<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_-KPK-Tahan-Eks-Direktur-Utama-PT-Hutama-Karya-Bintang-Perbowo_SALMAN-TOYIBI-3JPG-2912414660.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Heri Sudarmanto (HS), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Total, telah sembilan orang tersangka yang terjerat dalam kasus tersebut. "Dengan ditetapkannya saudara HS selaku mantan Sekjen Kemenaker ini, artinya sudah ada sembilan tersangka dalam perkara RPTKA di Kemnaker," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10). Penyidik KPK menindaklanjuti penetapan tersangka itu dengan melakukan upaya paksa penggeledahan terhadap rumah Heri Sudarmanto, di wilayah Jakarta Selatan. Tim penyidik berhasil mengamankan alat bukti dari upaya paksa penggeledahan tersebut. "Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang tentu nanti akan dipelajari dan dianalisis untuk mendukung pengungkapan perkara ini, dan juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat," ucap Budi. Budi menekankan, penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti, serta proses pemulihan keuangan dari kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi kasus dugaan korupsi RPTKA di lingkungan Kemnaker RI. "Selanjutnya, nanti akan dilakukan penyitaan ya untuk pembuktian dalam penyidikan perkara ini, sekaligus langkah awal bagi pemulihan keuangan negara atau asset recovery," tegasnya. Lebih lanjut, Budi menekankan pihaknya terus menelusuri aliran penggunaan uang dari penyelewangan pengadaan TKA. Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita puluhan bidang tanah di wilayah Jawa Tengah (Jateng). "Masih terus melakukan follow the money, salah satunya melakukan penelusuran aset-aset yang diduga terkait ataupun diperoleh dari uang yang bersumber dari dugaan, tindak pemerasan di RPTKA Kemenaker ini," ujar Budi. "Sejumlah puluhan bidang tanah, penyidik juga sudah melakukan penyitaan yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah," imbuhnya. Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan delapan tersangka pada 5 Juni 2025 lalu. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025. Haryanto. Selanjutnya, Direktur PPTKA Kemenaker periodr 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kemudian, Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Serta, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Ia menyebut, total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar.

KPK menetapkan mantan Sekjen Kemnaker sebagai tersangka korupsi RPTKA. Sebanyak sembilan orang terlibat, dan bukti penting diamankan.

Jerat Eks Sekjen Kemnaker Tersangka Dugaan Korupsi RPTKA, KPK Amankan Alat Bukti Dokumen hingga Mobil dari Proses Penggeledahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/ANWAR-02-A-1190532332.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meraih penghargaan The Indonesian Next Leader untuk kategori Akademisi dari Media Indonesia." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meraih penghargaan The Indonesian Next Leader untuk kategori Akademisi dari Media Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, meraih penghargaan The Indonesian Next Leader untuk kategori Akademisi dari Media Indonesia. Penghargaan tersebut diraih atas kiprah Anwar Sanusi sebagai pejabat publik dan akademisi. &ldquo;Selain menjadi praktisi yang menjabat sebagai birokrat di Kementerian Ketenagakerjaan dan beberapa instansi sebelumnya, saya masih tetap menjaga spirit akademik saya untuk bisa semakin memperbaiki dari kinerja tugas yang dilakukan,&rdquo; kata Anwar Sanusi, di Jakarta, Kamis (1/2/2024). Bagi Anwar Sanusi, menjadi praktisi dan akademisi merupakan 2 hal yang saling melengkapi. Seorang praktisi membutuhkan akademisi agar apa yang dipraktikkan memiliki landasan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. &ldquo;Begitu juga akademisi membutuhkan praktisi agar apa yang selama ini dipikirkan dikontemplasikan, bisa diaplikasikan dalam dunia yang riil,&rdquo; katanya. Menurut Anwar Sanusi, jika 2 aspek tersebut dikolaborasikan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, maka akan semakin banyak kemanfaatan yang dapat diberikan untuk Masyarakat. &ldquo;Guru saya dulu mengatakan jadilah kamu orang yang memiliki ilmu yang bisa diamalkan, dan bila punya amal yang ada ilmunya. Jadi amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliah,&rdquo; ujarnya. Selain menjabat sebagai Sekjen Kemnaker, saat ini Anwar Sanusi juga tercatat Sebagai Guru Besar Profesor Ilmu Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang sejak 2022. Buah pemikiran dan praktik Anwar Sanusi dibagikan dalam 10 artikel yang dipublikasikan lewat jurnal nasional hingga internasional. Ia juga tercatat memiliki karya buku &lsquo;Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme: Teori dan Praktik&rsquo; (2019), serta buku berjudul &lsquo;Governansi Nusantara: Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah Kepemerintahan di Indonesia&rsquo; (2020). &ldquo;Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami di Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan ruang gerak bagi kami untuk tetap membangun tradisi akademik, dan juga tentunya kepada seluruh kolega saya di Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga kolega akademik saya yang selalu men-challenges dengan tantangan-tantangan akademik yang selalu kita bisa respons secara tepat bersama,&rdquo; ujarnya.

