<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/InShot_20230705_191811265-4262498931.jpg" alt="Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7)." width="100%">
<figcaption>Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Brigjen Pol Endar Priantoro kini kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun Endar tidak langsung bertugas di KPK, lantaran sedang mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK telah menerbitkan surat keputusan (SK) terkait kembali bertugasnya Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada 27 Juni 2023. Selain itu, KPK juga menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas untuk Endar Priantoro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain perubahan SK oleh Sekjen, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sama dengan pegawai KPK lainnya yang sedang mengikuti pendidikan Lemhanas, maka sementara dibebaskan dulu dari tugas sehari-harinya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ali, Endar dibebastugaskan dari jabatannya hingga Oktober 2023. Karena itu, KPK telah menunjuk Ronald Worotikan sebagai pelaksana harian (Plh) Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011733305/tiba-di-gedung-kpk-brigjen-endar-priantoro-disambut-hangat-anak-buahnya">Tiba di Gedung KPK, Brigjen Endar Priantoro Disambut Hangat Anak Buahnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai pelaksana harian (plh) Direktur Penyelidikan dijabat oleh Ronald Worotikan sampai nanti beliau selesai menjalankan tugas pendidikan di Lemhanas," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Brigjen Pol Endar Priantoro pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah dirinya kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengakomodir banding administrasi atas pemecatannya dari KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011733091/sempat-dicopot-brigjen-endar-priantoro-kembali-jabat-direktur-penyelidikan-kpk">Sempat Dicopot, Brigjen Endar Priantoro Kembali Jabat Direktur Penyelidikan KPK </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, kepada Pak Menpan RB, kepada Bapak Kapolri yang telah mengakomodir apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin melalui banding administrasi," ujar Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sebelumnya Endar tak terima dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Ia menjelaskan, melalui banding administrasi itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memproses dirinya untuk bisa kembali bertugas di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga atas rekomendasi Menteri PANRB itu, Pimpinan KPK melalui Sekjen mengeluarkan SK, membatalkan SK yang lama, sehingga saya kembali kesini sebagai Direktur Penyelidikan," ucap Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, kedatangan Endar sore ini ke gedung merah putih, tidak bisa bertemu secara langsung dengan lima Pimpinan KPK. Menurutnya, Pimpinan KPK akan mengagendakan waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa nanti dicari waktu yang tepat, sehingga saya langsung bisa bertemu para pimpinan. Mulai hari ini tentunya saya akan melaksakan tugas kembali sebagai Direktur Penyelidikan," pungkas Endar.</div> </div>

Sekjen KPK telah menerbitkan surat keputusan terkait kembali bertugasnya Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada 27 Juni 2023

Meski Sudah Kembali ke KPK, Brigjen Pol Endar Priantoro Baru Bisa Bertugas pada Oktober 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satu per satu kasus dugaan pelanggaran etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul di permukaan. Setelah mencuat kasus pungutan liar (pungli) dan pelecehan seksual, lembaga antirasuah tersebut kembali didera kasus dugaan korupsi pegawai yang bertugas di kedeputian penindakan dan eksekusi (dakusi). Kasus dugaan korupsi itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa pada Selasa (27/6) lalu. Dalam keterangannya, Cahya menyebut pegawai yang diduga melakukan korupsi itu telah dibebastugaskan. Pegawai tersebut ditengarai menilap uang perjalanan dinas (perdin) Rp 550 juta selama kurun waktu 2021&ndash;2022. Cahya menerangkan, kasus itu bermula dari keluhan terkait proses administrasi yang berlarut dan potongan uang perdin. Atas keluhan itu, inspektorat sebagai pelaksana fungsi pengawasan internal kemudian memeriksa oknum pegawai yang bertugas di bagian administrasi. &rdquo;(Ada, Red) dugaan kerugian negara dengan nilai Rp 550 juta,&rdquo; ujarnya. Sayangnya, KPK belum menjelaskan secara terperinci siapa pegawai yang menilap duit perdin itu. Termasuk modus operandinya. Hasil penelusuran Jawa Pos, pegawai itu diduga bertugas di bagian administrasi satuan tugas (satgas) penyidikan di kedeputian dakusi. &rdquo;Kejadian ini (nilap duit, Red) saat satgas penyidikan menangani kasus bupati Probolinggo,&rdquo; ujar sumber Jawa Pos. Sumber tersebut mengungkapkan, si pegawai diduga menggelembungkan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan perdin satgas penyidikan dengan berbagai cara. Salah satunya menambahkan jumlah unit mobil yang disewa di daerah atau saat satgas melakukan penyidikan di Probolinggo dan sekitarnya. &rdquo;Mobil yang disewa empat unit untuk lima hari, lalu oleh yang bersangkutan dilaporkan enam unit selama tujuh hari,&rdquo; tuturnya. (tyo/c19/ttg)

