<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/JKT-1-Bakti-sosial-menyambut-HUT-Pramuka-FED-3JPG-4006515361.jpg" alt="Anggota Pramuka membersihkan ruangan ibadah saat kegiatan bakti sosial pramuka di Gereja Kristen Indonesia, Kebon Bawang, Jakarta Utara, Jumat (9/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Pramuka membersihkan ruangan ibadah saat kegiatan bakti sosial pramuka di Gereja Kristen Indonesia, Kebon Bawang, Jakarta Utara, Jumat (9/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Orang Muda yang Suka Berkarya. Dalam perjalanannya, gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.&nbsp; Selain itu, Pramuka juga memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Sebagaimana dilansir dari laman resmi Pramuka, setiap pramuka wajib mengenal, memahami, dan menjalankan&nbsp;Dasa Dharma.&nbsp;Dasa Dharma Pramuka merupakan dua kata yang dalam bahasa Sansekerta berarti kewajiban atau aturan baik. Sehingga bila digabungkan, Dasa Dharma berarti sepuluh kewajiban yang harus dilakukan sebagai wujud kebaikan. Terdapat proses yang panjang di balik terbentuknya Dasa Dharma Pramuka yang saat kini kita ketahui. Perubahan tidak hanya satu atau dua kali dilakukan untuk menentukan isi Dasa Dharma yang ideal dan juga relevan untuk kehidupan. Rumusan Dasa Dharma pertama kali diberikan oleh Panitia V Pembentukan Gerakan Pramuka pada tahun 1961 dan bertahan hingga tahun 1966.&nbsp; Selanjutnya Dasa Dharma mengalami perubahan mulai pada tahun 1966, 1974, 1978, dan yang terakhir pada tahun 2009. Perubahan di tahun 2009 lah yang kita kenal sampai dengan saat ini. Makna dan Pembelajaran pada Setiap Dharma 1. Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Anggota pramuka harus memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Anggota pramuka diharuskan untuk selalu menjalankan perintah serta menjauhi larangan Tuhan, dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta memiliki sikap toleransi. 2. Cinta alam dan Kasih Sayang Sesama Manusia Setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta serta kasih. Sikap ini tidak hanya ditunjukkan pada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup termasuk hewan dan juga tumbuhan. 3. Patriot yang Sopan dan Kesatria Sikap seorang patriot dan kesatria ini menandakan bahwa setiap anggota pramuka harus mempunyai sifat sopan dan santun, yang merupakan cerminan diri dari setiap anggota pramuka. 4. Patuh dan Suka Bermusyawarah Dengan sikap patuh setiap anggota tidak boleh menolak serta harus siap dalam melakukan perintah apapun yang diberikan. Serta dalam mengambil keputusan setiap anggota pramuka harus berdasarkan pada asas musyawarah guna untuk mencapai kata mufakat. 5. Rela Menolong dan Tabah Dengan sikap ini, setiap anggota pramuka harus mempunyai rasa kemanusiaan yang tingga untuk bisa menolong setiap makhluk hidup yang sedang berada dalam kesusahan. Selain mempunya rasa rela menolong, juga harus memiliki sikap tabah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap musibah dan cobaan. 6. Rajin, Terampil, dan Gembira Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap rajin dalam melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap terampil sangatlah dibutuhkan oleh setiap anggota pramuka yang berguna untuk memecahkan setiap permasalahan yang muncul. Serta sikap yang gembira dimiliki dalam mengerjakan sesuatu. 7. Hemat, Cermat, dan Bersahaja Setiap anggota pramuka dan cermat sehingga tidak terbiasa dalam menghambur-hamburkan maupun boros. 8. Disiplin, Berani, dan Setia Setiap anggota harus memiliki sikap disiplin dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya. Anggota pramuka juga harus memiliki sikap berani dalam menghadapi setiap tantangan dan setia untuk menjunjung tinggi panduannya. 9. Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya Setiap anggota harus memiliki sikap tanggung jawab dalam segala sesuatu yang dilakukan. Serta setiap anggota harus dapat dipercaya dan tidak menghianati kepercayaan yang diberikan. 10. Suci dalam Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan Setiap tingkah laku anggota pramuka harus memiliki pikiran, perkataan, serta perbuatan yang baik. anggota pramuka diharapkan bisa menjadi suri tauladan bagi seluruh masyarakat, dengan begitu mereka harus tetap mengontrol berbagai perkataan, perbuatan, serta pikiran yang buruk.

