<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/usu-lgbt1.jpg" alt="Ilustrasi Demo mahasiswa tolak LGBT. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demo mahasiswa tolak LGBT. Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ramainya kasus toilet gender netral di salah satu sekolah internasional di Jakarta telah memicu keprihatinan banyak kalangan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pun diminta bergerak cepat memeriksa semua sekolah internasional yang ada di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sebagai sebuah bangsa Indonesia telah tegas jika Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adanya toilet dengan gender netral di sebuah lembaga pendidikan menjadi indikator bahwa kampanye LGBT telah masuk ke sekolah di tanah air. Kami berharap Kemendikbud Ristek bergerak cepat,&rdquo; kata Huda di Jakarta, Kamis (10/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Huda mengatakan, kampanye LGBT saat ini begitu marak. Mereka menggunakan berbagai media untuk menyuarakan kebebasan bagi pelakunya mulai dari film, musik, hingga wacana dan diskursus pelajaran di sekolah-sekolah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan dalih hak asasi manusia mereka secara agresif mengkampanyekan kebebasan perilaku menyimpang yang jelas bertentangan dengan keyakinan dan budaya kita,&rdquo; ucap Huda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun di banyak negara LGBT mendapat tantangan, kata Huda, para aktivis gerakan ini tak kunjung surut. Dia mengingatkan rencana pertemuan komunitas LGBT Asean dalam ajang ASEAN Queer Advocay Week (AQAW) di Jakarta beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adanya rencana AQAW di Jakarta menunjukkan jika gerakan mendukung komunitas LGBT di Indonesia tetap berlangsung,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, adanya sekolah yang menyediakan toilet gender netral menunjukkan jika ada pengelola yang memandang LGBT merupakan suatu kewajaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Situasi ini, menurut Huda, meresahkan karena secara tidak langsung mengenalkan kepada peserta didik jika wajar saja ketika memilih menjadi bagian dari LGBT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mendapat informasi jika Kemendikbud dan Disdik Provinsi Jakarta telah menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan Daniel Mananta, namun kami mendorong agar dilakukan evaluasi besar-besaran terkait kurikulum pelajaran yang disampaikan di seluruh sekolah internasional yang ada di tanah air,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Huda mengatakan evaluasi secara menyeluruh sekolah internasional di tanah air ini penting agar mereka tetap sesuai dengan koridor penyelenggaraan pendidikan yakni UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya dalam UU&nbsp; 20/2003 jelas disebutkan jika tujuan pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi sehingga menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan terampil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi meskipun sekolah internasional namun mereka tetap harus tunduk dengan UU Sisdiknas, toh banyak juga warga negara Indonesia yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap pola didik mereka juga cukup penting,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012572936/kasus-kdrt-depok-polisi-hentikan-penyidikan-laporan-suami-ke-istri">Kasus KDRT Depok, Polisi Hentikan Penyidikan Laporan Suami ke Istri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, aktris&nbsp;Daniel&nbsp;Mananta menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung&nbsp;dan&nbsp;memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran&nbsp;Daniel&nbsp;menemukan toilet 'gender netral' yang ada di sekolah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena statusnya sebagai sekolah internasional,&nbsp;Daniel&nbsp;<wbr />menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan woke agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar&nbsp;Daniel&nbsp;Mananta melansir dari akun YouTube&nbsp;Daniel&nbsp;Mananta Network pada Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah&nbsp;Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut&nbsp;Daniel, orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan tentang seksualitas harusnya dimulai di rumah. Namun, banyak orang tua yang merasa malu&nbsp;dan&nbsp;akhirnya menyerahkan tempat ibadah atau sekolah yang mulai mengajarkan hal tersebut ke anak-anak mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang-kadang kita mengharapkan udahlah biar sekolahan yang mengajarkan dia tentang seksualitas, biar agama atau tempat ibadahnya aja yang mengajarkan seksualitas, tapi sebagai orang tua justru gak berani ngajarin seksualitas karena awkward gitu," pungkas&nbsp;Daniel.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Adanya toilet dengan gender netral di sebuah lembaga pendidikan menjadi indikator bahwa kampanye LGBT telah masuk ke sekolah di tanah air.

