<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Sekda-Riau-542206337.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto usai menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto usai menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil penyelenggara negara untuk diklarifikasi asal usul kekayaannya. Kemarin (6/4) giliran Sekretaris Daerah (Sekda) Riau S.F. Hariyanto yang diminta menjelaskan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena ulah istrinya yang ketahuan flexing atau pamer gaya hidup mewah di media sosial (medsos). Hariyanto tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.00. Dia langsung diklarifikasi oleh tim LHKPN KPK dan pemeriksaan berlangsung enam jam lebih, selesai sekitar pukul 15.20. Setelah pemeriksaan, Hariyanto tidak banyak berkomentar kepada awak media. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya datang ke KPK untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan LHKPN. &rdquo;Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan LHKPN,&rdquo; ujarnya. Saat ditanya mengenai aksi pamer sang istri, Hariyanto tidak mau berkomentar banyak. Dia juga enggan menjelaskan apakah harta yang dipamerkan istrinya di medsos berasal dari penghasilan yang sah. &rdquo;Sudah saya jawab, tanya ke dalam (KPK, Red) saja,&rdquo; jawab Hariyanto sambil berjalan pergi meninggalkan wartawan. Nama Sekda Riau belakangan ramai jadi sorotan lantaran istrinya, Adrias, memamerkan gaya hidup mewah di medsos. Di antaranya, memamerkan momen liburan ke Eropa dan mengenakan barang-barang branded. Misalnya, tas Hermes dan Gucci serta sepeda Brompton. (tyo/c6/ttg)

KPK kembali memanggil penyelenggara negara untuk diklarifikasi asal usul kekayaannya. Kemarin (6/4) giliran Sekda Riau S.F. Hariyanto.

Gara-gara Istri Flexing, Sekda Riau Diperiksa KPK 6 Jam Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Screenshot_20230406_153638_Video-Player-3397963957.jpg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Hariyanto penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Hariyanto penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Hariyanto menyerahkan proses selanjutnya terkait hasil klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &rdquo;Kepada rekan-rekan semua mungkin hasil dari pembicaraan tadi silakan ditanya kepada bapak yang berwenang,&rdquo; kata Hariyanto seperti dilansir dari Antara usai memberikan klarifikasi LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/4). Hariyanto menjalani klarifikasi selama sekitar enam jam. Dia mulai menjalani klarifikasi sekitar pukul 09.08 dan selesai diperiksa sekitar pukul 15.22 WIB. Dia enggan berbicara banyak soal materi klarifikasi dengan lembaga antirasuah tersebut. Dia hanya mengatakan semua dokumen yang diminta KPK telah diserahkan. &rdquo;Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan Direktorat LHKPN, sudah saya sampaikan seluruhnya apa yang diminta, apa yang diperlukan, sudah saya siapkan semua,&rdquo; ujar Hariyanto. Dalam kesempatan itu Hariyanto&nbsp;menyampaikan apresiasi kepada wartawan yang telah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memberikan keterangan soal LHKPN. Sekda Provinsi Riau S.F. Hariyanto menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah. Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah akun Twitter @PartaiSocmed. Istri Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewah dan foto liburannya ke luar negeri. Hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan.

Sekda Provinsi Riau S.F. Hariyanto serahkan proses klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK

Sekda Provinsi Riau Hariyanto Serahkan Proses Klarifikasinya ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto serta Pj Bupati Bombana Burhanuddin untuk mengklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini setelah keduanya menjadi sorotan publik buntut pamer hidup mewah. <div dir="auto">"Iya, KPK klarifikasi LHKPN SF Hariyanto dan Burhanuddin pekan depan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Minggu (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua penyelenggara negara tersebut akan dimintai klarifikasinya oleh Direktorat LHKPN KPK. Namun, Pahala tidak menjelaskan secara rinci,&nbsp;kapan klarifikasi terhadap keduanya dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Istri Sekda Riau SF Hariyanto, Adrias menjadi sorotan setelah kedapatan memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Hariyanto, berdalih barang-barang itu palsu alias KW dan beli di Mangga Dua Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, SF Hariyanto sebelumnya telah memperingatkan kepada seluruh pejabat Riau agar tidak hidup mewah termasuk keluarga sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal serupa juga dilakukan oleh Burhanuddin. Burhanuddin juga telah angkat bicara terkait viralnya video pamer harta kekayaan atau flexing bersama istrinya Fatmawati Kasim Marewa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Flexing Pj Bupati Bombana ini dilakukan mulai dari pelesiran ke Amerika Serikat bareng istri, saat baru menjabat selama 5 bulan, mengendarai moge, hingga pamer tas dan sepatu bermerek harga puluhan juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laman LHKPN KPK, Burhanuddin memiliki harta kekayaan sekitar Rp 1.298.021.617 atau Rp 1,2 miliar. Hal itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan Burhanuddin terakhir kali ke KPK pada 22 Maret 2022 untuk laporan periodik 2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu, Burhanuddin menyampaikan LHKPN dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Pemprov Sultra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam LHKPN, Pj Bupati Bombana ini mengakui memiliki 11 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Kota Kendari yang totalnya senilai Rp 1.294.737.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanudin juga tercatat memiliki koleksi kendaraan berupa Toyota Jeep Tahun 1997 dan Ford Ranger XLT Double Cabin Tahun 2008 senilai Rp 160 juta.</div>

