<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/BMDVQ7npAzcrVJYK8FHDYAD6UysDylHrWR9D5M1b-2402991058.jpg" alt="menyusun dua instrumen baru untuk mengukur kepedulian lingkungan di sekolah-sekolah Adiwiyata. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>menyusun dua instrumen baru untuk mengukur kepedulian lingkungan di sekolah-sekolah Adiwiyata. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup (PPGLH) resmi menyusun dua instrumen baru untuk mengukur kepedulian lingkungan di sekolah-sekolah Adiwiyata. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam memastikan pendidikan lingkungan tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar memberikan dampak yang bisa dibuktikan dengan data. Dua alat ukur tersebut adalah Instrumen Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Sekolah (IPPLHS) dan Instrumen Program Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup Sekolah (IPPBLHS). Keduanya dirancang untuk menilai sejauh mana siswa dan pihak sekolah menerapkan prinsip-prinsip kepedulian lingkungan, baik secara individu maupun kolektif. Hasil dari pengukuran ini akan menjadi dasar evaluasi, sekaligus acuan bagi sekolah untuk memperbaiki dan memperkuat program Adiwiyata. Kepala PPGLH KLHK Jo Kumala Dewi, mengatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang efektif harus dibangun sejak dini.&nbsp; &ldquo;Menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini sangat penting demi masa depan yang berkelanjutan. Melalui alat ukur ini, kita bisa melihat apakah pendidikan lingkungan yang kita berikan sudah efektif, dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan ke depan,&rdquo; ujarnya saat peluncuran di Jakarta, Rabu (6/8). IPPLHS akan digunakan untuk menilai perilaku siswa dari empat aspek kunci: 1. Pengetahuan tentang isu-isu lingkungan yang dimiliki siswa. 2. Sikap siswa terhadap lingkungan. 3. Perilaku individu sehari-hari terkait isu lingkungan, seperti mengelola sampah atau hemat energi. 4. Perilaku kolektif, yakni tindakan bersama siswa dalam menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Sementara itu, IPPBLHS berfokus pada evaluasi terhadap sekolah secara menyeluruh. Instrumen ini menilai apakah isu lingkungan sudah masuk ke dalam kurikulum, keberadaan sistem manajemen yang mendukung, pelaksanaan aksi nyata seperti penghijauan atau daur ulang, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, serta kemampuan sekolah memantau dan mengevaluasi program lingkungan secara berkesinambungan. Direktur Bakti Barito, Dian A. Purbasari, yang ikut mendukung penyusunan instrumen ini, menegaskan pentingnya alat ukur yang obyektif. &ldquo;Kita perlu alat ukur yang bisa menunjukkan hasil nyata agar seluruh pemangku kepentingan di ekosistem dapat melakukan evaluasi secara obyektif, sehingga peningkatan kinerjanya bisa terarah,&rdquo; katanya. Ia menambahkan bahwa survei awal atau pilot sudah dilakukan tahun lalu di beberapa SD di Jawa Barat sebagai tahap uji coba awal. Pendapat senada disampaikan peneliti dari LabSosio Universitas Indonesia, Dr. Sulastri Sardjo. Menurutnya, data yang valid akan memperkuat kerja sama lintas pihak. &ldquo;Dengan pendekatan berbasis data, kita bisa memperkuat kerja sama antara sekolah, pemerintah, lembaga sosial, dan kampus. Tujuannya satu: mencetak generasi yang benar-benar peduli lingkungan,&rdquo; tegasnya. Saat ini, uji coba lanjutan kedua instrumen tersebut tengah dipersiapkan untuk diterapkan pada berbagai jenjang sekolah&mdash;SD, SMP, dan SMA&mdash;di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Uji coba ini akan memastikan instrumen dapat digunakan secara nasional dengan hasil yang konsisten. Program Sekolah Adiwiyata sendiri sudah berjalan sejak 2006 dan berhasil mendorong banyak sekolah di Indonesia untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Mulai dari mengajarkan siswa memilah sampah, menanam pohon, hingga menghemat penggunaan air dan listrik. Dengan adanya alat ukur berbasis data ini, pemerintah berharap pelaksanaan program tersebut bisa lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan dua instrumen baru untuk mengukur kepedulian lingkungan.

