<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menko-Marves-Luhut-Binsar-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengurangi mobilisasi masyarakat selama penyelenggaraan KTT G20. Ia memandang perlu penerapan kebijakan sekolah daring dan work from home (WFH) saat gelaran internasional itu berlangsung pada November mendatang.  “Pak Gubernur Bali dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work Form Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid-19, kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10).  Luhut meyakini, hal tersebut tidak akan dipersoalkan karena sudah pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, Pemprov Bali juga diminta untuk membekali kemampuan para pengemudi lokal agar beralih ke kendaraan listrik.  "Keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20 sangat penting agar masyarakat bisa merasakan efek dari perhelatan ini," ujarnya.  Tak hanya untuk Pemprov Bali, Luhut juga meminta kepada semua pemangku kepentingan dalam KTT G20 untuk mematangkan skenario. Mulai dari ketersediaan slot parkir pesawat VVIP, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP hingga pemberlakuan penutupan bandara sementara.  Luhut juga menuturkan kemungkinan akan adanya pengurangan frekuensi penerbangan di Bandara Ngurah Rai dan parkir pesawat untuk umum. Dia juga meminta ada sosialisasi yang baik soal pengaturan perubahan jarak dan atau jeda jadwal waktu antar-pesawat.  "Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang," tutur Luhut.  Luhut mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot. Menurutnya, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu.  Hal itu dilakukan agar muatan tersebut bisa ditangani dengan lancar. Luhut juga meminta adanya penguatan jumlah personel dan alat pendukung karantina. “Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu,” pungkasnya.

Luhut Minta Bali Terapkan Sekolah Daring dan WFH Selama KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sekolah-Daring-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi mata pelajaran olahraga secara daring di sebuah kelas kosong di SDN Pondok Cabe Udik 01, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (8/1/2021). Rencana kegiatan belajar tatap muka pada awal Januari di wilayah Tangerang Selatan dibatalkan k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 terlihat kian naik dua pekan pasca libur Natal dan Tahun Baru di tengah munculnya varian Omicron. Angka terakhir, kasus Omicron lebih dari 500 orang. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengusulkan untuk meminimalisir resiko, sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) harus ditunda sementara.  Menurutnya, belum semua anak-anak divaksinasi untuk usia SD khususnya. Sehingga pertimbangan untuk kembali sekolah daring setidaknya harus dipilih hingga puncak gelombang ketiga yakni diprediksi Maret.  “Sejak awal, bahkan sejak Agustus 2021 saya sudah memprediksi gelombang ketiga akan terjadi Februari Maret pasca libur Nataru. Maka saat ini pemerintah sudah harus memilih opsi sekolah daring bukan PTM. Untuk meminimalisir resiko setidaknya sampai awal Maret ya,” tegasnya kepada JawaPos.com, Senin (17/1).  Karena itu menurutnya, bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) juga harus dikurangi 20 persen. Jika nanti sudah sampai ketika masa puncak, Dicky mengusulkan agar WFO dikurangi 50 persen atau lebih.  “Sambil kita lihat dinamika di lapangan ya. Ini akan lebih sulit ya banyak tak bergejala. Maka sangat bergantung pada kemampuan deteksi. Dan untuk tempat yang sifatnya keramaian, ketika sekolah harus daring ya ditutup dulu atau dibatasi jumlahnya,” jelasnya.  Menurut Dicky, bicara Omicron meskipun daya virulensi (penularannya) setengah dari varian Delta, tetapi tetap bisa menginfeksi 4 kali lebih banyak pada seseorang. Akan tetapi bicara masalah kasus antara prediksi dan juga kenyataan di lapangan akan sangat berbeda.  “Ini tergantung pada kemampuan deteksi testing 3T (Tracing, Testing, dan Treatment). Bahwa gelombang 3 yang akan didominasi oleh varian Omicron ini besar kemungkinan kecenderungannya akan berlangsung singkat. Tetapi tanpa adanya mitigasi yang kuat maka akan memberikan dampak serius baik itu dampak kesehatan, kematian, Long Covid,” jelasnya.  Maka ada 3 faktor penting yang paling harus dipatuhi dengan disiplin. Yaitu 3T, 5M atau protokol kesehatan, dan vaksinasi hingga booster. Pasalnya, hampir 90 persen orang tidak bergejala, maka deteksi kasus di masyarakat akan sulit.

