<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/Direktur-Penyidikan-KPK-Brigjen-Asep-Guntur-Rahayu-Dery-Ridwansah-2JPG-3927501378.jpg" alt="Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu." width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Ema Sumarna, yang telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Bandung Smart City. KPK juga turut menahan tiga anggota DPRD Bandung periode 2019-2024 yakni, Riantono, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi yang juga menyandang status tersangka dalam kasus ini.</p> <p>Penahanan terhadap keempat orang itu dilakukan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) KPK. Ema Sumarna bersama tiga anggota DPRD itu bakal mendekam di sel tahanan 15 Oktober 2024.</p> <p>"Terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka ditahan tim penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 26 September 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 di Rutan KPK," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/9).</p> <p>Kasus yang menjerat Ema Sumarna merupakan pengembangan dari kasus suap proyek Bandung Smart City yang sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ema Sumarna diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Sementara tiga tersangka lainnya diduga menerima suap senilai total Rp 1 miliar, serta mendapatkan jatah proyek lainnya di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Bandung.</p> <p>"Penerimaan uang tersangka ES sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya total berjumlah Rp 1 miliar beserta mendapatkan Pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Dinas Kota Bandung," ucap Asep.</p> <p>Asep mengutarakan, perkara ini bermula dari pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung. Dalam pembahasan itu disepakati adanya anggaran yang diupayakan dialokasikan untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk proyek yang terkait Bandung Smart City.</p> <p>Ema Sumarna diduga menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Selain itu, Ema Sumarna selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) diduga membantu mempermudah penambahan anggaran pada pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kepentingan para anggota DPRD.</p> <p>Hal itu dilakukan agar dapat mengerjakan pokok pikiran (pokir) atau proyek penyedia yang bersumber dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022.</p> <p>"Sedangkan para tersangka RI, AH, dan FCR) selaku anggota DPRD, menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapat Pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C," tegas Asep.</p> <p>Ema Sumarna dan tiga mantan anggota DPRD Kota Bandung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

KPK resmi menahan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Ema Sumarna, yang telah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap.

KPK Tahan Mantan Sekda Bandung dan 3 Anggota DPRD Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Ali-fikri-KPK-305344384.jpg" alt="Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK." width="100%">
<figcaption>Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, pada Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">Ema akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Ema, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa dua Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Kedua anggota DPRD itu yakni, Ferry Cahyadi dan Yudi Cahyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (14/3) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Ema Sumarna (Sekda Kota Bandung); Ferry Cahyadi dan Yudi Cahyadi (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014439940/bikin-heboh-penggemar-indonesia-hyoyeon-snsd-keciduk-nonton-ogoh-ogoh-di-bali-hingga-tulis-captionrandom-abis">Bikin Heboh Penggemar Indonesia, Hyoyeon SNSD Keciduk Nonton Ogoh-Ogoh di Bali hingga Tulis Caption&nbsp;Random Abis!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian belum diketahui, apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap Ema dan dua anggota DPRD Kota Bandung. Namun, Ema sebelumnya dicegah ke luar negeri dari pengembangan kasus dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengakui menetapkan tersangka baru dari pengembangan perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City. Perkara itu sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin menkonfirmasi itu betul ada pengembangan perkara di sana dan sudah para proses penyidikan, beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak eksekutif pemerintahan kota Bandung maupun dari pihak legislatif DPRD,&rdquo; ungkap Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014439898/pbb-ungkap-fakta-bahwa-israel-melanggar-hukum-internasional-terkait-penembakan-dan-pembunuhan-jurnalis">PBB Ungkap Fakta Bahwa Israel Melanggar Hukum Internasional Terkait Penembakan dan Pembunuhan Jurnalis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kami akan update kembali nama-nama tersangka dimaksud untuk pengembangan perkara suap saat itu di kota Bandung. Dan seperti biasa kami akan mengumumkan secara resmi pada saat penahanan terhadap para tersangka,&rdquo; pungkas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dari pengembangan perkara Yana Mulyana terdapat lima orang. Mereka di antaranya Ema Sumarna selaku Sekda Kota Bandung, Riantono&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung periode 2019 s/d 2024), Achmad Nugraha (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), Ferry Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024), dan Yudi Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota Bandung 2019 s/d 2024).</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, pada Kamis (14/3).