KLHK Sudah Susun Alat Ukur Kepedulian Lingkungan di Sekolah Adiwiyata, Diharapkan Bisa Jadi Bahan Evaluasi Berbasis Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SMPN-14-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Salah satu sekolah di Gresik ini layak mendapat apresiasi dan patut ditiru. SMPN 14 berkomitmen menjaga predikat sebagai sekolah adiwiyata. Yakni, sekolah yang memiliki lingkungan bersih dan sehat. Bahkan, hal itu diterapkan sampai menjadi kebiasaan siswa.  Predikat adiwiyata ini membuat SMPN yang berlokasi di Benjeng itu mengedukasi warga sekolah untuk selalu menjaga lingkungan. Bahkan, para siswa dan guru dibudayakan untuk bersepeda setiap berangkat ke sekolah.  Karena itu, tidak jarang parkiran sekolah di Benjeng ini selalu dipenuhi sepeda. Hampir jarang kendaraan bermotor terparkir di sekolah ini. ”Memang ini sudah kami biasakan agar siswa dan guru menggunakan sepeda. Selain sehat, bersepeda dapat membantu menjaga lingkungan,” kata Sunarto, kepala SMPN 14 Gresik, Minggu (6/11).  Atas budaya para warga SMPN 14 Gresik ini, sekolah meraih penghargaan dari Bike to Work (B2W) Indonesia. Apresiasi itu didapatkan dalam acara Pacific Bike beberapa waktu lalu. ”Memang sekolah tidak mengizinkan siswa pakai motor. Selain untuk lingkungan, juga mengurangi risiko kecelakaan,” jelasnya.  Menurut Sunarto, upaya itu dilakukan sebagai bentuk kreativitas sekolah adiwiyata. Mengingat, usia SMP belum cukup untuk mendapatkan izin mengendarai sepeda motor. Terlebih, mayoritas angka kecelakaan di Gresik ini disumbang saat jam padat dan didominasi usia produktif.  ”Seminggu sekali para siswa akan bersepeda bersama. Setiap hari diwajibkan. Tidak ada alasan tidak bersepeda karena rute rumah siswa ke sekolah tidak jauh,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua B2W Indonesia Fahmi Saimima menuturkan, pihaknya mengapresiasi SMPN 14 karena masih ada sekolah yang membudayakan bersepeda bagi warga sekolah.  SMPN 14 merupakan sekolah keenam yang B2W kunjungi. Namun, di sekolah sebelumnya yang bawa sepeda hanya 15–20 orang. ”Hanya di sini yang siswanya masih semangat bersepeda,” ungkapnya.  Dia berharap, pada jenjang berikutnya, para siswa tetap membudayakan bersepeda. Baik nanti di jenjang SMA, kuliah, maupun sudah berkeluarga. ”Terus jaga semangat untuk bersepeda ini. Sebab, selain menyehatkan, juga bisa menjaga lingkungan,” tuturnya.

Menginspirasi, Sekolah di Pinggiran Gresik Ini Layak Ditiru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_0136.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya dan Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat (TBKS) kepada salah satu sekolah. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya dan Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat (TBKS) kepada salah satu sekolah. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 25 peserta terbaik mendapat piagam penghargaan Penganugerahan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya dan Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat (TBKS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penghargaan TBKS itu diberikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Lobi Lantai 2 Kantor Balai Kota Surabaya, Senin (28/3).  Dari 25 peserta itu, yang berhasil memenangkan lomba TBKS di antaranya, kategori terbaik pertama diraih SDN Ngagel I, terbaik kedua SDN Ketintang I, dan terbaik ketiga SDN Rungkut Menanggal I. Sedangkan juara harapan satu diraih SDN Banjarsugihan I dan harapan dua SDN Ngagel Rejo I.  Pemenang sekolah Adiwiyata ada 17 peserta, di antaranya SMPN 46, SD Utsman Bin Affan, SMPN 47, SDN Manukkan Kulon VI, SDN Margorejo I, dan masih banyak lainnya.  Wali Kota Eri Cahyadi berharap lomba itu bisa memberikan dampak positif bagi siswa SD-SMP negeri maupun swasta di Kota Pahlawan. Selain itu, TBKS dijadikan penyemangat dan membiasakan hidup lebih disiplin.  ”Kalau sejak awal memiliki rasa disiplin sejak dini, kelak mereka (siswa) akan menjadi pemimpin yang sempurna sekaligus mempunyai akhlakul karimah. Ini yang saya harapkan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Selain itu, diharapkan TBKS bisa menjadi kebiasaan baik bagi siswa SD dan SMP Kota Surabaya, di sekolah maupun di rumah. Di rumah, siswa bisa menerapkan kebiasaan baik dan juga menyampaikan kebaikan itu di lingkungannya.  Eri meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro meningkatkan kegiatanan TBKS di seluruh sekolah, SD-SMP negeri maupun swasta.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, Penganugerahan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya dan TBKS merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tujuannya agar siswa SD-SMP terbiasa dengan lingkungan bersih dan sehat.  ”Karena kan bukan hanya bicara soal pendidikan lingkungan saja, tapi tentang kesehatan juga. Jadi, diajarkan juga, jangan jajan sembarangan, kemudian diarahkan agar tidak jajan sembarangan. Kenapa kantin dan toilet? Karena memang sumber penyakit itu ada di situ,” kata Hebi.  Hebi menambahkan, lomba ini membutuhkan effort lebih dan kerja sama banyak pihak. Baik guru, siswa, hingga wali murid. Salah satu kebiasaan yang harus ditanamkan sejak dini pada anak di antaranya, dengan membawa wadah minum dari rumah hingga membiasakan untuk mengurangi penggunaan kantong kresek.

