<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/JKT_Stok-Gedung-KPK_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-2112620962.jpg" alt="Ilustrasi foto Gedung KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi foto Gedung KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024. Tim penyidik mendalami soal pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan antara haji reguler dan haji khusus. Hal tersebut terungkap setelah KPK memeriksa saksi dalam perkara dengan tersangka eks Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali, Jumat (12/9). &ldquo;Secara umum, saksi-saksi dari Kemenag didalami terkait proses penerbitan keputusan atau kebijakan pembagian kuota tambahan menjadi kuota reguler dan khusus,&rdquo; kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9). Budi belum membeberkan lebih lanjut materi detail pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terhadap mantan pejabat Kemenag itu sebagai langkah lanjutan menelusuri dugaan korupsi kuota haji. Sementara, Nizar mengaku didalami soal terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) tekait pembagian kuota haji 2024. Sebab, SK Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan disinyalir menjadi acuan dari pembagian kuota haji yang berujung korupsi. "Ya biasa nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua," kata Nizar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/9). "Nizar tidak membeberkan rincian pertanyaan yang digali tim penyidik KPK terhadapnya. "Hanya dikit kok," tegas Nizar. KPK sebelumnya mengakui SK Menag 130/2024 tentang Kuota Haji Tambahan, sebagai salah satu bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024. SK itu ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas saat menjabat sebagai Menteri Agama. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebut SK soal Kuota Haji Tambahan itu menjadi dasar untuk KPK mencari alat bukti lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. &ldquo;Itu (SK) menjadi salah satu bukti, jadi kita perlu banyak bukti. Salah satunya sudah kita peroleh dan kita harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dan juga kita akan memperdalam bagaimana proses dari SK itu terjadi,&rdquo; ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8). Menurut Asep, penerbitan SK pada tingkat menteri bisa melalui dua cara, yakni rancangan langsung dari menteri atau naskah yang sudah disusun oleh tim dan kemudian hanya ditandatangani oleh menteri.&nbsp; &ldquo;Kemudian istilahnya (menteri) disodorkan kemudian tinggal tanda tangan, ini yang sedang kita dalami. Jadi kita lihat seperti tadi di awal siapa yang memberi perintah? apakah ada yang lebih tinggi dari itu? Apakah justru dari tingkat Dirjen yang sudah bertemu asosiasi?&rdquo; ujarnya. Berdasarkan peraturan undang-undang, pembagian kuota haji diatur 98 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, KPK menemukan pembagian pada 2024 dilakukan 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk haji khusus. &ldquo;Ini (pembagian 50-50) menyalahi, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dan dikeluarkan SK-nya. Apakah ini usulan dari bawah atau dari atas? Ini yang sedang kita dalami,&rdquo; tegas Asep. Ia menjelaskan, tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu yang diperoleh Indonesia pada 2024 sejatinya diminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memperpendek waktu tunggu jemaah haji reguler yang mencapai 15 tahun.&nbsp; &ldquo;Tetapi yang terjadi tidak demikian, akhirnya dibagi menjadi 50-50 persen. Maka itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal,&rdquo; ucapnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Pencegahan ini dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023&ndash;2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SaksI dari Kemenag didalami terkait proses penerbitan keputusan atau kebijakan pembagian kuota tambahan menjadi kuota reguler dan khusus.

Periksa Sekjen Kemenag, KPK Dalami Dugaan Pengambilan Keputusan Kuota Tambahan Haji 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/48A583B7-6A09-430C-8AD8-1512F31E314F-752088450.jpeg" alt="Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag oleh Densus 88 Antiteror Polri. ASN tersebut berinisial MZ, dan tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. &ldquo;Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme," kata Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (6/8). "Saya juga sudah membaca surat pemberitahuan penangkapan dari Densus 88 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh," sambungnya. Kamaruddin memastikan pihaknya mendukung langkah Densus 88 Antiteror Polri dalam penegakan hukum, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.&nbsp; &ldquo;Kita dukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,&rdquo; ucapnya. Menurut dia, saat ini Kemenag masih menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN tersebut. Ia menegaskan, Kemenag akan bersikap kooperatif bila dibutuhkan keterangan selama proses hukum berjalan. &ldquo;Kementerian Agama adalah leading sector penguatan moderasi beragama. Tentu keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme tidak bisa kita tolerir. Kita akan berikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Kamaruddin menyampaikan pihaknya akan memperkuat langkah pencegahan keterlibatan ASN dalam gerakan terorisme. Ia menekankan, penguatan moderasi beragama menjadi kunci, sekaligus internalisasi kurikulum cinta tanah air di lingkungan Kemenag. &ldquo;Kepada seluruh ASN Kemenag, saya minta untuk terus tingkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Di sini kita lahir dan bertumbuh. Menjadi kewajiban kita untuk menjaganya hingga akhir hayat,&rdquo; pungkasnya.