KPK Periksa Sekda dan Dua Anggota DPRD Kota Bandung Terkait Kasus Dugaan Suap

<div id="m#msg-f:1766026253575787035" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230120_1250011.jpg" alt="Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jumat (20/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Bandung Ema Sumarna di Polrestabes Bandung, Kota Bandung, Jumat (20/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bandung Ema Sumarna, untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Bandung Yana Mulyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, KPK telah melakukan cegah pada satu orang pihak yang menjabat Sekda di Pemkot Bandung untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menerangkan, pencegahan Ema ke luar negeri agar mempermudah proses penyidikan kasus korupsi tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan kawan-kawan. "Diduga pihak yang dicegah dimaksud memiliki keterkaitan erat dengan penyidikan perkara ini," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu mengungkapkan, pengajuan status cegah sudah dilakukan sejak awal Mei 2023 pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI.&nbsp;"Sikap kooperatif dari pihak yang dicegah tersebut diperlukan agar proses penyidikan perkara dapat segera dirampungkan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota&nbsp;Bandung&nbsp;Yana Mulyana dan lima pihak lainnya sebagai tersangka. Yana Mulyana diduga menerima suap berkaitan dengan program&nbsp;Bandung&nbsp;Smart City.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Yana Mulyana, KPK juga menjerat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)&nbsp;Bandung&nbsp;Dadang Darmawan, Sekretaris Dishub&nbsp;Bandung&nbsp;Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yana, Dadang, dan Khairul yang dijerat sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 200 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Benny, Sony, dan Andreas selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pencegahan Ema ke luar negeri agar mempermudah proses penyidikan kasus korupsi tersangka Wali Kota Bandung Yana Mulyana Cs.

KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/sekda-bandung-1748424577.jpg" alt="Sekda Kota Bandung Ema Sumarna memastikan pelayanan seperti biasa usai Walikota ditangkap atau kena OTT KPK." width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Bandung Ema Sumarna memastikan pelayanan seperti biasa usai Walikota ditangkap atau kena OTT KPK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, menjamin pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa usai Wali Kota Yana Mulyana kena OTT KPK, Jumat malam (14/4).</p> <p>Sekda Kota Bandung memastikan pelayanan tetap berjalan normal atau sebagaimana mestinya terutama menjelang mudik atau Hari Raya Idul Fitri 2023 ini.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga akan menjaga psikologis para aparatnya untuk tetap fokus memberikan pelayanan publik secara prima.</p> <p>&ldquo;Kami terus harus berkomitmen, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Terutama adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu,&rdquo; kata Ema di Balai Kota Bandung, seperti dikutip <em>PojokSatu (Jawa Pos Group)</em>, Sabtu (15/4).</p> <p>Pernyataan Ema tersebut berkaitan dengan kasus Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Salah satu pelayanan publik yang mendapat perhatian yaitu proses arus mudik. Ema menyatakan, semua hal yang berkaitan dengan arus mudik tetap berjalan, di bawah koordinasi Asisten Daerah 2 Kota Bandung.</p> <p>&ldquo;Kegiatan hari ini tetap berjalan, kami masih ada Asda 2 yang mengkoordinasikan (arus mudik). Kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan unsur institusi lain tentunya,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Selain itu, Ema memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok di Kota Bandung tetap terjaga dan aman.</p> <p>&ldquo;Ketersediaan kebutuhan pokok ini tetap harus tetap terjaga. Arus barang distribusi barang harus secara maksimal,&rdquo; katanya.</p> <p>Sedangkan berkaitan dengan proses di KPK, Ema mengatakan, Pemkot Bandung masih menunggu hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.</p> <p>&ldquo;Saya tidak ingin melangkahi apapun. Saya tidak tahu. Kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan,&rdquo; kata Sekda Kota Bandung ini.</p>