25 Sekolah Dapat Penghargaan Toilet Bersih dan Adiwiyata Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ADIWIYATA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lembaga pendidikan yang berstatus sekolah adiwiyata di Kota Pahlawan terus bertambah. Selama 2021, sebanyak 14 sekolah meraih penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu. Terdiri atas 5 sekolah adiwiyata nasional dan 9 sekolah adiwiyata mandiri.  Sekolah yang menyabet penghargaan adiwiyata nasional terdiri atas SDN Kebonsari I, SDN Manukan Kulon, SDN Manukan Kulon II, SMPN 15, dan SMPN 18. Sementara itu, kategori adiwiyata mandiri diraih SDN Benowo I, SDN Bibis 113, SDN Bubutan IV, dan SD Al-Irsyad. Untuk jenjang SMP, predikat tersebut didapatkan SMPN 8 Surabaya, SMPN 30, SMPN 36, SMPN 37, dan SMPN 38 Surabaya.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan menyampaikan, penambahan sekolah adiwiyata itu menjadi bukti satuan pendidikan semakin sadar untuk melestarikan lingkungan hidup. Namun, dia mengingatkan agar prestasi tersebut tidak sekadar gengsi, tetapi juga harus menjadi kebiasaan seluruh warga sekolah di Kota Surabaya. ”Ini sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di lingkungan sekolah,’’ paparnya.  Sampai saat ini, Kota Surabaya telah mempunyai 288 sekolah yang berstatus adiwiyata. Perinciannya, 211 sekolah adiwiyata tingkat kota, 30 sekolah adiwiyata tingkat provinsi, 18 sekolah adiwiyata nasional, dan 29 sekolah adiwiyata mandiri. ’’Ini jadi motivasi bagi sekolah yang lainnya. Sehingga jumlahnya (sekolah adiwiyata, Red) akan terus bertambah,” imbuhnya.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Suharto Wardoyo menyatakan, terpilihnya sekolah-sekolah itu melalui rangkaian seleksi. Untuk mendapat predikat sekolah adiwiyata, setiap sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan. Minimal harus memenuhi empat kriteria pokok. Di antaranya, kebijakan sekolah harus berwawasan lingkungan.  Sekolah, jelas dia, wajib memuat visi-misi, tujuan, serta sasaran yang memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekolah Adiwiyata di Surabaya Terus Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/DLH11-1.jpg" alt="Salah satu sekolah menunjukkan hasil budidaya jamur. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah satu sekolah menunjukkan hasil budidaya jamur. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 12 sekolah di Kota Surabaya dinyatakan lolos pada tahap awal atau tahap administrasi dan dokumentasi oleh tim penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Timur 2021. Sejak beberapa waktu lalu, 12 sekolah itu dilakukan verifikasi lapangan tim penilai Adiwiyata dari Pemprov Jatim.  Hari ini (7/10), tim penilai itu melakukan verifikasi lapangan di SDN Ngagel 1 Jalan Ngagel Mulyo Nomor 35, Surabaya, Kamis (7/10). Bahkan, dalam verifikasi lapangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Suharto Wardoyo ikut hadir mendampingi tim penilaian itu. Mereka juga tampak akrab ketika meninjau beberapa sisi sekolah yang terlihat hijau.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang telah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS). Keduabelas sekolah itu telah menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan (PRLH) yang menyangkut enam aspek, yaitu kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, konservasi air, konservasi energi dan inovasi terkait PRLH lain.  ”Nah, tahun ini Pemkot Surabaya mengusulkan 15 Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP), dan yang dinyatakan lolos administrasi dan dokumentasi tim penilai Adiwiyata Jatim ada 12 sekolah. Jadi, alhamdulillah mereka sudah lolos tahap awal,” kata Suharto Wardoyo di sela-sela mendampingi tim penilai dari provinsi itu.  