<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/JKT_Mensos-Jenguk-Korban-Bom-Sman-72_Salman-Toyibi_-1JPG-4078763795-2182913602.jpg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal dinamika internal PBNU. Ia meminta semua pihak tidak beropini lebih jauh terkait munculnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan, langkah paling bijak saat ini adalah menunggu keputusan resmi para ulama tanpa membuat opini publik. "Namanya Nahdlatul Ulama, yang memimpin adalah para ulama. Para ulama akan mengambil keputusan sesuai nilai-nilai agama dan ketentuan yang ada. Nah untuk itu saya berharap semua bersabar dan tidak beropini," kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (24/1). Menurut dia, situasi yang terjadi merupakan urusan internal organisasi PBNU. Karena itu, ia meminta semua pihak, termasuk keluarga besar NU maupun pihak luar, tidak berspekulasi tanpa dasar yang jelas. "Sekali lagi di sini saya sampaikan bahwa itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama. Tentu kita harapkan semua ikut bersabar, tidak terjebak dalam spekulasi. Tunggu pengumuman resmi," tegasnya. Gus Ipul memastikan, penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh jajaran Syuriyah PBNU dalam waktu dekat. Ia mengimbau seluruh elemen organisasi tetap berada pada koridor sesuai aturan. "Prinsipnya sekali lagi, saya minta ke pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang (PC) bersabar, tetap berada pada frekuensinya, mengikuti perkembangan resmi," tuturnya. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan otoritas Syuriyah PBNU, yakni Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. "Kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai AD/ART, yakni Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Semuanya mengikuti. Saya juga tidak berkomentar terlalu banyak. Nanti ditunggu saja mungkin satu dalam dua hari ada penjelasan," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak, setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mundur dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Gus Ipul meminta semua pihak menunggu keputusan resmi terkait dinamika internal PBNU dan tidak berspekulasi.

Sekjen PBNU Gus Ipul Minta Semua Pihak Tak Beropini soal Dinamika PBNU: Itu Masalah Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT-1-PELANTIKAN-MENSOS-DAN-KEPALA-BNPT-FED-12JPG-1445781430.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat melantik Saifullah Yusuf dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat melantik Saifullah Yusuf dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Menteri Sosial dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat negara kemarin (11/9). Saifullah Yusuf menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Pejabat lain yang dilantik adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Eddy Hartono dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Aida Suwandi. Sebelumnya, menteri sosial sementara diserahkan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy. Seluruh kegiatan dikerjakannya, termasuk hadir pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR kemarin. Setelah rapat, Muhadjir melakukan serah terima jabatan dengan Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial. Gus Ipul mengaku baru dikabari menggantikan Risma dua hari sebelum pelantikan. Dia menerima posisi baru dan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota Pasuruan. &rdquo;Ini suatu kepercayaan,&rdquo; katanya. Karena baru dilantik, dia minta waktu dua hari untuk mempelajari. Sejauh ini, pria yang juga menjabat Sekjen PBNU itu belum berkomunikasi dengan Risma tentang tugas sebagai menteri sosial. &rdquo;Saya akan koordinasi dengan Pak Muhadjir. Setelah itu, saya akan beri pernyataan apa yang akan dilakukan ke depan,&rdquo; ucapnya. Dia berupaya untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin meski cuma hitungan hari. Selain menuntaskan program Mensos sebelumnya, Gus Ipul punya misi soal memuluskan masa transisi pemerintahan baru di Kemensos. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut melantik Eddy Hartono. Dia dilantik berlandasan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024. Eddy menyampaikan apresiasi kepada kepala negara yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menjabat sebagai kepala BNPT. &rdquo;BNPT sebagai koordinator untuk menyinergikan kementerian/lembaga untuk sama-sama melakukan pencegahan supaya kondisi penanggulangan terorisme ini berjalan dengan baik,&rdquo; tutur Eddy. Pejabat lain yang diambil sumpahnya adalah Aida Suwandi. Dia dilantik sebagai anggota Dewan Komisioner LPS. Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024. Jabat Tidak sampai Dua Bulan Seusai dilantik, Gus Ipul langsung menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) pada siangnya di kantor Kemensos, Jakarta. Sertijab dilakukan Muhadjir Effendy sebagai Plt Mensos yang baru bertugas lima hari. Muhadjir kali kedua menjabat Plt Mensos setelah sebelumnya dirinya menggantikan Juliari Batubara yang diciduk KPK terkait kasus bansos. Suasana sertijab sangat cair. Guyonan demi guyonan dilontarkan keduanya. Diawali dengan Muhadjir yang mengenalkan Gus Ipul sebagai profesor. Keduanya pun memiliki gelar yang sama. &rdquo;Jadi, sama-sama profesor ini. Tapi beda artinya. Profesor kalau kata beliau protolan Pemuda Ansor,&rdquo; katanya disambut gelak tawa. Selain itu, dia meminta agar Sekjen PBNU tersebut segera fokus untuk memimpin Kemensos. Muhadjir menitipkan pesan untuk segera merapikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal itu sangat penting karena basis DTKS merupakan rujukan yang dipakai semua kementerian yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan hingga masalah gizi, yang nantinya terkoneksi dengan program-program gizi dari pemerintah yang baru. Apalagi, DPR sudah menyetujui kenaikan anggaran Kemensos di sektor permakanan dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 3,7 triliun. &rdquo;Dan itu saya kira cukup nanti untuk meningkatkan kapasitas kinerja dari Kementerian Sosial, terutama di dalam mendukung program unggulan presiden terpilih, yaitu meningkatkan gizi masyarakat,&rdquo; jelasnya. Guyonan Muhadjir turut disambut Gus Ipul yang mengatakan bahwa Muhadjir sepertinya memang memiliki spesialisasi menjadi Plt Mensos. Sebab, sudah dua kali menjabat sebagai Plt Mensos. &rdquo;Jarang itu Plt sampai dua kali dan lama. Yang pertama lama ya, cukup lama ya. Terima kasih, Prof,&rdquo; ujarnya. Disinggung soal waktu tugasnya kurang dari dua bulan, mantan wakil gubernur Jawa Timur itu mengaku setiap waktu berharga. Dia akan menjalankan tugasnya sesuai kapasitas dengan bantuan para pegawai dan jajaran Kemensos. &rdquo;Satu detik berharga, satu menit berharga, satu hari berharga,&rdquo; katanya. Dalam dua hari ini, dia akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan jajaran pejabat Kemensos. Termasuk soal pesan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy tentang DTKS. Hal itu akan dijadikan koreksi untuk bisa lebih baik. Sementara itu, mengenai jabatannya sebagai wali kota, bapak empat anak tersebut mengaku sudah langsung mengajukan surat pengunduran diri begitu dikabari akan dilantik sebagai Mensos. Namun, untuk jabatannya di PBNU, dia mengaku masih menjabat. Pramono Selesaikan Tugas hingga 22 September Menteri Kabinet Indonesia Maju lain yang mencalonkan diri dalam kontestasi calon kepala daerah adalah Pramono Anung. Dia menjabat sebagai sekretaris kabinet. Hingga kemarin, dia masih menjalankan tugasnya. &rdquo;Mudah-mudahan disetujui Pak Presiden. Saya akan mundur pada 22 September karena itu merupakan waktu penetapan sebagai calon,&rdquo; katanya. Pramono maju sebagai calon gubernur Jakarta. Menurut dia, tugas-tugas kenegaraan masih dilakukan. Terutama terkait dukungan penyiapan dokumen presiden. &rdquo;Ada memori selama saya menjabat dua periode dan risalah rapat yang harus saya selesaikan. Masih banyak juga naskah pertanggungjawaban pemerintah ini yang akan diberikan kepada pemerintah selanjutnya,&rdquo; tuturnya. Pramono berjanji akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya. (lyn/mia/c19/dio)

Presiden Jokowi melantik tiga pejabat negara kemarin (11/9). Saifullah Yusuf menjabat sebagai menteri sosial menggantikan Tri Rismahari.