Bagi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menjadi praktisi dan akademisi merupakan 2 hal yang saling melengkapi.

Aktif Sebagai Birokrat dan Akademisi, Sekjen Kemnaker Raih Penghargaan The Indonesian Next Leader

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/SEKJEN-KEMNAKER-0809-2675320560.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam Ministrial Lecture bertajuk Booming Gigs Economy: Perubahan, Ketidakpastian, dan Masa Depan Tenaga Kerja Muda di FISIP Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (8/9)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam Ministrial Lecture bertajuk Booming Gigs Economy: Perubahan, Ketidakpastian, dan Masa Depan Tenaga Kerja Muda di FISIP Universitas Brawijaya, Malang, Jumat (8/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan kalangan mahasiswa atau tenaga kerja muda tidak takut menghadapi digitalisi, yang lebih banyak membutuhkan softskill. Era digitalisasi telah membuat hampir semua lini kehidupan manusia terdigitalisasi. Hal tersebut membuat beragam aktivitas, termasuk pola pekerjaan pun menjadi berubah. "Dalam hal pekerjaan dampak dari era digitalisasi bakal terjadi permintaan pekerjaan yang meningkat pada jenis pekerjaan tertentu dan menurun pada jenis pekerjaan lainnya, " ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam Ministrial Lecture bertajuk 'Booming Gigs Economy : Perubahan, Ketidakpastian, dan Masa Depan Tenaga Kerja Muda' di FISIP Universitas Brawijaya, kota Malang, Jawa Timur, Jumat (8/9/2023). Anwar menyebut, permintaan pekerjaan yang diprediksi akan meningkat, yakni pekerjaan yang dekat dengan pemanfaatan digital, seperti data analyst dan scientist, big data specialist, artificial intelligence, dan machine learning specialist, digital marketing, dan arsitek database. "Sementara permintaan pekerjaan yang diperkirakan akan menurun bersifat klerikal dan rutin, seperti kasir, sekretaris, data entry, dan teller, " katanya. Anwar Sanusi menambahkan di era digital, softskill yang harus disiapkan oleh para tenaga kerja muda pemikiran analitis dan inovatif, pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran; pemecahan masalah yang kompleks; pemikiran dan analisis yang kiritis; kreativitas; keorisinilan dan berinisiatif; serta kepemimpinan dan pemberi pengaruh sosial. "Tenaga kerja muda atau mahasiswa harus berpartisipasi secara aktif dalam jejaring/komunitas keterampilan kontemporer, seperti komunitas desain komunikasi visual, komunitas content creator, komunitas youtuber, komunitas vlogger, komunitas seni dll, " katanya. Kepada para mahasiswa, Anwar Sanusi juga meminta tak mudah menyerah menghadapi dunia kerja saat ini yang lebih dominan membutuhkan softskill. "Jangan pernah berhenti belajar dan jangan mudah menyerah terhadap persaingan di pasar kerja. Terus membangun komunikasi dan profesionalitas di tempat kerja dengan berbagai generasi dan terus membangun branding keterampilan diri, " ujarnya. Ditegaskan Anwar Sanusi, Kemnaker memiliki empat program yang ditujukan kepada angkatan kerja muda atau telenta muda sebagai sebuah prioritas. Keempat program itu yakni talent scouting, talent fest, talent corner, dan talent class. Selain itu, Kemnaker juga sudah menyiapkan ekosistem digital ketenagakerjaan yaitu SIAP kerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan) dan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK). "Saya berharap lulusan Universitas Brawijaya akan terserap oleh pasar kerja karena sudah dibekali dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk berkompetisi dalam pasar kerja," ucapnya.

Era digitalisasi berdampak pada permintaan pekerjaan yang meningkat pada jenis pekerjaan tertentu dan menurun pada jenis pekerjaan lainnya.

