar, dan orientasi publik atas isu mendasar yang mengenai kehidupan bersama. Namun, saya membaca, ada kesalahan pemaknaan terhadap substansi dan agensi di balik deliberasi semu di atas. Kesalahan pemaknaan dua isu sentral tersebut layak diurai untuk memerdekakan nalar bersama. Untuk menguji ketidaktersambungan substansi, pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah, sebetulnya apa sih yang dipermasalahkan oleh mereka yang pro dan mereka yang kontra terhadap permendikbud di atas? Ternyata substansi argumentasi di antara keduanya tidak bersambung. Yang dipermasalahkan oleh mereka yang selama ini kontra terhadap kebijakan Mendikbud adalah soal lima hari sekolah. Bukan masalah penguatan pendidikan karakter. Sebab, yang mereka baca adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu sendiri. Pikiran mereka sederhana, permendikbud tersebut adalah tentang hari sekolah. Maka, substansi dasarnya pun juga harus dibaca tentang hari sekolah. Bahwa di dalamnya ada pembahasan tentang penguatan pendidikan karakter, itu bukan substansi dasar. Masalahnya sederhana. Posisi penguatan pendidikan karakter yang disublimasikan ke dalam gagasan dasar yang menjadi pertimbangan substantif permendikbud di atas menjadikan hari sekolah sebagai kebijakan utama. Lihatlah juga &rdquo;judul&rdquo; permendikbud tersebut. Yakni, tentang hari sekolah. Bukan tentang penguatan pendidikan karakter. Sementara itu, pihak yang pro mendasari argumentasi mereka bahwa permendikbud di atas berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Di sini titik ketidakbersambungan substansi penyikapan di atas terjadi. Satu pihak mempermasalahkan kebijakan lima hari sekolah, pihak lainnya menjawabnya dengan argumentasi yang berkisar pada penguatan pendidikan karakter. Artinya, kerisauan tentang lima hari sekolah direspons dengan jawaban penguatan pendidikan karakter. Kata anak muda sekarang, &rdquo;Jaka Sembung, naik ojek? Nggak nyambung, Jek.&rdquo; Nah, supaya nyambung secara substantif, rencana penerbitan perpres harus mampu memaknai substansi deliberasi semu yang dilanda ketidaktersambungan itu. Perpres layak keluar dari jebakan ketidaktersambungan substansi tersebut. Caranya sederhana, tapi terukur. Pertama, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menjadi dasar kebijakan lima hari sekolah dan yang menimbulkan gejolak luar biasa besar layak untuk diputuskan, apakah diteruskan atau dibatalkan. Keputusan pembatalan atau tidak menjadi sangat vital untuk mengurai atau memperparah keruwetan dan keriuhan di lapangan. Masalahnya simpel. Draf perpres yang beredar luas (entah benar atau tidak dari sisi redaksi dan substansi) tidak menunjuk kepada keputusan pembatalan atau penerusan melalui penegasan ulang terhadap kebijakan lima hari sekolah yang sebelumnya diatur permendikbud itu. Kalau memang demikian yang terjadi, deliberasi semu di atas akan tetap meluas. Sebab, keduanya &ndash;antara permendikbud dan perpres&ndash; mengatur dua hal yang berbeda. Perpres mengatur penguatan pendidikan karakter. Permendikbud mengatur lima hari sekolah. Yang akan terjadi, akibatnya, kedua-duanya berjalan. Penguatan pendidikan karakter diberi karpet merah untuk berjalan, lima hari sekolah juga terus dijalankan walau dengan skala penekanan yang berbeda. Dan jika ini yang terjadi, dikhawatirkan munculnya perpres tidak mengurai keruwetan yang konkret terjadi di lapangan. Perpres justru akan membuat publik di negeri ini