<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI mendorong tiga BUMD pangan Jakarta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2026. Mulai dari Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya diposisikan sebagai garda terdepan pengendali inflasi Ibu Kota. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto menuturkan, rangkaian hari besar keagamaan nasional (HBKN) yang dimulai dari Imlek, Ramadan hingga Idulfitri menjadi momentum krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, Jakarta tidak hanya memenuhi kebutuhan warganya, tetapi juga menjadi pusat mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. &lsquo;&rsquo;&rsquo;Jakarta ini menjadi pusat aktivitas. Saat hari besar, konsumsi meningkat. Karena itu, Pemprov harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan harga tetap terkendali,&rdquo; ujar Uus di Balai Kota, kemarin (11/2). Menurut dia, BUMD pangan bukan sekadar operator distribusi, melainkan instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, koordinasi lintas BUMD terus diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun kekosongan pasokan saat permintaan meningkat. &ldquo;BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng kita dalam mengendalikan kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada &lsquo;kagetan&rsquo; ketika Ramadan atau Idulfitri tiba. Tidak ada alasan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,&rdquo; tegasnya. Sejumlah langkah antisipatif disiapkan, antara lain bazar murah, program pangan bersubsidi bagi kelompok tertentu, kampanye belanja bijak untuk mencegah panic buying, serta penguatan program urban farming. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengungkapkan pihaknya berhasil meredam potensi mogok pedagang daging sapi di pasar-pasar Jakarta melalui koordinasi cepat dengan dinas terkait dan pelaku usaha. Menurutnya, perseroan bergerak sigap ketika muncul rencana aksi mogok yang berpotensi mengganggu distribusi dan memicu gejolak harga. &ldquo;Alhamdulillah, saat ada rencana mogok berjualan daging sapi, kami bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar situasi tidak berlarut-larut,&rdquo; ujarnya. Di bawah arahan Pemprov DKI, Dharma Jaya bersama para pemangku kepentingan mengatur pembagian peran guna memastikan distribusi tetap berjalan dan harga terkendali. &ldquo;Kami berbagi peran, melihat apa yang bisa kami lakukan untuk Jakarta. Tujuannya satu, supaya distribusi tetap aman dan harga tetap terkendali,&rdquo; tandasnya. Sebagai BUMD DKI, lanjutnya, Dharma Jaya tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban tanggung jawab menjaga ketahanan pangan, terutama saat terjadi potensi gangguan di lapangan.(rya/)

Pemprov DKI mendorong tiga BUMD pangan Jakarta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2026.

Sekda DKI Beberkan Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan Menjelang Imlek dan Ramadhan 2026

<div id="m#msg-f:1815157564156318544" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1815157564156318544-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Marullah Matali kembali dilantik sebagai sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta menggantikan Joko Agus Setyono. Pelantikan sendiri dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015291215/begini-tahap-demi-tahapan-produksi-maung-pindad-untuk-kendaraan-operasional-menteri-kabinet-merah-putih">Begini Tahap Demi Tahapan Produksi Maung Pindad untuk Kendaraan Operasional Menteri Kabinet Merah Putih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Marullah pernah jabatan sebagai Sekretaris Daerah DKI sejak Januari 2021 pada era Gubernur Anies Baswedan. Marullah menggantikan Sekda DKI sebelumnya, Saefullah, yang meninggal dunia akibat COVID-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Marullah dicopot saat kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan dilantik sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata pada 2 Desember 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia digantikan oleh Joko Agus Setyono yang diangkat menjadi Sekda oleh Heru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini, Joko dirotasi dari jabatan Sekda menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja, saya menyampaikan selamat bertugas, kepada Bapak Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh mengungkapkan, rotasi dan mutasi jabatan dalam institusi pemerintahan merupakan hal yang lumrah. Ia berharap, pejabat yang telah dilantik dapat bekerja membenahi kota Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya bersama untuk membangun dan membenahi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan tentu saja kita berharap bisa bersaing," ungkap Pj Teguh. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Marullah Matali kembali dilantik sebagai sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta menggantikan Joko Agus Setyono. Pelantikan se