Gelombang 3 Didominasi Omicron, Epidemiolog Ingin Sekolah Daring Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa tengah menyusun skema pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Nadiem menuturkan, mengembalikan anak didik pada pembelajaran tatap muka secara penuh jadi prioritas kementeriannya saat ini.  "Kita juga ingin mengutarakan bahwa mengembalikan anak kepada sekolah tatap muka masih menjadi prioritas kita," ungkap dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (1/12).  Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok kerangka kebijakan yang akan ditetapkan dalam sebuah regulasi, yakni surat keputusan bersama dengan kementerian terkait. Dia memastikan, dalam waktu dekat regulasi ini akan terbit.  "Kita akan terus mendorong kerangka kebijakan untuk memastikan dalam waktu dekat," jelas dia.  Pasalnya, saat ini meskipun sudah diizinkan melaksanakan PTM terbatas, sejumlah daerah masih menangguhkannya. Hal itu mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi pandemi Covid-19 di wilayah tersebut.  "Banyak sekali anak-anak yang sampai sekarang bisa sekolah, tapi tak bisa sekolah PTM (masih daring), itu akan kita coba dorong terus melalui kerangka kebijakan SKB 4 menteri," ujarnya.  Menurutnya PTM secara penuh perlu dikembalikan guna memitigasi learning loss. "Itu masih menjadi prioritas kita, untuk mengurangi dan memitigasi learning loss yang sudah cukup gawat darurat sekarang," tandas Nadiem.

Siap-siap PTM Penuh, Nadiem Makarim Sebut Tengah Siapkan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200829_065022.jpg" alt="RAMA SIHOTANG/KP PENDIDIKAN DI IBU KOTA: Sejumlah pelajar yang bermukim di Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, harus belajar di area perkebunan sawit yang berbukit demi mendapat jaringan internet. Mayoritas warga di wilayah tersebut belum sep" width="100%">
<figcaption>RAMA SIHOTANG/KP PENDIDIKAN DI IBU KOTA: Sejumlah pelajar yang bermukim di Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, harus belajar di area perkebunan sawit yang berbukit demi mendapat jaringan internet. Mayoritas warga di wilayah tersebut belum sep</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi kuota internet bagi pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Bantuan itu berlaku untuk periode September hingga November 2021.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bantuan kuota internet tersebut sempat mengalami jeda selama Agustus. Sebab, data siswa dan mahasiswa harus disesuaikan lagi dengan tahun ajaran baru. Misalnya, yang semula siswa PAUD kini menjadi siswa SD.  Agar tepat sasaran, pembaruan data amat diperlukan. Meski begitu, Ani (sapaan Sri Mulyani) memastikan bahwa besaran kuota internet yang diterima tidak berubah. ”Kebijakannya tidak berubah. Termasuk besar kuota internet yang diterima,” ujarnya pada konferensi pers virtual kemarin (4/8).  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menerangkan, bantuan itu diberikan selama tiga bulan (September hingga November). Sasarannya adalah 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen.  Perinciannya, siswa PAUD mendapat kuota 7 GB/bulan, siswa sekolah dasar dan menengah 10 GB/bulan, pendidik PAUD-menengah 12 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen 15 GB/bulan. ”Kami memberikan fleksibilitas. Semua kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi,” katanya. Kecuali laman atau aplikasi yang diblokir Kementerian Kominfo dan yang tercantum di situs resmi bantuan kuota data internet. ”Ada yang sifatnya tidak untuk pendidikan, jadi kita keluarkan,” sambungnya.  