<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/eKqRnYHJjjlZUmQgHoSpjjmeWLcUlzUfRx69RPzA-1-1211036974.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada sound horeg di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada sound horeg di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya periode 2025-2030 kian mendekati tahap akhir. Pendaftaran seleksi yang dibuka sejak Sabtu (12/7) resmi ditutup pada Selasa (15/7). Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan ada empat nama yang telah mendaftar dan siap bersaing untuk menempati posisi Sekda. Mereka adalah pejabat tingkat eselon II B yang dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Ada empat atau lima yang daftar, dari PNS semua, pejabat eselon II B. Ada nama Pak Basari, Pak Lilik, Pak Dedik, dan Pak Edy setau saya itu," ujar Wali Kota Eri Cahyadi kepada awak media di Surabaya, Kamis (17/7).&nbsp; Berikut empat calon Sekda Kota Surabaya: 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Lilik Arijanto 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sekaligus Plt Sekda Surabaya, Rachmad Basari&nbsp; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dedik Irianto&nbsp; 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto Wali Kota Eri Cahyadi memastikan tidak ada perpanjangan masa pendaftaran seleksi Sekda Kota Surabaya. Artinya, proses seleksi akan berjalan sesuai jadwal, di mana pekan ini memasuki seleksi administrasi.&nbsp; "Tetep jalan (tidak ada perpanjangan pendaftaran) minimal kan tiga (kandidat). Cek cepet (supaya cepat diumumkan)," tukas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya periode 2025-2030 kian mendekati tahap akhir.

Empat Kepala Dinas Berebut Kursi Sekda Surabaya, Siapa Unggulan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/WhU9rcrsbO6PBePMZfs2ZkSkvvNXizM6R0fvscFQ-318456117.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin upacara resepsi Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Graha Sawunggaling, Sabtu (31/5). (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memimpin upacara resepsi Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Graha Sawunggaling, Sabtu (31/5). (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya saat ini tengah kosong setelah pejabat sebelumnya, Ikhsan, dilantik sebagai Inspektur Kota. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan proses pengisian jabatan strategis ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini disampaikan Eri usai melantik 223 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Graha Sawunggaling, Sabtu (31/5). Menurut Eri, seluruh kepala perangkat daerah (PD) memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan mengisi posisi Sekda. &ldquo;Karena Sekda sudah lebih dari dua tahun menjabat, maka semua kepala perangkat daerah atau Eselon II harus bisa merasakan menjadi Sekda. Jangan hanya karena loyal dan nyaman, lalu diteruskan. Teman-teman Eselon II juga harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan manajerialnya,&rdquo; ujar Eri. Tokoh yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menekankan pentingnya rotasi jabatan sebagai bentuk penyegaran birokrasi. Ia tak ingin pejabat terjebak terlalu lama di satu posisi, yang akhirnya membatasi pengalaman dan kompetensinya. &ldquo;Dulu ada yang sampai 10 tahun di posisi yang sama, akhirnya kemampuannya hanya fokus di satu titik. Tapi ketika diminta mengelola unit lain, dia kesulitan. Maka sistem rotasi ini sangat penting,&rdquo; tegasnya. Terkait pengisian jabatan Sekda, Eri menyebut panitia seleksi (pansel) akan segera dibentuk. Setelah posisi Sekda terisi, barulah Pemkot membuka seleksi untuk lima kepala perangkat daerah yang saat ini juga kosong. Ia menargetkan proses pengisian jabatan dimulai secepatnya, bahkan sejak awal pekan depan. &ldquo;Insya Allah awal minggu depan kita ajukan izin untuk seleksi. Karena kita