<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/F-Tengah-Pariwara-Rp-10-Juta-2-1024x586-1.jpg" alt="Sekda Provinsi Papua, Dr. Muh. Ridwan Rumasukun, SE., MM., saat membacakan putusan penetapan UMP Papua tahun 2022, pada Jumat (19/11) lalu. (Diskominfo for Cepos)" width="100%">
<figcaption>Sekda Provinsi Papua, Dr. Muh. Ridwan Rumasukun, SE., MM., saat membacakan putusan penetapan UMP Papua tahun 2022, pada Jumat (19/11) lalu. (Diskominfo for Cepos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan, meski Gubernur Papua Lukas Enembe ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (11/1) kemarin. Kemendagri lantas menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, sebagai pelaksana tugas (Plh) Gubernur Papua.  Penugasan Sekda Provinsi Papua sebagai Plh Gubernur ini tertuang dalam surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Rabu (11/1).  "Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya, Kamis (12/1).  Benni menjelaskan, merujuk Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa kepala daerah yang tengah menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apabila tidak memiliki wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.  Sebagaimana penjelasan Pasal 65 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah adalah melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.  “Saat ini Gubernur Lukas Enembe status hukumnya adalah tersangka dan telah dilakukan penahanan, maka untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan Sekda Papua melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur Papua sesuai ketentuan perundangan,” ucap Benni.  Benni mengutarakan, apabila status hukumnya meningkat menjadi terdakwa maka yang bersangkutan diberhentikan sementara, dan ditugaskan penjabat gubernur sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. "Hal ini mengingat Wakil Gubernur Papua kosong dan belum dilakukan pengisian," tegas Benni.  Sebelumnya, KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah Lukas berhasil ditangkap tim penyidik lembaga antirasuah, pada Selasa (10/1) kemarin. KPK menahan Lukas Enembe untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 11-30 Januari 2023. Penahanan terhadap Lukas dilakukan, untuk kepentingan penyidikan.  "Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka Lukas Enembe, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).  Lukas yang mengenakan rompi oranye ciri khas KPK terlihat duduk di atas kursi roda. Penahanan terhadap Lukas dilakukan, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter RSPAD Gatot Soebroto.  Meski kini menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya harus menjalani perawatan medis.  "Bahwa karena kondisi kesehatan tersangka Lukas Enembe, maka dilakukan pembantaran untuk perawatan sementara di RSPAD Gatot Subroto sejak hari ini sampai dengan kondisi membaik sesuai dengan pertimbangan tim dokter," pungkas Firli.

Kemendagri Tunjuk Sekda Sebagai Plh Gubernur Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211116_120908.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun. Dia dicecar tim penyidik KPK terkait pengetahuannya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua.  Materi pemeriksaan yang sama juga turut didalami terhadap saksi lainnya yakni Pegawai Negeri Sipil / Bendahara Pengeluaran SETDA, Woro Pujiastuti; Staf Bendahara Keuangan Setda Pemprov Papua, Yance Paruba dan Sesno. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/10) kemarin.  "Keempat saksi penuhi panggilan tim penyidik, dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua," kata juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (19/10).  Pemeriksaan saksi ini guna mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diduga telah mentersangkakan Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun, hingga kini KPK belum melakukan penahanan terhadap Lukas.  Lukas beralasan sakit sehingga belum menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Lembaga antikorupsi yang dikomandoi Firli Bahuri itu bakal menjelaskan konstruksi perkara dan dugaan kerugian negara secara rinci jika akan melakukan penahanan terhadap Lukas.  KPK juga belum membocorkan sangkaan Pasal terhadap Lukas. Sejauh ini, KPK baru akan membentuk tim medis khusus untuk memeriksa kesehatan Lukas Enembe.  Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pembentukan tim khusus dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan Lukas Enembe.  "Kita baru rapat, tim baru rapat kecil. Tapi, tim itu sudah segera terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk, maka tim ini akan melakukan agenda kegiatan," ucap Firli di Jakarta, Selasa (18/10) kemarin.  Menurut Firli, tim tersebut juga akan membantu kesehatan Lukas agar segera bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik KPK. Mengingat keterangannya dianggap penting untuk membuat titik terang kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Provinsi Papua.  "Melakukan untuk memastikan dan sekaligus membantu pemulihan kesehatan para pihak yang keterangannya dibutuhkan oleh KPK, terutama terhadap hak-hak tersangka harus kita penuhi. saya kira itu ya," demikian Firli menandaskan.

