<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/KEMNAKER-29-A-1389791948.jpg" alt="Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menyelaraskan pembangunan SDM melalui berbagai jalinan kerja sama yang telah dibangun dengan Jepang. Upaya penyelarasan ini dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 merupakan hasil kolaborasi antara Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang melibatkan pihak pemerintah, sektor industri, swasta, dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan SDM. Dalam forum ini, berbagai pihak yang terlibat dari Indonesia dan Jepang dipertemukan guna melakukan diskusi dan saling bertukar pandangan secara terbuka. "Sehingga forum ini dapat membentuk pemahaman bersama untuk mencapai tujuan yang bersama, serta membentuk network dengan seluruh pihak yang terlibat, khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi Indonesia pada program SSW (Specified Skilled Workers) ke Jepang," kata Anwar Sanusi, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Selain untuk membantu pengembangan ekonomi dan pengembangan SDM di Indonesia dan Jepang melalui pertukaran SDM terampil, forum ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan 100.000 pekerja terampil ke Jepang dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan forum ini juga ditandangani Memorandum Kerja Sama antara Kemnaker dengan JICA mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Indonesia. Memorandum tersebut mencakup antara lain penyebaran informasi tentang bekerja di Jepang; pembentukan forum untuk pertukaran pandangan antara pemangku kepentingan publik dan swasta Jepang dan Indonesia; perluasan pendidikan bahasa Jepang; dan penguatan pelatihan keterampilan. "Kami berharap Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 dapat memediasi terdistribusinya informasi antara semua pihak dan stakeholder yang terkait sehingga implementasi program SSW terealisasi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku," ujarnya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji, mengatakan, bahwa saat ini Jepang telah memiliki sejumlah kerja sama pengembangan SDM dengan Indonesia seperti Technical Intern Training Program (TITP) dan Specified Skilled Workers (SSW) Program. Ia pun meminta peserta forum, baik pihak pemerintah maupun swasta, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang, untuk memanfaatkan forum ini sebaik mungkin. "Saya berharap sektor swasta dan pejabat publik yang berpartisipasi pada hari ini akan mengambil kesempatan ini untuk membangun hubungan satu sama lain, memperdalam saling pengertian mengenai jenis SDM yang dibutuhkan dan proses pengiriman SDM yang akan menjadi kesempatan bagi SDM Indonesia," katanya.

Human Resources Forum Indonesia-Japan 2023 kolaborasi Kemnaker dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam pengembangan SDM.

Kemnaker Bangun Jejaring Pengembangan SDM Dengan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/SEKJEN-KEMNAKER-02-1100017488.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat di Indonesia akan memberikan banyak manfaat terutama di sektor lapangan pekerjaan. Akan tetapi selain memberikan manfaat di sektor ketenagakerjaan, teknologi Artificial Intelligence (AI) juga menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan SDM Indonesia yang unggul untuk cepat beradaptasi terhadap perkembangan Artificial Intelligence (AI). "Untuk itu, diperlukan upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi AI," ucap Sekjen Anwar ketika menjadi pembicara secara virtual pada Forum Sinergi UGM Kagama, yang mengambil tema Menyiapkan Tenaga Kerja untuk Memaksimalkan Manfaat Artificial Intelligence, Minggu (1/10/2023). Anwar membeberkan, teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sementara di sisi lain dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Hal Ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor. "Namun, teknologi AI juga membuka peluang baru untuk pekerjaan di sektor teknologi, seperti data analyst, data scientist, dan machine learning engineer," ujarnya. Anwar menambahkan, meskipun teknologi AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia, tetapi membuka peluang baru di sektor teknologi. "Oleh sebab itu, perusahaan harus mengembangkan keterampilan baru untuk bersaing di era digital yang semakin maju," tutupnya.

Teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia.

