<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Screenshot_20210520-101542_YouTube-1.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam acara daring Indonesia Makin Cakap Digital, Kamis (20/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam acara daring Indonesia Makin Cakap Digital, Kamis (20/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 sudah banyak memukul banyak sektor di kehidupan manusia, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Terkait ekonomi, Indonesia sendiri pun saat ini masih berusaha untuk memulihkannya.  Salah satu yang membuat terpuruknya perekonomian dalam negeri adalah karena pembatasan atau penutupan sejumlah sektor. Salah satunya adalah pendidikan.  Dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), anak-anak lebih banyak di rumah dan tidak mendapatkan uang jajan. Tentu saja ini memukul ekonomi di sektor transportasi dan juga kuliner.  Untuk itu, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dilakukan agar roda ekonomi bisa kembali bergerak. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.  "Kita lupa bahwa kita dalam krisis ekonomi, tidak hanya kesehatan, dampak dari PJJ ini sangat besar, kondisi ekonomi sekitar transportasi dan makanan hilang karena anak-anak PJJ itu juga dampak ekonomi yang sangat besar," ungkapnya dalam acara Mas Menteri Nadiem dan Sekolah Melawan Pandemi secara daring, Jumat (3/9).  "Kondisi ekonomi kita juga menjadi konsiderasi (pertimbangan), makanya kita melakukan tatap muka di zona yang memungkinkan," sambungnya.  Oleh karena itu, ia meminta kepada sekolah yang wilayahnya berada di PPKM level 1-3 untuk segera melaksanakan PTM terbatas. Ia juga mengkritisi mall yang buka, tapi sekolah tidak.  "Kita akan menegur keras sekolah yang tidak PTM. Sudah saatnya kita memberikan anak-anak kita (kesempatan PTM), meskipun 2 kali seminggu, belajar hidup dengan pandemi ini. Kita tidak bisa melakukan sekolah lebih lama lagi, mall udah buka, tidak ada alasan sekolah masih tutup," pungkas Nadiem.

Menteri Nadiem Sebut PTM Bisa Gerakkan Roda Perekonomian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/puan-maharani.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi yang rencananya dimulai Juli 2021 harus dilakukan dengan hati-hati. Puan meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.  Menurut politikus PDIP itu, pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi baru dapat dilakukan setelah rasio positif Covid-19 berada di bawah lima persen dan angka kematian akibat Covid-19 menurun. Selain itu, guru dan orang tua murid juga sudah divaksinasi.  “Rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka di sekolah tentu harus didukung, tapi harus hati-hati, dan penuhi semua syarat-syarat pencegahan penularan virus Korona,” ujar Puan kepada wartawan, Selasa (15/6).  Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menuturkan, sistem tes dan lacak Covid-19 juga harus diperbaiki oleh pemerintah daerah, satgas penanggulangan Covid-19, dan para pihak terkait. Para guru dan tenaga pendidikan juga harus dipastikan negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR.  “Sistem tes dan lacak harus diperbaiki. Apabila ada kasus harus dilacak hingga kontak ke-30. Sekolah harus di luar ruangan, dan bila di ruang tertutup harus ada penyaring partikel udara,” katanya.  Hal yang sama juga disampaikan Puan saat berdialog dengan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah, di antaranya Wali Kota Solo, dan Bupati Boyolali, Sukoharjo, serta Klaten, pada Sabtu (12/6). Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan bahwa penentu kebijakan terkait pembelajaran tatap muka, agar menimbang seluruh masukan dari orang tua sebelum memulai kembali pembelajaran di sekolah pada masa pandemi.  Menurut Puan, pada masa pandemi ini pembelajaran tatap muka jangan dulu diwajibkan karena masih dapat dilakukan secara online hingga pandemi Covid-19 benar-benar dapat terkendali.  “Tolong tampung aspirasi orang tua yang tidak mau pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka harus ada persetujuan orang tua, tidak dipaksakan,” pungkasnya.