Kemenag mengonfirmasi penangkapan ASN di Aceh oleh Densus 88 terkait dugaan terorisme, menekankan dukungan penegakan hukum.

ASN Kemenag di Aceh Ditangkap Densus 88 Antiteror Polri, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin: Diduga Terlibat Gerakan Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/SEKJEN-KEMENAG-RIKSA-FED-4.jpg" alt="Sekjen Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan pimpinan Tinggi Kementerian Agama usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (27/3/19). Nur Kholis diperiksa terkait TPK suap seleksi jabatan di Lingkungan Kementerian" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan pimpinan Tinggi Kementerian Agama usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (27/3/19). Nur Kholis diperiksa terkait TPK suap seleksi jabatan di Lingkungan Kementerian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Kholis Setiawan. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, Nur Kholis diperiksa untuk dua tersangka, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).  "Diperiksa sebagai saksi untuk HRS dan MFQ," kata Febri melalui pesan singkat, Senin (13/5).  Nur Kholis mengklaim dalam seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kemenag tidak ada manipulasi dokumen. "Enggak ada manipulasi dokumen," ucap Nur Kholis usai diperiksa penyidik KPK, Senin (13/5).  Kepada awak media, Nur Kholis mengaku dicecar pertanyaan mengapa Haris Hasanuddin saat itu bisa lolos seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Namun, Nur Kholis memilih untuk tidak banyak bicara.  Nur Kholis mengaku bahwa dirinya diperiksa terkait dengan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Berdasar keterangannya, Penyidik KPK mengonfirmasi beberapa hal kepadnya terkait berita acara pemeriksaan (BAP) pada 7 Mei 2019.  "BAP saya sebelumnya dikonfirmasi dengan BAP-BAPdari panitia pelaksana. Karena ada dua ranah yang berbeda antara panitia seleksi dan panitia pelaksana," ungkapnya.  Dia juga mengatakan bahwa mungkin ada keterangan yang belum sinkron antara panitia pelaksana dengan panitia seleksi. Sehingga, menurutnya penyidik perlu meminta keterangannya juga selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan di Kemenag.  "Jadi ketika hari selasa tanggal 7 Mei kita dipanggil berempat (panitia seleksi) mungkin ada keterangan yang belum sinkron, atau ada yang berbeda. Sehingga saha dipanggil lagi pagi hari ini memberi keterangan," ucapnya.  Dalam perkara ini, KPK menyebut bahwa Haris Hasanuddin tidak termasuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Pada akhir 2018 diketahui, Haris mengikuti seleksi terbuka calon pejabat pemimpin tinggi Kemenag. Sedangkan, Muafaq Wirahadi mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.  “Pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS (Haris Hasanuddin) tidak termasuk 3 nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama. HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3).  KPK menduga ada komunikasi yang intens antara Haris, Muafaq dengan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy. Kemudian, Muafaq dan Haris diduga memberi suap kepada Rommy untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Muafaq dan Haris, diduga memberikan imbalan sebesar Rp 300 juta kepada Rommy.  Atas perbuatan tersebut Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sekjen Kemenag Klaim Tak Ada Manipulasi Dokumen Pengisian Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekjen-kemenag-tak-tahu-intervensi-romy-soal-proses-seleksi-pejabat_m_.jpg" alt="Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan." width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus menelisik indikasi ketidakberesan dalam proses seleksi pejabat di lingkungan Kemenag. Kemarin (27/3) penyidik memeriksa lima saksi yang merupakan bagian dari panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi Kemenag. Termasuk Ketua Pansel Nur Kholis Setiawan. Sekretaris jenderal (Sekjen) merangkap pelaksana tugas inspektur jenderal (Plt Irjen) Kemenag itu diperiksa lebih dari tujuh jam. Nur Kholis menyatakan memberikan keterangan seputar posisi ketua pansel yang menyeleksi seluruh calon pejabat tinggi 2019. Salah satunya seleksi kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim. Nur Kholis mengklaim bahwa seluruh prosedur pengisian jabatan tinggi di Kemenag telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, pansel memiliki standard operating procedure (SOP), petunjuk teknis (juknis), dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam proses seleksi. "Tugas kami adalah menjalankan proses," ujar Nur Kholis saat keluar gedung KPK sekitar pukul 17.30 kemarin. Lantas, bagaimana eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy bisa mengintervensi proses tersebut seperti yang disangkakan selama ini? Nur Kholis mengaku tidak tahu. "Kapasitas kami tentu memberikan penjelasan, memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada," ucapnya. Di depan penyidik KPK, Nur Kholis membeberkan semua tahapan seleksi jabatan. Termasuk bagaimana Haris Hasanuddin bisa lolos seleksi dan menduduki jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail. "Itu ranah KPK. Kami sudah berikan penjelasan," kilahnya. Posisi Nur Kholis sebagai ketua pansel sempat menjadi sorotan. Sebab, dia juga menduduki jabatan strategis lain di Kemenag, yaitu Sekjen dan Plt Irjen. Namun, menurut Nur Kholis, itu tidak menyalahi prosedur. "Mengapa saya ditugasi sebagai Plt Irjen? Karena sejak 5 Oktober 2018 saya kan dikukuhkan sebagai Sekjen Kemenag. Sebelum itu saya sebagai Irjen (Kemenag, Red)," terangnya. Kekosongan posisi Irjen tersebut kemudian diisi Nur Kholis dengan status Plt. "Aturan dalam manajemen kepegawaian, eselon I tidak bisa dijabat Plt oleh eselon II," imbuhnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), jelas Nur Kholis, jabatan ketua pansel dimungkinkan diisi Sekjen. Apalagi, jabatan itu juga dikukuhkan melalui surat keputusan (SK) menteri. "Saya sebagai Sekjen dan siapa pun itu ex officio bertindak (menjabat ketua pansel, Red)," katanya. Nur Kholis menepis anggapan bahwa rangkap jabatan itu rentan praktik kongkalikong. Sebab, cara kerja ketua pansel berdasar SK menteri tersebut. "Jadi, ada dua. Panitia seleksi, saya sebagai ketua, sekretaris, dan tiga anggota. Lalu, ada panitia pelaksana yang diketuai kepala biro kepegawaian," paparnya. Selain Nur Kholis, kemarin KPK mengagendakan pemeriksaan Sekretaris Pansel Jabatan Tinggi Kemenag Abdurrahman Mas'ud. Juga tiga anggota pansel, yaitu Khasan Effendy, Kuspriyomurdono, dan Rini Widyantini. Seorang saksi lain, yakni konsultan Abdul Wahab, tidak hadir. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan kemarin penyidik mendalami proses seleksi jabatan di Kemenag. Materi itu digali untuk melengkapi alat bukti yang dimiliki KPK. "Jadi, penyidik ingin menggali lebih jauh informasi terkait proses seleksi pejabat tinggi," ujar mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Sekjen Kemenag Tak Tahu Intervensi Romy soal Proses Seleksi Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-rangkap-jabatan-yang-tengah-disorot-begini-kata-sekjen-kemenag_m_.jpg" alt="Sekjen Kemenag Nur Kohls, usai diperiksa penyidik KPK, Rabu (27/3)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemenag Nur Kohls, usai diperiksa penyidik KPK, Rabu (27/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rangkap jabatan inspektur jenderal (Irjen) dengan sekretaris jenderal (Sekjen) di Kementerian Agama (Kemenag) tengah disorot oleh publik. Menanggapi itu, Nur Kholis Setiawan sebagai sosok yang menempati dua jabatan itu menepisnya. Dia menjelaskan jabatan yang diembannya sesuai dengan keputusan menteri. Jadi, dia menilai dalam menjalankan tugas berjalan di koridornya.&nbsp;"Rangkap jabatan gimana? Loh begini, aturan di dalam manajemen kepegawaian eselon 1 tidak bisa dijabat plt oleh eselon 2, harus dijabat oleh eselon 1 yang lain," kata Nur Kholis usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (27/3). Saat ini, Nur Kholis menempati posisi Sekjen Kemenag sekaligus sebagai Plt Irjen Kemenag. Namun Nur Kholis memiliki alasan di baliknya.&nbsp;"Nah mengapa kemudian saya ditugasi oleh Menteri Agama sebagai Plt Inspektur Jenderal? Karena sejak 5 Oktober 2018 kan saya dikukuhkan menjadi Sekjen Kemenag yang sebelum itu kan saya sebelumnya Irjen. Otomatis Irjen kosong," tukasnya. "Tidak boleh ada kekosongan jabatan, sehingga saya mendapatkan surat perintah menteri untuk melaksanakan pelaksana tugas Irjen Kemenag," imbuhnya. Dia menambahkan, surat yang diterimanya bersamaan dengan kepala kantor wilayah (kakanwil) juga bersamaan dengan kepala biro.