Untuk skema penyaluran, kepala satuan pendidikan diminta segera meng-update data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di institusinya. Update data dilakukan pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Update itu termasuk nomor handphone dari seluruh warga sekolah tersebut. ”Karena masuk tahun ajaran baru, akan ada banyak murid baru,” ungkapnya.  Kepala satuan pendidikan juga harus mengunduh SPTJM dan mengunggahnya kembali di situs web vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD hingga SMA. Sedangkan jenjang perguruan tinggi di kuotadikti.kemdikbud.go.id. Update paling lambat dilakukan pada 31 Agustus 2021. ”Kami akan menyalurkan bantuan kuota setiap tanggal 11 dan 15 di bulan September, Oktober, dan November. Kuota berlaku 30 hari sejak diterima,” imbuh mantan bos Gojek tersebut.  Mengenai bantuan uang kuliah tunggal (UKT), Nadiem menjelaskan bahwa bantuan diberikan at cost sesuai besaran dengan maksimal nilai UKT Rp 2,4 juta per mahasiswa. Apabila UKT lebih besar dari itu, selisihnya menjadi kebijakan dari perguruan tinggi sesuai kondisi mahasiswa. ”Jika lebih besar, itu diskresi perguruan tinggi. Apakah diberikan keringanan, penundaan, pencicilan, atau penghapusan,” paparnya.  Nadiem menegaskan, bantuan tersebut diberikan kepada mahasiswa aktif. Selain itu, mereka bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah ataupun bidikmisi. Untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, lanjut dia, mahasiswa bisa langsung mendaftar ke pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, pimpinan perguruan tinggi mengajukan ke Kemendikbudristek.  Karena itu, Nadiem mendorong perguruan tinggi segera mendata dan mengajukan mahasiswa yang membutuhkan bantuan tersebut. Apabila pihak perguruan tinggi tidak mengajukan, sementara ada mahasiswa yang membutuhkan, pihaknya tak akan ragu memberikan sanksi. Sanksi itu bisa berupa penalti kinerja pada alokasi anggaran pemerintah. ”Karena bantuan UKT ini untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena alasan keuangan,” pungkasnya.  Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, lebih dari 10 juta siswa dan 1,6 juta mahasiswa di bawah naungan Kemenag terdampak pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, ada sejumlah kebijakan yang dijalankan Kemenag. Termasuk pembagian bantuan kuota internet, tahun lalu juga sudah dijalankan Kemenag.  ”Saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya untuk melanjutkan bantuan kuota internet dan bantuan uang kuliah tunggal 2021,” ujarnya. Kebijakan tersebut, menurut Yaqut, merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan pembelajaran terus berlangsung pada situasi apa pun.  Yaqut menuturkan, supaya tidak terjadi learning loss akibat anak-anak tidak bisa belajar di kelas, pembelajaran online harus lancar. Kucuran bantuan kuota internet merupakan bagian dari upaya untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar secara virtual. Selain itu, bantuan diskon UKT bisa mencegah terjadinya angka putus kuliah.  Tahun lalu, terang Yaqut, Kemenag juga sudah menerapkan kebijakan keringanan UKT. Sebanyak 160 ribu lebih mahasiswa di bawah Kemenag memanfaatkan kebijakan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk diskon UKT tahun lalu mencapai Rp 54,5 miliar. Selain itu, ada anggaran paket data internet untuk mahasiswa Rp 54,4 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/08/2021/ini-besaran-anggaran-bantuan-kuota-internet-dan-ukt-mahasiswa/">Ini Besaran Anggaran Bantuan Kuota Internet dan UKT Mahasiswa</a>  ”Pada tahun anggaran 2021 ini Kemenag mengalokasikan anggaran bantuan paket data internet sebesar Rp 470 miliar. Tentu ini angka yang besar,” katanya. Tetapi, angka tersebut masih di bawah alokasi bantuan internet yang dikelola Kemendikbudristek. Anggaran itu siap dikucurkan pada September, Oktober, dan November depan. Kemenag juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 243 miliar ke Kemenkeu.