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, menjamin pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa usai Wali Kota Yana Mulyana kena OTT KPK.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK, Sekda Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mang-oded-tolak-benny-jadi-sekda-bandung-jabatan-plh-diperpanjang_m_.jpg" alt="Jabatan Sekda Bandung masih kosong" width="100%">
<figcaption>Jabatan Sekda Bandung masih kosong</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota Bandung hingga kini belum juga memiliki Sekretaris Daerah (Sekda). Padahal Kementerian Dalam Negeri sudah&nbsp;menunjuk Benny Bachtiar sebagai Sekda.</p><br /> <p>Namun ternyata ada penolakan dari Pemkot Bandung dengan penunjukan Benny. Sehingga, meski surat dari Kemendagri telah diterima Pemkot Bandung, namun pelantikan terhadap Benny belum juga dilakukan.</p><br /> <p>Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, pihaknya telah memperpanjang jabatan Ema Sumarna sebagai pelaksana harian (Plh) Sekda Kota Bandung. Sebagai pemimpin Bandung dirinya berikeras menolak melantik Benny Bacthiar sebagai Sekda Bandung.</p><br /> <p>"Sudah kemarin diperpanjang per tanggal 17 (November). Kan masih belum ada definitif, masih proses," kata Oded di Bandung, Selasa (20/11).</p><br /> <p>Sebagaimana diketahui, Benny Bachtiar merupakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi. Nama Benny direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menggantikan Yossi Irianto yang mengundurkan diri karena maju sebagai Cawalkot 2018 lalu. Namun terjadi pro kontra di lingkungan Pemkot Bandung hingga akhirnya Benny belum juga dilantik.</p><br /> <p>Menurut pemimpin yang akrab disapa Mang Oded ini, bahwa surat balasan Kemendagri soal penggantian nama sekda definitif sudah diterimanya dari Pemprov Jabar. Surat pun ditandatangani oleh Sekda Jabar Iwa Karniwa yang meminta agar segera melantik Benny sebagai Sekda Pemkot Bandung. "Saya masih tolak," tegas Oded.</p><br /> <p>Bahkan pihaknya akan menunggu hingga enam bulan ke depan untuk tidak melantik sekda definitif sesuai dengan UU Pilkada. "Hak saya itu mah. Setelah itu, mau pilih (sekda)," ujarnya.</p><br /> <p>Sebelumnya Ridwan Kamil meminta Mang Oded untuk segera melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda. Hal itu sesuai dengan surat yang dikirim pihak Kemendagri soal jabatan yang kosong tersebut.</p><br /> <p>"Harapannya ikuti sesuai arahan Mendagri. Saya mah tidak ada kepentingan, karena Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memutuskan," ungkap Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (19/11).</p><br /> <p>Terkait konsekuensi yang akan diterima Pemkot Bandung jika Wali Kota Bandung tidak segera melantik Benny, Kang Emil belum mengetahuinya. Karena belum mendapat informasi mengenai sanksi yang akan diberikan ke Pemkot Bandung terkait itu.</p><br /> <p>"Saya belum hapal konsekuensinya. Tapi saran saya ikuti saja perintah dari Kemendagri," tandasnya.</p>

Mang Oded Tolak Benny Jadi Sekda Bandung, Jabatan Plh Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benny-bachtiar-jadi-sekda-bandung-pilihan-oded-terancam-gagal_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota Bandung sejak dipimpin Oded M Danial-Yana Mulyana selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung belum memiliki seorang Sekretaris Daerah (Sekda). Selama ini posisi sekda diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).</p><br /> <p>Ditunjuknya Benny Bachtiar sebagai Sekda Bandung atas rekomendasi mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan sudah didiskusikan dengan Oded saat itu tidak kunjung dilantik. Karena beberapa waktu lalu, Oded melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait usulan sekda baru yakni Ema Sumarna.</p><br /> <p>Namun usulan ini terancam dibatalkan karena pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerima surat keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menunjuk Benny untuk segera dilantik.</p><br /> <p>"Kemarin lapor ke Gubernur, beliau sampaikan arahan dan saya sudah tandatangani surat kuasa Pak Gubernur untuk meminta kepada Wali Kota Bandung (Oded) melaksanakan yang sudah rekomendasi tertulis dari kemendagri maupun dari komite ASN RI, itulah yang harus dilaksanakan," kata Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Rabu (7/11).</p><br /> <p>Setelah proses pelantikan sekda sesuai rekomendasi Kemendagri, Wali Kota Bandung dan bisa mengevaluasi kinerjanya. Apakah kinerjanya sesuai atau tidak dengan yang diharapkan. Sehingga ada proses selanjutnya sesuai peraturan.</p><br /> <p>"Jadi prinsipnya apa yang diputuskan Kemendagri dan komisi ASN, itu harus dilantik. Pakk benny harus dilantik dulu," ujarnya.</p><br /> <p>Dalam artian Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah akan membalas surat yang disampaikan Wali Kota sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang sudah turun. Maka secepatnya Benny untuk dilantik mengisi jabatan Sekda agar roda pemerintahan tidak terkendala.</p><br /> <p>"Secepatnya (dilantik) karena ini akan menghambat proses pembangunan berikutnya, ya semakin lama dilakukan ,semakin lama pula (pembangunan). Apalagi sekarang ada pembahaaan APBD 2019, dan RPJMD 2018-2023, itu sebagai pondasi di Kota Bandung," pungkasnya. (ona/JPC)</p><br /> <p></p>