Kemnaker Minta Mahasiswa Tak Takut Hadapi Era Digitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/SEKJEN-KEMNAKER-18-1923018510.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi berbincang dengan peserta usai berbicara dalam talkshow kegiatan Integrated Career Day 2023 di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Minggu (18/6/2023). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi berbincang dengan peserta usai berbicara dalam talkshow kegiatan Integrated Career Day 2023 di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Minggu (18/6/2023). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan memperkenalkan 4 program bagi talenta muda sebagai respons terhadap kondisi angkatan kerja muda. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, saat ini Indonesia mengalami sebuah kondisi di mana sekitar 25 persen angkatan kerjanya merupakan angkatan kerja muda. "Makanya kita harus menjadikan angkatan kerja muda ini sebagai sebuah prioritas," kata Sekjen Anwar saat menjadi pembicara pada talkshow yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan Universitas Gajah Mada dalam kegiatan Integrated Career Day 2023 di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Minggu (18/6/2023). Adapun 4 program tersebut, yaitu talent scouting, talent fest, talent corner, dan talent class. Pertama, talent scouting. Program ini untuk pemetaan, pendampingan, dan pembinaan bagi talenta muda untuk melahirkan inovatir muda. "Ini dilakukan oleh Pusat Pasar Kerja. Kita memiliki konselor-konselor untuk kita menemukenali potensi yang dimiliki angkatan muda," ucapnya. Kedua, talent fest, yaitu forum pertemuan antara talenta muda dan start up dengan industri dan venture capital. Ketiga, talent corner, yaitu peningkatan kompetensi talenta muda daerah untuk menyambut future jobs sebagai cabang dari talent hub di UPTP BPVP di daerah. "Ini tempat diskusi produktif anak-anak muda, dan kita sediakan di BLK-BLK. Di Kemnaker Ketenagakerjaan sendiri ada ruangan yang dikenal talent corner, tempatnya nyaman, jaringan internetnya bagus, dan kita juga sering mengundang mitra-mitra untuk diskusi," ucapnya. Keempat, talent class, yaitu pembinaan talenta muda dalam melakukan perencanaan karir, peningkatan softskill dan hardskill yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja profesional.

Indonesia saat ini mengalami sebuah kondisi di mana sekitar 25 persen angkatan kerjanya merupakan angkatan kerja muda.

Di Hadapan Mahasiswa, Kemnaker Perkenalkan 4 Program bagi Telenta Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/KEMNAKER-14-A-287585790.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengikuti forum sharing session terkait dialog sosial dengan menteri-menteri dari negara Barbados, Belanda, Kenya, dan Namibia di Jenewa, Rabu (14/6/2023).(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengikuti forum sharing session terkait dialog sosial dengan menteri-menteri dari negara Barbados, Belanda, Kenya, dan Namibia di Jenewa, Rabu (14/6/2023).(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan bahwa Indonesia dalam menerapkan dialog sosial yang produktif selalu mengedepankan asas kekeluargaan dengan menghormati kepentingan dan aspirasi masing-masing kelompok. Sekjen Anwar menyampaikan hal tersebut pada forum sharing session terkait dialog sosial dengan menteri-menteri dari negara Barbados, Belanda, Kenya, dan Namibia di Jenewa, Rabu (14/6/2023). "Ini kami lakukan tidak hanya dalam dialog sosial Tripartit, tetapi juga dialog sosial lainnya di mana kita membuka ruang diskusi dan serap aspirasi kepada seluruh lapisan kelompok masyarakat termasuk akademisi, asosiasi lainnya, dan pemerhati lainnya yang terkait," kata Sekjen Anwar. Ia mencontohkan bahwa Indonesia telah merumuskan kebijakan yang berpusat kepada manusia dan inklusif bagi semua dengan menerapkan prinsip memastikan "tidak ada kelompok yang tertinggal" dan kebijakan serta program terkait peningkatan pasar kerja. "Kami membuka akses kepada semua kelompok lapisan masyarakat, termasuk kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mereka mendapatkan akses dan terintegrasi dengan pasar kerja," ucapnya. Begitu juga dalam hal peningkatan SDM di mana Indonesia membuka seluas-luasnya akses terhadap angkatan kerja yang membutuhkan suatu keterampilan dalam menghadapi dan memasuki dunia kerja. Hal ini telah diakukan baik di Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat maupun daerah. "Kita tidak membatasi umur terhadap orang-orang yang membutuhkan keterampilan, sehingga mereka memiliki bekal yang cukup guna mendapatkan pekerjaan atau wirausaha," ucapnya.

