<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/IMG_20240924_223440-1911902788.jpg" alt="Komjen Pol Nico Afinta dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Jakarta pada Selasa (24/09/24). (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komjen Pol Nico Afinta dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Jakarta pada Selasa (24/09/24). (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komjen Pol Nico Afinta mendapat promosi jabatan baru sebagai Sekjen Kemenkumham RI. Sebagai anggota Korps Bhayangkara, dia telah banyak menduduki sejumlah jabatan. Nico Afinta adalah lulusan Akpol Angkatan 1992. Dia berpengalaman dalam bidang Reserse. Bahkan sepanjang karirnya dia terbilang banyak bertugas di Polda Metro Jaya. Nico Afinta lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 30 April 1971. Dia banyak menghabiskan masa kecilnya di Surabaya dari mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah itu Nico Afinta masuk Akpol dan lulus pada 1992. Dia juga pernah mengeyam pendidikan Strata 1 (Sarjana) di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Tahun 2001, Sespim Polri Tahun 2006, Strata 2 (Magister) di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Kota Bandung Tahun 2010, Strata 3 (Doktor) di Fakultas Hukum Universitas yang sama Tahun 2016. Kemudian Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Sespim Lemdiklat Polri) Tahun 2016. Setelah lulus dari Akpol, Nico Afinta langsung bertugas di Semarang sebagai Pamapta Poltabes Semarang Polda Jateng (1992). Setelah itu dia mulai mengeyam tugas di lingkup Polda Metro Jaya. Mulai dari Kapolsek Metro Ciputat (2000), Kasubdit V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2006), Kasubdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2008), dan Wadirreskrimum Polda Metro Jaya (2011). Lalu Kapolrestabes Medan Polda Sumut (2013), Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2016), Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2017), Dirtipidum Bareskrim Polri (2019), Sahlisospol Kapolri (2019), Kapolda Kalsel (2020), Kapolda Jatim (2020), Sahlisosbud Kapolri (2022), Ketua STIK Lemdiklat Polri (2023). Nico Afinta dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Dia menggantikan Komjen Andap Budhi Revianto yang dipindah menjadi Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham RI. Pelantikan dipimpin oleh Menkumham Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Ktromplek Kemenkumham RI, Setiabudi, Jakarta Selatan. "Dengan ini secara resmi saya lantik pada jabatan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang sudah dibacakan," ujar Supratman.

Pelantikan dipimpin oleh Menkumham Supratman Andi Agtas di Graha Pengayoman, Ktromplek Kemenkumham RI, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Profil Komjen Pol Nico Afinta, Mantan Kapolda Jawa Timur yang Kini Menjabat Sekjen Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipw-penunjukan-ari-dono-selamatkan-sistem-kaderisasi-di-polri_m_.jpg" alt="Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat." width="100%">
<figcaption>Ketua Prsidium IPW, Neta S Pane menilai penunjukan Komjen Ari Dono sebagai Wakapolri, sebagai tindakan yang tepat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang saat ini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). IPW menilai tidak tepat Komjen Andap menduduki jabatan itu karena masih berstatus polisi aktif.  Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, awalnya Komjen Andap ditempatkan hanya untuk diperbantukan. Namun, 1 bulan lalu Komjen Andap resmi dilantik menjadi Sekjen Kemenkumham.  "Kalau merangkap jabatan itu artinya ada ketentuan yang ditabrak. Seharusnya polisi yang aktif, di sisi lain harus mengundurkan diri," kata Neta kepada wartawan, Kamis (15/4).  Neta menerangkan, mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kepolisian, jabatan Sekjen Kemenkumham seharusnya tidak boleh diduduki oleh mantan Kapolda Kepulauan Riau tersebut. Pasalnya, anggota polisi aktif yang mengambil posisi jabatan struktural, harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai anggota Polri.  Neta mencontohkan, hal ini pernah dialami mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Saat itu dia pensiun dari Polri ketika menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut dia, seorang polisi aktif memang dibolehkan menjabat di luar struktur Polri, namun ada batasan yang ditaati.  "Kalau kemudian Sekjen di Kumham, itu tidak berkaitan (dengan Polri), itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan," jelas Neta.  Neta menjelaskan, kondisi serupa juga pernah dialami perwira polisi lainnya. Seperti Irjen Pol Ronny Sompie ketika menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tahun 2015 lalu. Ronny yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Bali, akhirnya melepas statusnya sebagai anggota Polri.  Sementara itu, JawaPos.com telah mencoba menghubungi Komjen Andap untuk meminta respons atas kritik IPW tersebut. Namun, sampai berita ini diterbitkan, Komjen Andap belum memberikan respons.

Komjen Andap jadi Sekjen Kemenkumham, IPW: Ada Ketentuan yang Ditabrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-sebut-ada-dualisme-pengurus-lapas_m_229982.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyebut yang memegang wewenang dalam menjalankan tugas mengelola Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya Dirjen PAS, tapi ada Sekjen Kemenkumham. Hal tersebut disampaikan Syarief saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara 2, Senin (23/7). Untuk itu, dia meminta kepada Komisi III untuk memberi perhatian perihal adanya dualisme pengurus lapas. "Adanya dualisme pengurus lapas, bukan hanya Ditjen tapi Sekjen yang punya wewenang. Ibu Dirjen hanya teknik, orang-orang diatur Sekjen yang perlu diperhatikan," ungkapnya di gedung DPR, Senayan, Senin (23/7). Alasan Syarief mengapa meyakini adanya hal tersebut, karena dirinya pernah menjadi pembantu Dirjen Lapas terkait isu penerapan standar minimum. Dari sana menurutnya, hak-hak napi masih kurang tercapai. Dari pengalaman tersebut, maka dia mengetahui adanya dualisme dan Syarief menilai perlu ada dua bagian pengawasan untuk menghindari praktik suap atau tindakan melanggar hukum. "Seharusnya kalau di Lapas itu, berdasarkan standar internasional pengawasnya harus dua, pengawas internal dan pengawas di luar. Di Lapas yang ada sekarang internalnya saja on off, apalagi yang diluar," jelasnya. Untuk diketahui, hari ini KPK bertemu dengan Komisi III DPR dengan agenda Rapat Dengar Pendapat. Dalam RDP tersebut dari pihak lembaga antirasuah semua pimpinan menghadiri, yakni Laode M Syarief, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan dan Alexander Marwata, hadir juga Deputi Penindakan Firli dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pimpinan KPK Sebut Ada Dualisme Pengurus Lapas