&nbsp;"Jadi, jangan hanya menyoroti satu hal saja. Ada 14 rotasi yang kita lakukan," pungkasnya. Untuk diketahui, kemenag memang tengah disorot karena adanya dugaan jual-beli jabatan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi itu menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang diduga menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Gresik M Muafaq Wirahadi. Rommy mengakui menyampaikan aspirasi agar Haris dan Muafaq mendapat jabatan itu. Namun dia membantah menerima suap dari keduanya.&nbsp;Di sisi lain, KPK menduga ada aktor lain di Kemenag dalam perkara ini, meski meyakini Rommy terlibat. Sebab, menurut KPK, Rommy tidak memiliki wewenang untuk pengisian jabatan di Kemenag.

Soal Rangkap Jabatan yang Tengah Disorot, Begini Kata Sekjen Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/selain-menag-lukman-hakim-kpk-juga-akan-panggil-sekjen_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat akan menjalani penahanan perdana terkait kasus yang melilitnya, Sabtu (16/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Nur Cholis Setiawan. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementrian Agama (Kemenag) dalam kapasitas Cholis sebagai saksi. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, terkait pemanggilan tersebut pihaknya belum bisa memastikan persis waktunya. Namun, demi kepentingan hukum akan dilakukan disaat waktu yang tepat. "Tentu akan dipanggil baik menteri, Sekjen Kepala Biro Kepegawaian, dan pihak-pihak terkait sepanjang penyidik menilai ada klarifikasi yang perlu didengar dari mereka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/3). Nur Kholis sendiri sempat mendatangi KPK pada Jumat (15/3) malam untuk mengklarifikasi penyegelan ruangan kerjanya. Pemanggilan Nur Kholis itu pun masih berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen dari ruang kerjanya. "Di beberapa ruangan sebenarnya yang kami dapatkan itu tidak berkaitan langsung dengan orang yang punya ruangan tersebut. Misalnya, proses seleksi jabatan itu kan banyak saksi lain yang harus dipanggil," ujar Febri. Mantan aktivis ICW ini juga kembali menegaskan Rommy selaku tersangka diduga bekerja sama dengan pihak Kemenag untuk mengatur proses dan hasil seleksi jabatan. KPK pun disebut Febri, sudah memiliki bukti perihal pihak Kemenag yang ikut bersama Rommy mengatur seleksi jabatan itu. Namun, kembali Febri &nbsp;belum bisa membeberkan lebih jauh. "Itu tersangka RMY (Romahurmuziy) tidak mungkin bekerja sendiri kami sudah mengidentifikasi dan sudah punya bukti-buktinya pihak yang bekerja sama dengan RMY," ucapnya. Sebelumnya, KPK telah menyatakan akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi untuk kasus ini. Pemanggilan Lukman itu terkait dengan penggeledahan serta penyitaan sejumlah barang bukti seperti uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu dari ruangannya. Rommy, yang merupakan anggota DPR dan mantan Ketum PPP, ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi pengisian jabatan di Kemenag. Uang itu diduga berasal dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Menag Lukman Hakim, KPK Juga Akan Panggil Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-alasan-kpk-segel-ruangan-menag-lukman-dan-sekjen_m_.jpg" alt="Ruang Menteri Agama Lukman Saifuddin di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta disegel oleh penyidik KPK, Jumat (15/3) sore." width="100%">