Bagi-Bagi Kuota Internet Lagi Mulai September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Belajar-Online-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak sekolah mengikuti belajar secara daring atau online dengan fasilitas WiFi yang disediakan secara gratis oleh warga di Perumahan Pondok Mulya I, Beji, Depok, Rabu (29/7/2020). WiFi gratis ini oleh warga sekitar kompleks perumahan sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah berjalan sekitar setahun, pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 masih menemui kendala. Catatan Save the Children Indonesia, delapan di antara sepuluh anak tidak bisa mengakses bahan ajar secara memadai selama menjalani PJJ.  CEO Save the Children Indonesia Selina Patta Sumbung menjelaskan, Global Save the Children sudah melakukan studi di 46 negara, termasuk Indonesia. Hasil studi itu mengindikasikan bahwa terdapat delapan di antara sepuluh anak yang tidak bisa mengakses bahan pembelajaran yang memadai.  ”Lalu, empat di antara sepuluh anak sulit memahami pekerjaan rumah. Dan, fakta bahwa minimal 1 persen anak tidak belajar apa pun selama PJJ,” jelasnya kemarin (14/3).  Selama pandemi Covid-19, diperkirakan lebih dari 600 ribu sekolah di Indonesia harus tutup. Dampaknya, 60 juta siswa harus belajar dari rumah. Meski di daerah tertentu sekolah tatap muka di kelas boleh kembali dibuka, sebagian besar siswa masih menjalani PJJ, baik secara online maupun offline.  Menurut Selina, 2021 menjadi tahun yang menentukan. Anak-anak tetap mendapatkan akses belajar berkualitas atau tidak. Sebab, kata dia, pendidikan merupakan hak anak yang harus dipenuhi.  Dia mengakui, penerapan PJJ bukan hal yang mudah. Anak, guru, dan orang tua menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, terbatasnya materi, alat, akses ke pembelajaran dan pengajaran, serta infrastruktur yang tidak merata. Infrastruktur itu meliputi akses internet dan listrik.  Selina mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang berakibat sekolah tatap muka terhenti muncul tiba-tiba. Sebelumnya, tidak ada persiapan sama sekali bagi sebagian besar guru untuk menjalankan pembelajaran secara jarak jauh. Kondisi itu menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan PJJ. Kapasitas orang tua serta kemampuan anak beradaptasi dan belajar mandiri juga berbeda-beda.  Persoalan dalam pelaksanaan PJJ itu menimbulkan dampak terhadap pendidikan di Indonesia. Misalnya, menurunnya motivasi belajar anak. Bahkan, motivasi untuk kembali belajar di sekolah berpotensi merosot. Lalu, terjadi penurunan kemampuan literasi dan numerasi. Belum lagi ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja atau menikah dini. Kualitas pendidikan yang menurun tersebut dapat memengaruhi kesempatan peserta didik mengakses pendidikan tinggi atau pekerjaan pada masa depan.  Untuk mengatasi persoalan dalam pelaksanaan PJJ itu, Save the Children Indonesia menyebut perlu penguatan resiliensi atau beradaptasi dan bertahan serta inovasi pembelajaran. Dengan begitu, anak tetap belajar dengan kualitas yang terjamin. Pembelajaran bisa memadukan kegiatan tatap muka dengan online atau disebut hybrid. Karena itu, diperlukan dukungan program peningkatan kompetensi guru dari pihak sekolah, pemerintah daerah, sampai tingkat pusat.  Perwakilan Children &amp; Youth Advisory Network (CYAN) Save the Children Indonesia Stella menjelaskan, teman-temannya yang tinggal di desa susah mendapatkan sinyal internet. ”Banyak sekali di antara mereka yang tidak punya HP. Jadi, kadang sama mereka sekali tidak belajar,” kata anak 15 tahun asal NTT tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2021/kpai-sebut-potensi-tinggal-kelas-meningkat-di-masa-pandemi/">KPAI Sebut Potensi Tinggal Kelas Meningkat di Masa Pandemi</a>  Di bagian lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dalam dunia yang berubah dengan cepat, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Perguruan tinggi harus menjawab tantangan tersebut. ”Kita tidak boleh terjebak dengan cara biasa-biasa saja,” tuturnya.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, saat ini pasar tenaga kerja juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Banyak jenis pekerjaan lama yang hilang dan tidak dibutuhkan. ”Ini membutuhkan perubahan program studi, kurikulum, dan karakter dosen,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/29Q7A3EmUCY