ingin cepat, harus &lsquo;gas banter&rsquo;. Semua punya kesempatan, asal siap dengan tanggung jawabnya,&rdquo; ucapnya. Eri juga menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka. Bahkan tahapan tes nantinya bakal disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Pemkot Surabaya. Hal ini dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. &ldquo;Mau dari luar Pemkot atau dari dalam, silakan daftar. Tapi harus tahu visi misi Kota Surabaya dan paham RPJMD. Saya ingin yang terpilih benar-benar punya kemampuan manajerial dan visi membangun pelayanan publik,&rdquo; tandasnya. Dalam pelantikan hari itu, sejumlah pejabat strategis juga dilantik. Di antaranya Ikhsan sebagai Inspektur, Dewi Soeriyawati sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Fikser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Anna Fajriatin sebagai Asisten Administrasi Umum. Selain itu, beberapa kepala dinas yang turut dilantik adalah R Rachmad Basari (Bapenda), Febrina Kusumawati (Dinkopdag), Achmad Zaini (Satpol PP), Mia Santi Dewi (Dinsos), Agus Hebi Djuniantoro (Disperinaker), Irvan Widyanto (BPBD), dan Tundjung Iswandaru (Bakesbangpol).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan proses seleksi jabatan Sekda akan dilakukan secara terbuka dan transparan, demi meningkatkan kuali

Jabatan Sekda Kota Surabaya Kosong, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Seleksi, Janjikan Proses Terbuka dan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-28-at-20.17.481.jpg" alt="Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ikhsan saat pelantikan sekda beberapa waktu lalu. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Baru beberapa hari jadi diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya, nama Ikhsan sudah dicatut untuk penipuan bantuan masjid dan panti asuhan. Aksi penipuan itu dilakukan secara online.  Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dengan maraknya aksi penipuan secara online. Baik pesan singkat melalui SMS (short message service) maupun melalui akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya.  Oknum penipu yang menyeret nama Ikhsan menggunakan akun WhatsApp bernomor 0821-3818-5520. Untuk meyakinkan korban, pelaku penipuan itu memasang foto wajah Ikhsan saat bersama dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, oknum tersebut mengirim pesan singkat melalui akun WhatsApp ke sejumlah nomor. Penipu tersebut memperkenalkan diri sebagai Sekda Surabaya. Kemudian pelaku mengaku akan memberikan sejumlah bantuan kepada masjid dan beberapa panti asuhan di Surabaya. Lalu, oknum itu berusaha mengecoh korban agar mengirim sejumlah uang kepadanya.  ”Nomor tersebut bukan nomor Sekda Ikhsan. Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Sekda Ikhsan. Jadi tolong, warga Kota Surabaya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap aksi penipuan tersebut,” kata Fikser, Sabtu (28/1).  Fikser meminta seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, maupun pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan seluruh elemen masyarakat agar lebih berhati-hati dengan maraknya segala bentuk aksi penipuan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab.  ”Saya harap masyarakat tidak langsung percaya, karena tidak mungkin ada pemberian bantuan dengan model semacam itu. Mohon bisa dikroscek terlebih dahulu, karena Pemkot Surabaya tidak bisa bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh oknum tersebut,” tegas Fikser.  Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum, apabila mengetahui kejadian atau aksi yang berpotensi sebagai tindak pidana.  ”Apabila mendapat pesan singkat baik dari akun Whatsapp atau SMS, atau bahkan telepon yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya harap berhati-hati, apalagi jika kedapatan meminta atau ada maksud tertentu, bisa dipastikan hal itu tidak benar,” tambah Fikser.