<figcaption>Ruang Menteri Agama Lukman Saifuddin di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta disegel oleh penyidik KPK, Jumat (15/3) sore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai menangkap Rommy, Jumat (15/3) petang, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan di ruangan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan. Menurut KPK, kedua ruangan itu disegel terkait sejumlah bukti kasus yang membuat Rommy terkena OTT. "Tentu ini kalau pokok perkaranya terkait pengisian posisi atau pengisian jabatan, ada beberapa bukti yang perlu dilakukan pencarian di kantor Kementerian Agama," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (16/3). Namun, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini belum menjelaskan ada-tidaknya bukti yang sudah dibawa KPK dari dua ruangan di Kemenag itu. Dia hanya menyatakan, saat ini kasus terkait OTT Rommy masih bagian dalam proses hukum, sehingga penyegelan dibutuhkan untuk keperluan tindakan di proses lebih lanjut. "Yang pasti begini, kalau ada di lokasi-lokasi tertentu yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut, kalau sekarang kan masih bagian tahap proses hukum, untuk proses lanjut tentu akan dilakukan tindakan-tindakan awal, termasuk penyegelan," ujarnya. Sebelumnya, Pihak Kementerian Agama (Kemenag) membenarkan soal penyegelan ruangan Menag Lukman Hakim. Ruangan Sekjen Kemenag Nur Kholis juga disegel KPK. Lukman adalah Ketua Majelis Pakar PPP. "Iya (disegel), iya benar. Jadi itu bagian dari proses yang memang harus dipenuhi oleh KPK," kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki, Jumat (15/3). KPK sebelumnya mengamankan Rommy dalam sebuah OTT di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) pagi. Kini Rommy bersama lima orang lainnya sudah berada di gedung KPK. Rommy diamankan KPK karena diduga terkait dengan transaksi haram dalam pengisian jabatan Kemenag di pusat dan daerah. Ada uang berjumlah ratusan juta rupiah yang turut diamankan KPK dalam OTT tersebut.&nbsp;"Seratusan juta (rupiah) yang diamankan di lokasi dalam bentuk mata uang rupiah," pungkas Febri.

Ini Alasan KPK Segel Ruangan Menag Lukman dan Sekjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-tangkap-rommy-kpk-periksa-sekjen-kemenag_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat tiba di KPK, usai ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy, saat tiba di KPK, usai ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan jika Sekretaris Jenderal Kementrian Agama (Kemenag), Nur Kholis juga&nbsp;dimintai keterangan oleh lembaganya. Pemeriksaan ini pasca adanya tangkap tangan yang melibatkan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy pada Jumat (15/3) kemarin. "Kemarin, sekitar pukul 20.00 WIB Sekjen Kementerian Agama datang ke kantor KPK, ada kebutuhan klarifikasi, saat ini sudah selesai proses klarifikasi," kata Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (16/3). Namun, Febri mengaku belum tahu apa saja yang diklarifikasi oleh timnya. Menurut Febri, proses klarifikasi dilakukan setelah tim penyidik melakuan penggeladahan di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan ruang kerja Sekjen Kemenag. "Karena sebelumnya ada beberapa ruangan di Kemenag yang disegel, salah satu ruangannya sekjen juga ikut disegel. Sehingga ada&nbsp;kebutuhan klarifikasi itu," terang Febri. Sebelumnya,&nbsp;Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki membenarkan adanya penyegelan di&nbsp;sejumlah ruangan di kantor pusat Kemenag.&nbsp;"Kami bantu pemeriksaan termasuk ruang menteri agama dan ruang sekjen," tukasnya Mastuki menerangkan, penyegelan tersebut dilakukan petugas KPK sekitar Pukul 17.30 WIB. Proses penyegelan pun izinya telah dikantongi dari pihak keamanan.&nbsp;Dia menyatakan, Kemenag akan bersikap kooperatif membantu segala proses yang berkaitan dengan OTT KPK. . Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan pihaknya telah lama menyelidiki dugaan transaksi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang diduga melibatkan Romi.&nbsp;"Sudah lama. Sudah lama (intai Romahurmuziy)," tegas Agus. Bahkan, Agus mengungkapkan, dari proses identifikasi sementara, KPK menemukan adanya dugaan transaksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang diduga melibatkan Romi telah terjadi berulang kali. "Yang perlu dicatat itu bukan pemberian yang pertama, karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan," ujarnya. Sekadar informasi, Rommy dan lima pihak yang diamankan di Jawa Timur masih menjalani proses pemeriksaan. Mereka diduga melakukan suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama baik di pusat ataupun di daerah.

Usai Tangkap Rommy, KPK Periksa Sekjen Kemenag

sekjen kemenag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekjen kemenag

Berita Terkini