<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/herman-suryatman-1227354801.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan keterangan kepada wartawan di Lembang (9/9). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan keterangan kepada wartawan di Lembang (9/9). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; KARIR Herman Suryatman malang melintang di birokrasi. Pernah jadi lurah. Kemudian aktif bersama wartawan saat jadi Kepala Biro Humas dan Hukum Kementerian PAN-RB. Sekarang dia menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat. Pada 9 September lalu, Herman mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Lembang, sekaligus ngobrol-ngobrol dengan wartawan. &nbsp; Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. &nbsp; Bagaimana rasanya jadi Sekda? Dulu kan sering berjumpa wartawan saat di Kementerian PAN-RB... Selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti saat ini saya mendampingi Pak Menteri Kehutanan dan Pak Menteri Ketenagakerjaan kunjungan di Lembang. Bagaimana kabar teman-teman wartawan di Jakarta, titip salam ya &nbsp; Saat dulu jadi Kepala Biro Humas dan Hukum di Kementerian PAN-RB, apa yang paling berkesan Pak? Dulu saya sering sekali berinteraksi dengan wartawan di Kementerian PAN-RB. Termasuk sama kamu (Jawa Pos) juga. Paling sering ditanya soal seleksi CPNS atau pengangkatan honorer. &nbsp; Ada pesan atau salam untuk teman-teman wartawan yang dulu sering ketemu di Jakarta Pak? Titip salam semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam bertugas. &nbsp; Salah satu yang dikunjungi Kementerian Kehutanan adalah Perhutanan Sosial untuk bertani kopi. Bagaimana komentar bapak? Program perhutanan sosial ini sangat bagus. Karena membuka akses bagi masyarakat, khususnya warga Jawa Barat untuk ikut mengelola hutan. Yang dilokasi kita saat ini, di Lembang, digunakan untuk bertani kopi. &nbsp; Potensi Jawa Barat sendiri terkait program Perhutanan Sosial bagaimana? Menurut saya sangat baik. Masyarakat bisa menerapkan sistem pertanian secara tumpang sari. Misalnya di sela-sela tanaman utama, ditanami palawija. Ditambah lagi dengan usaha lebah madu juga. &nbsp; Berarti potensi usaha dari perhutanan sosial ini sangat besar ya Pak? Betul. Itu tadi baru di sektor hulu, belum di sektor hilirnya. Ada proses pengolahan yang melibatkan banyak tenaga kerja. Terbuka peluang untuk home industri yang mengelola hasil perhutanan sosial tersebut. &nbsp; Berarti Pemprov Jawa Barat mendukung program Perhutanan Sosial ini ya Pak? Saya kira ini bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pokoknya setiap ada peluang, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi program yang bisa ikut berkontribusi membuka lapangan kerja baru. &nbsp; Dari paparan Kementerian Kehutanan, lewat program perhutanan sosial ini akan terbuka satu juta lapangan pekerjaan baru. Tanggapan Bapak? Sebanyak satu juta lapangan kerja baru itu kan target nasional. Kita di Jawa Barat harapkan 30 persen dari target itu, sudah cukup baik. Kita akan lihat nanti KTH-KTH (kelompok tani hutan) yang ada di Jawa Barat perkembangannya seperti apa. &nbsp; Perhitungan bapak sendiri seperti apa?&nbsp; Ya, misalnya di area perhutanan sosial (di Jawa Barat) ada 264 kelompok. Kalau satu kelompok ada 100 orang, berarti sudah 26.400 orang. Itu belum orang-orang yang terlibat di luar hutan atau di sektor hilirisasinya. Kita tentu akan melakukan pemetaan. Termasuk kawasan hutannya di mana saja dan komoditas unggulannya apa. &nbsp; Bapak saya lihat dari tadi menikmati kopi. Suka kopi ya Pak? Saya suka kopi. Apalagi minumnya di tengah hutan seperti ini, dan bersama wartawan. Ayo ikut ngopi bareng. &nbsp; Kata-kata hari ini Pak? Kopi pahit itu nikmat. Seperti pahitnya kehidupan, pasti ada sesuatu yang bakal terasa manis. Itu filosofi kopi bagi saya.