Ke-12 sekolah itu adalah SDN Asemrowo, SDN Banjarsugihan II, SDN Banjarsugihan V, SDN Ngagelrejo I, SDN Pagesangan, SDN Wonokusumo V, SMPN 2, SMPN 22, SMPN 40, SMPN 49, dan SMPN 54.  ”Verifikasi lapangan dari tim penilai Adiwiyata Jatim sudah turun ke beberapa sekolah itu dan kali ini jadwalnya di SDN Ngagelrejo I,” ujar Suharto Wardoyo.  Menurut dia, sejak 2007 hingga saat ini, di Surabaya sudah ada sebanyak 288 sekolah Adiwiyata, yang terdiri atas 20 sekolah Adiwiyata Mandiri, 22 sekolah Adiwiyata Nasional, 24 sekolah Adiwiyata provinsi, dan 222 sekolah Adiwiyata Kota Surabaya. ”Tentu ini capaian yang luar biasa, semoga ke depan terus nambah,” harap Suharto Wardoyo.  Sementara itu, Tim Verifikator dari Pemprov Jatim Dyah Larasayu mengakui, Kota Surabaya itu termasuk yang luar biasa dalam Adiwiyata selama ini. Terbukti, ketika mengusulkan 15 sekolah, hanya 3 sekolah yang tidak lolos administrasi dan dokumentasi dan 12 sekolah lainnya dinyatakan lolos.  ”Padahal, biasanya kabupaten/kota hanya lolos 40–50 persen, dan Surabaya terpantau jauh dari 50 persen itu, karena hanya 3 sekolah yang tidak lolos. Kalau dilihat dari dokumen yang disetorkan, memang dokumennya memenuhi persyaratan, sehingga tinggal kita cek lagi kondisi sesungguhnya di sekolah, apakah benar seperti yang digambarkan di dalam dokumen,” kata Dyah.  Dia menjelaskan, sejak sebulan lalu sudah keliling bersama tim lain mengunjungi 169 sekolah yang lolos administrasi dan dokumentasi. Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.  ”Di tim itu ada berbagai profesi, sehingga saling melengkapi. Kita sepakat November sudah ada keputusan Gubernur Jatim tentang penghargaan Adiwiyata ini, sehingga bisa langsung diserahkan penghargaannya kepada pihak sekolah yang juara,” tutur Dyah.

12 Sekolah di Surabaya Jadi Finalis Adiwiyata Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Dok-penilaian-Sekolah-Adiwiyata-sebelum-pandemi-1.jpg" alt="Sekolah Adiwiyata di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Sekolah Adiwiyata di Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu program yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya sebagai wujud kepedulian pada kondisi lingkungan hidup. Pada masa pandemi tahun ini, sebanyak 41 lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, dan MTs di Kota Pahlawan mengikuti seleksi penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya. Dari puluhan peserta itu, sebanyak 31 lembaga pendidikan akhirnya dinyatakan lolos setelah melalui proses penilaian tiga komponen.  Tiga komponen penilaian yang dilakukan pada 2021, yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau monitoring evaluasi. Hal itu berdasar Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P52 dan P53 Tahun 2019.  Sistem penilaian itu, menurut Kasi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dyan Prasetyaningtyas masih sama seperti tahun lalu. Yakni dilakukan melalui daring atau online. Hanya saja, perbedaannya terletak pada tambahan komponen penilaian.  ”Kalau 2020 itu masih dua komponen, yakni perencanaan dan pelaksanaan. Kalau 2021 sudah tiga komponen, yakni pelaksanaan, perencanaan, dan pemantauan atau monitoring evaluasi,” tutur Dyan pada Senin (15/3).  Tambahan itu didasarkan pada penerapan Permen LHK No. P52 dan P53 yang masih baru. Sehingga untuk komponen penilaian calon Sekolah Adiwiyata Kota pada aspek pemantauan, baru dapat dilaksanakan pada 2021.  Dyan memastikan penilaian pada tahun sebelumnya sudah sesuai dengan Permen LHK No. P52 dan P53.  ”Pada 2020 sudah sesuai P52 dan P53, cuma karena masih baru, sehingga untuk yang aspek pemantauan kita skip dulu. Mulai 2021 ini, sudah full penilaian,” jelas Dyan.  