Sebulan Jelang Lengser, Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos dan Minta Rapikan Data Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-ipul-gagas-program-madin-plus_m_188994.jpeg" alt="Gus Ipul saat hadir di Walimatul ‘Ursy pernikahan putra KH Abd Muhaimin Abd Bari, KH. Muhammad Abd Bari di Injelan, Sampang, Madura, Rabu (14/2) malam. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gus Ipul saat hadir di Walimatul ‘Ursy pernikahan putra KH Abd Muhaimin Abd Bari, KH. Muhammad Abd Bari di Injelan, Sampang, Madura, Rabu (14/2) malam. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati kini menjabat sekretaris jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf menyatakan tidak akan mundur dari kursi wali kota Pasuruan. Alasannya, dua pekerjaan itu tidak akan saling menganggu.  Dalam struktur kepengurusan periode sebelumnya, Gus Ipul –sapaan Saifullah Yusuf-- memang menjabat salah satu ketua tanfidziyah PBNU. Saat itu dia juga merangkap jabatan sebagai wakil gubernur Jawa Timur.  Posisi ketua tanfidziyah masih memungkinkan Gus Ipul melaksanakan kewajibannya di Jawa Timur.  Namun, karena kini dia menduduki posisi Sekjen yang sangat vital dalam mendampingi ketua umum PBNU, skema kerja Gus Ipul ke depan dipertanyakan.  Sekjen sebelumnya, Helmy Faishal Zaini, selalu stand by dan berkantor di Jakarta. Helmy sering sekali berada di ruangannya di lantai 3 kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Saat Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj muncul di publik, Helmy sering terlihat mendampingi di sampingnya.  Rangkap jabatan Gus Ipul sempat dipertanyakan oleh awak media pada pengumuman pengurus PBNU Rabu (12/1) lalu. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hanya menjawab bahwa berbagai hal maupun syarat-syarat yang berkaitan dengan kepengurusan akan diproses dalam waktu dekat. ”Termasuk kalau ada Sekjen yang masih wali kota, ini nanti bagaimana, kita akan proses setelah ini,” kata Yahya.  Menurut salah satu Ketua PBNU Abdullah Latupada, jawaban Yahya memang terlihat diplomatis. Hal itu disebabkan sampai saat ini PBNU masih ”memproses” isu tersebut. Belum ada keputusan resmi. ”Barangkali setelah pelantikan nanti ada beberapa keputusan yang akan diambil (oleh ketua umum, Red),” jelas Latupada kepada Jawa Pos kemarin (13/1).  Sementara itu, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya akan tetap bekerja profesional sebagai wali kota Pasuruan. Dia juga menyampaikan bahwa rangkap jabatan itu tidak bakal mengganggu kinerjanya.  Gus Ipul menyebut aktivitasnya di NU sebagai bentuk pengabdian. Demi kemaslahatan umat. Sudah lama dia berkecimpung di PBNU. Ketika menjabat menteri dan wakil gubernur Jawa Timur, Gus Ipul juga merangkap menjadi ketua umum GP Ansor. Bahkan, dia menjabat ketua PBNU selama dua periode. ”Sudah cukup lama saya di PBNU. (Jabatan Sekjen, Red) bukan tiba-tiba datang dari langit,” ujarnya setelah rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor Pemkot Pasuruan kemarin (13/1).  Dia menyatakan, NU merupakan organisasi yang punya mekanisme, sumber daya manusia (SDM), dan dukungan teknologi lengkap. Karena itu, rangkap jabatan di pemerintahan dengan organisasi tidak akan menjadi masalah. Dia juga sudah terbiasa membagi waktu dalam menjalankan tugas pemerintahan dan organisasi. Apalagi, kata Gus Ipul, kepengurusan PBNU yang sekarang lebih lengkap. Antar pengurus bisa berbagi tugas dengan baik. Selain Sekjen, ada juga wakil Sekjen yang jumlahnya mencapai 20 orang. ”Kalau semua tugas kesekjenan dibagi habis, akan lebih ringan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bromo.  Gus Ipul memastikan, urusan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya bakal berjalan baik. Begitu juga tugasnya mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Madinah yang akan tetap dijalankan dengan didampingi Wakil Wali Kota Adi Wibowo. ”Selama ini saya dan Mas Adi juga selalu berkomunikasi, bagaimana kami harus berbagi tugas dalam mengambil kebijakan dan merealisasikan program dengan mengacu RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” jelasnya.  Pada bagian lain, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, dari aspek regulasi, tidak ada aturan yang melarang kepala daerah menjadi pengurus organisasi masyarakat (ormas). Karena itu, posisi Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU bukan persoalan. ”Tidak ada norma yang mengatur larangan kepala daerah menjadi pengurus ormas/organisasi nirlaba sebagaimana pemaknaan ormas dalam UU Ormas,” terangnya.  Meski demikian, dia mengingatkan, posisi di ormas tidak boleh mengganggu profesionalisme sebagai kepala daerah. Kewajiban kepala daerah harus tetap ditunaikan. Selain itu, lanjut Kasto, setiap kebijakan yang diambil harus tetap memedomani peraturan. ”Agar tidak ada kebijakan yang berpotensi konflik kepentingan akibat keberadaannya sebagai pengurus ormas,” tuturnya.