Sekolah Daring, 4 dari 10 Anak Sulit Kerjakan PR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/com-Pemukiman-Padat-Salman-Toyibi2.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di gang rumah kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa, guru, ma" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di gang rumah kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan kuota internet gratis kepada siswa, guru, ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menuturkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat adanya gangguan pada hasil belajar siswa. Malahan, banyak pelajar yang berpotensi tinggal kelas di masa pandemi Covid-19.  "Banyak rapor hasil belajar siswa memang banyak yang tidak tuntas," tutur dia dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).  Salah satu pemantauan yang dilakukan pihaknya adalah beberapa sekolah di Cimahi, Jawa Barat. Ia pun meminta kepada pihak sekolah untuk memanggil orang tua apabila terdapat hasil pembelajaran dalam nilai rapor tidak tercapai.  "Agar para wali kelas dapat memberikan masukan kepada orangtua siswa terkait pendampingan PJJ di rumah," tuturnya.  Dia pun mememberkan hal yang membuat hasil belajar menurun, yaitu masalah alat daring, kuota internet dan wilayah blank spot atau tidak adanya jaringan internet. Dari keterangan yang diperoleh, terdapat sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring.  "Status kepemilikan handphone siswa SMP di kota Cimahi mayoritas adalah milik siswa sendiri sebanyak 18.048 dan 2.508 HP milik orangtua dan 633 tidak memiliki handphone maupun alat daring yang lain," tambahnya.  Namun ia bersyukur bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi dan para guru di Kota Cimahi tetap melayani peserta didik yang kesulitan PJJ daring. Di antaranya dengan guru kunjung dan orang tua diminta mengambil soal dan materi ke sekolah.  Baca juga:<a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/06/02/2021/terkait-pjj-ada-ketimpangan-implementasi-antara-di-kota-dan-desa/"> Terkait PJJ, Ada Ketimpangan Implementasi Antara di Kota dan Desa</a>  "Bahkan ada guru yang bersedia ke sekolah setiap hari untuk mengajari toga siswanya di sekolah karena tidak memiliki alat daring. Mungkin masih ada banyak kendala, namun ada upaya untuk meminimalkan,” imbuhnya.  Langkah KPAI selanjutnya dalam memantau pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi adalah melakukan pengawasan pada 24 dan 25 Februari di kawasan Cimahi. Hal ini di maksudkan agar potensi pelajar tidak naik kelas dapat teratasi. "Yang secara bertahap diharapkan mampu mengatasi permasalahan PJJ dengan segala keterbatasan yang ada," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/zAu0QzWgWt0

KPAI Sebut Potensi Tinggal Kelas Meningkat di Masa Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210107-WA0021.jpg" alt="Rakor pembahasan sekolah tatap muka di Balai Kota Surabaya, Kamis (7/1). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rakor pembahasan sekolah tatap muka di Balai Kota Surabaya, Kamis (7/1). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memutuskan sekolah tetap dilaksanakan secara daring atau virtual. Keputusan tersebut disesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kamis (7/1).  Plt Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, sebenarnya, Dinas Pendidikan Surabaya telah siap untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Namun, sudah tidak diperbolehkan pemerintah pusat.  ”Secara kesiapan, kita siap. Tapi ada larangan dari pusat. Nah tinggal dengan tetap sistem daring ini, kita harapkan juga tidak mengurangi kualitas anak didik kita ke depan,” ujar Whisnu dalam rakor sekolah daring pada Kamis (7/1).  Pihaknya kini akan lebih fokus untuk melakukan pantauan sistem pembelajaran secara daring. Untuk itu, pemkot melibatkan komite serta wali murid.  ”Para wali murid harus berperan aktif. Harus melihat anak didiknya supaya bisa lebih berkembang dan lebih baik. Itu prinsipnya,” papar Whisnu.  Whisnu menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan mengapa Pemkot Surabaya kembali memutuskan sekolah daring. Selain keputusan dari pemerintah pusat atau Mendagri, jua persetujuan orang tua atau wali murid.  ”Data menunjukkan bahwa persetujuan wali murid untuk siswa atau anaknya itu ikut tatap muka itu sangat kecil,” terang Whisnu.  Berdasar dara Dinas Pendidikan Kota Surabaya, jumlah wali murid SMP yang setuju sekolah tatap muka hanya 4 persen dari 348 SMP. Sedangkan wali murid SD hanya 15 persen dari 665 sekolah yang setuju sekolah tatap muka.  ”Ini juga tidak memungkinkan harus kita paksa. Tapi kita juga akan membuat konsep. Misalkan sudah tidak ada instruksi pusat, proses pembelajaran tatap muka itu akan sangat fleksibel kita buat,” kata Whisnu.  Bagi siswa yang orang tuanya setuju mengikuti sekolah tatap muka, bisa tetap mengikuti sistem tersebut. Pemkot sudah menyiapkan sekaligus menata SDM yang ada.  ”Paling tidak, ke depannya juga harus ada satu langkah lebih baik,” ujar Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yhL2LmfUH3Y

Pemkot Surabaya Pastikan Sekolah Tetap Diselenggarakan Secara Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keinginan kembali sekolah seperti biasa mulai awal semester genap pada Senin (4/1) tidak hanya datang dari siswa. Sejumlah guru juga ingin segera melangsungkan pembelajaran tatap muka di sekolah.  Hal itu terungkap dari survei <a href="https://www.jawapos.com/tag/federasi-serikat-guru-indonesia/">Federasi Serikat Guru Indonesia</a> (FSGI) mengenai persepsi guru atas rencana pembukaan sekolah pada Januari 2021. Survei yang dilakukan pada 19–22 Desember 2020 tersebut diikuti 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat.  Sebagian besar responden merupakan guru di jenjang SMP/sederajat. Disusul SD/sederajat, SMA, SMK, dan SLB. ’’Dari 6.513 responden guru, yang setuju sekolah tatap muka Januari 2021 sebanyak 49,36 persen,’’ ujar Wakil Sekjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/fsgi/">FSGI</a> Mansur kemarin (1/1). Sisanya, 45,27 persen tidak setuju dan 5,37 persen lainnya ragu-ragu.  Ada berbagai alasan yang diungkapkan 3.215 responden yang menyatakan setuju. Alasan terbanyak, para guru merasa materi ajar dan praktikum sangat sulit sehingga kurang bisa diterima dengan baik ketika disampaikan secara daring. Setidaknya, ada 54 persen guru yang mengemukakan alasan tersebut.  ’’Para guru merasa bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi,’’ katanya. Karena itu, harus ada tatap muka minimal seminggu sekali.  Ada juga yang menyatakan jenuh mengajar dalam skema <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-jarak-jauh/">pembelajaran jarak jauh</a> (PJJ). Alasan itu disampaikan 22 persen guru. Kemudian, ada yang beralasan siswa yang diajar tidak memiliki perangkat <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekolah-daring/">daring</a> sehingga tidak bisa mengikuti PJJ, sinyal tidak stabil, dan lain-lain.  Sementara itu, 2.948 responden yang menolak <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekolah-tatap-muka/">tatap muka</a> pada Januari beralasan bahwa kasus Covid-19 masih tinggi. Mereka juga khawatir terjadi penularan di sekolah. ’’Apalagi untuk guru-guru yang usianya di atas 50 tahun serta memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dan jantung,’’ tambah Sekjen FSGI Heru Purnomo.  