 Sekjen Kemnaker Sebut SDM Unggul Sangat Diperlukan Hadapi Teknologi AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/KEMNAKER-19-A-177893130.jpg" alt="Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen KemnakerAnwar Sanusi (keempat dari kiri) pada pertemuan the 4th G20 Employment Working Group (EWG) di Indore, India pada Rabu (19/7/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen KemnakerAnwar Sanusi (keempat dari kiri) pada pertemuan the 4th G20 Employment Working Group (EWG) di Indore, India pada Rabu (19/7/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan the 4th G20 Employment Working Group (EWG). Pertemuan tersebut merupakan pertemuan keempat atau terakhir G20 kelompok kerja bidang ketenagakerjaan di bawah Presidensi India 2023. "Hari ini kita memulai sidang pertama dari pertemuan keempat Employment Working Group G20 Presidensi India," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker yang&nbsp; juga selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia sekaligus sebagai Co-Chair, Anwar Sanusi di Indore, India pada Rabu (19/7/2023). Sekjen Anwar mengungkapkan, pertemuan ini melanjutkan pembahasan dan memfinalisasi draft deklarasi Menteri dan outcome documents dari 3 isu prioritas G20 EWG Presidensi India. Tiga isu prioritas tersebut, yaitu Addressing Global Skills Gaps (Mengatasi Kesenjangan Keterampilan Global); Adequate social protection and decent working conditions for workers in the gig and platform economy; (Perlindungan sosial yang memadai dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja di ekonomi pertunjukan dan platform); dan Sustainable Financing of Adequate Social Protection for all (Pembiayaan Berkelanjutan Perlindungan Sosial yang Memadai untuk Semua). Ia menjelaskan, pembahasan terkait isu yang pertama ini sangat penting karena telah menjadi fenomena yang terjadi di mana pun. Sementara itu, era digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan, terutama munculnya generasi Z yang sejak lahir sudah berinteraksi dengan digital. Selain itu juga terjadi gap terkait kemampuan atau penguasaaan digital. "Dan itulah menurut EWG bagaimana strategi-strategi yang tepat untuk mencari solusinya," ucapnya. Ia mengungkapkan, dalam paparan EWG tahap pertama sampai ketiga, pihaknya telah menyampaikan beberapa best practices, terutama praktik-praktik yang sudah diselenggarakan negara-negara G20 dan juga mitra G20. Adapun untuk isu yang kedua ini menjadi isu yang telah dibahas sejak Presidensi Indonesia. Ia mengatakan, isu tersebut sangat menarik karena keberadaannya merupakan sebuah keharusan dalam rangka melindungi pekerja. "Nah pertanyaannya adalah bagaimana pada saat pekerjaan itu banyak yang dilakukan secara digitalisasi. Nah inilah yang juga menjadi bahan isu yang kita bahas," ucapnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa isu yang ketiga tidak kalah penting untuk dibahas karena menurutnya setiap program tidak akan memiliki dampak jika tidak dilakukan secara berkelanjutan. "Itulah beberapa hal yang hari ini kita diskusikan dan banyak poin-poin yang telah kita sepakati. Tinggal beberapa hal saja yang akan kita genapkan untuk besok, dan mudah-mudahan selesai," pungkasnya.

Pertemuan the 4th G20 EWG membahas finalisasi draft deklarasi Menteri dan outcome documents dari 3 isu prioritas G20 EWG Presidensi India.