Dicopot saat Heru Jadi Pj, Marullah Matali kembali Jabat Sekda DKI Jakarta di era Pj Teguh Setyabudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/20240714_204308-3107505486.jpg" alt="Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair (Jakfair) 2024 resmi ditutup pada Minggu (14/7) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair (Jakfair) 2024 resmi ditutup pada Minggu (14/7) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair (Jakfair) 2024 resmi ditutup pada Minggu (14/7) malam. Selama penyelenggaraan 33 hari, total transaksi yang dihasilkan pameran terbesar di Jakarta ini mencapai Rp 7,5 triliun. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan bahwa total transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan PRJ 2024 ini lebih dari target dan lebih besar dari tahun sebelumnya. "Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa transaksi di Jakarta Fair sekarang ini mengalami kenaikan dari Rp 7,3 triliun menjadi Rp 7,5 triliun lebih," ujarnya kepada wartawan usai menutup perhelatan Jakfair 2024, Minggu (14/7). "Artinya ada kenaikan sekitar Rp 200 miliar lebih. Sehingga kita bisa merasakan keseruan, keramaian," sambung Joko. Dengan transaksi triliunan rupiah dalam pelaksanaan PRJ di JIEXPO Kemayoran ini, ia mengatakan bahwa pergerakan ekonomi di Jakarta meningkat. "Yang jelas ekonomi jadi lebih baik karena ada pergerakan, ada peristiwa semacam ini. Tenaga kerja, pasti ya. Kemudian produk-produk, terutama produk UKM juga meningkat," ungkap Joko. Sementara itu, General Manager Operations Jakarta International Expo (JIExpo) Oki Setiawan mengungkapkan bahwa total pengunjung selama satu bulan lebih pelaksanaan PRJ mencapai jutaan orang. "Pengunjung kurang lebih sama seperti tahun lalu, 6,3 juta," ungkapnya. Oki menyebut bahwa total pengunjung 6,3 juta itu lebih banyak dari target, yaitu hanya di angka lima juta. "Semoga ke depan Jakarta Fair makin maju dan pengunjung dan peserta semakin meningkat," tutupnya. Dalam penutupan pameran PRJ 2024 ini, Joko bersama Oki melakukan seremoni di atas panggung utama Jakfair 2024. Saat menekan tombol seremonial penutupan, kembang api dinyalakan dan menghiasi langit Jakarta.

Selama penyelenggaraan 33 hari, total transaksi yang dihasilkan pameran terbesar di Jakarta ini mencapai Rp 7,5 triliun.

PRJ 2024 Resmi Ditutup, Sekda DKI: Total Transaksi Capai Rp 7,5 Triliun, Pengunjung 6,3 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa tujuan dari pengadaan mobil listrik untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) adalah untuk mengurangi polusi. Hal itu menanggapi komentar Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang menyebut bahwa mobil listrik tak kurangi kemacetan.  "Mobil listrik itu kan tujuannya untuk kita memiliki sumber daya yang banyak, ya kan. Kemudian kita ingin masalah polusi di Jakarta juga berkurang. Itu kan (tujuannya) mobil listrik itu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).  Masalah kemacetan kaitannya dengan mobil listrik, katanya memang tidak cukup hanya satu faktor. Pasalnya, kemacetan adalah masalah kompleks yang banyak penyebabnya.  "Tidak hanya pengalihan dari mobil berbahan bakar kemudian menjadi listrik, nggak juga seperti itu," jelas Joko.  Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang soal rencana pengadaan 21 unit mobil dinas listrik seharga Rp 800 juta per unit. Menurutnya, langkah itu tak tepat di tengah masih banyaknya permasalahan kemacetan dan polusi di Ibu Kota.  "Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat. Tetap saja mobil tersebut menambah jumlah pengguna jalan yang menambah kemacetan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).  Belum lagi, kata Gilbert, mobil listrik juga masih diperdebatkan tentang sustainability-atau keberlangsungannya bagi lingkungan. Ia menegaskan bahwa hingga sejauh ini, pengadaan mobil dinas listrik itu tak mendesak amat.  "Karena persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan," ucapnya.  "Jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak," sambung Gilbert.

Tak Jawab soal Macet, Sekda DKI: Tujuan Mobil Listrik Polusi Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyentil Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta baru Joko Agus Setyono, yang meloloskan anggaran pengadaan mobil dinas listrik seharga Rp 800 juta per unitnya. Tahun ini, Pemprov DKI berencana membeli 21 unit mobil listrik itu untuk menjadi Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pejabat DKI.  Menurutnya, Joko Agus seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi. Sebab, anggaran yang besar untuk pengadaan mobil listrik untuk KDO itu tidak penting dibanding untuk pelayanan kepada masyarakat.  "Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi) menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).  Gilbert menuturkan bahwa seharusnya Sekda DKI sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memastikan anggaran yang keluar dari APBD DKI adalah untuk kepentingan warga yang lebih luas. Menurutnya, anggaran untuk pengadaan mobil listrik itu lebih baik digunakan untuk bangun hunian untuk warga Jakarta.  "Anggaran yang digunakan juga lebih menyentuh bila digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian layak," tegas politikus PDI-P itu.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan 21 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah DKI Jakarta.  "Untuk asisten sekda, sekda, inspektorat, Bappeda," ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Pahlevi saat dihubungi wartawan, Senin (20/2).  Reza menerangkan bahwa harga mobil listrik ini sangat mengocek anggaran DKI. Pasalnya, mobil listrik ini berharga Rp 800 juta per unitnya.  Namun begitu, ia mengatakan bahwa perlu untuk merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu untuk mengadakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil listrik tersebut.  "Cuma kan nunggu Perkada itu. Pergubnya. Ini kan harus dibawa ke Kemendagri juga," jelas Reza.