Indonesia membuka seluas-luasnya akses terhadap angkatan kerja yang membutuhkan suatu keterampilan dalam memasuki dunia kerja.

Kemnaker: Dialog Sosial di Indonesia Selalu Kedepankan Asas Kekeluargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/LEMNAKER-16A-2137623962.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran&nbsp;Tunjangan Hari Raya (THR)&nbsp;Keagamaan 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023. Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan. "Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website&nbsp;https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, di Jakarta (15/4/2023). Anwar Sanusi menjelaskan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 14 April 2023 di 34 provinsi. "Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya. Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan. Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76). Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0). "Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.

Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.

Posko THR Kemnaker Layani Konsultasi dan Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/SEKJEN-KEMNAKER-2171522063.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang sangat penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. Menurut Anwar Sanusi, integritas ASN harus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan. &ldquo;Peningkatan integritas melalui penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia,&rdquo; kata Sekjen Anwar Sanusi&nbsp;saat memberikan sambutan secara virtual pada Apel Pagi Kementerian Ketenagakerjaan yang mengambil tema &ldquo;Penguatan Integritas ASN Melalui Implementasi Permenaker Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Budaya Kerja dan Kode Etik ASN di Kemnaker," Senin (3/4/2023). Untuk mengimplementasikan penguatan integritas ASN, lanjut Sekjen Anwar, Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik ASN di Kemnaker. Permenaker 3 Tahun 2023 ini juga mengatur penegakan kode etik serta penindakan pada pelanggar kode etik yang dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik. &ldquo;Dengan adanya Permenaker tersebut, budaya kerja dan kode etik di Kemnaker harus menjadi dasar dalam peningkatan integritas dan penegakan kode etik ASN Kemnaker,&rdquo; ucap Sekjen Anwar. Anwar Sanusi mengingatkan, seluruh ASN di Kemnaker wajib menjaga integritas, serta menjaga etika dan perilakunya, &ldquo;Saya yakin ASN Kemnaker dalam melaksanakan tugas sehari-hari mampu menjaga integritas, tugas, fungsi, dan profesionalitasnya sebagai ASN Kemnaker,&rdquo; tutupnya.

Integritas ASN harus terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan dan kepuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Sekjen Kemnaker: Tingkatkan Integritas ASN, Strategi Menuju Pemerintahan Berkelas Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SEKJEN-KEMNAKER-25.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Afriansyah Noor saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Konstruksi, Pariwisata dan Teknik Las di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Sumatera Utara, Jumat (24/2/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Afriansyah Noor saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Konstruksi, Pariwisata dan Teknik Las di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Sumatera Utara, Jumat (24/2/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor secara resmi membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Konstruksi, Pariwisata dan Teknik Las di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Sumatera Utara, Jumat (24/2/2023).  Dalam PBK ini dilaksanakan 20 paket yang terdiri atas kejuruan pariwisata sebanyak 13 paket, kejuruan konstruksi atau bangunan sebanyak 6 paket, dan kejuruan las sebanyak 1 Paket, dan diikuti sebanyak 320 peserta.  Wamenaker dalam sambutannya menyampaikan pentingnya balai pelatihan menjalin hubungan yang erat dengan pihak perusahaan karena terbukti dapat menjembatani supply and demand tenaga kerja, sehingga permasalahan link and match dapat teratasi.  "Dengan menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan, maka penempatan untuk lulusan pelatihan akan lebih mudah diterima di sektor formal," kata Wamenaker.  Meski demikian, Wamenaker juga menyampaikan bahwa lulusan pelatihan tidak hanya bisa menjadi pekerja formal, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha mandiri. Hal tersebut disebutnya telah terbukti dengan adanya beberapa alumni pelatihan yang telah sukses membangun usahanya masing-masing sesuai bidang pelatihan yang diikuti.  "Ini merupakan wujud nyata hasil pelatihan vokasi di pasar kerja sektor informal. Mereka tidak hanya mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarganya, para wirausahawan baru ini juga turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pencari kerja lainnya," kata Wamenaker.  Wamenaker pun menaruh harapan besar agar program pelatihan yang diselenggarakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta pelatihan dengan tidak hanya untuk mendapatkan keterampilan teknis atau hard skill, namun juga kemampuan soft skill yang mengutamakan attitude atau etos kerja yang diantaranya berupa kedisiplinan, hospitality, kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi.  "Ke depannya tidak hanya keterampilan teknis, namun kemampuan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam memanfaatkan peluang-peluang usaha akan menjadi kunci keberhasilan para generasi muda," ucap Wamenaker.