akan masuk kepada jebakan riuh soal lima hari sekolah. Walaupun akan disebut opsional, substansi kebijakan lima hari sekolah akan memiliki daya tekan tertentu justru karena disebut itu. Kedua, sebagai pilihan lanjutan, pemerintah perlu lebih mengedepankan desain kebijakan tentang strategi kebudayaan. Sebab, hingga saat ini kita tidak memiliki desain yang jelas mengenai strategi kebudayaan pada bangsa ini. Kebudayaan lebih dilihat sebagai komoditas pariwisata, bukan sebagai kekayaan nonmaterial bangsa yang harus dilembagakan melalui instrumen-instrumen kewargaan. Pendidikan karakter hanya bagian kecil. Jika pilihan itu yang diambil, pimpinan pemerintahan negeri ini terampil mengajak publik keluar dari jebakan keruwetan yang tidak perlu dengan memaksakan kebijakan lima hari sekolah. Kearifan tradisional kita mengajarkan, kalau hanya untuk menangkap ikan, airnya jangan sampai keruh. Kalau keruh, ikan akan sulit ditangkap. Kalau hanya kepentingannya penguatan pendidikan karakter (ibarat menangkap ikan), tidak selayaknya air mengeruh karena kebijakan itu menabrak kepentingan luas. Tentu, pemerintah perlu mengedepankan kearifan daripada pendekatan kekuasaan. Memilih untuk tidak membatalkan kebijakan lima hari sekolah sesuai permendikbud adalah kebijakan politik. Tetapi, memilih untuk membatalkan permendikbud lima hari sekolah dengan mengedepankan penguatan desain strategi kebudayaan adalah pilihan rasional nan terukur berbasis kearifan. Kepentingan agar pemerintah mengedepankan kearifan daripada pendekatan kekuasaan di atas semakin kuat terasa jika dikaitkan dengan fakta salah kaprah di ruang publik tentang agensi deliberasi semu itu. Muncul persepsi seakan-akan pro dan kontra itu persoalan ormas besar Islam: NU dan Muhammadiyah. Ada kealpaan, gelombang kontra terhadap kebijakan lima hari sekolah sejatinya bukan antara dua kelompok besar itu. Memang betul, Mendikbud memiliki latar belakang Muhammadiyah, tapi kebijakan lima hari sekolah berasal dari kapasitasnya sebagai Mendikbud. Karena itu, kebijakan itu pun bagian dari kebijakan besar pemerintah. Membiarkan salah kaprah tersebut berlanjut sama dengan tidak memerdekakan nalar publik ini. Karena itu, yang bisa menyelesaikan kegaduhan ini adalah pimpinan pemerintahan. Caranya, mengambil pelajaran dalam membuat regulasi secara partisipatoris berbasis kearifan lokal. (*)

Menunggu Perpres, Memerdekakan Nalar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ribuan-santri-demo-tolak-full-day-school_m_151250.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ribuan santri berdemonstrasi di halaman Kantor Bupati Tasikmalaya, Bojong Koneng, Singaparna, kemarin (15/8). Mereka tegas menolak regulasi Mendikbud Muhadjir Effendy soal pemberlakuan sekolah lima hari atau full day school (FDS). Massa aksi merupakan gabungan dari Pondok Pesantren Cipasung, Ponpes Sukamanah, Ponpes Sukahideng, Ponpes Baitul Hikmah Haurkuning Salopa, Ponpes Nurul Ihsan Cicangkudu, Ponpes Tanjungjaya, Ponpes Al-Falah, Ponpes Huda Peuteuyjaya Sariwangi dan Ponpes Manarul Hikam Ciseda Singaparna. Hadir juga massa aksi dari Nahdlatul Ulama (NU), Banser, GP Ansor dan IPNU dan organisasi di bawah NU lainnya. Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam mengatakan, NU menolak segala bentuk pelaksanaan FDS di Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2011 yang melandasi pelaksanaan kebijakan FDS ini. Dia tegas menolak kebijakan lima hari sekolah sampai pukul 16.00 atau libur dua hari pada Sabtu dan Minggu. &rdquo;Justru dengan dua hari libur, anak akan banyak liburan atau main,&rdquo; tegas KH Atam saat diwawancara usai unjuk rasa bersama santri di depan kantor bupati kemarin (15/8). NU pun, tegas KH Atam, menolak kebijakan Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum soal program Tambahan Jam Pelajaran (TJP) agama di SD dan SMP. Seperti diketahui TJP memindahkan pelajaran diniyah ke SD dan SMP sampai pukul 16.00. &rdquo;NU sangat keberatan seolah-olah madrasah diniah yang didirikan para ulama diganggu,&rdquo; ungkap ulama kharismatik ini. Kata KH Atam, ketika Bupati Uu tetap ingin menambah jam pelajaran siswa SMP yang tidak sekolah di madrasah diniyah dan pesantren sampai pukul 16.00 apakah akan efektif ? Menurutnya, anak malah akan kelelahan dan monoton karena proses pembelajaran agama dilaksanakan di sekolah. KH Atam pun meminta Bupati Uu membuat peraturan daerah yang mewajibkan anak-anak untuk mengikuti pesantren. Kemudian ketika siswa tersebut jauh dari pesantren atau madrasah diniyah, maka bisa dibuatkan asrama oleh pemerintah daerah. &rdquo;Aturan pembelajarannya seperti pesantren, jadi pulang dari sekolah, siswa itu diarahkan ke asrama,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang juga pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya H Edeng ZA mengatakan kebijakan FDS ini bisa negatif dan positif sebetulnya. Positifnya di daerah yang tidak ada madarash diniah dan pesantren anak akan terarahkan dan kenakalan remaja bisa dicegah sehingga bisa menyelamatkan genarasi muda. Tetap kalau negatifnya, madrash diniyah akan tergusur ketika pendidikan diniah dipindahkan ke sekolah formal. &rdquo;FDS ini kalau di Tasikmalaya tidak cocok. Berbagilah. Kalau sekolah itu mencerdaskan akal anak, madrasah diniyah dan pesantren mendidik emosionalnya,&rdquo; paparnya seperti dilansir Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Ribuan Santri Demo Tolak Full Day School

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/presiden-soroti-kebingungan-sekolah-terapkan-full-day-school_m_151012.jpeg" alt="Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski tahun ajaran baru sudah berlangsung hingga sebulan, namun beberapa pihak sekolah masih dihadapi dengan kebingungan dalam penerapan full day school. Kebingungan itu mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang Presiden menegaskan, program full day school itu bersifat fleksibel. Mantan Gubernuru DKI Jakarta lebih memandang pentingnya kualitas pendidikan untuk anak didik. "Intinya program pendidikan karakter Full Day School, fleksibel. Yang terpenting pendidikan anak didik tetap berkualitas," tulis Jokowi. Sementara bagi sekolah yang sudah terlanjur menerapkan full day school, presiden pun tidak mempersoalkan. Sebab hal itu telah berjalan. Dia hanya menggarisbawahi, bahwa penerapan itu jangan sampai sampai mendapat penolakan dari masyarakat atau tokoh agama di sekitar sekolah. "Sekolah2 yg sudah atau mau menerapkan program Full Day School tetap dibolehkan, asalkan diterima masyarakat &amp; tokoh agama setempat," sambungnya. Dengan demikian Jokowi mempersilakan pihak sekolah menerapkan jam belajar lima atau enam hari. Dua sistem itu dianggap sama baiknya. "Saya tegaskan lagi: tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Yang selama ini 6 hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah," tandas mantan Wali Kota Solo itu.

