<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/fast-fashion-concept-with-piles-clothes-2814538182.jpg" alt="ILUSTRASI: Tumpukan limbah pakaian. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tumpukan limbah pakaian. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Industri mode global kini berada di persimpangan jalan. Terguncang oleh perlawanan kolektif dari konsumen yang semakin disiplin lingkungan. Dampak destruktif dari&nbsp;'fast-fashion'&nbsp;(mode cepat), sebuah gelombang baru bernama&nbsp;'slow-fashion' (mode lambat) kini bukan lagi tren, melainkan sebuah gerakan yang menggaung di seluruh dunia. 'Fast-fashion' adalah model bisnis yang membanjiri pasar dengan pakaian murah dan cepat sedia, memicu gaya konsumtif. Namun, di balik etalase yang gemerlap, model ini menciptakan malapetaka. Timbunan limbah tekstil yang mencemari bumi dan kondisi kerja buruh yang jauh dari kata manusiawi. <h3>Bencana Ekologi di Balik Tren</h3> Menurut laporan dari UN Global News, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara gamblang menyebut bahwa 'fast-fashion' adalah bencana ekologi yang terus mengakselerasi. Setiap detiknya planet ini menelan satu truk sampah pakaian. Entah itu dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan akhir. "Berpakaian bisa jadi membunuh planet ini," tegas Guterres. Jejak karbon industri mode sangat mencengangkan, menyumbang hingga delapan persen dari total emisi gas rumah kaca global. Hausnya akan air juga tak terbendung, mencapai 215 triliun liter per tahun, dan bergantung pada ribuan zat kimia berbahaya yang meracuni ekosistem. Para ahli bahkan memperkirakan, melipatgandakan masa pakai sehelai pakaian bisa memangkas emisi hingga 44 persen. <h3>Filosofi&nbsp;Slow Fashion&nbsp;sebagai Pencerah</h3> 'Slow-fashion'&nbsp;hadir sebagai antitesis. Sebuah filosofi yang mengedepankan keberlanjutan. Gerakan ini mengajak konsumen untuk berinvestasi pada kualitas, bukan kuantitas. Dengan membeli lebih sedikit, mereka mendukung merek-merek yang berkomitmen pada etika produksi dan kelestarian alam. Dorongan ini terutama datang dari generasi muda yang menuntut transparansi, tidak lagi sekadar harga, melainkan juga asal-usul, material, dan nasib para pekerja. <h3>Era Baru Tanggung Jawab Kolektif</h3> Tak bisa lagi bersembunyi di balik&nbsp;"greenwashing,"&nbsp;perusahaan mode raksasa kini dipaksa beradaptasi. Mereka mulai mengalihkan investasi ke bahan daur ulang, meminimalkan limbah, dan membuka rantai pasok mereka. Di sisi lain, pemerintah juga turun tangan. Uni Eropa, misalnya, tengah menyusun regulasi untuk menekan industri mode agar lebih bertanggung jawab, cerminan dari pergeseran kebijakan publik. Konsumen memegang kendali penuh. Dengan memilih produk yang tahan lama, mengurangi konsumsi berlebihan, dan merangkul pasar jual kembali, mereka menjadi garda terdepan dalam melawan budaya sekali pakai. <h3>Dampak Ganda: Ekonomi dan Kesehatan</h3> Gerakan ini mengguncang fondasi ekonomi negara-negara produsen garmen, seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja, yang kini dipaksa beradaptasi dengan tuntutan baru dari pasar global. Selain itu, laporan dari The Straits Times&nbsp;mengungkap ancaman tersembunyi di balik tren mode. Mulai dari tren anting-anting berlebihan yang dapat meregangkan cuping telinga, hingga bahaya dari penggunaan&nbsp;'waist trainer'&nbsp;yang memicu masalah kesehatan. Meskipun&nbsp;'slow fashion'&nbsp;masih berjuang dari ceruk pasar, dampaknya terus meluas. Ini bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah manifestasi dari kesadaran global yang tumbuh subur, sebuah revolusi yang mengubah cara pandang kita terhadap pakaian, planet, dan kemanusiaan.

Konsumen di seluruh dunia memicu tren slow fashion sebagai perlawanan terhadap dampak buruk pada industri mode instans.