Puan: PTM Harus Ada Persetujuan Orang Tua dan Tidak Dipaksakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MPR-15.jpg" alt="Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) mempunyai dua agenda besar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PMT). Kementerian itu pun diminta bersiap sejak dini agar dua agenda besar tersebut bisa berjalan lancar.  “Tahun ajaran baru tahun ini harus disiapkan dengan baik karena ada dua agenda besar yakni PPDB dan rencana pembukaan sekolah untuk PMT. Kami berharap agar dua agenda tersebut dikawal baik dari sisi regulasi hingga pelaksanaan di lapangan sehingga tidak merugikan peserta didik,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (25/5/2021).  Dia menjelaskan, agenda PPDB di tahun-tahun lalu sering memicu polemik di masyarakat. Menurutnya, ada banyak penyebab kekisruhan PPDB mulai dari lemahnya kordinasi antara Kemendikbud Ristek dan Dinas Pendidikan terkait kejelasan regulasi, lemahnya pengawasan, hingga masih ditemukannya keterlibatan oknum tenaga kependidikan dalam kongkalikong penerimaan siswa baru. “Berbagi celah kelemahan ini harus diantisipasi sejak dini penangannya sehingga tahun ini hal-hal tersebut tahun ini tidak terjadi lagi,” katanya.  Momentum PPDB, lanjut Huda, merupakan fase penting bagi seorang peserta didik. Banyak wali murid yang berlomba mencari sekolah terbaik bagi anak-anak mereka mengingat ketimpangan kualitas penyelenggara Pendidikan yang hingga hari ini masih terjadi. Oleh karena itu mereka akan sangat sensitive jika menerima informasi adanya ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru. “Program zonasi sebenarnya bertujuan untuk memimalkan jurang ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun sampai saat ini stigma favorit dan non-favorit masih ada sehingga sebisa mungkin proses PPDB dijalan secara fair, transparan, dan akuntabel,” katanya.  Selain PPDB, kata Huda, Juli nanti ditargetkan dilakukan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Agenda ini juga membutuhkan persiapan matang mengingat masih belum sepenuhnya pandemic Covid-19 terkendali. Apalagi saat ini di beberapa negara seperti Malaysia, Thailanda, Singapura, hingga India terjadi gelombang kedua serangan pandemi Covid-19. “Kita juga sedang menghadapi potensi penambahan kasus aktif mengingat tingginya mobilitas warga saat libur lebaran. Situasi ini juga membutuhkan persiapan matang sehingga target pembukaan sekolah bisa dilaksanakan tepat waktu,” katanya.  Huda mengungkapkan, agenda mendesak untuk pembukaan sekolah adalah penuntasan vaksinasi untuk lima juta guru, melengkapi sarana prasarana Kesehatan di sekolah, hingga standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka di kala pandemi. Selain itu simulasi-simulai PTM juga harus dilakukan sehingga peserta didik akan aman saat tiba hingga pulang sekolah. “Kami berharap PTM bisa dilakukan mengingat banyak dampak negatif ketika sekolah tidak segera dibuka,” katanya.  Politikus PKB ini berharap Kemendikbud Ristek pro aktif untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyukseskan dua agenda tersebut. Sebagai regulator Pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan akan menjadi ujung tombak dalam menyukseskan PPDB maupun pembukaan sekolah untuk PTM. “Koordinasi yang kuat antara Kemendikbud Ristek dan Dinas Pendidikan akan menjadi kunci bagi kesuksesan PPDB maupun PTM karena memang banyak yang harus disiapkan,” katanya.