Satu per satu kasus dugaan pelanggaran etik pegawai KPK muncul di permukaan. Kini mencuat kasus pungli dan pelecehan seks.

Pegawai KPK Ditengarai Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK kemarin (4/4). Pelaporan itu merupakan buntut keputusan pimpinan KPK yang memberhentikan Endar pada 30 Maret lalu. Pemberhentian tersebut ditengarai tidak sesuai mekanisme yang berlaku di KPK. Endar juga melaporkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa ke dewas. Laporannya hampir sama. Yakni, dugaan pelanggaran kode etik atas penerbitan surat pengembalian Endar ke Polri. &rdquo;Saya akan menguji apakah betul keputusan (pemberhentian) itu sesuai kode etik yang berlaku di KPK,&rdquo; kata Endar saat mengadu ke Dewas KPK kemarin (4/4). Kontroversi pengembalian Endar bergulir sejak November tahun lalu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> Endar mengaku tidak tahu alasan pimpinan KPK menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat tersebut. Dia juga tidak mau berandai-andai apakah pemberhentian itu berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Terutama perkara Formula E Jakarta. &rdquo;Saya tidak akan bicara apakah ini (pemberhentian, Red) terkait dengan penanganan Formula E atau tidak,&rdquo; ucapnya. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, pemberhentian Endar secara hormat dari KPK karena tidak ada usulan dari KPK terkait perpanjangan masa tugas. Dengan begitu, ketika masa penugasan Endar berakhir per 31 Maret lalu, pimpinan KPK memutuskan untuk memberhentikan Endar secara hormat. &rdquo;Karena sesuai ketentuan, (seharusnya) ada usulan perpanjangan dulu dari KPK,&rdquo; tuturnya. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menyebut pengembalian Endar ke Polri tidak bisa dilepaskan dari kontroversi penanganan kasus Formula E Jakarta. Ketua KPK Firli Bahuri terindikasi ingin memaksakan penyelidikan kasus tersebut segera naik ke tahap penyidikan. &rdquo;Dalam hal ini, Endar menolak itu (meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan, Red),&rdquo; terangnya. (tyo/c6/oni)

Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK kemarin (4/4).

IM57+ Institute Nilai Pemberhentian Dirlidik KPK Tidak Bisa Dilepaskan dari Penanganan Kasus  Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan, membutuhkan keterangan dari pihak Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa untuk menyelesaikan polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Sebab, pihak Kesekjenan merupakan atasan dari Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK.  Ketua Majelis Komisioner KIP Gede Narayana mengonfirmasi hal ini kepada PPID yang diwakilkan oleh Tim Biro Hukum KPK. Gede lantas menanyakan siapa Kepala PPID KPK.  "Kepala PPID KPK siapa?" kata Gede saat mengonfirmasi kepada tim biro hukum KPK dalam sidang yang digelar secara daring, Selasa (21/9).  Mendengar penyataan tersebut, kuasa dari PPID Iskandar menyampaikan kalau Pimpinan PPID adalah Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati. "Kepala Biro Humas Ibu Yuyuk Andriati," ungkap Iskandar.  Majelis Komisioner KIP Gede Narayana juga menanyakan siapa atasan dari PPID KPK tersebut. "Atasan PPID?," tanya Gede.  "Bapak Sekretaris Jenderal Cahya Harefa," ucap Iskandar.  Gede mengaku, pihaknya bisa memanggil Sekjen KPK jika membutuhkan keterangan untuk menyelesaikan sengketa informasi hasil TWK. "Atasan PPID bisa kita panggil kalau memang membutuhkan," tegas Gede.  Gede mengutarakan, pihaknya mengonfirmasi hal ini lantaran menjadi pertanyaan dari pihak pemohon, dalam hal ini pegawai nonaktif KPK Hotman Tambunan. Sebab, Hotman ingin memastikan agar hasil sidang KIP ini dapat dipertanggung jawabkan untuk membuka hasil asesmen TWK, yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Kalau boleh pak ketua untuk memastikan tidak ada masalah di ke depan dengan putusannya dari majelis," pungkas Hotman.