Presiden Soroti Kebingungan Sekolah Terapkan Full Day School

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buah-oso-minta-polisi-tindak-tegas-dalang-demo-fds_m_150922.jpeg" alt="Anggota Komisi X DPR asal Fraksi Hanura Dadang Rusdiana." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR asal Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalangan legislator menyayangkan sekaligus prihatin atas aksi anak-anak yang dimobilisasi dalam aksi menolak Permendikbud 23/2017 yang mengatur program full day school (FDS). Ironisnya saat demo itu terjadi mereka meneriakan 'bunuh menteri&rsquo;. Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan bahwa unjuk rasa seharusnya dapat dilakukan dengan santun. Sebab berpendapat di muka umum juga ada etikanya. "Tidak mengeluarkan kata-kata kotor apalagi ujaran-ujaran kebencian. Masa berteriak Allahu Akbar, tapi berteriak bunuh menterinya, aneh banget," katanya kepada wartawan, Senin (14/8). Untuk itu, politisi Hanura ini meminta aparat kepolisian untuk segera menelusuri siapa dalang&nbsp; unjuk rasa tersebut. &ldquo;Saya pikir tak boleh membiarkan cara berunjuk rasa dengan gaya ancam mengancam seperti itu," tegasnya. Padahal menurut dia, sudah sangat jelas bahwa belajar 5 hari sama sekali tidak menggusur madrasah Diniyah. Bahkan tidak mengganggu sedikitpun keberadaannya. "Ini jelas sekali. Menteri berkali menjelaskan seperti itu. Ini kan hanyaje karena kesalahpahaman, sebab tidak memahami secara utuh konsep 5 hari belajar, dan anehnya kok Istilah FDS yang dikedepankan, tidak ada itu FDS. Lebih baik gunakan dialog dengan akal sehat, bukan provokatif, apalagi ancam-mengancam," pungkasnya.

Anak Buah Oso Minta Polisi Tindak Tegas Dalang Demo FDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sambangi-kantong-massa-nu-presiden-jokowi-tegaskan-posisi-fds_m_150695.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti tidak pernah bosan. Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah di seluruh Tanah Air untuk menerapkan program pendidikan karakter lima hari sekolah atau full day school (FDS). Penegasan tersebut disampaikan Jokowi-sapaan presiden seusai membagikan 1.725 Kartu Indonesia Pintar di SMP Negeri 7 Jember, Minggu (12/8). Sebagaimana diketahui, Jember merupakan salah satu kantong suara Nahdlathul Ulama (NU) yang cukup signifikasn. "Mengenai lima hari sekolah. Perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan. Ini supaya diketahui," tegasnya. Meski demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu tetap memberikan izin kepada sekolah-sekolah yang telah menerapkan kebijakan full day school. Syaratnya, kebijakan tersebut harus diterima oleh masyarakat dan para tokoh agama setempat. "Yang selama ini enam hari silakan lanjutkan. Tidak perlu berubah sampai lima hari. Yang sudah lima hari dan itu kalau memang diinginkan oleh semua pihak ya silakan diteruskan. Kalau diinginkan oleh masyarakat dan ulama silakan," tambahnya. Diketahui dalam dua pekan terakhir penolakan terhadap FDS semakin masif. Menariknya, hal itu dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama di berbagai daerah.

Sambangi Kantong Massa NU, Presiden Jokowi Tegaskan Posisi FDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ribuan-nahdliyin-brebes-turun-ke-jalan-tolak-sekolah-lima-hari_m_150556.jpeg" alt="NU Banyumas Gelar Aksi Damai Tolak Full Day School" width="100%">