Revolusi Mode, Ketika Konsumen Global Berbalik Melawan Pakaian Sekali Pakai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JoFQ2jPcmUciaAV10LH3EcJ69qhT9ftuJqnfDyG6-1433675980.jpg" alt="Program percontohan di Wonokromo untuk mewujudkan Surabaya bebas limbah popok dan pembalut. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Program percontohan di Wonokromo untuk mewujudkan Surabaya bebas limbah popok dan pembalut. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyoroti kebiasaan masyarakat memakai popok sekali pakai. Bahkan membuangnya ke sungai. Ini bisa memicu banjir dan menurunkan kualitas air sungai. Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pemberdayaan Masyarakat DLH Surabaya, M. Rokhim mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan Kota Surabaya bebas limbah popok dan pembalut sekali pakai. "Limbah popok dan pembalut ini selain membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, juga berpotensi mencemari sungai dan membahayakan kesehatan masyarakat," tutur Rokhim di Surabaya, Jumat (22/8). Salah satu cara yang dilakukan DLH untuk mewujudkan target tersebut adalah bekerja sama dengan Bumbi, meluncurkan program percontohan di kawasan Pulo Tegalsari VI, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo. Rokhim mengatakan program ini merupakan implementasi dari program &ldquo;Surabaya Bebas Sampah Popok dan Pembalut Sekali Pakai&rdquo; yang diajukan dalam Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge. "Program ini menyasar ibu rumah tangga. Kami beri edukasi tentang pentingnya menjaga sungai dan lingkungan, serta kami ajak untuk tidak membuang popok ke sungai dan beralih ke popok ramah lingkungan," imbuhnya. Wonokromo dipilih sebagai lokasi percontohan bukan tanpa alasan. Di kecamatan tersebut, masih ditemukan praktik membuang popok bayi ke sungai. Melalui edukasi ini, pihaknya berharap dapat meminimalisir praktik tersebut.&nbsp; &ldquo;Limbah popok sekali pakai sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Selain mencemari sungai, tumpukan sampah juga berpotensi menyumbat saluran dan menyebabkan banjir," terang Rokim. Di sisi lain, jika limbah popok dan pembalut dibuang ke Sungai Kalimas, maka akan mencemari kualitas air yang dikonsumsi masyarakat Surabaya. Sebab, sungai Kalimas adalah salah satu sumber utama air PDAM untuk warga Surabaya. &ldquo;Semoga dengan adanya program ini, bisa mengurangi sampah ke saluran dan mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif, solusi, yang bisa diimplementasikan di Kota Surabaya,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi limbah popok dan pembalut sekali pakai, dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat

Limbah Popok dan Pembalut Sekali Pakai Bikin Banjir hingga Cemari Air PDAM, Pemkot Surabaya Janji Cari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/eri-cahyadi-wali-kota-2099384663.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarkat untuk mengurangi penggunaan popok bayi dan pembalut sekali pakai. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarkat untuk mengurangi penggunaan popok bayi dan pembalut sekali pakai. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat untuk menggunakan popok bayi dan pembalut sekali pakai. Menurut dia, penggunaan popok bayi dan pembalut sekali pakai harus dikurangi penggunaannya. Sebab kedua produk itu sulit untuk didaur ulang maupun dihancurkan, sehingga berisiko merusak lingkungan. &ldquo;Karena itulah kita mengedukasi masyarakat, ayo kita menggunakan popok yang bisa digunakan kembali,&rdquo; ujar Wali Kota Eri saat mengisi sosialisasi pengelolaan popok bayi dan pembalut sekali pakai di Kampung Geblak Jambangan, Selasa (22/4). Ajakan itu bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April. Eri menilai bahan yang digunakan popok sekali pakai dan popok yang bisa digunakan kembali itu berbeda. Bahan popok sekali pakai sulit didaur ulang, sementara bahan popok yang bisa digunakan kembali lebih mudah dihancurkan. &ldquo;Kalau lingkungan terjaga, lingkungan itu bersih, maka insyaallah hidup kita juga akan menjadi hebat,&rdquo; imbuh Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu. Eri tak menampik penggunaan popok dan pembalut sekali pakai masih menjadi masalah serius dalam pencemaran air Sungai Brantas. Hal ini diperkuat dengan hasil komunitas Peduli Sungai Surabaya. &ldquo;Itu banyak popok dari luar daerah, tetapi ditemukan di Surabaya. Meski begitu, kami juga harus mengubah (kebiasaan) warga Surabaya agar tidak menggunakan popok kemudian dibuang ke sungai,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Padahal, air Sungai Brantas merupakan bahan baku PDAM Surya Sembada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tidak menjaga kebersihan sungai sama dengan mencemari air minum yang dikonsumsi setiap hari. &ldquo;Sungai itu air yang dikelola dan bisa dimanfaatkan, bisa kita gunakan untuk apapun itu. Saya berharap sungai itu bisa terjaga kebersihannya dan tidak dibuangi sesuatu yang merusak kualitas air,&rdquo; tutur Eri.&nbsp; Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dedik Irianto menuturkan ada jutaan popok sekali pakai yang ditemukan di Sungai Brantas. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri di benar masyarakat. "Jika popok sekali pakai itu dibuang ke Kali Brantas, maka zat yang terkandung di dalam popok bisa mencemari lingkungan dan tubuh manusia. Sebab air olahan PDAM kita gunakan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mencuci, dan lainnya," tukas Dedik. (*)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan popok bayi dan pembalut sekali pakai demi menjaga lingkungan.

Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Kurangi Penggunaan Popok dan Pembalut Sekali Pakai

sekali pakai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sekali pakai

Berita Terkini

Revolusi Mode, Ketika Konsumen Global Berbalik Melawan Pakaian Sekali Pakai

Limbah Popok dan Pembalut Sekali Pakai Bikin Banjir hingga Cemari Air PDAM, Pemkot Surabaya Janji Cari Solusi

Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Masyarakat Kurangi Penggunaan Popok dan Pembalut Sekali Pakai

Download Aplikasi JawaPos.com