Hadapi PPDB dan PTM, Komisi X: Kemendikbud Ristek Harus Bersiap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/image-2-5.png" alt="Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman RI meminta agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas harus dilaksanakan dengan ketat. Segala persyaratan untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus dipenuhi.  Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais menyampaikan, vaksinasi menyeluruh kepada tenaga pendidik dan kependidikan di suatu satuan pendidikan dirasa masih belum cukup untuk memberikan rasa aman dalam pelaksanaan PTM terbatas.  "Harus dilihat lagi juga warna status wilayahnya," jelasnya dalam siaran YouTube Ombudsman RI, Rabu (28/4).  Kata dia, status kedaruratan zona per wilayah itu juga harus menjadi indikator pembukaan sekolah. Perlu dilihat secara detil akan tingkat kedaruratan di masing-masing wilayah yang terdapat satuan pendidikan.  Dalam hal ini, pihaknya juga sudah melakukan pemantauan di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor dari warna status penyebaran Covid-19 dan dirasa perlu dievaluasi. Sebab, ditemukan adanya beberapa wilayah yang statusnya tidak sinkron dengan data yang diterima sekolah.  "Kendalanya ada yang tidak diupdate dan tidak sinkron dengan apa yang diterima sekolah. Harusnya kan ini terus menerus dikoordinasikan," ujarnya.  Ini menjadi catatan penting dalam pelaksanan PTM terbatas agar tidak timbul kejadian yang tidak diinginkan. Ia berharap dinas pendidikan dan dinas kesehatan dapat melakukan evaluasi.  "Ini agar pemangku kepentingan benar-benar mempersiapkan PTM di era new normal ini agar lebih aman. PTM harus benar-benar aman. Kami himbau pandemi masih akan panjang dan kita harus juga menemukan cara tepat agar anak kita tetap mendapat pendidikan yang semestinya," pungkasnya.

PTM Terbatas Perlu Lihat Status Wilayah, Vaksinasi Tidak Cukup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/SMK-15-Jakarta.jpg" alt="SMK 15 Jakarta" width="100%">
<figcaption>SMK 15 Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 85 sekolah di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembelajaran (PTM) secara terbatas mulai dari 7 hingga 29 April 2021. Dari 85 itu, untuk domisili Jakarta Selatan yang mulai membuka sekolah berjumlah 25.  Hal itu disampaikan oleh Plt Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji ketika tengah meninjau PTM di SMKN 15 Jakarta, Jalan Mataram 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/4).  "Hari ini adalah hari pertama piloting tatap muka, di mana di Jakarta Selatan ada 25 sekolah yang melaksanakan tatap muka," ujar dia di lokasi.  Kata dia, pihaknya juga sudah membuat surat tugas kepada para pihak terkait untuk melakukan monitor di 25 sekolah tersebut. Bahkan, sebelum tatap muka dilaksanakan, pihak kecamatan dan kelurahan yang terdapat sekolah piloting tatap muka diperiksa terlebih dahulu.  "Ini kan menjadi pilot tatap muka, punya kewajiban dan penekanan penting untuk tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), karena memang jika tidak mengindahkan prokes akan dievaluasi oleh disdik dan dinkes," tambahnya.  Isnawa juga menyampaikan, Satgas Covid-19 untuk pengawasan sekolah sudah dibentuk di setiap kelurahan sejak tahun lalu. Pihak yang terlibat mulai dari TNI sampai puskesmas setempat.  "Di pihak kelurahan sudah ada, itu kan melingkupi semuanya, ada sekolah, masjid, ada RPTRA, jadi satgas itu sudah mengajak semua, pada awal pandemi sudah ada itu, bukan mulai pas ini aja. Satgas ini ada dari TNI, Polri, bimas, babinsa, dokter, puskesmas sampai Satpol PP," terang dia.  Dirinya pun berpesan untuk warga sekolah, khususnya murid untuk tidak mencuri waktu agar bisa berkumpul yang menyebabkan kerumunan ketika pulang sekolah. Jika ini terjadi, bisa saja PTM ditiadakan akibat adanya klaster sekolah.  "Tolong ingatkan setelah nanti pulang tetap menegakkan prokes. Harapan kita mari kita jaga prokes, kita harap ini dapat berkelanjutan dan kasus Covid-19 semakin melandai dan anak-anak bisa belajar tatap muka," imbuhnya.  Kemudian, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 2 Abdul Rachem menambahkan, dalam belajar tatap muka uji coba tingkat SMA/SMK diikuti kelas 10, 11 dan 12. Lalu, jenjang SMP diikuti kelas 7, 8, dan 9. Sementara, tingkat SD diikuti oleh siswa kelas 4, 5 dan 6.  "Itu ada 14 sekolah (piloting tatap muka). Kalau SD 6, SMA 1, SMK 7," tandasnya.  Untuk diketahui, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah II membawahi sekolah di enam kecamatan, yaitu Pancoran, Pasar Minggu, Setiabudi, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan dan Tebet. Lalu, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah I membawahi wilayah Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, Pesanggrahan.