"Kopi pahit itu nikmat. Seperti pahitnya kehidupan, pasti ada sesuatu yang bakal terasa manis. Itu filosofi kopi bagi saya".

Filosofi Kopi Herman Suryatman, Mantan Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PAN-RB yang Kini jadi Sekda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/IMG_20240708_223142-3535367627.jpg" alt="Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Jabar Herman Suryatman. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyebut belum mengetahui pasti keberadaan uang bonus hasil penggalangan dana ASN untuk Persib Bandung yang ditolak. Uang itu dikembalikan manajemen klub sepak bola tersebut. &rdquo;Ini harus dicek, saya belum cek. Yang jelas kami sudah serahkan secara simbolis ke perwakilan manajemen Persib. Dan saya share juga kan di media sosial,&rdquo; kata Herman seperti dilansir dari Antara. Herman menyampaikan, permintaan maaf karena dana yang terkumpul dari para ASN tidak mencapai target yang dijanjikan yakni Rp 1 miliar. Sebab, penggalangan dana ini bersifat suka rela dari para ASN Pemprov Jabar. &rdquo;Mohon maaf apabila patungan dari teman-teman, gotong royong dari teman-teman kurang optimal. Tapi sekali lagi ini kan suka rela. Dari awal Pak Gubernur juga menyampaikan tidak boleh menggunakan uang kedinasan. Tidak boleh ada hubungannya dengan kedinasan. Berarti betul-betul dari pribadi masing-masing,&rdquo; tandas Herman Suryatman. Herman mengatakan, dana bonus tersebut adalah hasil penggalangan dana para ASN secara sukarela dan ikhlas sebagai bentuk rasa memiliki pada Persib. Meski yang terkumpul sampai waktunya diserahkan hanya berjumlah Rp 356 juta masih jauh dari keinginan awal. &rdquo;Yang jelas kami sudah berupaya berikhtiar semaksimal mungkin dan itu bentuk kesukarelaan, kalaupun ada hal yang kurang berkenan, ada kekurangan, ada keterbatasan saya sampaikan permohonan maaf dan sebagai perwakilan dari teman-teman ASN insyaallah kami bertanggung jawab,&rdquo; ujar Herman Suryatman. Meski begitu, Herman mengungkap penggalangan bonus untuk Persib saat ini masih dibuka untuk kalangan ASN. Jika ditotal dengan bonus yang telah diberikan tempo hari, sudah menyentuh angka Rp 400 juta. &rdquo;Sampai sekarang masih (dibuka), makanya berkembang informasi dari bendahara, sudah sampai di angka Rp 400 juta alhamdulillah. Artinya ASN ini luar biasa. Sekali lagi, mohon maaf kalau dari saya pribadi mungkin ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tepat, karena tak ada gading yang tak retak,&rdquo; ucap Herman. Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan bahwa manajemen menolak pemberian bonus tersebut. Menurut Umuh, Pemprov Jabar seolah terbebani janji pemberian bonus kepada tim Persib. &rdquo;Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang kadeudeuh dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,&rdquo; kata Umuh di Bandung. Umuh mengaku tidak ingin pemberian bonus dari pemerintah ini menjadi persoalan di kemudian hari.

Sekda Jabar belum mengetahui keberadaan uang bonus hasil penggalangan dana ASN untuk Persib Bandung yang ditolak dan dikembalikan manajemen