Sekda DKI Baru Disentil Soal Pengadaan Mobil Dinas Listrik Rp 800 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20200302_205330.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono fokus membantu menuntaskan tiga prioritas kerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tiga itu meliputi persoalan kemacetan, banjir, dan pertumbuhan ekonomi.  Prasetio Edi Marsudi menyebut bahwa sekda otomatis menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia berharap Joko Agus dapat memilah anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD Perubahan ataupun APBD 2024, agar sesuai dengan tiga isu prioritas itu.  “Kita memikirkan juga nanti itu adalah target di (APBD) perubahan yang akan kita bahas," ujar Prasetio kepada wartawan, Jumat (17/2).  "Semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh pak Sekda yang baru supaya sukses,” sambungnya.  Pras sangat optimistis Joko Agus selain menguasai permasalahan Jakarta juga paham dengan keuangan. Apalagi Joko Agus lama berkarir di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI Jakarta definitif. Pelantikan itu dilakukan setelah Joko resmi dipilih Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Heru Budi.  "Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru Budi dalam pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.  Dalam pelantikan tersebut, Heru Budi menyatakan percaya bahwa Joko Agus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.  "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandasnya.

Ketua DPRD Minta Sekda DKI Tuntaskan 3 Program Prioritas Pj Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1berik20230103143051.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak muluk-muluk mengenai kriteria calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pilihannya. Ia mengatakan, selama calon sekda itu mengerti soal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Ibu Kota, siapa saja bisa bersanding dengannya.  "Yang penting tau anggaran, yang penting paham terkait dengan proses APBD DKI, gitu aja," kata Heru kepada wartawan, Jumat (27/1).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa dalam proses seleksi Sekda DKI yang tengah berlangsung, dirinya tak ikut campur soal itu. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyerahkan sepenuhnya hasil tes kepada Panitia Seleksi.  "Saya serahkan ke pansel siapa, seleksinya saya ngga ikut-ikut," ucap Heru.  Hingga sejauh ini, Kepala Sekretariat Presiden itu mengatakan sudah tersaring enam nama yang telah mengikuti tahapan seleksi terakhir, yaitu wawancara.  "Cuman yang terbaik aja, berarti masih 6 nama akan jadi 3 (diserahkan ke istana), 3 itu belum tau siapa," pungkasnya.  Sebelumnya, seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali terus berlangsung. Terbaru, dari tujuh nama calon Sekda DKI yang lolos tes kompetensi, saat ini tersisa enam nama yang mampu melewati tes manajerial dan sosio kultural.  Enam nama tersebut adalah Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta), dan Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).  "Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan berhak untuk mengikuti tahapan Wawancara Pansel," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut, Kamis (26/1).  Nama-nama tersebut selanjutnya telah mengikuti seleksi berikutnya, yaitu wawancara panitia seleksi pada hari Kamis, (26/1) di Ruang Sidang Utama ( RSU ) Gedung A Lantai 3 , Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 3.

Kata Heru Budi Soal Kriteria Calon Sekda DKI Pengganti Marullah Matali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikuti-jokowi-ahok-anies-akan-lelang-jabatan-eselon-ii_m_.jpg" alt="LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali terus berlangsung. Terbaru, dari tujuh nama calon Sekda DKI yang lolos tes kompetensi, saat ini tersisa enam nama yang mampu melewati tes manajerial dan sosio kultural.  Enam nama tersebut adalah Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta), dan Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).  "Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan berhak untuk mengikuti tahapan Wawancara Pansel," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut, Kamis (26/1).  Nama-nama tersebut selanjutnya akan mengikuti seleksi berikutnya, yaitu wawancara panitia seleksi pada hari ini, Kamis (26/1) di Ruang Sidang Utama ( RSU ) Gedung A Lantai 3 , Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 3.  Untuk diketahui, rangkaian seleksi wawancara ini adalah rangkaian terakhir sebelum diputuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi Sekda DKI definitif pengganti Marullah Matali.  Sebelumnya, Hasil Tes Kompetensi Bidang Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sudah keluar. Sebanyak tujuh dari 10 orang lulus melalui tes tersebut.  “Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Bidang (Penulisan Makalah) berhak untuk mengikuti tahapan Tes Manajerial Assessment,” kata Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (10/1).