25 Sekolah di Jaksel Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjanjian-tak-dipenuhi-bekasi-larang-truk-sampah-dki-melintas-24-jam_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai 7 hingga 29 April mendatang. Salah satu sekolah yang menjadi piloting tatap muka adalah SMKN 15 Jakarta.  Untuk itu, Plt Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji pun meninjau pelaksanaan tatap muka tersebut. Dalam pantauannya, pemenuhan daftar ceklis serta penerapan pelaksanaan protokol kesehatan sudah terlaksana dengan baik.  "Saya lihat di sekolah ini penerapan prokesnya bagus, ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, jaga jarak antar siswa dan ada belajar serta ujian. Di setiap kelas itu 10 sampai 15 siswa dan kegiatan belajar mengajar mulai dari jam 7 sampai 11," jelas dia di lokasi, Jakarta, Rabu (7/4).  Di SMKN 15 Jakarta ini, yang mengikuti pelajaran tatap muka adalah kelas 10 untuk jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP) 1 dan Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL) 2 serta kelas 12 yang mempersiapkan untuk ujian sertifikasi kompetensi (USK).  Ia menuturkan anak sangat bahagia bisa melaksanakan tatap muka, terlebih kelas 10 yang sejak awal masuk sekolah tidak pernah bertemu dengan teman sekelasnya. Hal ini, kata dia dapat dijadikan sebagai masa perkenalan secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.  "Anak-anak menyampaikan perasaan senang karena sudah setahun lebih mereka tidak melakukan KBM tatap muka, mereka selama ini online, sekarang diberi kesempatan tatap muka," terang dia.  Salah satu murid bernama Putri, 16, mengatakan, dirinya senang bisa masuk dan belajar secara tatap muka. Pasalnya, menurut dia sekolah daring tidak membawa dampak positif. "Iya (sekolah tatap muka) senang. Harus patuhi protokol kesehatan aja kalo belajar gini," ujarnya.  Selain itu, Isnawa juga mengungkapkan bahwa mayoritas para guru dan tenaga kependidikan sudah divaksinasi Covid-19. "Di kebayoran baru sudah semua, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan, untuk sekolah yang menjadi piloting diprioritaskan vaksinasi," imbuhnya.  Dirinya pun meminta agar seluruh sekolah yang melakukan piloting hari ini dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Khususnya ketika pulang sekolah, anak-anak diminta tidak berkumpul dan langsung pulang ke rumah.  "Saya berpesan, tolong ingatkan setelah nanti pulang tetap menegakkan prokes, kelas juga harus steril, petugas juga menyemprot disinfektan ke meja-meja dan kursi, ke semua benda yang sebagai medium anak belajar," tandasnya.