Baru Dilantik, Nama Sekda Surabaya Dicatut Penipuan Bantuan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-15.18.22.jpg" alt="Sekda Kota Surabaya Ikhsan dilantik sebagai Ketua PMI Kota Surabaya di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1). Humas Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Surabaya Ikhsan dilantik sebagai Ketua PMI Kota Surabaya di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1). Humas Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan resmi dilantik sebagai Ketua Pengganti Antar Waktu Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya. Ikhsan dilantik Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo disaksikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam Musyawarah Luar Biasa, di lantai 3 Gedung UDD PMI Surabaya, Jumat (27/1).  Penetapan Ikhsan sebagai Ketua PMI Kota Surabaya, berdasar surat keputusan Ketua PMI Provinsi Jatim Nomor: 041/KEP/02.06.00/I/2023, tentang Ketua Pengganti Antar Waktu PMI Kota Surabaya masa bakti 2023 - 2026. Setelah dilantik sebagai Ketua PMI periode 2023 - 2026, Ikhsan diharapkan dapat meneruskan tugas Ketua PMI sebelumnya, menjadi lebih baik lagi.  Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, selama menjabat sebagai Ketua PMI Surabaya, diharapkan bisa menjaga sinergitas dengan PMI Jatim, terutama di bidang kemanusiaan. ”Saya juga berharap, PMI Surabaya bisa menjaga netralitas, mengingat sebentar lagi adalah tahun politik. Jadi tolong Pak Ikhsan, jangan sampai nanti sesama teman di PMI terpecah belah, hanya gara-gara politik,” harap Eri Cahyadi.  Wali Kota Eri tak lupa mengingatkan, jangan sampai lembaga kemanusiaan seperti PMI dicampur aduk dengan urusan pribadi, apalagi soal politik.  ”Saya nyuwun tulung (minta tolong) Pak Ikhsan, bisa membawa PMI lebih bermanfaat untuk kepentingan umat,” pesan Eri.  Senada dengan Wali Kota Eri, Ketua PMI Jatim Imam Utomo menyampaikan, sejauh ini capaian kinerja PMI Surabaya sudah sangat baik. Diharapkan prestasi yang sudah tercapai sebelumnya bisa ditingkatkan lebih baik lagi.  Imam Utomo menjelaskan, prestasi yang sebelumnya dicapai PMI Kota Surabaya di antaranya, memberikan bantuan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana alam. Seperti bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang, gempa di Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan Palu, Sulawesi Tengah; beberapa waktu lalu.  ”PMI Surabaya itu sudah mandiri, dan mencari donatur itu pintar. Maka dari itu, saya harap Pak Ikhsan mempunyai gambaran ke depan, agar PMI Surabaya lebih baik lagi,” tambah Imam.

Sekda Kota Ikhsan Resmi Menjadi Ketua PMI Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Reni-astuti-hari-pers.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara  " width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara  </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya tidak hanya tiga tahun diganti seperti keinginan wali kota. Melainkan, jika kinerjanya tidak bagus setahun bisa diganti.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, tentang jabatan sekda tiga tahun merupakan kewenangan wali kota. Begitu juga untuk menentukan sekda itu diganti atau tidak.  ”Tapi saya lebih melihat pada kemampuan. Jadi misalnya dalam satu tahun tidak bagus ya tidak usah nunggu tiga tahun untuk diganti. Sehingga wali kota perlu melakukan evaluasi tiap tahun, seperti yang dilakukan terhadap pejabat OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Reni seperti dilansir dari Antara.  Namun Reni juga melihat masa jabatan tiga tahun, sebagai kesempatan yang diberikan kepada sekda supaya berinovasi. ”Ada juga sisi positif ketika jabatan tiga tahun, yaitu inovasi. Jadi beri kesempatan untuk membangun inovasi,” ujar Reni.  Reni mengharapkan, seleksi jabatan Sekda Kota Surabaya menghasilkan sosok yang kemampuannya mumpuni. ”Maka dari itulah seleksi harus dilakukan dengan sangat cermat, untuk menentukan sosok birokrat dengan SDM yang memang punya kemampuan problem solving. Bisa mengayomi, kemudian membangun budaya birokrasi yang produktif, dan juga menyenangkan,” papar Reni.  Reni mengatakan, Sekda merupakan jabatan birokrasi yang tugasnya membantu memperlancar jalannya pemerintahan. Seiring dengan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya yang tidak semakin ringan misalnya kepadatan penduduk, persoalan banjir, kepadatan lalu lintas, pengentasan kemiskinan. Sedangkan harapan masyarakat Surabaya semakin tinggi.  ”Sekda bisa menjadi dirigen semua OPD, membangun budaya organisasi, sehingga timbul suasana kerja yang baik, saling bersinergi untuk menciptakan kebersamaan,” tutur Reni.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menjelaskan, alasan Sekda Surabaya harus diganti maksimal tiga tahun sekali karena jabatan itu sama halnya seperti kepala dinas yang menyandang jabatan eselon II. Sehingga, harus diganti maksimal tiga tahun sekali.  ”Sekda, kepala dinas, bukan jabatan selamanya. Tapi jabatan itu, dia harus mau berputar ke manapun dan merasakan tempat manapun,” kata Cak Eri panggilan Eri Cahyadi.  Selain itu, lanjut dia, jika selama ini pola pikir yang terbangun terhadap pergantian kepala dinas adalah hal yang biasa. Namun, pola pikir itu menjadi berbeda jika yang berganti sekda. Eri ingin mengubah pola pikir pergantian Sekda maksimal tiga tahun sekali sebagai hal yang biasa.  Sejauh ini, ada tiga nama ASN Pemkot Surabaya yang sudah menjalani berbagai tahap seleksi. Mereka itu Kepala Inspektorat Ikhsan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rachmad Basari, dan Kepala Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga (DSDABM) Lilik Arijanto. Pengumuman Sekda terpilih dilaksanakan pada Selasa (17/1) melalui laman resmi Pemkot Surabaya di laman surabaya.go.id.