Sekda Jabar Sebut Belum Tahu Keberadaan Uang Bonus yang Ditolak Persib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/cqwUHeNJPOaSNg13XZjFh2KyjNwtRomXcxKTDmxG-446319009.jpg" alt="Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Instagram @hermansuryatman dan Instagram @dedimulyadi71)." width="100%">
<figcaption>Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herman Suryatman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Instagram @hermansuryatman dan Instagram @dedimulyadi71).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pelantikan 4.359 ASN di Jawa Barat bukan cuma seremoni. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menyulut semangat sekaligus memperingatkan keras, ASN atau Aparatur Sipil Negara tak boleh jadi beban negara.&nbsp; Dalam pidato panas yang viral di Instagram @hermansuryatman, Herman menyentil keras pola pikir ASN yang hanya mengejar gaji dan tunjangan. &ldquo;Jangan main-main! Jangan jadi ASN cuma buat gaji dan TPP. Terlalu sederhana!&rdquo; tegas&nbsp;Herman Suryatman lantang. Tak sampai di situ, Herman menantang para ASN untuk mengimbangi, bahkan melampaui kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dia sebut sebagai Bapak Aing. &ldquo;Kerja dengan niat cari gaji itu hina! Kita butuh ASN yang luar biasa, karena masalah yang kita hadapi juga luar biasa,&rdquo; seru Herman Suryatman. Herman yang dikenal sebagai eks Pj Bupati Sumedang itu juga menegaskan, pelantikan ini harus jadi titik balik pengabdian ASN untuk rakyat, bukan ajang formalitas belaka. &ldquo;ASN Jabar harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jangan ada yang kerja setengah hat," tegas Herman Suryatman. Dalam caption unggahan videonya, Herman juga menulis gamblang. "ASN Pemda Provinsi Jawa Barat tengah berupaya sekeras-kerasnya untuk bekerja di atas rata-rata, mengimbangi kinerja Bapak Aing demi kesejahteraan rakyat,&rdquo; ujar&nbsp;Herman Suryatman.

Sekda Jabar Herman Suryatman, menegaskan ASN harus kerja keras dan cerdas dalam pelantikan 4.359 ASN di Jawa Barat

Sekda Jabar Sebut ASN Jangan Cuma Numpang Hidup: Kerja Harus Betul-Betul

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1796552588696704608" data-legacy-message-id="18eea30f95935660"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":122" class="ii gt"> <div id=":121" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221230-WA00101.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan para ASN melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, Jumat (30/12). Humas Pemda Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan para ASN melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, Jumat (30/12). Humas Pemda Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Usai viral di media sosial aksi pungutan liar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman mengecek langsung Masjid Raya Al-Jabbar, Selasa (16/4). Ia mengecek ke seluruh area masjid pasca kejadian pungutan liar beberapa hari lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungannya ini, ia memastikan tak akan ada lagi pungli yang terjadi di masjid megah tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya keliling semua area luar untuk memeriksa apa yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ujar Herman Suryatman dalam laman resmi&nbsp;<a href="http://jabarprov.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://jabarprov.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1713413596401000&amp;usg=AOvVaw2O4D1LbeEadYfzEzexPFdT">jabarprov.go.id</a>, dikutip Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk jangka pendek, Ketua Harian Dewan Eksekutif Masjid Raya Al Jabbar itu juga memastikan mulai Senin (15/4) kemarin tidak ada lagi pungutan liar di area parkir, penjualan kantong kresek secara paksa, dan pungutan lebih untuk membayar transportasi odong-odong di Masjid Raya Al-Jabbar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk jangka pendek kami pastikan mula kemarin tak ada lagi pungutan liar di area parkir dan area penitipan alas kaki karena itu sangat rawan pungli, juga di area transportasi odong-odong," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tiga area itu sudah kami antisipasi tidak boleh ada pungli. Tentu untuk semua area, tapi yang paling krusial itu parkir, penitipan alas kaki, dan transportasi," pungkas Herman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial pengunjung Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung, mengalami pungutan liar (pungli) hingga berkali-kali dengan modus parkir di area tersebut. Peristiwa itu diungkapkan salah satu netizen X @petanirumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia bercerita, saat itu dirinya bersama keluarga berangkat dari Jatinangor hendak ke Ciparay dengan dua mobil. Sebelumnya, mereka memutusukan untuk singgah sholat Isya di Masjid Raya Al-Jabbar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat di pintu masuk, ia kemudian diberikan karcis parkir. Namun, sudah ada banyak kendaraan lain yang terparkir di dalamnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014364489/netizen-kritik-rk-yang-beri-kode-jadi-cagub-dki-dibalas-pamerkan-masjid-al-jabbar">Netizen Kritik RK yang Beri Kode jadi Cagub DKI, Dibalas Pamerkan Masjid Al-Jabbar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah keliling akhirnya nemu tempat parkir dan ada petugas parkir pakai rompi di dalam. Keluar mobil langsung di minta uang "seikhlasnya" karna udah bantu kasih aba aba parkir. Kasih 2 ribu nggak mau," ucapnya, dikutip Minggu (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak mau ribut, ia pun akhirnya memberikan uang Rp 5 ribu kepada petugas parkir tersebut. Namun, ternyata masih juga ditolaknya hingga meminta uang Rp 10 ribu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli di Masjid Raya Al-Jabbar tak berhenti di situ. Saat ia hendak memasuki area Plaza, ada penjaga yang memaksanya membeli kantong kresek untuk alas kaki sebesar Rp 5 ribu. Bahkan saat hendak pulang, ia juga tetiba diminta membayar parkir lagi Rp 10 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Tadi saya keliling semua area luar untuk memeriksa apa yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ujar Herman Suryatman