Kasus Toilet Gender Netral, Komisi X Minta Semua Sekolah Internasional Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-buku-berisi-konten-lgbt-kpai-kecewa-dengan-pustaka-widyatama_m_178180.jpeg" alt="Ilustrasi LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LGBT</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Inspektur Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) Chatarina Muliana Girsang menyatakan sedang melakukan pengecekan terhadap keberadaan sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT. Pasalnya, sekolah itu diduga memfasilitasi toilet gender netral.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu diungkapkan pertama kali oleh artis Daniel Mananta dalam obrolannya yang diunggah di YouTube beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek tengah melakukan pengecekan lebih lanjut serta akan melakukan pendampingan dan evaluasi pada sekolah yang terbukti melakukan penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia," ujar Chatarina dalam keterangannya yang diterima <em>JawaPos.com</em>, Rabu (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012445667/resmi-ipo-emiten-tommy-soeharto-humi-tawarkan-27-miliar-lembar-saham-ke-publik">Resmi IPO, Emiten Tommy Soeharto (HUMI) Tawarkan 2,7 Miliar Lembar Saham ke Publik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, tiap sekolah yang ada di Indonesia mesti mencetak peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Hal itu sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek mengimbau bahwa elemen terpenting dari kompetensi lulusan semua jenjang pendidikan adalah karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, setiap satuan pendidikan diharapkan dapat melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan untuk mengembangkan iman, takwa, dan akhlak mulia peserta didik," pungkas Chatarina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Daniel Mananta menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet "gender netral" yang ada di sekolah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012445655/bangga-dengan-sosok-sang-ibunda-kikan-namara-beliau-mengajarkan-saya-soal-integritas">Bangga dengan Sosok Sang Ibunda, Kikan Namara: Beliau Mengajarkan Saya soal Integritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena statusnya sebagai sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan woke agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar Daniel Mananta melansir dari akun YouTube Daniel Mananta Network pada Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.</div>

Kemendikbudristek sedang melakukan pengecekan terhadap keberadaan sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT.

Soal Toilet Gender Netral, Kemendikbudristek Telusuri Sekolah Internasional yang Diduga Dukung LGBT

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Desain-tanpa-judul-9-1156534967.png" alt="Ilustrasi kaum LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kaum LGBT</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), melakukan evaluasi kepada sekolah internasional atau sekolah dengan perjanjian kerja sama (SPK). Hal ini menyusul munculnya kabar ada sekolah internasional mendukung LGBT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini bisa dijadikan Kemendikbudristek pintu masuk untuk mengevaluasi konten kurikulum sekolah-sekolah internasional," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (5/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satriwan mengatakan, kurikulum sekolah internasional harus menghormati kebudayaan Indonesia, menjunjung nilai agama, dan moralitas bangsa. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada indikasi bahwa sekolah internasional mengajarkan konten-konten yang bertentangan dengab nilai-nilai agama, ketuhanan, sosial budaya yang dianut masyarakat setempat jelas bertentangan dengan Permendikbud," ucap Satriwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek punya kewenangan untuk melaku mengevaluasi mereka. Jadi Kemendikbudristek harus turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan peraturan menteri tentang sekolah kerja sama itu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pembawa acara Daniel Mananta&nbsp;menceritakan pengalamannya terkait salah satu&nbsp;sekolah internasional&nbsp;di&nbsp;Jabodetabek&nbsp;<wbr />yang diduga mendukung dan memfasilitasi&nbsp;LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet "gender netral" yang ada di sekolah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena statusnya sebagai&nbsp;sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan woke agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan&nbsp;Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar&nbsp;Daniel Mananta&nbsp;melansir dari akun YouTube&nbsp;Daniel Mananta&nbsp;Network pada Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012423815/mahasiswa-ui-tewas-dengan-banyak-luka-di-dada-ditusuk-pisau-lipat-berkali-kali">Mahasiswa UI Tewas dengan Banyak Luka di Dada, Ditusuk Pisau Lipat Berkali-kali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Kasus ini bisa dijadikan Kemendikbudristek pintu masuk untuk mengevaluasi konten kurikulum sekolah-sekolah internasional,"

Ada Sekolah Internasional Diduga Dukung LGBT, P2G Minta Kemendikbudristek Evaluasi Kurikulum