KPK Cecar Sekda Papua Soal Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/akui-refleks-pukul-pegawai-kpk-sekda-papua-minta-maaf_m_.jpg" alt="Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen angkat bicara atas penetapan tersangka kasus penganiayan kepada seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gilang Wicaksono di Hotel Borobudur, pada Sabtu (2/2) malam. Usai keluar dari ruangan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sekitar 22.55 WIB, Hery Dosinaen menyampaikan permintaan maaf baik atas nama pribadi maupun kedinasan atas tindakan reflektif melakukan tindak penganiayan kepada Gilang Wicaksono. "Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya sebagai saksi, kemudian sudah di-BAP. Kemudian, statusnya dinaikan (tersangka)," ujarnya kepada awak media usai keluar, Senin (18/2) malam. Dia mengaku refleks terbawa emosi sehingga melakukan tindak penganiayan kepada Gilang Wicaksono. Hery pun meminta maaf atas kekhilafan yang diperbuatnya di Hotel Borobudur. "Atas nama pribadi, saya meminta maaf dan karena emosional reflek sesaat, meminta maaf dan kekhilafan," ujarnya. Hery pun mengaku mendapat banyak pertanyaan saat diperiksa penyidik. Diketahui dia mulai diperiksa sejak pukul 13.30 WIB. Selama lebih dari 10 jam, Sekda Pemprov Papua pun mengaku sudah sering terlibat kerja sama rencana aksi antikorupsi kedinasan yang berintegrasi dengan Pemprov Papua. "Banyak sekali pertanyaan. Saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada jajaran KPK atas kejadian ini. Selanjutnya, menunggu hasil selanjutnya," ujarnya. Diketahui, Gilang terpergok sedang mengambil foto-foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam. Karena aktivitasnya mencurigakan, sejumlah orang dari Pemprov Papua menghampirinya karena tidak terima difoto. Dari keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mereka dempat menanyakan identitas Gilang hingga memeriksa tangkapan foto dan isi pesan WhatsApp. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap memukulinya. Merasa menjadi korban, kejadian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2) pagi.

Akui Refleks Pukul Pegawai KPK, Sekda Papua Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/resmi-tersangka-polisi-belum-pastikan-kapan-penahanan-sekda-papua_m_.jpg" alt="Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayan kepada seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/2). Kendati demikian, pegawai Pemprov Papua itu belum dipastikan apakah langsung menjalani masa tahanan atau tidak. Sebab, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan bahwa Sekda Pemprov Papua itu sudah menjalani pemeriksaan di ruangan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. "Ditahan atau tidak, itu semua kapasitas penyidik ya, kita tunggu saja," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/12). Argo tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peran Hery melakukan penganiayan kepada Gilang. Hanya saja, dia memastikan bahwa Sekda Pemprov Papua itu terlibat dalam penganiayaan pegawai KPK. "Kami masih dalam pemeriksaan ya," katanya. Sebelumnya, setelah mangkir dari pemanggilan pertama, T.E.A Hery Dosinaen memenuhi panggilan polisi. Dia masuk ke ruangan penyidik sekitar pukul 12.30 WIB. Enggan memberikan komentar lebih dalam, dia memilih segera masuk ke ruangan penyidik ketimbang menjawab pertanyaan kepada awak media. Pemanggilannya sebagai saksi terlapor, ditingkatkan menjadi tersangka penganiayaan kepada Gilang Wicaksono pada Sabtu (2/2) malam. Diketahui, Gilang terpergok sedang mengambil foto-foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam. Karena aktivitasnya mencurigakan, sejumlah orang dari Pemprov Papua menghampirinya karena tidak terima difoto. Dari keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mereka dempat menanyakan identitas Gilang hingga memeriksa tangkapan foto dan isi pesan WhatsApp. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap memukulinya. Merasa menjadi korban, kejadian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2) pagi. Sementara, pihak Pemprov Papua menuding bahwa apa yang dilakukan Gilang tidak beretika apalagi sudah menuduh melakukan penganiayaan. Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Terlebih, di dalam HP pegawai KPK itu sempat dicek oleh pihak pemprov. Ternyata terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap. "Isi pesan WhatsApp dari terlapor itu sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo. Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini. Pegawai KPK itu dilaporkan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Resmi Tersangka, Polisi Belum Pastikan Kapan Penahanan Sekda Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terbukti-aniaya-pegawai-kpk-sekda-pemeprov-papua-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbukti melakukan penganiayaan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Gilang Wicaksono, Sekretaris Daerah Pemprov Papua, T.E.A Hery Dosinaen ditetapkan jadi tersangka. Kombes Pol. Argo Yuwono membenarkan bahwa Sekda Pemprov Papua itu dinaikkan statusnya menjadi tersangka. "Ya, nama Pak Hery Dosinaen, ditetapkan statusnya dari saksi kami naikkan menjadi tersangka," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Senin (18/2). Argo memastikan bahwa penetapan tersangka Sekda Pemprov Papua tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Hery Dosinaen pun sudah menjalani pemeriksaan dan yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif. Hery pun akhirnya dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayan. "Tersangka dikenakan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan," tegasnya. Diketahui, Gilang terpergok sedang mengambil foto-foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam. Karena aktivitasnya mencurigakan, sejumlah orang dari Pemprov Papua menghampirinya dan dianiaya karena tidak terima difoto. Dari keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mereka dempat menanyakan identitas Gilang hingga memeriksa tangkapan foto dan isi pesan WhatsApp. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap memukulinya. Merasa menjadi korban, kejadian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2) pagi.