Nama Calon Sekda DKI Ikuti Seleksi Wawancara Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-nih-5-kesalahan-fresh-graduate-saat-wawancara-kerja_m_.jpg" alt="Ilustrasi proses wawancara saat seleksi penerimaan pegawai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses wawancara saat seleksi penerimaan pegawai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dinyatakan tak lolos tes Kompetensi Bidang. Mereka yang dinyatakan gugur adalah Junaedi (Bupati Kepulauan Seribu); Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta); dan Wahyu Haryadi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta).  "Iya (tiga nama di atas) otomatis gugur," kata Kepala Bidang Pengembangan Eti Cahyaningsih saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (10/1).  Diketahui bahwa tiga nama yang gugur dalam tes kompetensi bidang itu sebelumnya sudah lolos dalam seleksi tes administratif bersama dengan tujuh nama lainnya.  Sebelumnya, ada tujuh orang yang lolos dari sepuluh nama calon yang mengikuti seleksi tes Kompetensi Bidang.  Berikut adalah tujuh nama yang lolos dari tes kompetensi bidang tersebut.  1. Bayu Meghantara (Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta) dengan nilai tes 77,40.  2. Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta) dengan nilai tes 76,50.  3. Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat) dengan nilai tes 79,20.  4. Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dengan nilai tes 77,30.  5. Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali) dengan nilai tes 78,10.  6. Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta) dengan nilai tes 79,90.  7. Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta) dengan nilai tes 80,30.  "Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Bidang (Penulisan Makalah ) berhak untuk mengikuti tahapan Tes Manajerial Assesment," kata Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut.  Tes manajerial akan dilaksanakan pada Senin-Kamis atau 16-19 Januari 2023 yang akan diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara (Puspenkom ASN BKN).

Bupati, Kadis, dan Asisten Sekda Ini Tak Lolos Seleksi Sekda DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/2lanti20210118175242.jpg" alt="Foto: Marullah Matali resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Credit: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Marullah Matali resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Credit: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kursi jabatan Sekretaris Daerah DKI Jakarta definitif saat ini masih kosong dan diperebutkan sepuluh nama yang sudah ikut seleksi. Saat ini, jabatan Sekda DKI sementara diisi oleh Penjabat (Pj) Sekda Uus Kuswanto.  Namun begitu, meski para calon Sekda mesti mengikuti serangkaian tes, pada akhirnya pemenang jabatan ini tetap akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama baru Sekda DKI definitif ditargetkan sudah ada awal bulan Februari 2023.  "Untuk target sekitar awal Februari, ya," ujar Kepala Bidang Pengembangan Eti Cahyaningsih saat dihubungi JawaPos.com, Senin (9/1).  Ia mengakui bahwa proses pemilihan Sekda DKI pengganti Marullah Matali itu cukup lama. Pasalnya, memang ada serangkaian tes dan perlu seleksi yang ketat untuk sampai pada tiga nama yang kemudian akan dipilih oleh presiden.  "Karena prosesnya sampai ke presiden. Jadi memang agak lama," jelas Eti.  Sebelumnya, 10 nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif DKI Jakarta sudah melalui tahapan tes Kompetensi Bidang pada Rabu (4/1) lalu. Setelah itu, masih ada dua tahapan lainnya yang perlu dilalui sebelum nama yang lolos diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.  "Proses selanjutnya adalah tes kompetensi manajerial melalui asesment oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara)," ujar Kepala Bidang Pengembangan Eti Cahyaningsih saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (7/1).  Tes kompetensi tersebut, kata Eti, akan dilaksanakan pada 16 Januari mendatang di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Kramat Jati, Jakarta Timur.  Setelah melalui tes kompetensi, ia mengatakan bahwa selanjutnya para calon Sekda pengganti Marullah Matali itu juga akan melangsungkan proses berikutnya, yaitu wawancara. "Wawancara oleh tim panitia seleksi," kata Eti singkat.  Terkait waktu pelaksanaan tes wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari BKD.  Sementara itu, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sudah menghimpun 10 nama calon Sekda yang akan menggantikan Marullah Matali. Menurut Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Suhajar Diantoro, sepuluh nama tersebut telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.  Adapun nama-nama yang lulus di tahap ini adalah Bayu Meghantara (Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta), Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali).  Selain itu, ada juga Junaedi (Bupati Kepulauan Seribu), Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta), Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta), Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta), dan Wahyu Haryadi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta).

Sekda DKI Baru Ditargetkan Sudah Terpilih Awal Februari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda dki

Berita Terkini