Benny Bachtiar Jadi Sekda Bandung, Pilihan Oded Terancam Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-sekda-bandung-ridwan-kamil-keputusan-ada-di-kemendagri_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure><p style="text-align: center;"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota Bandung hingga kini belum memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) sejak dipimpin oleh Wali dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial- Yana Mulyana. Pasalnya pengajuan nama sekda masih dipertanyakan dan dipertimbangkan oleh pihak terkait.</p><br /> <p>Pada masa akhir jabatan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, telah disepakati nama Benny Bachtiar selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi ditunjuk sebagai Sekda Kota Bandung. Namun hingga adanya surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, belum juga dilantik.</p><br /> <p>Hal ini karena adanya ketidaksepakatan dan akhirnya Pemkot Bandung kembali mengirimkan surat penunjukan Sekda baru kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun belum ada hasil, karena harus menunggu keputusan dari Kemendagri.</p><br /> <p>"Saya belum bisa berkomentar intinya masih saya komunikasikan dengan Pemkot Bandung mencarikan solusi yang baik," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Selasa (30/10).</p><br /> <p>Perihal kendala, karena sebagai Gubernur Jabar hanya menyampaikan surat tersebut kepada Kemendagri. Sehingga adanya prosedur yang harus dilewati dan keputusan ada di pihak Kemendagri.</p><br /> <p>"Ada prosedur-prosedur yang dilalui, kan itu keputusannya bukan pada Gubernur tapi ada di Kemendagri. Surat-menyurat sudah disampaikan dan harus nunggu jawaban. Saya hanya menyampaikan saja," tutur Kang Emil sapaannya.</p><br /> <p>Sehingga keputusan penunjukan Sekda Bandung meruoakan wewenang Kemendagri. Jika pihaknya menyebut A maka sebagai Gubernur akan ikuti.</p><br /> <p>"Kalau A saya sampaikan A. Jadi jangan asumsikan gimana Gubernur ya, urusan pejabat dan lain-lain itu urusan Menteri Dalam Negeri dan itu memang apa adanya," ujarnya.</p><br /> <p>Untuk diketahui, hingga saat ini jabatan Sekda Kota Bandung diisi oleh Plh Sekda Kota Bandung Evi S Shaleha. Sebelumnya telah ditunjuk Dadang Supriatna sebagai Plt Sekda Kota Bandung. Namun masa kepemimpinannya telah habis sejak 2 Oktober 2018 lalu.</p>

Soal Sekda Bandung, Ridwan Kamil: Keputusan Ada di Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bandung-belum-punya-sekda-ini-kata-ridwan-kamil_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota Bandung telah berjalan dibawah kepemimpinan baru yakni Oded M Danial-Yana Mulyana selaku Wali dan Wakil Wali Kota Bandung sejak 20 September 2018 lalu. Namun hingga kini belum memiliki Sekretaris daerah (Sekda) Bandung.</p><br /> <p>Saat Ridwan Kamil masih menjabat Wali Kota telah diadakan rapat pemilihan sekda yang akan mendampingi kepemimpinan yang baru. Terpilihlah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi Benny Bachtiar. Namun hingga saat ini belum juga dilantik, karena munculnya pro kontra.</p><br /> <p>Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil enggan menanggapi terkait belum dilantiknya Benny Bachtiar sebagai Sekda Bandung. Karena pihak Kementrian Dalam Negeri telah melayangkan surat Nomor 800/8396/OTDA tentang Tanggapan Penggantian Penetapan JPT Pratama Sekda Kota Bandung.</p><br /> <p>"Kalau tanya hasilnya seperti apa belum rilis secara resmi. Tapi kalau bahasa dari pusat ya (Benny Bachtiar pengganti sekda). Tapi saya belum memberikab statement (secara resmi) karena belum merapatkan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu (24/10).</p><br /> <p>Namun jika sudah ada surat keputusan yang keluar dari Kementerian, maka semua harus menghormati dan patuhi aturan tersebut. "Kalau saya selalu ikuti aturan kalau dari pusat seperti itu, ya aturan itu harus kita hormati," ungkapnya.</p><br /> <p>Untuk diketahui agar tidak ada kekosongan roda pemerintahan, dipilihlah Plh Sekda Kota Bandung yang dijabat Evi S Shaleha, yang sebelumnya dijabat Dadang Supriatna</p>