Tinjau PTM di SMKN 15, Isnawa Adji: Anak-anak Senang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/KOMPETISI-SAINS-NASIONAL-DI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-17.jpg" alt="Siswa perwakilan sekolah mencuci tangan saat akan mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanakan sec" width="100%">
<figcaption>Siswa perwakilan sekolah mencuci tangan saat akan mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) seleksi Tingkat SD/MI se-Kota Depok di Sekolah Dasar Negeri Kemirimuka 3, Depok, Jawa Barat, Senin (22/03/2021). Pelaksanaan KSN tahun ini dilaksanakan sec</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Hal itu dikuatkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Menindaklanjuti SKB Empat Menteri tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan yang guru dan tenaga kependidikannya sudah divaksinasi untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas.  “SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu Juli 2021 untuk melakukan PTM terbatas. Satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walau pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah," ungkap dia, Senin (5/4).  Adapun, 22 persen sekolah telah melakukan PTM terbatas dan telah menunjukkan berbagai praktik baik kebijakan PTM terbatas. Di antaranya adalah SD Negeri 03 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat.  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan SDN 03 Pontianak Selatan telah melakukan berbagai persiapan dalam menunjang PTM terbatas.  Persiapan yang dilakukan SDN 03 Pontianak Selatan sebelum memulai PTM terbatas adalah membentuk tim satgas Covid-19, mempersiapkan prosedur operasional standar (POS) PTM terbatas, serta melakukan pemenuhan daftar periksa.  Bahkan, sekolah tersebut juga gencar memberikan himbauan 5M di lingkungan sekolah, memberitahukan rencana PTM terbatas kepada RT, Kelurahan, dan Babinkamtibnas, melaporkan perkembangan kesiapan uji coba PTM terbatas pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pontianak.  Agar PTM terbatas berlangsung secara aman, SD Negeri 03 Pontianak Selatan melakukan beberapa langkah untuk memastikan kelancaran. Langkah-langkah yang diambil di antaranya mengimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala. Kemudian, mendata dan memastikan bahwa siswa dan guru yang sakit atau merasa tidak enak badan untuk tidak sekolah serta selalu menerapkan protokol kesehatan.  "Memastikan tidak ada yang masuk ke lingkungan sekolah tanpa izin dari keamanan sekolah, mengecek suhu setiap warga sekolah yang datang dan pergi serta mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk segera melakukan vaksinasi," kata Jumeri.  Dalam hal pembagian rombongan belajar, SDN 03 Pontianak Selatan menerapkan anjuran pemerintah yaitu maksimal 50 persen kapasitas per kelas sehingga dalam satu rombongan belajar terdapat dua kelompok belajar. Masing-masing rombongan belajar melakukan PTM terbatas sebanyak dua kali dalam satu minggu.  “Siswa dengan nomor absen 1-16 masuk di hari Senin dan Rabu, siswa dengan nomor absen 17-32 masuk di hari Selasa dan Kamis,” tutur Jumeri.  Dalam satu kali pertemuan, berlangsung selama 3 jam dari pukul 07.00–10.00 WIB sehingga setiap siswa melakukan PTM terbatas sebanyak 6 jam dalam satu minggu. “Jam masuk dibuat selang seling dengan jeda beberapa menit agar ketika pulang tidak terjadi penumpukan,” kata Jumeri.  Dalam hal mengombinasikan PTM terbatas dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ), SDN 03 Pontianak Selatan melakukan PJJ secara daring melalui grup Whatsapp untuk memberikan materi kepada kelompok belajar yang pada hari tersebut tidak giliran masuk ke sekolah. Pembahasan tugas dilakukan di ruang kelas bagi yang giliran masuk dan lewat aplikasi Zoom bagi yang giliran PJJ.  "Selanjutnya, hari Jumat digunakan untuk melakukan evaluasi PTM terbatas pada setiap minggunya," tandas dia.

Kemendikbud Ungkap Cara Sekolah Laksanakan Praktik Baik PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Uji-coba-sekolah-tatap-muka-di-Bogor_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos-4-464.jpg" alt="Sejumlah siswa usai mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa usai mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta agar dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), satuan pendidikan memiliki Satgas Covid-19 Sekolah. Hal ini diperlukan untuk menjaga penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.  Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun mengungkapkan agar ada juga satgas terdiri dari dinas pendidikan (disdik), dinas kesehatan (dinkes) serta Satpol PP di setiap sekolah.  "Mereka yang ditugaskan daerah seperti disdik, Satpol PP dan dinkes untuk mengawasi aktivitas pelajar yang sudah dibuka sekolahnya ketika Juli nanti," terang dia kepada JawaPos.com, Rabu (31/3).  Satgas yang terdiri dari perangkat daerah ini nantinya akan memonitor aktivitas para siswa pasca belajar secara langsung sekolah selesai. Pasalnya, Satgas Covid-19 Sekolah yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan pastinya akan kewalahan apabila harus mengawasi siswa di luar sekolah.  "Tugas satgas ini untuk mengawasi mobilitas siswa. Guru hanya bisa mengawasi ketika anak sekolah, ketika keluar gerbang tidak ada lagi yang bisa mengawasi, kecuali ada satgas tersendiri yang mengawasi mobilitas anak-anak supaya mereka langsung pulang ke rumah, tidak nongkrong-nongkrong dan tidak melanggar prokes," ujarnya.  Sebab, menurutnya anak-anak begitu berpotensi dalam melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk sinergi antar instansi agar bisa meminimalisir kejadi tersebut.  "Potensi anak melanggar prokes itu sangat tinggi, mereka kumpul pergi kemana, ini mesti diantisipasi agar mereka tidak menularkan atau tertular," tutup Satriwan.