Kemnaker Hadiri Pertemuan G20 Presidensi India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/MOU-1211997462.jpg" alt="Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, dan Head of the Labour Directorate State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss, Boris Zurcher menandatangani MOU terkait bidnag ketenagakerjaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, dan Head of the Labour Directorate State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss, Boris Zurcher menandatangani MOU terkait bidnag ketenagakerjaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia dan Swiss sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan melalui amendemen nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU on labour and employment issues). Amendemen MoU ini mencakup kerja sama tripartit dan potensi kolaborasi antara kedua negara, yang meliputi daftar kegiatan konkrit dan target hasil kerja, sebagai agenda kerja yang tertuang dalam peta jalan (roadmap) kerja sama 2023-2024. Pembaruan MoU ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dan Head of the Labour Directorate State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss, Boris Zurcher. "Kami sepakat melakukan amendemen MoU ini agar kegiatan yang diusulkan, dapat dilaksanakan oleh kedua negara, dalam menyikapi perubahan struktur dan dinamika global ketenagakerjaan. Dalam roadmap ini, kami ingin mendorong kerja sama tripartit tidak hanya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss, tetapi juga melibatkan pengusaha Indonesia dan pengusaha Swiss, serta kelompok pekerja Indonesia dan kelompok kerja Swiss," ungkap Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, setelah pertemuan kelompok kerja bersama (Joint Working Group/JWG) Indonesia-Swiss yang ke-3, seperti yang dijelaskan dalam Siaran Pers dari Biro Humas, Jenewa, pada Jumat (16/6/2023). Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Anwar menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Swiss telah menetapkan tiga topik dan prioritas dalam amendemen MoU ini, yaitu terkait dialog sosial, produktivitas dan kerja layak, serta kerja sama pengembangan ekonomi. Pertama, terkait dengan dialog sosial. Pemerintah Indonesia dan Swiss sepakat untuk meningkatkan peran mitra sosial (serikat pekerja/buruh dan pengusaha), dan terlibat dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, organisasi, dan representasi. Selain itu, mereka juga ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan mitra sosial dalam melakukan perundingan bersama. "Kerja sama ini akan meningkatkan keterampilan mitra sosial, termasuk kemampuan negosiasi, perundingan, dan pemahaman yang baik mengenai mediasi dan konsiliasi. Kami berharap ada pertukaran pengetahuan antara para ahli dari kedua negara," ujar Anwar. Topik kedua terkait produktivitas dan kerja layak, yang berfokus pada promosi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. "Dalam hal ini, kami ingin menciptakan kerangka yang memastikan pasar tenaga kerja berfungsi dengan baik, termasuk peningkatan pusat layanan ketenagakerjaan. Selain itu, kami ingin menginisiasi langkah-langkah terkait keterampilan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan struktur dan dinamika ketenagakerjaan," tambah Anwar. Topik ketiga adalah kerja sama pengembangan ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan program-program kerja yang melahirkan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. "Kami ingin mempercepat peningkatan daya saing sehingga pelaku usaha dapat bersaing di tingkat internasional," kata Anwar. Sejalan dengan amendemen tersebut, pemerintah kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama di sektor industri kelapa sawit, khususnya dalam mendukung peningkatan kondisi kerja di sektor tersebut melalui program "sustainable landscape programme Indonesia". Pertemuan JWG ke-3 ini juga mediskusikan isu pelindungan bagi pekerja digital dan gig, pelatihan vokasi di Swiss dan Indonesia, dialog sosial, perjanjian untuk pertukaran tenaga kerja profesional, dan pengembangan kerja sama ekonomi di sektor kelapa sawit dan garmen (Better Work Indonesia). Pertemuan JWG ke-3 turut dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri; Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Budi Hartawan; dan perwakilan dari KBRI Bern), perwakilan dari unsur pekerja/buruh (KSBSI), dan unsur pengusaha (APINDO dan KADIN), serta perwakilan tripartit dari Swiss. Semula MoU ini akan berakhir pada Juni 2024. Namun, Indonesia dan Swiss telah sepakat untuk memperbaharui dan memperpanjang MoU tersebut. Oleh karena itu, kedua negara akan melakukan pembahasan lebih lanjut pada pertemuan JWG ke-4 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. "Kami siap membangun kemitraan, berbagi pengetahuan dan informasi, serta memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di sektor ketenagakerjaan. Kami berharap hubungan antara Indonesia dan Swiss dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan saling menguntungkan bagi kedua negara," tutur Anwar.

Indonesia dan Swiss sepakat memperbaharui dan memperpanjang MoU sektor ketenagakerjaanyanh saling menguntungkan bagi kedua negara.