Dia mengungkapkan, banyak juga guru yang menolak karena merasa infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolahnya belum memadai. Lalu, alasan lainnya, guru menilai tidak ada sosialisasi protokol kesehatan dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga harus naik angkutan umum yang rentan penularan.  Mempertimbangkan dinamika itu, FSGI meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021. Sebab, kasus Covid-19 masih tinggi dan belum dapat dikendalikan. Terlebih, sudah ada peringatan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa bakal ada kenaikan kasus setelah libur panjang Natal dan tahun baru. ’’Pemda harap mempertimbangkan kondisi tersebut,’’ tegasnya.  Heru juga mendorong pemerintah untuk mengumumkan 4 Januari 2021 bukan awal pembukaan sekolah meski ditetapkan sebagai awal semester genap. Sebab, masih dibutuhkan waktu lama dalam penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sekolah-sekolah. ’’Bila dinilai siap, FSGI mendorong pembukaan sekolah dimulai dari kelas paling atas, pada jenjang paling tinggi,’’ paparnya. Itu pun disertai uji coba dengan 25 persen siswa yang masuk terlebih dahulu. ’’Kami juga mendorong tes antigen untuk seluruh pendidik dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka,’’ ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/12/2020/pjj-tak-efektif-dpr-dukung-sekolah-tatap-muka/">PJJ Tak Efektif, DPR Dukung Sekolah Tatap Muka</a>  Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyatakan telah mengingatkan pemda perihal sekolah tatap muka. Pemda harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menentukan pola pembelajaran, baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Sesuai dengan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020–2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan 20 November 2020.  ’’Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang,’’ katanya. Mulai penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, hingga kesiapan menjalankan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-tatap-muka/">pembelajaran tatap muka</a>.  &nbsp;  Saksikan video mearik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=crJUZerf8Ug

Guru Beralasan Materi dan Praktikum Sulit via Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Belajar-Online-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mardhiyah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) dari rumah di Perumahan Villa Naira di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Sekolah dengan tetap menerapkan sistem PJJ di awal" width="100%">
<figcaption>Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mardhiyah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sistem Dalam Jaringan (Daring) dari rumah di Perumahan Villa Naira di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Sekolah dengan tetap menerapkan sistem PJJ di awal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati mengatakan bahwa banyak dari orang tua mengeluh soal pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dia mengatakan, bahwa ada puluhan ribu orang tua yang tidak ingin pelaksanaan PJJ terus berlangsung.  ’’Sistem daring yang saya lihat selama ini yang sudah terjadi, mungkin hampir 10.000-an saya sudah betemu orang tua siswa ada di banyak titik, tidak ada satu pun yang suka dengan sistem daring ini,’’ ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan secara virtual, Rabu (11/11).  Ia merasakan bahwa ada sistem yang salah dari PJJ ini. Khususnya keterbatasan infrastruktur yang membuatnya membebani peserta dan tenaga didik. "Sistem ini memberatkan baik orang tua, siswa apalagi gurunya," jelasnya.  Untuk itu dia meminta agar pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap PJJ. Sebab, sebagian masyarakat sudah memijta agar kegiatan belajar tatap muka diberlakukan kembali jika permasalahan ini berlarut-larut.  