KPK berencana memanggil Sekda Riau SF Hariyanto serta Pj Bupati Bombana Burhanuddin untuk klarifikasi terkait LHKPN.

KPK Agendakan Klarifikasi Harta Sekda Riau dan Pj Bupati Bombana Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230329_125224.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Fath Putra Mulya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Fath Putra Mulya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, telah memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri untuk mengklarifikasi kasus Sekretaris Daerah (Sekda) Riau S.F. Hariyanto.  ”Saya sudah minta Irjen Mendagri untuk memanggil yang bersangkutan melakukan klarifikasi. Itu 'kan bisa benar, bisa tidak. Maka, harus klarifikasi dahulu,” ujar Tito seperti dilansir dari Antara, Rabu (29/3).  Selain itu, melalui pertemuan Zoom pada Senin (27/3), Tito berpesan kepada pejabat negara untuk mendorong pola hidup sederhana. ”Saya sempatkan masukkan isu mengenai itu (hidup sederhana),” ujar Tito.  Mendagri mengingatkan kepada para kepala daerah beserta jajarannya terkait dengan perubahan media sosial. Menurut dia, media sosial merupakan keniscayaan yang mendatangkan perubahan dan membentuk citizen journalism. Artinya siapa saja di media sosial bisa mengunggah informasi apa pun, kemudian berujung viral dan menjadi perhatian publik.  Tito berpesan agar pejabat bisa menyesuaikan diri dan tidak memamerkan gaya hidup berlebihan. Hal itu akan menjadi sorotan, terlebih di tengah masyarakat kritis saat ini.  ”Perubahan situasi seperti ini kita harus cepat menyesuaikan diri, ya, pola hidup sederhana. Jangan meng-upload gaya hidup yang seperti kelihatan mewah, pasti akan menjadi sorotan, masyarakat lebih kritis,” ujar Tito.  Tito juga mengingatkan kepada masyarakat untuk cerdas dalam menerima informasi dari media sosial. Dalam hal kasus Sekda Riau, Tito meminta masyarakat agar bisa membedakan mana foto yang diambil sejak lama dan foto yang diambil baru-baru ini.  ”Masyarakat juga harus bedakan antara gambar-gambar yang tahun berapa lama dan yang sekarang. Katanya ada (foto) beberapa tahun yang lalu,” papar Tito.  Sekda Riau menjadi sorotan warganet setelah video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah viral di media sosial Twitter. Istri R.F. Hariyanto juga tidak luput dari sorotan publik karena menampilkan koleksi tas mewah di akun Instagram pribadinya.