DPRD Sebut Kinerja Sekda Surabaya Setahun Tak Bagus Bisa Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dok.-Wali-Kota-Surabaya-11.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan siapapun Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya yang terpilih nantinya maksimal menjabat tiga tahun.  Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu mengatakan, kebijakan ini baru pertama kali dilakukan tahun ini, dengan harapan perputaran jabatan itu bisa membahagiakan masyarakat Surabaya. "Itu berlaku bagi siapa pun Sekda terpilih dan walaupun Sekda itu menorehkan berbagai prestasi selama menjabat," kata Cak Eri panggilan akrabnya.  Diketahui Pemerintah Kota Surabaya menggelar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan pratama Sekda Kota Surabaya sejak beberapa waktu lalu. Sejauh ini ada tiga nama ASN Pemkot Surabaya yang sudah menjalani berbagai tahapan seleksi. Ketiganya adalah Kepala Inspektorat Ikhsan Kepala Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan SDM Rachmad Basari dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Lilik Arijanto.  Adapun pengumuman Sekda terpilih akan dilaksanakan pada Selasa (17/1) mendatang. Pengumuman Sekda terpilih atau Sekda definitif itu akan diumumkan melalui laman resmi Pemkot Surabaya di laman surabaya.go.id. Cak Eri berharap siapa pun nantinya yang terpilih menjadi Sekda Kota Surabaya, dapat bermanfaat dan dapat membahagiakan warga Kota Surabaya.  Menurut dia, tiga kandidat tersebut mempunyai komitmen yang luar biasa. Sehingga, lanjut dia, siapa pun yang terpilih dipastikan buat surat penyataan, maksimal jabatannya tiga tahun, lalu harus mengundurkan diri dari jabatan Sekda.  "Karena Sekda itu, saya ingin sama dengan kepala dinas, setiap tiga tahun harus berputar. Sekda dan kepala dinas bukan jabatan selamanya. Tapi harus berputar dan harus mau merasakan di tempat lainnya," kata dia.  Cak Eri menuturkan, kebijakan itu baru pertama kali dilakukan tahun ini, dengan harapan perputaran jabatan itu bisa membahagiakan masyarakat Surabaya. Itu berlaku bagi siapa pun Sekda terpilih dan walaupun Sekda itu menorehkan berbagai prestasi selama menjabat.  "Kalau kepala dinas diputar itu kan biasa, kalau Sekda berputar kan tidak biasa. Oleh karena itu, nanti saya akan minta buat surat pernyataan, harus mau diputar, harus mau dipindah tanpa menuntut sesuatu apapun kepada Pemkot Surabaya. Saya ingin membiasakan semua pejabat di pemkot itu berputar untuk memberikan kebahagiaan kepada umatnya di tempat yang berbeda," ujar dia.  Melalui kebijakan itu, Cak Eri juga berharap semua pejabat di Pemkot Surabaya bisa selalu belajar dan selalu introspeksi diri. "Meskipun Sekda-nya berprestasi harus tetap mau diputar. Dengan perputaran itu, maka akan membuat orang itu lebih sempurna, orang akan mengerti kekurangannya dan kelebihannya," katanya.  Bahkan, bagi Wali Kota Eri jabatan Sekda dan kepala dinas itu tidak ada bedanya. Sebab, tingkat eselonnya sama-sama eselon II, apalagi sekarang tidak ada eselon II a dan II b. "Jadi, karena eselonnya sama ya harus mau diputar, harus biasa saja. Jangan ditahan-tahan jabatan itu, makanya pindah itu biasa," kata dia. (*)

Wali Kota Eri: Sekda Surabaya Terpilih Jabat Maksimal Tiga Tahun