Kemnaker Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi di BBPVP Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SEKJEN-KEMNAKER.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan I Tahun 2023, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, di kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/2/2022).  Dalam sambutan sekaligus arahannya, Anwar Sanusi meminta peserta PBK memanfaatkan kesempatan pelatihan ini sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin saat uji kompetensi. "Jangan cepat puas dengan kompetensi yang didapatkan dari program pelatihan. Rawat dan kembangkan terus kompetensi yang dimiliki. Ini adalah jendela peluang untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi dan masa depan anda," ujarnya.  Anwar Sanusi mengungkapkan, setiap tahun Indonesia menghasilkan angkatan kerja dari lulusan SMA/SMK atau lembaga pendidikan tinggi, program diploma, politeknik maupun unversitas yang jumlahnya mencapai 3 juta orang/setiap tahun. Padahal kapasitas atau kemampuan untuk menampung angkatan kerja dengan pasar kerja belum seimbang.  "Kalau pun berimbang, pasti ada persoalan terutama kesesuaian kompetensi, keterampilan antara calon pekerja dengan tuntutan pekerjaan," ujarnya.  Sekjen Anwar Sanusi berpendapat, menghadapi bonus demografi mendatang, perlunya memberikan keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja usia produktif yang memiliki energi besar agar mampu menghadapi tantangan dan kompetisi di pasar kerja.  "Kalau tak dibekali keahilan dan keterampilan yang cukup untuk berkompetisi, maka anda kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertarungan di pasar kerja," katanya.  Anwar Sanusi menambahkan persaingan tenaga kerja Indonesia saat ini, bukan hanya menghadapi tenaga kerja Indonesia, melainkan juga dengan tenaga kerja di luar Indonesia. Karenanya, untuk memenangkan persaingan tersebut, perlu membekali keahlian dan keterampilan yang cukup kepada tenaga kerja usia produktif agar mampu memenangkan persaingan global di pasar kerja.  "Kita tak mungkin menutup pintu Indonesia untuk tak menerima tenaga kerja orang-orang di luar Indonesia karena di saat bersamaan, kita pun membanjiri pasar-pasar tenaga kerja di luar negeri. Hanya orang mampu dengan bekal cukup kompetisi dan memiliki keterampilan khusus, yang akan memenangkan persaingan tersebut," katanya.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Peluang Perbaiki Kehidupan di Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kemnaker-19b.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi berbicara pada acara Pembinaan SDM Aparatur BBPVP Bekasi yang mengusung tema Peran dan Tanggung Jawab ASN BerAKHLAK Menuju Pelayanan Prima, di BBPVP Bekasi, Kamis (19/1/2023)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi berbicara pada acara Pembinaan SDM Aparatur BBPVP Bekasi yang mengusung tema Peran dan Tanggung Jawab ASN BerAKHLAK Menuju Pelayanan Prima, di BBPVP Bekasi, Kamis (19/1/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menekankan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi harus memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar core value BerAKHLAK.  Menurutnya, nilai-nilai dasar core value BerAKHLAK meliputi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.  "Karena itu, core value BerAKHLAK harus ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pegawai BBPVP Bekasi," ujar Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Pembinaan SDM Aparatur BBPVP Bekasi yang mengusung tema Peran dan Tanggung Jawab ASN BerAKHLAK Menuju Pelayanan Prima, di BBPVP Bekasi, Kamis (19/1/2023).  Sekjen Anwar mengungkapkan, dalam melaksanakan nilai dasar core value BerAKHLAK, cara berpikir yang dilakukan adalah bagaimana mampu melakukan kinerja dengan baik serta belajar untuk meningkatkan kompetensinya.  Kemnaker, tambah Anwar terus melakukan pembenahan menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. “Ini agar Kemnaker menjadi role model peningkatan kapasitas SDM yang berintegritas dan berdaya saing,” ujarnya.  Sekjen Anwar mendorong seluruh pegawai BBPVP Bekasi memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya serta bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa.  "Saya ingin BBPVP Bekasi ini dapat membentuk para tenaga kerja terampil yang lebih baik," pungkasnya.

Sekjen Kemnaker: ASN BBPVP Bekasi Harus Pahami Core Value BerAKHLAK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sekjen Kemnaker

Berita Terkini