Usai Viral, Sekda Jabar Pastikan Tak Ada Lagi Pungli di Masjid Raya Al-Jabbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Screenshot_20230517_161149_Instagram-01-1260154861.jpg" alt="Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi." width="100%">
<figcaption>Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, 16 kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) di Jawa Barat (Jabar) akan berakhir masa jabatannya pada 2023. &rdquo;Dari enam belas kepala daerah itu, salah satunya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada September,&rdquo; kata Asisten Daerah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (17/5). Dedi mengatakan, di luar masa jabatan gubernur ada 15 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada 2023. Dalam waktu dekat ada penjabat atau Pj Bupati Bekasi. &rdquo;Kabupaten dan kota itu 15 ada yang selesai Mei satu orang, September ada lima orang, Oktober satu orang, November satu orang, dan Desember enam orang. Total dengan provinsi 16 karena provinsi pada September selesai,&rdquo; ujar Dedi. Dia mengatakan, untuk Pj kabupaten dan kota, Pemprov Jabar mengusulkan tiga nama ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Keputusan akan tetap ditentukan pemerintah pusat. &rdquo;Tentunya provinsi siapkan usul tiga nama ke pemerintah pusat. Nanti tim dari pemerintah pusat memilih dan meng-SK-kan siapa calon yang menjabat,&rdquo; terang Dedi Supandi. Dia mengatakan, untuk masa jabatan yang akan habis pada Mei 2023 ada Kabupaten Bekasi. Pemprov Jawa Barat sudah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan hasilnya nanti disampaikan ke publik. &rdquo;Habis bulan Mei sudah diajukan, yaitu Bekasi, tiga nama sampai saat ini hasil yang ditetapkan siapa belum turun dari kementerian,&rdquo; terang Dedi Supandi. Sedangkan untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada September, kata Dedi, akan diusulkan pada Agustus. Adapun usul pengganti gubernur akan dilakukan DPRD Jabar. &rdquo;Usulnya DPRD Jawa Barat sama saja tiga nama nanti caranya pola rapat konsultasi pimpinan dan menyerap dari fraksi-fraksi kira-kira tiga nama siapa bisa ke DPRD,&rdquo; papar Dedi Supandi. &rdquo;Kalau berakhir September, data dari kementerian dan Juni sudah ada pengajuan karena proses tidak hanya satu,&rdquo; lanjut dia. Kepala daerah di Jabar yang habis masa jabatannya pada Selasa 23 Mei yaitu Kabupaten Bekasi, pada Minggu 22 Oktober Kota Cimahi, pada Selasa 14 November Kota Tasikmalaya, pada Selasa 5 September Gubernur Jawa Barat. Pada Rabu 20 September Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta. Pada Senin 4 Desember Kota Banjar dan Kabupaten Kuningan, pada Selasa 12 Desember Kota Cirebon, pada Selasa 19 Desember Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka. Selain itu, pada Sabtu 30 Desember Kabupaten Bogor.

