<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-lelang-14-jabatan-siapa-yang-lolos_m_.jpg" alt="LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga sekretaris daerah (sekda) kabupaten dan kota di provinsi Sumbar berebut kursi sekda Provinsi (Sekdaprov) Sumbar. Persaingan itu berlangsung dalam lelang jabatan atau seleksi terbuka calon Sekdaprov Sumbar.  Selain tiga sekda kabupaten dan kota, terdapat juga delapan kepala dinas, badan, dan staf ahli yang bertugas di sejumlah kabupaten/kota dan Pemprov Sumbar.  Adapun ketiga sekda yang bersaing untuk Sekdaprov Sumbar itu adalah Amasrul (Sekda Kota Padang), Rida Ananda (Sekda Kota Payakumbuh), dan Zefnihan (Sekda Kabupaten Sijunjung).  Sementara itu, pejabat lainnya yang ikut bersaing untuk kursi nomor satu birokrat di Sumbar sebagai berikut. Mereka adalah Adib Alfikri (Kadisdik Sumbar), Andri Yulika (staf ahli Kesmas dan SDM Kota Padang), Efiyandri (Kadisdukcapil Solok Selatan), Hansastri (Kepala Bappeda Sumbar).  Lantas terdapat juga nama Jefrinal Arifin (Kepala BPSDM Sumbar), Maswar Dedi (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar), Medi Iswandi (staf ahli Pemkot Padang), Yozarwardi Usama Putra (Kepala Dinas Kehutanan Sumbar).  Dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Ketua Pansel Sekdaprov Sumbar Hamdani menuturkan, sebelumnya terdapat 15 peserta. Empat di antaranya dinyatakan gugur dalam tahapan administrasi. Sementara bagi yang 11 dinyatakan lolos dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Yakni uji penulisan makalah pada Kamis (3/6). Lantas hasilnya diumumkan hari berikutnya, Jumat (4/6).  “Jadi, kita lihat dulu seleksi administrasi dan yang lulus makalah. Delapan peringkat terbaik dapat lanjut ke tahap berikutnya,” ujar Hamdani.  Hamdani menerangkan tahapan berikut dari seleksi Sekdaprov Sumbar. Setelah uji makalah, delapan peserta terpilih nantinya akan mengikuti asesmen atau uji kompetensi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Senin (7/6).  Kemudian mereka mengikuti tes kesehatan, kejiwaan, dan bebas dari narkoba pada Senin (14/6). Untuk pengumuman hasil uji kompetensi dilakukan pada (24/6). Pada akhirnya tiga nama terpilih diumumkan pada 28 Juni 2021.

Tiga Sekda Kabupaten/Kota Bersaing Rebut Kursi Sekdaprov Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/alwis.jpg" alt="Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)" width="100%">
<figcaption>Plh Gubernur Sumbar, Alwis. (ANTARA/Miko Elfisha)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar berakhir hari ini, Jumat (12/2). Sementara pasangan kepala daerah yang baru belum dilantik karena masih menunggu putusan dari sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).  Menjelang dilantik gubernur-wakil gubernur Sumbar definitif, saat ini provinsi tersebut dipimpin oleh pelaksana harian (plh) gubernur. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis sebagai Plh.  Keputusan itu berdasar radiogram yang dikirim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. "Radiogram itu nomor 121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 tersebut ditembuskan kepada tujuh Sekdaprov yang daerahnya melaksankan Pilgub di Indonesia, dengan klasifikasi amat segera," Kabiro Pemerintahan Sumbar Iqbal Ramadi Payana di Padang seperti dilansir Antara, Kamis (11/2).  Adapun tujuh provinsi yang menggelar pilgub tersebut adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Utara (Sulut), dan Sumatera Barat (Sumbar).  Mendagri menjelaskan, kata Iqbal, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, maka Sekda melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian (plh) kepala daerah.  Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.  Menurut Iqbal jabatan Plh gubernur bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif atau hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang ditunjuk dari Kemendagri.  Berdasar hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, pilgub dimenangi oleh pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi. Namun, keputusan KPU Sumbar itu digugat oleh pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya KPU Sumbar masih menunggu rekomendasi MK untuk menetapkan siapa gubernur-wakil gubernur periode 2021-2024.  Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, MK masih memproses sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Sumbar dan dijadwalkan diputus pada pekan depan.  "Apakah sidang akan dilanjutkan atau dihentikan tentu akan ada dua kemungkinan. Pengumuman putusan sidang sendiri bakal dilakukan pada antara 15-16 Februari," kata Yanuk.  Menurut dia, apabila keputusan MK menyatakan sidang dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.  "Kalau misalnya berdasarkan putusan pada 15-16 nanti ternyata dismissal, berarti KPU setelah itu akan melakukan tahapan selanjutnya yakni penetapan calon terpilih," katanya pula.  Menurut dia, KPU diberi waktu selambat-lambatnya lima hari untuk menetapkan pasangan calon terpilih apabila MK menolak gugatan tersebut.

Masa Jabatan Irwan Prayitno Berakhir, Sumbar Dipimpin Plh Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/249-calon-pppk-sumbar-jalani-tes-ini-harapan-sekda_m_.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis saat meninjau pelaksanaan tes PPPK di Padang, Sabtu (23/2)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis saat meninjau pelaksanaan tes PPPK di Padang, Sabtu (23/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;249 peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti ujian berbasis online di Kota Padang, Sabtu (23/2). Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) ini dilaksanakan dilakukan di SMKN 2 dan SMKN 6. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Alwis mengatakan, PPPK ini menjawab penantian pegawai honorer K2 yang selama ini berharap jadi ASN. "Pesertanya honorer K2 yang terdaftar di database BKN. Masing-masing 211 orang tenaga guru, 9 tenaga kesehatan, dan 29 penyuluh pertanian," ujar Alwis saat meninjau pelaksanaan ujian. Alwis berharap, seluruh peserta yang mengikuti ujian lulus menjadi PPPK. Sebab, rata-rata peserta yang ikut adalah mereka yang telah lama mengabdi, dan bahkan sudah berumur 56 tahun. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawai Daerah (BKD) Sumbar Yulitar mengatakan, proses pendaftaran hingga pelaksanaan ujian PPPK sangat pendek. Bahkan, peserta harus mendaftar dari tanggal 10 hingga 16 Februari dan&nbsp; langusng ujian tanggal 23 Februari. "Batas minimal usia PPPK ini 20 tahun dan maksimalnya satu tahun sebelum batas usia pensiun," katanya.

249 Calon PPPK Sumbar Jalani Tes, Ini Harapan Sekda

sekda sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda sumbar

Berita Terkini

Tiga Sekda Kabupaten/Kota Bersaing Rebut Kursi Sekdaprov Sumbar

Masa Jabatan Irwan Prayitno Berakhir, Sumbar Dipimpin Plh Gubernur

249 Calon PPPK Sumbar Jalani Tes, Ini Harapan Sekda

Download Aplikasi JawaPos.com