Jadi Sekjen PBNU, Gus Ipul Tetap Jabat Wali Kota Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0046.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dikenal sebagai sosok muda dan agamais, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut diyakini mampu mengemban tugas barunya sebagai menteri agama.  Keyakinan itu dilontarkan oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Menurut dia, Gus Yaqut mampu mengemban tugas sebagai menteri agama.  "(Gus Yaqut, red) kader NU. Dia merupakan Ketum <a href="https://www.jawapos.com/tag/gp-ansor/">GP Ansor</a>. Dengan kepemimpinan Gus Yaqut kami yakin, karena track record sangat baik," ungkap Helmy Faishal kepada JawaPos.com, Selasa (22/12).  Helmy Faishal menyadari nanti <a href="https://www.jawapos.com/tag/gus-yaqut/">Gus Yaqut</a> dalam menjalani tugasnya bakal menghadapi banyak tantangan. Mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2021 M, penanggulangan terorisme hingga pendidikan keagamaan. "Mudah-mudahan tugas yang dijalankannya berjalan dengan baik," ujar Helmy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-jadi-mensos-sandiaga-uno-menparekraf/">Jokowi Reshuffle Kabinet: Risma Jadi Mensos, Sandiaga Uno Menparekraf</a>  Gus Yaqut yang lahir di Rembang pada 4 Januari 1975 itu juga dikenal memiliki sifat tegas dan keras. Helmy meyakini rekannya itu bisa berkomunikasi lebih baik selama bertugas sebagai menteri.  "Saya kira nanti akan learning by doing. Kebijaksanaan itu akan muncul dengan seiring waktu yang ditempa oleh berbagai pengalaman dan keadaan," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Gus Yaqut menjadi salah seorang yang disebut Presiden Jokowi dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/reshuffle-kabinet/">reshuffle Kabinet</a> Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa (22/12). Dalam pengumuman itu terdapat enam orang yang menduduki jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai menteri agama, menggantikan Fachrul Razi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3aTPZDoStLI

PBNU Yakin Gus Yaqut Mampu Emban Tugas Menteri Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HELMY-FAISHAL-ZAINI.jpg" alt="HELMY FAISHAL ZAINI" width="100%">
<figcaption>HELMY FAISHAL ZAINI</figcaption>
</figure>SALAH satu prinsip utama yang dipegang Nahdlatul Ulama (NU) adalah kaidah al muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Yakni, menjaga tradisi lama yang baik dan mengaplikasikan inovasi baru yang lebih baik. Ada dua kata kunci prinsip yang terkandung dalam kaidah tersebut. Pertama adalah tradisi dan kedua inovasi.  Tradisi atau adat istiadat merupakan sebuah kebaikan yang diulang-ulang secara intensif. Jika sesuatu diulang dengan intensitas yang tinggi, sekaligus mampu bertahan beriringan dengan gerak zaman, hal itu disebut adat istiadat (sesuatu yang diulang dan berulang) yang dalam bahasa kita dikenal sebagai tradisi.  Tradisi itu memiliki posisi yang sangat penting. Tatkala membincang persoalan tradisi, banyak sarjana muslim merujuk pada metafora yang digunakan dalam Alquran surah Ibrahim: 24 yang mengatakan, ”Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.”  Kebaikan yang berulang atau tradisi dalam konteks ini tak ubahnya pohon yang akarnya kokoh menghunjam bumi, sementara cabangnya rimbun dan menjulang ke langit. Itu merupakan sebuah perumpamaan bahwa tradisi merupakan sebuah entitas yang memiliki akar yang kuat sehingga ia kokoh berdiri mengikuti gerak dan perubahan zaman.  Inovasi  Dalam konteks merespons gerak zaman, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni aspek inovasi. Dalam bahasa Imam Syafi’i disebut sebagai ”wal akhdzu bil jadidil ashlah” yang berarti mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dalam bahasa yang lebih ringkas, hal ini bisa disebut sebagai upaya-upaya inovatif yang membawa kemaslahatan hidup.  Dengan bingkai kaidah di atas, sesungguhnya kalangan beragama sangat memahami apa yang menjadi kelaziman yang harus ditempuh menghadapi gerak dan perubahan zaman. Dua kelaziman itu adalah berpegang pada tradisi sekaligus mencari cara untuk bertahan sebagai bagian dari upaya berinovasi. Dalam konteks menghadapi wabah korona ini, saya rasa paradigma berpikir semacam ini relevan untuk digunakan.  Kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang telah dituangkan pemerintah bisa kita maknai sebagai bagian dari inovasi yang dipilih sebagai strategi menghadapi wabah ini. Kewajiban untuk menjaga jarak dan larangan untuk berkerumun guna memutus transmisi virus korona menjadi salah satu alasan mendasar kebijakan ini diterapkan. Illat (raison d’etre) yang menjadi alasan kebijakan PSBB adalah adanya kerumunan. Tidak peduli kerumunan itu terjadi di mana dan dilakukan oleh siapa. Jelas, perkara yang dilarang adalah berkerumun. Entah di pasar, mal, rumah makan, tempat ibadah, atau tempat wisata. Kita tidak sedang berbicara lokus. Fokus kita adalah soal fenomena/peristiwa kerumunan. Artinya, kita tidak sedang bicara di mana dan oleh siapa, namun lebih kepada soal apa.  