Asda Pemerintahan dan Kesra Setda Jabar menyatakan, 16 kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) di Jabar akan berakhir masa jabatan

Asda Sebut Masa Jabatan 16 Kepala Daerah di Jawa Barat Berakhir 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/20220606_114936-01.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Sate Bandung, Senin (6/6). Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Sate Bandung, Senin (6/6). Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membahas delapan hal strategis pada rapat pimpinan. Itu adalah agenda kerja perdana usai gubernur menuntaskan izin keluar negeri dengan agenda penting.  ”Jadi pada kesempatan tadi pagi (6/6), Pak Gubernur mendapatkan laporan terkini tentang hal-hal yang telah dikerjakan selama beliau mendapatkan kesibukan kemarin. Itu ada delapan hal yang disampaikan,” kata Setiawan Wangsaatmaja seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate Bandung, Senin (6/6).  Hari ini (6/6) merupakan agenda kerja perdana bagi Ridwan Kamil seusai pulang ke Indonesia karena keperluan memantau proses pencarian putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz di Sungai Aere, Bern, Swiss.  Usai rapat pimpinan, Ridwan Kamil kembali ke Gedung Negara Pakuan bersama putra bungsunya, Arkana Aidan Misbach (dua tahun). Sebelum memulai rapim, Ridwan Kamil juga menyapa para awak media dan meminta kepada media untuk memberinya waktu untuk berbicara.  Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, gubernur memulai hari kerjanya memimpin rapat beserta seluruh kepala dinas, kepala badan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Barat.  Delapan hal strategis yang dibahas dan disampaikan kepada Ridwan Kamil adalah tentang Anggaran Perubahan APBD, Anggaran Bencana 2022, penyempurnaan birokrasi fase kedua. ”Selain itu, hal-hal rutin terkait minyak goreng dan penyakit mulut dan kuku. Juga dilaporkan pelaksanaan haji dan MTQ serta Inovasi Jabar 2022,” terang Setiawan Wangsaatmaja.  Dalam kesempatan tersebut gubernur juga bertanya terkait hal-hal yang sifatnya teknis pada para pejabat eselon II. Menurut Sekda, Gubernur Jabar perlu mengupdate beberapa hal yang diperlukan selama berada di luar negeri.

Gubernur Ridwan Kamil Bahas Delapan Hal Saat Kerja Perdana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220530-WA0012.jpg" alt="Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. Ajat Sudrajat/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja. Ajat Sudrajat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni.  Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya pencarian anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada 26 Mei.  ”Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya untuk 29 Mei sampai 4 Juni, meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah pada 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait surat izin ke luar dengan alasan penting,” kata Setiawan seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/5).  Dia mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei. Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada 21 hingga 23 Mei, berdinas ke Inggris pada 24 sampai 26 Mei, dan bertugas ke Swiss pada 27 sampai 28 Mei.  ”Saya akan cerita, kurun waktu 21 Mei sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,” terang Setiawan.  ”Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan gubernur,” tambah dia.  Dia menambahkan, selanjutnya Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss pada pada 27 sampai 28 Mei.

Gubernur Ridwan Kamil Diizinkan Berada di Luar Negeri sampai 4 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/deddy-mizar-ridwan.jpg" alt="Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (23/8). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Deddy menyampaikan, penyidik mengkonfirmasi terkait rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.  "Mendalami hasil-hasil rapat di BKPRD. Jadi ada keputusan BKPRD yang dikaji, ditanyakan kembali dan beberapa surat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi dengan hal-hal tersebut," kata Deddy di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).  Saat menjabat sebagai Wagub Jabar, kata Deddy, dia juga sempat menjabat Kepala BKPRD yang membahas terkait proyek Meikarta. Hasil rapat tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan rekomendasi pengesahan raperda tersebut.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemprov Jabar lantas memberikan rekomendasi lahan seluas 84,6 hektare untuk Meikarta. Hal tersebut diakui Dedy sesuai dengan SK Gubernur Jabar tahun 1993.  "Kalau hasil rapat rata-rata sama. Tapi setelah rapat-rapat tadi ada surat apalagi itu, tadi dikonfirmasi, saya juga enggak tahu sampai sejauh mana kebenarannya," jelasnya.  Sebelumnya, mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa yang bersama mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto menjadi tersangka yang paling baru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.  Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap.  Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sementara Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.  &nbsp;