Bandung Belum Punya Sekda, Ini Kata Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-pelantikan-sekda-ridwan-kamil-surat-mendagri-sudah-turun_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Sekda definitif Beny Bachtiar segera dilantik. Pasalnya, sesuai persetujuan Kemendagri, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial diminta melantiknya.</p><br /> <p>"Surat dari Mendagri sudah turun. Secepatnya Wali Kota Bandung mengikuti rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, kan saya perwakilan pemerintah pusat di Jawa Barat," kata Emil di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/10).</p><br /> <p>Mantan Walikota Bandung itu memberikan batas waktu hingga 7 hari kedepan setelah surat putusan dikeluarkan Mendagri pada 3 Oktober kemarin. Ia berharap, pelantikan Sekda Kota Bandung menjadi pelengkap roda pemerintahan yang dikini dipimpin pasangan Oded M. Danial-Yana Mulyana.</p><br /> <p>"Terhitung tujuh Hari surat yang dikirimkan (harus dilantik). Surat krmarin (sudah keluar) kalau tidak salah," tutur pria yang akrab disapa Kang Emil.</p><br /> <p>Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian Masalah Kebijakan (Lapemka) Bandung, Tubagus Kun Maulawarman menilai bahwa sudah seharusnya Sekretraris Daerah (Sekda) Kota Bandung definitif dilantik untuk mengisi kekosongan. Sekaligus demi memperbaiki sistem pemerintah dan pelayanan publik.</p><br /> <p>Menurut Kun Maulawarman, posisi Sekda definitif sangat penting dan strategis, apalagi jabatan ini adalah pucuk dari birokrasi di pemerintahan daerah sehingga tidak bisa dianggap sebelah mata. Terlebih lagi saat ini pemerintah Kota Bandung tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).</p><br /> <p>"Sekda yang definitif sangat penting. Karena sekarang lagi menyusun RPJMD. Peran sekda sangat sentral, karena ia adalah pengawal birokrasi, yang harus intens menyusun rencana pembangunan," kata Kun Maulawarman.</p><br /> <p>Ia juga menilai bahwa keterlambatan dalam pelantikan sosok Sekda definitif sangat melanggar birokrasi yang ada. Terlebih hanya dengan dalih tekanan sejumlah ormas yang menolak pelantikan sementara sosok yang akan dilantik pun sudah melalui berbagai tahapan yang legal mulai dari level Walikota bahkan sampai Menteri Dalam Negeri.</p><br /> <p>"Itu enggak benar. Masa keputusan yang sudah ditandatangani Mendagri bisa batal hanya karena demo. Ini akan jadi preseden buruk, ketika ada pihak yang tak setuju, akan menggerakkan massa agar terjadi pembatan," tegas Kun.</p><br /> <p>Oleh karena itu, ia menyarankan agar Walikota Oded Muhammad Danial untuk segera melantik Benny Bachtiar yang sudah diputuskan Kemendagri dan disetujui Walikota sebelumnya, yang kini menjadi Gubernur Jabar Ridwan Kamil.</p><br /> <p>"ASN itu ketika dilantik, dia sudah menyatakan siap ditempatkan di mana saja. Jadi hanya karena berasal dari Pemkot Cimahi lalu ditolak masuk ke Pemkot Bandung, mau dikemanakan birokrasi negeri ini?" pungkasnya.</p>

Soal Pelantikan Sekda Bandung, Kang Emil: Surat Mendagri Sudah Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekda bandung

Berita Terkini