KIP Bisa Gali Keterangan Sekjen KPK Soal Polemik Informasi Hasil TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan membantu kinerja lembaga antirasuah. Terutama untuk bidang penindakan.  "Dengan terbitnya Perpres tersebut harapannya Dewas akan segera terbentuk organ kelengkapannya dan tentu secara teknis akan membantu dan mempercepat tugas-tugas KPK terkait teknis izin-izin penyitaan, penyadapan dan penggeledahan dan lainnya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/1).  Ali menyatakan, mekanisme pengisian jabatan Kepala Sekretariat Dewas akan dilakukan oleh Sekjen KPK. Menurutnya, proses pengisian jabatan pada lembaga antirasuah dilakukan melalui proses seleksi.  Kendati demikian, Ali mengaku hingga kini belum mengetahui secara pasti kapan seleksi tersebut akan digelar. "Sekjen KPK tentu akan menentukan mekanismenya dan yang biasa dilakukan adalah melalui seleksi," jelas Ali.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2019 tentang organ pelaksana Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Perpres itu merupakan turunan dari UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.  Perpres itu terkait  memberikan atau tidak memberikan izin kepada KPK untuk menyadap, menggeledah dan melakukam penyitaan. Dewas KPK membutuhkan organ pelaksana diatur melalui Perpres.

Perpres Dewas Diharapkan Bisa Membantu Kinerja Penindakan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sertijab-Pimpinan-KPK-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK - Dery Ridwansah/JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK - Dery Ridwansah/JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya punya perangkat hukum untuk menjalankan tugasnya. Itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91/2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemarin (4/1).  Perpres yang merupakan turunan UU No 19/2019 tentang KPK itu mengisyaratkan pembentukan sekretariat dewas. Kesekretariatan yang bertanggung jawab kepada ketua dewas itu berada di bawah sekretaris jenderal (Sekjen) KPK. ”Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh kepala sekretariat.” Bunyi perpres tersebut.  Sekretariat dewas bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Ada beberapa fungsi sekretariat yang diatur dalam perpres tersebut. Di antaranya, menyiapkan dan memfasilitasi dewas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya.  Kemudian, yang paling krusial adalah menerima dan memfasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Fungsi lainnya adalah memfasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.  Sekretariat dewas juga mendapat mandat memfasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Ada pula tugas memfasilitasi penyelenggaraan sidang dewas, pelaksanaan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, serta menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dewas.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan kesiapannya melaksanakan perpres tersebut. Sekjen KPK, kata Lili, yang akan mengurusi semua kebutuhan pembentukan organ pelaksana sekretariat dewas. Baik kelengkapan struktural maupun fungsional. ”Jadi, tinggal KPK melaksanakan (Perpres Organ Pelaksana Dewas, Red),” tuturnya.