<figcaption>NU Banyumas Gelar Aksi Damai Tolak Full Day School</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penolakan program full day school (FDS) atau sekolah lima hari terus berlanjut. Kini, Nahdliyin di Kabupaten Brebes berencana turun ke jalan, Senin besok (21/8). Aksi ini diperkirakan akan diikuti ribuan orang dari berbagai elemen NU yang ada di kota bawang. Sebelumnya, ancaman tersebut sudah disampaikan oleh PCNU Brebes maupun Fraksi PKB di DPRD setempat. "Semua elemen NU akan ikut aksi, diperkirakan ada enam ribuan orang lebih yang akan turun ke jalan," ungkap Ketua PC Ansor Brebes Ahmad Munsip, kemarin. Sejumlah elemen yang akan menggelar aksi tersebut diantaranya, PCNU, LP Maarif, Ansor, Banser, Garda Bangsa dan badan otonom lainnya. Massa akan diperkuat dari kalangan mahasiswa, yakni PMII beserta alumninya hingga santri dari berbagai pondok pesantren serta pengurus Madin se Kabupaten Brebes. "Untuk Ansor sendiri sudah positif, setiap kecamatan minimal akan mengirim 100 anggota," jelas Munsip kepada Radar Brebes (Jawa Pos Group). Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Brebes, Nasirul Umam membenarkan rencana aksi tersebut. Pihaknya sudah bertemua dengan mahasiswa maupun pengurus sejumlah banom NU terkait aksi tolak FDS ini. Menurutnya, aksi tersebut akan menuntut Pemerintah untuk membatalkan Permendikbud tentang sekolah lima hari yang dinilai merugikan warga Nahdliyin. Di samping itu, juga mendesak bupati Brebes agar menyamapaikan sikap tegas kebijakan FDS kepada Presiden maupun Mendikbud. "Bupati kita tuntut untuk menyampaikan penolakan FDS dengan menyurati presiden. Ada banyak pertimbangan kenapa FDS harus ditolak," tegasnya. Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang kebijakan sekolah yang masuk lima hari tersebut, diyakini akan menimbulkan keresahan masyarakat. Pasalnya, peraturan tersebut belum sepenuhnya bisa diterima oleh warga Brebes. Penerapan FDS akan merugikan madrasah yang ada di Brebes. "Secara perlahan ini akan menghasilkan generasi yang tidak mengerti pendidikan Islam ala madrasah diniyah yang berbeda dengan pendidikan agama di sekolah umum," jelasnya. Dari faktor siswa juga hanya menjadi objek tanpa melihat sisi kemanusiaannya. Tenaga dan pikiran mereka cenderung tertekan tanpa melihat kemampuan waktunya. "ini tidak akan menghsilkan sesuatu yang baik," tegas dia lagi.

Ribuan Nahdliyin Brebes Turun ke Jalan Tolak Sekolah Lima Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pusat-mulai-terapkan-sekolah-lima-hari-batam-masih-pusing-kekurangan-kelas_m_144662.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini aktivitas belajar mengajar kembali aktif. Persoalan tahun ajaran baru dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) belum juga tuntas. Padahal kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menerapkan sekolah lima hari dalam sepekan. Di tengah terobosan itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam dihadapkan dengan masalah masih adanya 500 orang calon siswa yang belum tertampung. Terhadap masalah itu, kini Disdik Batam tengah berupaya mencari formula agar masalah ini dapat terselesaikan. Kepala Disdik Kota Batam, Muslim Bidin mengungkapkan, untuk penyelesaian masalah ini ada pilihan terakhir, yakni menerapkan dua atau double shift. Langkah ini akan diambil jika kebijakan menambah jumlah murid per kelas dan memanfaatkan ruangan tertentu untuk ruang belajar tak cukup lagi. "Kalau tidak bisa lagi mau tidak mau kita terapkan double (dua) shift, tapi saya harap ini tidak akan terjadi," kata Muslim, seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Senin (17/7).&nbsp; Muslim Bidin mengungkapkan, sebetulnya pihak tidak mau menggunakan pilihan terakhir tersebut. Sebab penerapan double shift tidak efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar. "Kita lihat situasinya, mudah-mudahan tak akan pakai double shift itu, karena akan mengganggu proses belajar mengajar," ucapnya. Menurutnya, tidak efektifnya penerapan double shift dapat dilihat di beberapa sekolah yang hingga kini masih menerapkan double shift. Untuk memastikan tak ada lagi double shift baru, dia mengagendakan akan turun mengecek langsung, Senin ini. "Saya akan turun, seingat saya data 500 itu data hari Sabtu. Mudah-mudahan sekarang sudah turun dan tak perlu lagi double shift," imbuhnya. Untuk diketahui, sebelumnya siswa SD dan SMP yang tak tertampung sekitar 7.914 siswa (untuk SD sebanyak 2.424 anak, tingkat SMP sebanyak 5.490 anak). Kondisi ini memaksa Disdik Batam menerapkan kebijakan menambah rasio siswa per kelas dari 32 menjadi 40 siswa. Tak hanya itu, kebijakan lain yang diambil yakni menambah rombongan belajar. "Dua-duanya sudah kami ambil (tambah rasio per kelas dan pemanfaatan ruangan). Ada sekolah yang nambah satu dan dua rombongan belajar, pakai laboratorium dan lain-lain," papar Muslim. (ADIANSYAH-YULIANTI/iil/JPG)