Apabila, PJJ akan dimasukkan ke dalam peta jalan pendidikan, maka harus ada perubahan budaya yang menyeluruh. Tentunya hal itu akan memakan waktu lama.  ’’Dalam waktu lima tahun ke depan, saya yakin ini tidak bisa selesaikan dengan baik. Tetapi kalau target kita 40 tahun ke depan, Indonesia mungkin jadi pionir dalam bidang pendidikan, itu bisa,’’ imbuhnya.  Agar peta jalan pendidikan berjalan baik, dia berharap agar dimatangkan apa tujuannya terlebih dahulu. ’’Dari sistem konvensional tatap muka lalu dikombinasi dengan sistem daring ini menjadi kekuatan kita untuk menuju ke masa depan pendidikan yang lebih baik,’’ tuturnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I5mit0101p8

Komisi X DPR Sebut Ada 10 Ribu Orang Tua Tidak Suka PJJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pjj-mahasiswa-rd-cirebon.jpg" alt="Ilustrasi mahasiwa tengah melakukan kuliah daring. Radar Cirebon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiwa tengah melakukan kuliah daring. Radar Cirebon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memverifikasi data untuk penyaluran subsidi kuota. Dari hasil verifikasi itu, terdapat tambahan 7,2 juta penerima dari September lalu. Total penerima bantuan subsidi Oktober pun bertambah menjadi 35,7 juta orang.  Seperti diketahui bahwa sebelumnya terdapat permasalahan penyaluran subsidi. Berdasarkan laporan dari Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), masih terdapat guru dan siswa beberapa provinsi yang belum menerima kuota gratis.  "Sampe sekarang, guru dan siswa yang pernah melapor ke P2G per 1 Oktober lalu dari 14 provinsi yang belum dapat bantuan kuota internet di September masih belum kunjung menerima bantuan kuota internet. Termasuk saya juga belum dapat, padahal di Jakarta," jelas Koordinator P2G Satriwan Salim kepada JawaPos.com, Minggu (25/10).  Dia merasa bahwa penyaluran di September tidak optimal. Sebab menyisakan beberapa pihak yang tidak mendapatkan bantuan."Penyerapan bantuan kuota di bulan September tidak maksimal saya rasa. Total pendidik dan peserta didik yang berhak dapat bantuan kuota kan hampir 58 juta (data Pusdatin), nah yang disalurkan bulan September tak sampai 30 juta nomor (28,5 juta). Artinya tidak maksimal penyaluran dan sasarannya," terang dia.  Jadi, menurutnya, Kemendikbud harus memastikan betul bahwa tidak akan ada lagi kejadian seperti hal tersebut. Apalagi pada kasus sebelumnya, para guru dan siswa telah memenuhi persyaratan dan kepala sekolah pun telah membuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak), jadi aneh jika tidak mendapatkannya.  "Pusdatin Kemendikbud mestinya membenahi dulu semua nomor yang sudah didaftarkan via Dapodik dan sudah ada mengisi SPTJM, tapi belum dapat," ucapnya.  Kemudian, bagi para guru atau murid yang tidak menerima penyaluran tersebut, alangkah baiknya Kemendikbud menjumlahkan subsidi dari September dan Oktober untuk pengiriman saat ini. Hal ini dilakukan agar kuota tidak terbuang sia-sia.  "Caranya, bagi mereka yang belum dapat di September hendaknya diakumulasikan dengan bulan Oktober ini. Misal guru 42 GB bulan September, ditambah 42 GB bulan Oktober agar mereka menerima haknya. Sesuai yang sudah direncanakan," jelas Satriwan.  Sebelumnya, Plt Kepala Pusdatin Hasan Chabibie mengungkapkan, kondisi mereka yang tidak mendapatkan kuota diperkirakan terjadi karena pendataan nomor ponsel di satuan pendidikan belum rampung. Kemudian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) juga belum diselesaikan atau belum lengkap dari pihak satuan pendidikan.  ”Atau, satuan pendidikan memang tidak membutuhkan. Karena mungkin merasa sudah mampu dan berpikiran sebaiknya untuk yang lebih membutuhkan saja,” paparnya beberapa waktu lalu. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ndozuXqiNY8&amp;ab_channel=jawapostvofficia

Mulai Salurkan Kuota Gratis, P2G: Jangan Kembali Ada yang Tak Dapat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah daring

Berita Terkini