Sekretariat Dewas Dibentuk, KPK Kembali Lakukan Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cari-peruntungan-daftar-sekjen-roby-ngaku-didorong-eks-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Meskipun pernah gagal dalam seleksi sebagai calon pimpinan dan penasihat KPK, namun tak membuat Robby Arya Subrata patah arang. Dia kembali mencari peruntungan untuk gabung dengan lembaga antirasuah yang saat ini sedang mencari calon Sekjen. Robby mengaku, tujuan dirinya kembali ikut seleksi menjadi Sekjen KPK bukan hanya karena keinginannya secara pribadi. Namu katanya, hal itu karena adanya dorongan dari sejumlah koleganya. Termasuk mantan pimpinan lembaga antirasuah. "Didorong oleh teman-teman dosen yang mengajar antikorupsi dan teman-teman LSM,&nbsp;serta teman-teman akademisi ya. Termasuk dorongan dari teman mantan pimpinan KPK. tapi saya enggak mau menyebut namanya," ucapnya saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Senin (7/1). Menurut Roby, alasan eks pimpinan KPK tersebut mendorong dirinya, karena dia melihat sosok Robby dinilai mumpuni untuk memimpin jabatan strategis di lembaga antirasuah. &ldquo;Kalau saya Sekjen dulu supaya mengetahui permasalahan di KPK. Nanti kalau misalnya jadi pimpinan KPK, jadi nanti 'anda' (Roby) bisa jadi pimpinan KPK yang plus. Itu baru pimpinan KPK," jelasnya menirukan obrolan dengan mantan pimpinan KPK tersebut. Dengan adanya dorongan tersebut, dia pun semakin percaya diri untuk mengabdikan diri menjadi penggawa KPK, jika terpilih nanti. "Saya hanya menawarkan ini ilmu saya, pengalaman dan kemampuan saya, silahkan anda pilih mana yang lebih baik dan paling baik," tukasnya. Sekadar informasi, terkait proses seleksi Sekjen KPK, hari ini dilakukan proses tahapan selanjutnya, yakni tahap wawancara bagi enam calon yang telah lolos tahap sebelumnya. Nantinya, setelah tahap ini selesai, tiga calon terpilih akan disodorkan namanya ke presiden untuk dipilih salah satunya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "Sesuai tahap seleksi pejabat Sekretaris Jenderal KPK, tahap selanjutnya adalah wawancara terhadap 6 kandidat yang rencana akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada. &nbsp; &nbsp;

Cari Peruntungan Daftar Sekjen, Roby Ngaku Didorong Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenal-6-calon-sekjen-kpk-dari-guru-besar-unhas-hingga-dirkeu-bumn_m_.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan enam calon sekretaris jenderal (sekjen) yang lolos seleksi." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan enam calon sekretaris jenderal (sekjen) yang lolos seleksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan&nbsp;Korupsi (KPK)&nbsp;telah mengumumkan enam calon sekretaris jenderal (sekjen) yang lolos seleksi. Keenam orang&nbsp;ini mengalahkan 5.852 orang&nbsp;dari dua gelombang&nbsp;seleksi. Juru bicara KPK Febri Diansyah membeberkan latar belakang,&nbsp;seperti pengalaman dan pekerjaan, keenam&nbsp;calon sekjen KPK yang saat ini masih menjalani proses seleksi&nbsp;tersebut. "Panitia seleksi telah berupaya melakukan proses rekruitmen secara bertahap dan dengan seleksi yang cukup ketat hingga dari 5.852 pelamar pada seleksi dua&nbsp;gelombang,&nbsp;terpilih enam&nbsp;calon," ucapnya pada awak media, di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/1). Febri mengatakan,&nbsp;keenam calon sekjen akan mengikuti proses wawancara pada 7 Januari nanti. KPK berharap publik dapat memberikan masukan kepada mengenai keenam orang&nbsp;tersebut melalui surat elektronik ke alamat pengaduan@kpk.go.id. "Informasi dari masyarakat dan informasi yang telah kami dapatkan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk proses berikutnya," imbuh Febri. Usai proses wawancara, kata Febri, tiga kandidat&nbsp;yang dipandang memenuhi kualifikasi akan diajukan ke Presiden RI untuk kemudian dipilih satu orang sebagai sekjen KPK. Berikut latar belakang keenam kandidat sekjen KPK: 1. MUHAMMAD ZEET HAMDY ASSOVIE - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (2010) - Kepala Badan Penanaman Modal (2009) - Kepala Badan Koperasi, UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi (2005) - Sekretaris Daerah Kota Singkawang (2003) &nbsp; 2. PRASETYO - Counsel Bahar &amp; Partners Law Firm (2018) - Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Universitas Pancasila (UP), dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN) (2017) - Direktur Utama Perum Peruri (2012) - Direktur Compliance &amp; Risk Management PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) (2007) &nbsp; 3. ROBY ARYA BRATA - PLT. ASISTEN KEPALA UKP3R, UNIT KERJA PRESIDEN PENGELOLAAN PROGRAM DAN REFORMASI (UKP3R) (2009) - ANALIS HUKUM DAN KEBIJAKAN Komnas HAM RI (1993) - MANAJER UMUM PT. MERCUTAMA TEXTILE MILLS (1992) &nbsp; 4. TUTI KUSUMAWATI - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2018) - Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2015) - Kepala Bidang Penelitian dan Statistik pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2011) &nbsp; 5. U. SAEFUDIN NOER - Direktur Keuangan PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (2018) - Komisaris Utama PT PORTEK INDONESIA (Agustus 2017) - Komisaris Utama PT PELINDO DAYA SEJAHTERA DAN PT PELINDO HUSADA CITRA (Maret 2017) - DIREKTUR KEUANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) (2015) &nbsp; 6. WINARNI DIEN MONOARFA - Guru Besar Universitas Hasanuddin - Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup&nbsp;dan Kehutanan RI (2018) - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo (2012) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo (2003)