Dalam konteks ini, saya melihat ada beberapa pelanggaran yang terjadi sehingga tampak sebagaimana diberitakan banyak media, terdapat kerumunan di sebuah restoran yang sempat membuat heboh dan memantik perdebatan dan protes dari kalangan umat beragama. Protes disampaikan karena menganggap bahwa mengapa peraturan dijalankan dengan cara yang diskriminatif. Mengapa rumah ibadah ditekankan untuk ditutup, sementara terhadap kerumunan yang terjadi di sebuah restoran tidak ada upaya pelarangan? Logika ini sah dan wajar. Namun, dalam konteks ini, saya hendak mengajak umat beragama agar menyerahkan implementasi kebijakan pelarangan kerumunan itu kepada pemerintah. Sikap terbaik kita, dalam hemat saya, adalah memberikan teladan dan contoh untuk tetap berdisiplin dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.  Normal Baru  Wacana tentang normal baru (new normal) yang gencar menjadi topik pembicaraan belakangan sebetulnya tidak begitu mengagetkan jika ditinjau dari kerangka wal akhdzu bil jadidil ashlah di atas. Upaya untuk melakukan inovasi, yakni mengambil kebijakan yang dinilai lebih baik, adalah cara terbaik untuk bertahan menyesuaikan gerak zaman. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut bisa masuk ke kategori inovasi sepanjang ia memiliki nilai dan manfaat yang lebih baik.  Dalam kerangka ini, saya rasa hal penting yang harus dilakukan adalah kajian serta analisis yang mendasar, menyeluruh, dan mendalam akan potensi dampak baik dan buruk dari kebijakan normal baru ini. Seluruh spektrum warna harus menjadi pertimbangan. Tidak bisa kebijakan diambil dalam rangka hanya memenuhi tuntutan dari sektor tertentu. Inilah yang disebut sebagai watak kepemimpinan yang melayani.  Pada konteks yang lebih jauh, dalam hemat saya, normal baru bukan semata soal inovasi dan implementasi kelaziman baru. Namun, juga harus ada pendekatan baru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi korona. Pendekatan baru yang saya maksud, misalnya, bisa dimulai dengan melakukan perbaikan sistem komunikasi yang lebih tertata dengan baik. Ini penting dilakukan dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan kegaduhan pada masyarakat.  Prinsip dasar komunikasi publik adalah kejelasan informasi. Tanpa kejelasan informasi, yang terjadi adalah publik kian bingung melihat fenomena tumpang-tindih komentar yang bermunculan dari para pajabat negara. Fenomena ”saur manuk” (saling kicau) ini bukan malah semakin membuat publik tenang, tapi justru memantik persoalan baru, memunculkan perdebatan baru, sehingga wacana menjadi terbelah dan akhirnya energi kita habis untuk berdebat. Inilah yang harus kita hindari bersama.  Ala kulli hal, dalam konteks menghadapi pandemi ini, saya ingin menukil sebuah syair yang dikutip oleh Hadratusyaikh KH Hasyim Asyari dalam mukadimah qanun asasy Nahdlatul Ulama: ”kunu jami’an ya bunayya idza ’ara, khatbun wala tafarraqu ahada. Ta’bal qidahu idzaj tama’na takassura, wa idzaf taraqna takassarat afrada” yang artinya, berhimpunlah anak-anakku ketika kegentingan datang melanda, jangan bercerai berai sendiri-sendiri. Cawan-cawan enggan pecah bila bersama, ketika bercerai satu per satu pecah berderai. Mari kita jaga solidaritas dan gotong royong bersama menghadapi pandemi korona ini. Inilah sebaik dan sebijaksana sikap yang bisa kita lakukan. Wallahu a’lam bis-sawab. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  &nbsp;

Bijaksana di Era Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal Zaini dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Petinggi PBNU itu akan diperiksa sebagai saksai untuk tersangka Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA).  "Helmi Faishal Zaini akan diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka HA (Hong Artha)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/8).   Kemarin penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap legislator PKB yakni Jazilul Fawaid. Namun anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di DPR itu mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemeriksaan terhadap Jazilul akan dijadwalkan ulang.   Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.  Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.  Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.  Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara.

KPK Panggil Sekjen PBNU Helmi Faishal

sekjen pbnu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekjen pbnu