Diperiksa Penyidik KPK, Deddy Mizwar Blak-Blakan Soal Izin Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman. Keduanya diperiksa dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.  Dua legislator asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan ini tim penyidik mencecar Waras dan Soleman soal dugaan aliran dana suap Meikarta.  "Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi dan aliran dana terkait dengan perkara," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).  Sebelumnya, Soleman mengakui bahwa dirinya memperkenalkan Mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili ke Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Peejuangan Waras Wasisto.  "Saya cuma memperkenalkan Pak Waras dengan Bu Neneng," kata Soleman usai diperiksa penyidik KPK.  Namun, Soleman membantah pernah bertemu dengan Neneng Rahmi terkait pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Hal itu, kata dia dibahas oleh tim panitia khusus RDTR.  "Itu silakan ditanyakan sama kawan-kawan yang bahas RDTR," ujar Soleman.  Politikus partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga mengaku dikonftontir dengan Waras Wasisto. Keduanya hari ini diperiksa penyidik sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Iwa Karniwa.  "Hanya dikonfrontir saja sama Pak Waras tadi," kata Soleman  Sementara itu, Waras Wasisto membantah pernyataan Soleman terkait dikonfrontir saat diperiksa penyidik KPK. Saat diperiksa penyidik, dia menyebut hanya menjelaskan apa yang diketahui terkait kasus yang menjerat Iwa Karniwa tersebut.  "Enggak ada dikonfrontir apa-apa sama Pak Soleman," tegas Waras.  Dalam persidangan kasus Meikarta beberapa waktu lalu disebutkan Bahwa Waras diduga berperan dalam mengalirkan duit suap Meikarta ke Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Iwa Karniwa. Awalnya, Neneng Rahmi diminta oleh mantan Bupati Bekasi Neneng Hasannah mengurus Rencana Detail Tata Ruang untuk Proyek Meikarta.  Neneng Rahmi mendapat informasi bahwa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Henry Lincoln memiliki jaringan di Pemprov Jabar yakni melalui Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.  Kemudian Henry Lincoln bertemu dengan, Iwa, Waras, dan Soleman di rest area jalan tol. Dari hasil pertemuan itu, Iwa meminta Rp1 miliar untuk mengurus RDTR Kabupaten Bekasi. Permintaan itu pun dipenuhi oleh Neneng Rahmi. Ia pun kemudian meminta uang Rp 1 miliar itu ke pihak Meikarta.  Akhirnya Neneng memberikan uang senilai Rp 900 juta kepada Soleman untuk kemudian disampaikan kepada Iwa. Sebelum sampai ke tangan Iwa Soleman memberikannya terlebih dahulu kepada Waras. Sisa Rp 100 juta dari yang belum diberikan kepada Iwa pun diminta oleh Waras.  Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.  Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp 900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.

KPK Cecar Dua Legislator PDIP Terkait Aliran Dana Suap Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Meikarta-James-Riady.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direksi (Sekdir) PT Lippo Cikarang Melda Peni Lestari. Itu masih terkait dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.  Melda akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTO (Bartholomeus Toto, red)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (7/8).  Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sebab, perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.  Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang, yang disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus ini. Lokasi yang digeledah penyidik yakni rumah pribadi Iwa, rumah dinas Sekda Jabar, kantor Dinas Bina Marga, hingga kantor Sekretaris Daerah Jawa Barat.  Dari lokasi sejumlah dokumen terkait Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan beberapa barang bukti lainnya disita penyidik untuk pembuktian dalam perkara ini.  Atas perbuatannya, Bhartholomeus dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Iwa diancam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

Kasus Suap Izin Meikarta, KPK Bakal Periksa Sekdir Lippo Cikarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda jabar

Berita Terkini