Terbukti Aniaya Pegawai KPK, Sekda Pemprov Papua Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sekda-pemprov-papua-akhirnya-penuhi-panggilan-polisi_m_.jpg" alt="Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, T.E.A Hery Dosinaen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mangkir dari pemanggilan pertama, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua,&nbsp;T.E.A Hery Dosinaen memenuhi panggilan polisi, Senin (18/2). Dia masuk ke ruangan penyidik sekitar pukul 12.30 WIB. Enggan memberikan komentar lebih dalam, dia memilih segera masuk ke ruangan penyidik ketimbang menjawab pertanyaan kepada awak media. "Nanti, setelah pemeriksaan saja," ujarnya di Markas Polda Metro Jaya, Senin (18/2). Pemanggilannya masih sebagai saksi terlapor atas dugaan penganiayaan kepada seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Gilang Wicaksono pada Sabtu (2/2) malam. Seharusnya dia dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada 14 Februari 2019 lalu. Karena sedang menjalankan tugas pemerintah, dia meminta pemeriksaannya dijadwalkan ulang. Diketahui, Gilang terpergok sedang mengambil foto-foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam. Karena aktivitasnya mencurigakan, sejumlah orang dari Pemprov Papua menghampirinya karena tidak terima difoto. Dari keterangan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mereka dempat menanyakan identitas Gilang hingga memeriksa tangkapan foto dan isi pesan WhatsApp. Meski sudah mengetahui Gilang pegawai KPK, namun mereka tetap memukulinya. Merasa menjadi korban, kejadian itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2) pagi. Sementara, pihak Pemprov Papua menuding bahwa apa yang dilakukan Gilang tidak beretika apalagi sudah menuduh melakukan penganiayaan. Pemprov Papua melaporkan balik pegawai KPK itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Terlebih, di dalam HP pegawai KPK itu sempat dicek oleh pihak pemprov. Ternyata terdapat pesan jika salah satu pejabat ada yang akan melakukan tindak suap. "Isi pesan WhatsApp dari terlapor itu sempat dibaca. Ada kata-kata yang berisi akan ada penyuapan yang dilakukan Pemprov Papua. Faktanya tidak ada penyuapan," kata Argo. Pemprov Papua melalui Alexander Kapisa melaporkan kejadian ini. Pegawai KPK itu dilaporkan atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Senin 4 Februari 2019. Dia melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/716/II/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

Sekda Pemprov Papua Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi

sekda papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda papua