<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-09-at-08.11.41.jpeg" alt="ILUSTRASI: Komjen Rudy Heriyanto.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Komjen Rudy Heriyanto.(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Sosok jenderal polisi bintang tiga ini kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rudy dilantik sebagai Sekjen KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Senin&nbsp;(11/12). Penunjukan Rudy menjadi sinyal kuat pemerintah dalam memperkuat integritas, transparansi, dan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang bersih dari praktik penyimpangan. "Kami membutuhkan figur yang tidak hanya paham birokrasi, tetapi juga memiliki ketegasan dan rekam jejak integritas. Komjen Rudy Heriyanto memiliki kombinasi itu. Penugasannya di KKP adalah bagian dari reformasi total yang terus kami jalankan," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan usai pelantikan. Rekam jejak Rudy memang mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum dan pembaruan kelembagaan. Sebelum bergabung ke KKP, ia menjabat sebagai Kapolda Banten sejak Desember 2020, diangkat oleh Kapolri saat itu, Jenderal (Purn) Idham Azis. Rudy dikenal publik karena pendekatannya yang tegas namun humanis dalam menjaga keamanan di wilayah Banten. Pada 2023, Rudy dipercaya menjabat sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktural. Sebelumnya, ia mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Serah terima jabatan Kadivkum dilaksanakan pada September 2019 dan dipimpin langsung oleh Kapolri saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri turut memberikan apresiasi terhadap penugasan Rudy di kementerian teknis. "Komjen Rudy adalah sosok yang tidak hanya memiliki kepemimpinan kuat, tapi juga pemahaman mendalam terhadap hukum dan regulasi. Penempatan beliau di KKP akan sangat membantu memperkuat pengawasan dan efisiensi birokrasi," ujar Tito. Sepanjang kariernya, Rudy juga telah menduduki berbagai posisi penting seperti Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Kapolres Cimahi, serta Widyaiswara Utama di Sespim Polri. Pengalamannya yang luas di berbagai bidang menjadikan Rudy sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki kapasitas multidimensional. Tak hanya berkiprah di lapangan, Rudy juga aktif dalam dunia akademik. Ia menjabat sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Guru Besar Hukum di Universitas Lampung. Kontribusinya dalam dunia pendidikan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan institusi berbasis ilmu dan nilai-nilai etis. Kehadiran Rudy di Kementerian KKP diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang substansial, terutama dalam memperbaiki tata kelola sektor kelautan yang selama ini rentan terhadap praktik illegal fishing, penyalahgunaan izin, dan korupsi.

Nama Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial usai dilantik menjadi Sekjen KKP.