Dyan memaparkan, sudah ada 41 sekolah yang mendaftar. Namun, hanya ada 31 sekolah yang dinyatakan lolos. Ketidaklolosan 10 sekolah itu didasari beberapa faktor. Mayoritasnya karena kelengkapan administrasi belum memenuhi persyaratan. Sehingga Tim Penilai Adiwiyata Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penilaian ke tahap verifikasi teknis.  ”Karena pada penilaian Adiwiyata, yang awal sendiri adalah administrasi. Begitu administrasi sudah tidak bagus, sudah tidak memenuhi kriteria, kita tidak bisa melanjutkan ke verifikasi teknis. Memang kebanyakan lepasnya diverifikasi administrasi, khususnya di perencanaan,” tutur Dyan.  Dia berharap sekolah yang dinyatakan belum lolos dapat kembali mendaftar tahun depan. Banyak manfaat menjadi Sekolah Adiwiyata. Salah satunya adalah penerapan lingkungan hidup dalam sekolah. Dengan kemauan sekolah untuk bergabung, Dyan optimistis lembaga pendidikan itu mampu menjadi Sekolah Adiwiyata.  ”Jadi semua yang dilakukan, semua yang direncanakan harus sifatnya tertulis, terus kemudian terdokumentasikan, ada bukti pendukung. Kalau sudah menjadi Sekolah Adiwiyata, kalau mau dipakai sekolah sehat, sekolah budaya mutu atau sekolah-sekolah lain, akan lebih mudah. Karena administrasinya sama,” ujar Dyan.  Sementara itu, salah satu Tim Penilaian Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya 2021, Ria Ayni menambahkan, berdasar penilaian yang dilakukan, kelengkapan administrasi dokumen pendukung pada beberapa sekolah masih kurang. Terutama dalam folder dokumen pendukung poin publikasi.  ”Contoh ada sekolah yang mencantumkan website, tapi ketika kita cek masih berupa draf. Ada juga yang dokumen pendukung harusnya ditaruh di folder publikasi, namun ada di folder lain. Tapi kalau seperti itu masih kita masukkan penilaian,” tutur Ria.  Dia memaparkan, mayoritas lembaga pendidikan yang kelengkapan administrasi kurang itu ada di jenjang SD. Untuk jenjang SMP, kelengkapan administrasi sudah lumayan baik.  ”Ada pula SD yang dokumen pendukung publikasi itu dalam folder hanya berupa surat tugas, tidak ada bukti foto, screenshot, atau link. Ketika kita cek di instagram atau sosial medianya sekolah itu, ternyata juga tidak ada,” terang Ria.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-G_KJbZHMf8

Pemkot Surabaya Tambah Komponen Penilaian Sekolah Adiwiyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/36-sekolah-raih-penghargaan-adiwiyata-tingkat-kota-malang_m_.jpg" alt="Perwakilan sekolah usai mendapat penghargaan Adiwiyata di halaman Balai Kota Malang, Senin (14/1)." width="100%">
<figcaption>Perwakilan sekolah usai mendapat penghargaan Adiwiyata di halaman Balai Kota Malang, Senin (14/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 36 sekolah di Kota Malang mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Tahun 2018. Nantinya, sekolah-sekolah tersebut akan mempersiapkan diri menghadapi Anugerah Adiwiyata Tingkat Provinsi. (selengkapnya lihat grafis di bawah) Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, sekolah penerima Anugerah Adiwiyata tingkat Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional hingga Adiwiyata Mandiri selalu bertambah setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dan kesadaran warga sekolah untuk berperilaku hidup sehat dan bersih sudah menjadi sebuah kebutuhan. "Mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, aman, nyaman, bersih dan sehat telah menjadi pembiasaan serta menjadi sebuah kebutuhan," ujarnya, Senin (14/1). Dinas Pendidikan Kota Malang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dalam hal pendampingan, sosialisasi, maupun edukasi. Sehingga, program-program Adiwiyata bisa terlaksana serta terwujud dengan baik. Apalagi nantinya 36 sekolah tersebut akan menghadapi Anugerah Adiwiyata Tingkat Provinsi. Bahkan, pihaknya bersama puluhan satuan pendidikan juga telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi (LIPI BKT KRP) untuk edukasi lebih lanjut. Sementara itu Wali Kota Malang Sutiaji berharap, sekolah-sekolah tersebut bisa terus mempertahankan prestasinya.