Indonesia dan Swiss Perkuat Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/SEKJEN-KEMENAKER-16-3868414130.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kembali menegaskan komitmen dari pihaknya untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan perusahaan/industri atau investor agar mendapatkan tenaga kerja yang secara kuantitas maupun kualitas memiliki kompetensi. "Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja ini diharapkan ketersediaan data semakin memadai dari sisi kuantitas menuju big data maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," ucap Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan secara daring pada acara Konsolidasi Informasi Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (16/6/2023). Dalam konsolidasi ini, Sekjen Anwar menyebut konsolidasi ini menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja sebagai sumber informasi kebutuhan tenaga kerja yang menjadi modalitas dalam memperkuat Link and Match untuk memperkuat penyediaan (supply) pasar kerja yang terus dinamis seiring era digitalisasi saat ini. "Digitalisasi telah membawa perubahan terhadap jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan di pasar kerja. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam tingkat kesiapan kerja (work readiness rate) yang masih rendah karena adanya skill mismatch. Sehingga diperlukan upaya untuk mengisi kesenjangan antara permintaan skill seiring dengan peningkatan jumlah pekerjaan baru," katanya. Guna mewujudkan hal tersebut, Sekjen Anwar mendorong semua pihak sebagai suplai pasar kerja dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengelolaan informasi pasar kerja yang terkonsolidasi secara kuat bagi para pemberi kerja/perusahaan untuk dapat aktif memanfaatkan pelayanan Karirhub SIAPkerja yang dapat diakses melalui laman https://www.karirhub.kemnaker.go.id. "Dari Karirhub SIAPkerja, pemberi Kerja dapat memperoleh calon pekerja yang memiliki skill dan keahlian sesuai dengan kebutuhan jabatannya," ujarnya. Sebagai informasi, selama tahun 2022, terdapat sebanyak 758.547 pencari kerja yang mendaftar di Karirhub. Kemudian sebanyak 2.099 perusahaan telah membuka sebanyak 267.107 lowongan kerja untuk mengisi 4.888 posisi jabatan. &nbsp;

Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja diharapkan ketersediaan data semakin memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Kemnaker Tegaskan Terus Komitmen Konsolidasi Informasi Pasar Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/POSKO-2224045421.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka sampai dengan 28 April 2023. Pembukaan posko untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H, sedangkan untuk layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. &ldquo;Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,&rdquo; kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (19/4/2023). Anwar Sanusi mengatakan, hingga 19 April 2023, Posko THR telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan. Lebih lanjut ia menjelaskan, 2.069 aduan yang masuk terdiri dari 1.011 aduan THR tidak dibayarkan, 696 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 362 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 2.069 aduan tersebut melibatkan 1.396 perusahaan. &ldquo;Hingga saat ini terdapat 263 aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan pdi Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana 1 aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan 2 aduan telah masuk rekomendasi&rdquo; katanya. Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 4 aduan; Provinsi Sumatera Utara (35); Sumatera Barat (36); Riau (25); Jambi (15); Sumatera Selatan (34); Bengkulu (9); Lampung (18); Kepulauan Bangka Belitung (8); Kepulauan Riau (25); DKI Jakarta (661); Jawa Barat (419); Jawa Tengah (217); DIY (51); Jawa Timur (165); dan Banten (191). Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 15 aduan; NTB (3); NTT (3); Kalimantan Barat (19); Kalimantan Tengah (13); Kalimantan Selatan (20); Kalimantan Timur (28); Kalimantan Utara (5); Sulawesi Utara (3); Sulawesi Tengah (8); Sulawesi Selatan (22); Sulawesi Tenggara (6); Gorontalo (2); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (4); Papua (4); Papua Barat (0).

Hingga 19 April 2023, Posko THR telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan.

Posko THR Tetap Melayani Aduan Selama Libur Lebaran dan Cuti Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-13-at-17.34.56.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi. (ANTARA/HO-Kemnaker)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 ini, kondisi ketenagakerjaan banyak didominasi oleh talenta muda yang memiliki kemampuan luar biasa dibanding generasi sebelumnya. Namun kekurangannya, mereka tidak memiliki loyalitas tinggi.  "Ini harus kita fasilitasi dengan menerapkan regulasi yang cukup," kata Anwar, Minggu (3/4).  Ia juga mengatakan, ada empat isu besar yang sangat erat kaitannya agar situasi ketenagakerjaan bisa kembali meningkat. Isu yang pertama, adanya peningkatan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja.  "Pandemi dari Covid-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setelah pandemi ini berakhir, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan," tuturnya.  Isu kedua adalah, pasar kerja yang inklusif dan afirmatif bagi pekerja penyandang disabilitas.  "Kita akan dorong pasar kerja ini, menginklusifkan penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak," terang Anwar.  Ketiga, melalui peningkatan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan antara Kemnaker dan Kemendikbudristek. Menurutnya, kondisi saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik melalui pendidikan dan keterampilan yang semakin meningkat.  Isu terakhir adalah perlunya perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah. "Pada intinya, di manapun seseorang bekerja perlindungan sosial ketenagakerjaan harus tetap menyertai," pungkasnya.

Kemenaker Ungkap Empat Isu Masalah Tenaga Kerja di Indonesia