Viral di Media Sosial, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto, Sekjen KKP Pilihan Menteri Trenggono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IKAN-PATIN1.jpg" alt="Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021) menggelar Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah." width="100%">
<figcaption>Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021) menggelar Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dalam memfasilitasi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh kinerja SDM nya. Untuk itu jajaran LPMUKP diharapkan senantiasa meminimalisasi risiko, baik kesehatan maupun layanan di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.  “Kita saling mendoakan, semoga semua dijauhkan dari penyakit, selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Terlebih untuk pendamping, kalian luar biasa. Kalian peranan penting dalam memberikan layanan. Pertahankan semangat, kejujuran, dan dedikasi,” kata Sekjen KKP, Antam Novambar pada Rabu (19/5/2021), dalam Halal bi halal secara daring dan luring dengan jajaran LPMUKP beserta seluruh pendamping di berbagai daerah.  Kegiatan tersebut dihadiri 302 pegawai LPMUKP yang terdiri dari pegawai pusat dan pendamping dari 358 Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) dari seluruh Indonesia.  Menurut Antam, momentum berkumpulnya seluruh jajaran Badan Layanan Umum (BLU) di bawah KKP ini sangat spesial karena perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih yang dirayakan umat Kristiani.  “Hari ini, seminggu setelah Idul Fitri yang luar biasa karena berbarengan dengan Kenaikan Isa Almasih. Alhamdulilah suasana kondusif. Kita harus bersyukur masih diberikan hidayah dan rezeki dari Allah berupa kesehatan dan kesempatan bertemu dalam halal bihalal ini. Taqobbalalahu minna wa minkum taqabbal yaa kariim, mohon maaf lahir dan batin,” kata Antam.  Pada kesempatan itu pula, Direktur LPMUKP Syarif Syahrial menjelaskan makna halal bi halal ini untuk silaturahmi sekaligus recharge semangat usai menjalankan ibadah puasa. “Kita kumpul supaya bisa bersilaturahmi, kembali fitri. Melalui momentum Idul Fitri ini, semoga kita selalu semangat memberikan layanan yang terbaik bagi insan kelautan dan perikanan. Atas nama pribadi dan keluarga besar LPMUKP, saya mengucapkan maaf lahir dan batin,” katanya.  Sementara itu, Romaenun, perwakilan pendamping Wilayah II, menyampaikan ucapan terima kasih kepada LPMUKP karena selalu konsisten memberikan layanan kepada para nelayan. “Semoga kita bisa selalu bersama bergandengan tangan memberikan pelayanan. Terima kasih kepada KKP dan LPMUKP yang selalu memberikan dukungan, terutama bagi kami di Indramayu yang usai terkena musibah banjir, bisa kembali bangkit,” katanya.  Selanjutnya Wan Fadlansyah, perwakilan pendamping Wilayah I, menyampaikan terima kasihnya atas konsistensi LPMUKP dalam memberikan bantuan pinjaman modal usaha dan layanan terbaik, sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan bisa bertahan di tengah pandemi.  “LPMUKP telah menjadi napas bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan Indonesia. Ikan gabus ikan patin… Jaring ikan milik Pak Jamal… Mohon maaf lahir batin… Semoga diterima semua amal,” demikian pantun pendamping wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Apresiasi Kinerja Pendamping, Sekjen KKP: Kalian Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tidak bisa menghadiri panggilan KPK, karena melakukan kunjungan kerja ke luar kota.  Antam sedianya bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  "Yang bersangkutan konfirmasi secara tertulis tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan kegiatan dinas luar kota yang telah terjadwal sebelumnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Meski demikian, Ali tidak menjelaskan kapan Antam bakal dijadwalkan ulang. KPK juga tidak menjelaskan rinci soal materi pemeriksaan yang akan didalami kepada Antam.  Dalam mengusut perkara dugaan suap bansos, KPK kekinian telah menyita uang senilai Rp 52,3 miliar yang diduga dari para eksportir benur. Edhy Prabowo diduga memerintahkan Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir benur.  Adapun dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-3.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasua dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.  Selain Antam, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) KKP Muhammad Yusuf. Kedua pejabat KKP itu diagendakan untuk melengkapi berkas penyidikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan tersangka lainnya.  "Benar, hari ini Rabu (17/3) tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan sebagai saksi yaitu Sekjen (Antam Novambar) dan Irjen KKP (Muhammad Yusuf) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di KKP dengan tersangka Edhy Prabowo dkk," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).  Pemeriksaan terhadap kedua pejabat itu diduga akan mendalami soal penyitaan uang senilai Rp 52,3 miliar. Karena diduga Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memerintah Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank garansi dari para eksportir benur.  "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Korupsi Benur, KPK Panggil Antam Novambar dan Muhammad Yusuf

Sekjen KKP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sekjen KKP

Berita Terkini

Viral di Media Sosial, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto, Sekjen KKP Pilihan Menteri Trenggono

Apresiasi Kinerja Pendamping, Sekjen KKP: Kalian Luar Biasa

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Kasus Korupsi Benur, KPK Panggil Antam Novambar dan Muhammad Yusuf

Download Aplikasi JawaPos.com