Tito Perintahkan Irjen Kemendagri untuk Klarifikasi Sekda Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230320-WA0021_8.jpg" alt="Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto sebagai buntut dugaan pamer kekayaan istri dan putrinya di media sosial.  "Kami nanti akan cek dulu tentunya terkait ini di Direktorat LHKPN, apakah kemudian ada kebutuhan untuk klarifikasi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (27/3).  Ali mengatakan KPK akan terlebih dulu menurunkan tim untuk mengecek soal kabar tersebut dan memeriksa harta kekayaan yang bersangkutan secara faktual.  Hasil pemeriksaan tim lapangan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan LHKPN yang bersangkutan dan selanjutnya penyelenggara negara terkait akan dipanggil untuk diklarifikasi.  "Klarifikasi itu kan pasti dilakukan setelah kami melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan itu apa, Tim LHKPN ke lapangan mengeecek harta kekayaan secara faktual, setelah kami memiliki data faktualnya baru kemudian kami undang untuk klarifikasi," ujarnya.  Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto kali ini menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah. Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.  Istri RF Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya. Sebelumnya KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat penyelenggara negara terkait dugaan kekayaan tak wajar maupun dugaan pamer kekayaan di media sosial.  Para pejabat tersebut yakni mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Klarifikasi LHKPN Rafael kini telah memasuki tahap penyelidikan oleh KPK. Selanjutnya, mantan Kepala Bea dan Cukai Jogjakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Untuk ketiganya saat ini masih sebatas klarifikasi. (*)

KPK akan Cek LHKPN Sekda Riau SF Hariyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usut-kasus-proyek-jalan-di-bengkalis-kpk-cegah-sekda-dumai_m_149538.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Dumai, Muhammad Nasir bepergian ke luar negeri. Diduga, pencegahan Nasir itu ada kaitan dengan pengusutan perkara korupsi terkait proyek jalan.&nbsp; Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan pencegahan tersebut. Menurutnya, pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan kasus terkait proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Riau.&nbsp; "Tim bagian penindakan KPK dalam beberapa waktu belakangan ini memang sedang melakukan sejumlah kegiatan di Riau," kata Febri saat dikonfirmasi soal pencegahan Nasir, Selasa (8/8). Informasi dihimpun, penyelidikan KPK terkait dengan proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Ngiris, di Bengkalis, tahun anggaran 2013-2015. Ada dugaan praktik korupsi dalam proyek tersebut.&nbsp; Nasir diketahui sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. KPK pernah memeriksa Nasir di Polres Bengkalis pada November 2016 lalu.&nbsp; Meski demikian, Febri belum mau membeberkan lebih jauh soal kegiatan pengusutan kasus itu. Sebab, kegiatan yang tengah dilakukan jajarannya di wilayah Bengkalis ini masih tertutup.&nbsp; "Beberapa informasi belum bisa kami sampaikan secara rinci karena masih bersifat tertutup," jelasnya. Nasir bahkan dikabarkan batal berangkat haji dari Embarkasi Batam, Kepulauan Riau. Hal itu karena status pencegahan ke luar negeri yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan KPK.

Usut Kasus Proyek Jalan di Bengkalis, KPK Cegah Sekda Dumai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/setelah-klaten-aroma-jual-beli-jabatan-juga-tercium-dari-riau_m_103066.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik jual beli jabatan yang baru saja terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Klaten ternyata juga terdapat di daerah lain. Aroma serupa juga menyeruak dari Pemprov Riau. Namun kabarnya jabatan yang diperjualbelikan hanya untuk tingkat eselon III dan IV. Nilai harganya mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan isu ini juga sampai ke telinga kalangan legislatif di DPRD Riau. Rencananya wakil rakyat itu akan melakukan hak interpelasi. Anggota Komisi A DPRD Riau, Sugianto mengatakan, pihak DPRD akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melihat data siapa saja pejabat yang sudah dilakukan pelantikan. Pasalnya selain informasi jual beli jabatan, ada juga informasi penempatan jabatan yang tidak sesuai. "Informasi yang kami terima, banyak terjadi kejanggalan dari pelantikan beberapa waktu lalu. Untuk itu kami akan panggil BKD untuk mengkonfirmasi dan melihat data tersebut secara langsung, jika memang ada indikasi jual beli jabatan tersebut maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Rabu (18/1). Isu ini juga tercium oleh Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Dia mengatakan, jauh-jauh hari sebelum pelantikan pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengingatkan jangan sampai terpengaruh oleh orang yang membujuk rayu menjanjikan posisi jabatan dengan membayar sejumlah uang. "Bisa saja itu tembak di atas kuda. Jadi jangan termakan bujuk rayu. Saya sudah berkali-kali katakan, saat ini bukan eranya lagi seperti itu. Pihak KPK juga sudah memperingatkan, kalau ada praktik seperti itu silakan tangkap," sebutnya. (sol/iil/JPG)

Setelah Klaten, Aroma Jual Beli Jabatan Juga Tercium dari Riau

sekda riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda riau

Berita Terkini