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/Desain-tanpa-judul-9-1156534967.png" alt="Ilustrasi kaum LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kaum LGBT</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tersiar kabar ada sekolah internasional atau yang sekarang dikenal dengan sekolah dengan perjanjian kerja sama (SPK) di Jabodetabek mendukung LGBT. Hal ini mendorong Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk turun tangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan, sekolah internasional terikat dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Dalam aturan itu jelas disebutkan bahwa siswa sekolah internasional harus mendapat pendidikan spiritual, keagamaan, hingga pengendalian diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila ada sekolah yang mendukung atau mengajarkan LGBT, maka akan bertentangan dengan nilai-nilai agama, ketuhanan, sosial budaya yang dianut masyarakat Indonesia. Sehingga perilaku tersebut melanggar Permendikbud Nomor 31.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek punya kewenangan untuk mengevaluasi mereka. Jadi Kemendikbudristek harus turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan peraturan menteri tentang sekolah kerja sama itu," kata Satriwan saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau menyimpang ini sudah layak ditutup yah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sekolah mengajarkan LGBT kepada siswanya maka menjadi bencana bagi pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek diminta segera menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi ini, termasuk melakukan evaluasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika benar terjadi sekolah mengajarkan atau mendukung LGBT kepada siswanya juga berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, P2G meminta Kemendikbudristek melakukan pengawasan kepada sekolah internasional. Termasuk melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajarannya untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan dan norma kehidupan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami belum mendengar evaluasi terhadap SPK-SPK ini, mestinya ada evaluasi berkelanjutan apakah setahun sekali gitu kan, karena kan banyak juga yang tidak memenuhi syarat. Baik sarana prasarana, namanya doang SPK, sarana prasarananya jauh di bawah negeri, termasuk guru, mata pelajaran," pungkas Satriwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Daniel Mananta&nbsp;menceritakan pengalamannya terkait salah satu&nbsp;sekolah internasional&nbsp;di&nbsp;Jabodetabek&nbsp;<wbr />yang diduga mendukung dan memfasilitasi&nbsp;LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet "gender netral" yang ada di sekolah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena statusnya sebagai&nbsp;sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan woke agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan&nbsp;Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar&nbsp;Daniel Mananta&nbsp;melansir dari akun YouTube&nbsp;Daniel Mananta&nbsp;Network pada Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012340310/dede-yusuf-minta-kemendikbudristek-tegur-sekolah-internasional-yang-diduga-dukung-lgbt">Dede Yusuf Minta Kemendikbudristek Tegur Sekolah Internasional yang Diduga Dukung LGBT</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemendikbudristek punya kewenangan untuk mengevaluasi mereka. Jadi Kemendikbudristek harus turun ke lapangan untuk memantau

Sekolah Internasional Diduga Dukung LGBT, P2G: Bisa Ditutup dan Berpotensi Pidana

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Dede-Yusuf-Eca.jpg" alt="Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dede Yusuf. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf merespons kabar dugaan sekolah Internasional di kawasan Jabodetabek yang mendukung dan memfasilitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Ia meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegur sekolah tersebut.</p> <div dir="auto">"Betul, terutama harus bisa memahami dan menghormati local culture.&nbsp;Kemendikbudristek pun bisa melakukan fungsi pengawasan ini," kata Dede kepada JawaPos.com, Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Demokrat ini mengakui, beberapa sekolah internasional memang menerapkan aturan adanya kamar kecil bagi gender netral. Namun, seharusnya sekolah tersebut menghormati kebijakan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau di dunia internasional memang kadang ditemui keterbukaan seperti itu, namun karena pendidikan ini di Indonesia, maka harus ikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Kita tidak ada aturan soal gender netral. Jadi semua sekolah tetap harus ikuti aturan tersebut," tegas Dede.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dede meminta Kemendikbudristek menegur pemilik maupun pengawas sekolah tersebut. Hal penting, agar sekolah itu menaati kebijakan pendidikan di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal harus didesak apa nama sekolah tersebut, dan minta pemilik/pengawas sekolah dari Disdik (Dinas Pendidikan) setempat untuk menegur," ucap Dede.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, aktris Daniel Mananta menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet 'gender netral' yang ada di sekolah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena statusnya sebagai sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan woke agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar Daniel Mananta melansir dari akun YouTube Daniel Mananta Network pada Jumat (4/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Daniel, orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan tentang seksualitas harusnya dimulai di rumah. Namun, banyak orang tua yang merasa malu dan akhirnya menyerahkan tempat ibadah atau sekolah yang mulai mengajarkan hal tersebut ke anak-anak mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012340295/saran-prilly-latuconsina-untuk-orang-yang-mengalami-perundungan">Saran Prilly Latuconsina untuk Orang yang Mengalami Perundungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang-kadang kita mengharapkan udahlah biar sekolahan yang mengajarkan dia tentang seksualitas, biar agama atau tempat ibadahnya aja yang mengajarkan seksualitas, tapi sebagai orang tua justru gak berani ngajarin seksualitas karena awkward gitu," pungkas Daniel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Betul, terutama harus bisa memahami dan menghormati local culture. Kemendikbudristek pun bisa melakukan fungsi pengawasan ini," kata Dede

Dede Yusuf Minta Kemendikbudristek Tegur Sekolah Internasional yang Diduga Dukung LGBT