Bentuk Satgas Khusus untuk Awasi Mobilitas Pasca Belajar Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/nadiem-di-DPR-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa terdapat sejumlah larangan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah olahraga dan ekstrakurikuler.  "Tidak ada olahraga dan ekstrakurikuler, kegiatan lain selain pembelajaran tidak diperkenankan," kata Nadiem dalam Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, Selasa (30/3).  Selain itu, kantin juga tidak diperbolehkan untuk dibuka. Adapun kata Nadiem, larangan tersebut berlaku sementara tergantung evaluasi lanjutan dari PTM terbatas nantinya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/03/2021/pembelajaran-tatap-muka-dihentikan-jika-ada-kasus-covid-19-dan-ppkm/">Pembelajaran Tatap Muka Dihentikan jika Ada Kasus Covid-19 dan PPKM</a>  "(Larangan) untuk masa transisi dua bulan pertama itu pada saat memulai tatap muka," ujar Nadiem.  Apabila ada kegiatan lain, di luar lingkungan sekolah, pihaknya memperbolehkan. Contohnya saja ada kegiatan guru kunjung ke rumah murid, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan.  "Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan, contoh guru kunjung itu seperti biasa diperbolehkan. Tentunya dengan tetap menjaga kesehatan," imbuhnya.  Mendikbud menekankan, PTM kali ini sifatnya terbatas atau tidak seperti keadaan normal sebelum ada pandemi. "Tatap muka terbatas itu jauh lebih sedikit muridnya di satu tempat, dengan pembatasan jarak yang ketat. Semua harus memakai masker dan tidak boleh ada aktivitas yang menciptakan kerumunan," jelasnya.  Sebagai tambahan, keputusan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VB0Jy8JIobQ

Kegiatan Olahraga hingga Ekskul Dilarang saat Pembelajaran Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekolah akan mulai kembali dibuka dengan adaptasi kebiasaan baru pada Januari 2021 mendatang. Di mana selama delapan bulan peserta didik di setiap jenjang harus menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini pun menjadi kekhawatiran bagi para orang tua atau wali yang terkumpul dalam&nbsp;Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional (FKKSMN). Ketua FKKSMN Rudi Dwi Maryanto menyampaikan, orang tua takut anak sudah tidak terbiasa dengan belajar tatap muka lagi. Jadi, ketika peserta didik mulai masuk sekolah, mereka yang sudah terbiasa dengan online harus beradaptasi lagi pada kecepatan guru mengajar, dengan kerangka berpikir anak didik yang tidak bisa diukur selama PJJ. "Yang kita takuti adalah interval (lama PJJ) ini, jadi ketika anak dulu merasa tidak nyaman dengan online, sekarang sudah nyaman. Nah ini yang kita takutkan, sehingga ketika dia masuk, dia sudah tidak biasa lagi dengan tatap muka," ungkapnya dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (23/11). Oleh karena itu, dengan keputusan pemerintah mengembalikan PTM dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ini, merupakan langkah tepat. Hal ini bisa membuat semangat anak untuk belajar semakin meningkat. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com">Sekolah Kembali Dibuka, Pemerintah Bebaskan Orang Tua Tentukan Pilihan</a> "Yang paling penting adalah pembiasaan karakter anak itu harus menjadi model untuk menjadi pembelajaran ke depan, karena kita hampir setahun itu anak-anak sudah menikmati dunia online, pembiasaan ini (PTM) wajib dikembalikan ke ruhnya lagi," terangnya. Dalam pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah, dia meminta agar pihak sekolah menerapkannya dengan ketat. Setelahnya, perancangan model pembelajaran harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum kembali membuka sekolah. "Menjadi penyeimbang untuk model pembelajaran berikutnya. Kami itu sudah siap untuk mendukung 3M tadi untuk program berbasis protokol Covid-19," tutup dia. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Al2rvO34ASI

Sekolah Mau Dibuka, Orang Tua Khawatir Anak Tak Biasa Lagi Tatap Muka. Sekolah akan mulai kembali dibuka dengan adaptasi kebiasaan baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah dibuka

Berita Terkini