Mengenal 6 Calon Sekjen KPK, dari Guru Besar Unhas hingga Dirkeu BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mencari-sosok-sekjen-kpk_m_227802.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - "Pemberhentian, bukan pemecatan, saya kembali ke BPKP," ucap mantan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Raden Bimo Gunung Abdul Kadir saat dikonfirmasi JawaPos.com perihal kabar rekomendasi pemecatannya oleh pimpinan KPK, Kamis (26/4) lalu. Ya, beberapa waktu lalu, memang sempat santer adanya kabar pencopotan mendadak Bimo dari jabatannya sebagai Sekjen KPK. Pemecatan diduga karena Bimo dianggap tak loyal, dan kinerjanya tak memuaskan pimpinan KPK. Pencopotan mendadak ini sontak sempat membuat geger semua pegawai KPK, pasalnya selama ini tidak ada desas-desus kabar negatif tentang Bimo. Kini, usai Bimo lengser dari jabatannya, praktis jabatan ini kosong hampir empat bulan lamanya. Padahal jabatan Sekjen ini penting untuk mengorganisir jalannya roda organisasi di lembaga antirasuah, antara lain, untuk mengatur perihal pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya manusia, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK. Untuk mencari sosok pengganti Bimo, KPK kini tengah membentuk panitia seleksi yang dipimpin oleh Ketua KPK Agus Raharjo, dan ada enam anggota lain, yakni Alusius Budi Santoso, Basaria Panjaitan, Erry Ryana Hardja Pamekas, Imam Prasodjo, Ratih Budiati dan Sumiati. Pendaftaran sendiri sudah dibuka melalui laman&nbsp;https://www.kpk.go.id/id. Pemilihan Sekjen sendiri dibuka untuk umum. Oleh karena itu bagi masyarakat yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) atau non ASN bisa mencoba mendaftar. Nantinya, setelah terpilih tiga nama yang lolos dari berbagai seleksi, KPK akan memberikannya kepada Presiden RI, Joko Widodo. Kemudian, presiden memilih satu nama yang dinilai layak menjabat posisi tersebut. Terkait adanya pemilihan Sekjen KPK, juru bicara presiden, Johan Budi mengaku menyerahkan semua wewenang seleksi kepada lembaga antirasuah. "Kewenangan seleksi dilakukan oleh KPK, dengan mekanisme sesuai yang ada di KPK. Setelah itu hasilnya atau putusan seleksi oleh KPK, &nbsp;kandidat nya disampaikan atau diusulkan ke presiden untuk diangkat," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (14/7). Sementara itu terkait adanya penjaringan sosok sekjen, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, lembaganya membutuhkan sosok karakter yang berintegritas, bisa mengambil kebijakan perihal pencegahan dan penindakan.&nbsp; "Makin cepat makin baik, yang dibutuhkan pertama karakter konduktor orkestra dengan tema konsern pencegahan dan penindakan. Sudah pastilah seperti sekjen yang dimiliki KPK selama ini mereka memiliki integritas," jelasnya. "Cuma kali ini yang dinginkan ialah mereka mampu berlari lama dengan cepat (pelari marathon yang mampu sprint di tahap awal akhir proyek). Juga Sudah datang dari bagaimana mereka memiliki portofolio yang mereka miliki," ujarnya. Oleh karena itu, Saut mengimbau agar masyarakat seluruh Indonesia yang meyakini memenuhi kriteria sebagai sekjen, bisa segera mendaftar. "Minta orang-orang baik se-Indonesia bakat dan memiliki forto folio jadi sekjen untuk join ke KPK guna sama-sama membersihkan negeri ini. Kerja di KPK itu menggembirakan karena didoain orang banyak, mari bergabung dengan kami," pintanya. Terpisah, terkait adanya pencarian sekjen ini, pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar meyakini, dalam waktu sebulan lembaga ini pasti akan menemukan sosok Sekjen KPK yang memiliki integritas. "Sekjen itu yang mengorganisasikan seluruh kegiatan KPK baik penindakan, pencegahan maupun pendidikan anti korupsi. Sebulan cukup," ujarnya. Sementara itu, peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyarankan agar KPK berhati-hati memilih sosok sekjennya. Dia mengatakan agar sosok sekjen harus memahami kondisi internal KPK, memiliki kompetensi sebagai manajer, mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan. "Cukup 3 bulan. KPK bisa cari dari internal lembaganya, karena jika cari dari luar akan butuh waktu untuk penyesuaian. KPK harus memberikan rekomendasi, karena mereka usernya," tukasnya. &nbsp;