&nbsp;Menurutnya, hal itu sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Kota Malang bermartabat. "Karena ini sudah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata. Sekolah yang berbasis lingkungan, sekolah yang menghargai lingkungannya," ujar Sutiaji. Berikut penerima Anugerah Adiwiyata Tingkat Kota Malang Tahun 2018: Jenjang Sekolah Dasar (SD): -&nbsp;SDI Mohammad Hatta - SDI Surya Buana - SDIT Mutiara Hati - SDK Marsudi Siwi - SDK Santo Yusup 3 - SD Muhammadiyah 8 - SDN Arjowinangun 2 - SDN Bunulrejo 3 - SDN Bunulrejo 5 - SDN Jatimulyo 3 - SDN Karangbesuki 3 - SDN Kotalama 1 - SDN Kotalama 2 - SDN Kotalama 3 - SDN Kotalama 4 - SDN Kotalama 5 - SDN Kotalama 6 -&nbsp;SDN Lowokwaru 3 - SDN Lowokwaru 4 - SDN Lowokwaru 5 - SDN Madyopuro 3 - SDN Mojolangu 2 - SDN Pisangcandi 1 - SDN Pisangcandi 2 - SDN Polehan 1 - SDN Purwantoro 3 - SDN Sawojajar 6 - SDN Sumbersari 2 - SDN Tlogowaru 1 Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP): -&nbsp;SMP Kartika IV &ndash; 9 - SMPK Cor Jesu - SMPK Marsudi Siwi - SMPK Santa Maria 1 - SMPK Santo Yusup 2 - SMP Taman Dewasa - SMPN 24

36 Sekolah Raih Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69934_89159_sMA-Ujian-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menerapkan konsep Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) atau Adiwiyata pada 2018 mendatang.&nbsp; Nantinya, semua sekolah SMA/SMK diharuskan menerapkan konsep pelestarian dan kepedulian terhadap lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.&nbsp; Untuk itu, pendidikan lingkungan akan menjadi fokus kegiatan sekolah. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna mengungkapkan, melalui program SBL ini pihaknya ingin mewujudkan generasi baru yang mempunyai wawasan atau berbudaya lingkungan. &ldquo;Kalau selama ini program adiwiyata ini program pilihan, kami sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub ke depan kita harus wajibkan ini (SBL) secara bertahap. Harapan kami 2018 atau selambat-lambatnya 2019 nanti SMA/SMK di Jabar sudah mengikuti program Wiyata atau Sekolah Berbudaya lingkungan,&rdquo; katanya, Sabtu (10/12). Anang menjelaskan, esensi dari sekolah Adiwiyata yakni untuk menanamkan budaya atau kebiasaan para siswa dan warga sekolah lainnya untuk mencintai lingkungan. Adapun konsep yang akan diterapkan seperti kebiasaan membawa bekal minum ke sekolah dengan menggunakan botol air minum tanpa menghasilkan sampah, membersihkan lingkungan sekolah atau WC tidak menggunakan jasa kebersihan, serta kegiatan lainnya. &quot;SBL atau disebut juga Sekolah Adiwiyata ini akan menerapkan pendidikan lingkungan, untuk mewujudkan warga sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, sehingga akan muncul generasi baru yang mempunyai wawasan atau berbudaya lingkungan,&quot; ujar Anang. Lebih lanjut, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh sekolah yang menerapkan SBL, di antaranya bisa meningkatkan penilaian mutu atau kualitas sekolah.&nbsp; Selain itu, lingkungan sekolah pun akan lebih bersih dan nyaman, meningkatkan kesadaran dan gotong royong warga sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah termasuk WC, dan lain-lain.(bon/rmol/mam/JPG)

Mulai 2018, Seluruh SMA/SMK Wajib Terapkan Konsep Adiwiyata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekolah adiwiyata

Berita Terkini