Pusat Mulai Terapkan Sekolah Lima Hari, Batam Masih Pusing Kekurangan Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/problematika-sinergitas-fds-madin_m_139361.jpeg" alt="Mundzar Fahman" width="100%">
<figcaption>Mundzar Fahman</figcaption>
</figure> Jawa Pos edisi Jumat (16/6) menurunkan dua tulisan tentang kebijakan Mendikbud mengenai perubahan hari masuk sekolah dan durasi jam pelajaran mulai 2017&ndash;2018. Tulisan Akh. Muzakki, Sesat Pikir Lima Hari Sekolah, tidak setuju terhadap kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy. Sementara itu, tulisan Biyanto, Kontroversi Full Day School (FDS), berusaha menjelaskan substansi kebijakan Mendikbud. Intinya, dia mendukung kebijakan sang menteri.  Kebijakan Mendikbud yang akan mengubah hari masuk sekolah dari enam hari dalam seminggu menjadi lima hari itu memang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Termasuk terhadap kebijakan Mendikbud tentang perubahan durasi jam pelajaran di sekolah dari 5&ndash;6 jam menjadi 8 jam per hari.  Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menolak terhadap kebijakan Mendikbud tersebut. Juga, tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap dua tulisan di atas. Lewat tulisan ini, saya hanya ingin menyampaikan sejumlah problem yang akan dihadapi sekolah dan madin (madrasah diniyah) manakala FDS tersebut jadi diterapkan.  Menurut penjelasan Kemendikbud, dengan durasi delapan jam pelajaran di sekolah, tidak berarti guru dan siswa selama delapan jam selalu berada di dalam kelas di sekolah. Menurut Biyanto, sebagian aktivitas peserta didik bisa dilakukan di luar sekolah, misalnya di madin, pesantren, dan lembaga lain yang dikelola masyarakat. Pembelajaran keagamaan di madin dan pesantren tersebut sekaligus menjadi bagian kegiatan sekolah. Dengan begitu, guru madin dan pesantren berhak memperoleh gaji dari alokasi anggaran sekolah.  Menurut saya, jika penerapan pembelajaran keagamaan dilakukan seperti itu, sangat mungkin akan memunculkan beberapa masalah. Baik itu jika dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Problemnya, antara lain, jika dilakukan di sekolah, pihak sekolah perlu mendatangkan guru madin ke sekolah. Sebab, sekolah tidak memiliki guru keagamaan yang cukup, terutama dalam kuantitasnya. Dan, jika mendatangkan dari luar, tentu sekolah membutuhkan anggaran ekstra untuk honor guru madin yang bertugas.  Di sisi lain, jika pembelajaran keagamaan dilakukan di dalam sekolah, dampaknya adalah tutupnya madin di desa-desa atau di masjid/musala yang selama ini sudah eksis. Sebab, selama ini, kegiatan belajar mengajar di madin hampir semua dilaksanakan mulai sekitar pukul 15.00. Karena itu, jika kebijakan sekolah delapan jam sehari itu diterapkan, para siswa baru bisa pulang pukul 15.00&ndash;16.00. Hal inilah yang menjadi alasan bagi pihak-pihak yang selama ini menolak rencana kebijakan Mendikbud tersebut.  Namun, harus diakui, jika pelaksanaan pembelajaran keagamaan seperti itu, ada juga sisi positifnya. Yaitu, jika pembelajaran keagamaan dilakukan di kelas dan pihak sekolah/guru terlibat secara langsung, tentu semua siswa akan mengikuti pembelajaran itu. Ini menguntungkan. Sebab, selama ini, tidak semua siswa mengikuti pembelajaran di madin setelah mereka pulang dari sekolah.  