Mencari Sosok Sekjen KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kriteria-ini-harus-dimiliki-oleh-peserta-seleksi-sekjen-kpk_m_226476.jpg" alt="Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/7). Pendafataran calon Sekjen KPK akan dibuka Sabtu (14/7)." width="100%">
<figcaption>Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/7). Pendafataran calon Sekjen KPK akan dibuka Sabtu (14/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Imam Prasodjo menyebut, posisi ini merupakan jabatan yang berperang penting dalam jalannya roda organisasi lembaga antirasuah itu. Oleh karena itu, orang yang menduduki jabatan ini haruslah yang memiliki integritas dan kompetensi mumpuni. "Untuk mencari orang-orang seperti itu tentu tidak mudah. Apalagi nanti dibatasi. Ruangnya itu memang tidak lebar. Tapi, tentu kami harus menjaring orang terbaik untuk mengisi jabatan ini. Upaya untuk menjaring orang terbaik akan sangat vital," ungkapnya di Gedung Merah-Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/7). Anggota lain, Erry Ryana Hardja Pamekas mengatakan, posisi Sekjen KPK adalah jabatan yang permanen. Maka, penting memilih secara teliti orang yang akan duduk di posisi tersebut. Sebelumnya, Sekjen KPK Raden Bimo Gunung Abdul Kadir dikabarkan dipecat dari jabatannya, akhir April. Pemecatan diduga karena kinerjanya tak memuaskan pimpinan KPK. Sontak adanya kabar ini membuat geger semua pegawai KPK, baik yang berasal dari internal maupun pegawai negeri yang diperbantukan di situ. Beragam spekulasi pun bermunculan. Menanggapi kabar tersebut, Bimo mengaku dipaksa berhenti dan mengelak bahwa dirinya dipecat. "Pemberhentian, bukan pemecatan. Saya kembali ke BPKP," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (26/4). Namun demikian, dia enggan membeberkan alasan pimpinan KPK mengusulkan pemberhentiannya secara tiba-tiba. "Untuk alasannya silakan tanya juru bicara atau pimpinan KPK," imbuhnya. Sementara itu, ketika disinggung alasan pemberhentian lantaran beda pendapat dan tak menuruti perintah pimpinan KPK, ia tak membantah maupun membenarkannya. Yang pasti menurutnya, kalaupun ada perbedaan pendapat, itu merupakan sesuatu hal yang wajar dalam sebuah roda organisasi. "Perbedaan pendapat itu wajar karena itu adalah rahmat," tukasnya.

Dua Kriteria Ini Harus Dimiliki oleh Peserta Seleksi Sekjen KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekjen kpk

Berita Terkini