Lalu, apa problemnya jika pembelajaran keagamaan dilakukan di luar sekolah? Menurut saya, sedikitnya ada tiga problem. Pertama, lokasi madin atau pesantren tidak selalu berdekatan dengan sekolah. Nah, jika berjauhan, bagaimana pihak sekolah atau guru akan mengatur anak-anaknya?  Kedua, daya tampung madin sangat terbatas. Beda jauh dengan daya tampung sebuah sekolah, apalagi sekolah negeri. Nah, jika sebuah sekolah negeri memiliki sekian banyak siswa, mereka akan ditampung di berapa madin dan di mana? Apalagi jika madin-madin penampung siswa tersebut berjauhan, tentu pihak sekolah akan kesulitan mengawasinya.  Ketiga, jika pembelajaran keagamaan dilakukan di sejumlah madin, sebagai konsekuensinya, pihak sekolah perlu menyediakan honor untuk guru-guru di sejumlah madin tersebut. Ada pembengkakan anggaran. Siapa yang akan menanggungnya? Pemerintah, ataukah siswa? Di sisi lain, selama ini belum semua guru madin berkualifikasi terstandar dengan baik. Itu problem sinergitas FDS-madin.  Namun, harus diakui ada juga sisi positifnya jika pembelajaran keagamaan nanti dilakukan di sejumlah madin. Jumlah siswa/santri madin akan meningkat. Sebab, siswa sekolah akan dipaksa gurunya mengikuti KBM di madin untuk penguatan pendidikan karakter tersebut. Sisi positif yang lain, guru-guru madin akan dapat tambahan rezeki dari pihak sekolah. Ini wujud konkret nilai plus sinergitas FDS-madin.  Ada wacana, jika kebijakan durasi jam sekolah menjadi delapan jam sehari jadi diterapkan, sebaiknya madin mengalah, menyesuaikan jam KBM-nya. Misalnya, KBM pada malam hari setelah salat Magrib. Sebab, jika KBM di madin tetap dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIB, tentu siswa-siswa belum pulang dari sekolah.  Namun, gagasan itu tampaknya juga susah dilaksanakan. Sebab, jika KBM di madin pada malam hari, banyak orang tua dan siswa keberatan. Mereka beralasan, waktu setelah magrib adalah waktu belajar untuk keperluan sekolah, atau untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dari gurunya. (*)    *) Dosen Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Problematika Sinergitas FDS-Madin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/sekolah-butuh-kepastian-implementasi-sekolah-lima-hari_m_139076.jpeg" alt="Keceriaan siswa saat pulang sekolah" width="100%">
<figcaption>Keceriaan siswa saat pulang sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sesuai dengan kalender pendidikan 2017/2018, tahun ajaran baru dimulai pekan ketiga Juli. Sementara sampai saat ini belum ada kejelasan apakah rencana sekolah lima hari tetap digulirkan atau tidak. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, masalah paling krusial adalah penyusunan jadwal pelajaran. "Praktis hari efektif sampai akhir pekan ini. Setelahnya libur lebaran," katanya (20/6). Menurutnya bagi yang biasa menyusun jadwal, tidak sulit untuk mengaturnya. Tapi bagi yang belum biasa, butuh waktu. Penyusunan jadwal sekolah tahun ajaran 2017/2018 tentu beda dengan sebelumnya. Khususnya di sekolah yang nantinya menerapkan sekolah lima hari. Lagi-lagi setiap sekolah saat ini masih ragu, apakah sekolah lima hari dilanjutkan atau tidak. Kemudian apakah sekolah yang bersangkutan ditunjuk untuk menerapkan atau tidak. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menjelaskan, sekolah lima hari memang bisa menambah biaya operasional sekolah. Diantaranya adalah listrik. Selain itu juga biaya-biaya lain seperti bayar gaji pendamping ekstra kurikuler. "Setiap guru jelas tidak mungkin menguasai semua jenis ekstra. Ada kalanya sekolah mendatangkan dari luar," papar dia. Indra mengatakan semangat di balik sekolah lima hari dalam sepekan dan delam jam sehari itu adalah mendayagunakan kerja guru PNS. Diharapkan jam kerja guru PNS sama dengan PNS lainnya. Yakni delapan jam sehari dan bekerja lima hari sepekan. (wan/JPK)

Sekolah Butuh Kepastian Implementasi Sekolah Lima Hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah lima hari

Berita Terkini