Anggota pramuka harus memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan

Mengenal Sejarah dan Makna di Balik Dasa Dharma Pramuka

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/z2_20240401_18023778-4124500789.jpeg" alt="Ekstrakurikuler Pramuka tetap wajib disediakan oleh setiap sekolah di Indonesia. (kemdikbud.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ekstrakurikuler Pramuka tetap wajib disediakan oleh setiap sekolah di Indonesia. (kemdikbud.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Gerakan Pramuka Indonesia akan berulang tahun ke-63 pada 14 Agustus 2024. Organisasi ini juga pernah dipimpin oleh&nbsp;Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas seizin Presiden Soekarno.&nbsp; Diketahui,&nbsp;awal Organisasi Pramuka di Indonesia pada 1912 ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandesche Padvinders Organisatie (NPO). Kemudian empat tahun berikutnya berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIVP). Di tahun yang sma Mangkunegara VII membentuk Organisasi Kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO).&nbsp; Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu diantaranya Hizbul Wahton (HW) pada 1918, JJP (Jong Java Padvinderij) pada 1923. Pada&nbsp;tahun yang sama ada juga Nationale Padvinders (NP), Nationaal Indonesische Padvinderij (NATIPIJ), Pandoe Pemoeda Sumatra (PPS).&nbsp; Kemudian, pada 1926 dan penyatuan organisasi pandu diawali dengan lahirnya INPO (Indonesische Padvinderij Organisatie) sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO). Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder.&nbsp;Oleh karena itu K.H Agus Salim memperkenalkan istilah &ldquo;Pandu&rdquo; atau &ldquo;Kepanduan&rdquo; untuk organisasi Kepramukaan milik Indonesia.&nbsp; Dua tahun berikutnya, pada tanggal 23 Mei muncul PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia) yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, PPS.&nbsp;Zaman pun berubah, setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945.&nbsp; Dalam perjalanan sejarahnya organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi, menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut maka dibentuklah Perkindo (Persatuan Kepanduan Indonesia).&nbsp; Namun Perkindo juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung didalamnya. Pemerintah pun ikut mencoba membenahi hal itu.&nbsp; Pada 1960 pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia, sebagai tindak lanjut upaya tersebut pada 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan indonesia.&nbsp; Pada saat itu, Presiden Soekarno mengatakan, organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka.&nbsp; Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Prof. Prijono. Dr. A. Aziz Saleh serta Achmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Sebagaimana dilansir dari lama Museum Sumpah Pemuda,&nbsp;buah hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan Pramuka, maka peristiwa ini disebut sebagai Hari permulaan Tahun kerja.&nbsp; Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh&ndash;tokoh kepanduan indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.&nbsp; Lalu pada 14 Agustus 1961 dibentuklah MAPINAS (Majelis Pimpinan Nasional) yang diketuai oleh Presiden Soekarno, wakil ketua I Sultan Hamengkubuwono XI dan wakil ketua II Brigjen TNI Dr. A. Azis Saleh.&nbsp; Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan Pramuka kepada Masyarakat, maka peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati.

Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu diantaranya Hizbul Wahton pada 1918.

Mengurai Sejarah Lahirnya Pramuka di Indonesia, Cikal Bakalnya Sudah Sejak 1912

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/pexels-cottonbro-studio-9303753-4051475634.jpg" alt="Ilustrasi sejarah Pramuka di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejarah Pramuka di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus ada baiknya mengenal sejarah kepanduan ini muncul dan diperkenalkan di Indonesia. Sebelumnya, kontingen Pramuka Indonesia mengikuti Jambore Dunia 2023 yang diadakan di Saemangeum, Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan pada 1-12 Agustus 2023. Melansir laman resmi Pramuka pada Sabtu (12/8), gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Tepatnya pada tahun 1912, dengan pendirian kelompok Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) di Batavia. Selanjutnya, pada 1914 cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dengan nama Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. NIPV merupakan sekelompok pandu-pandu yang memiliki darah Belanda. Sehingga, pada 1916 berdirilah sebuah organisasi kepanduan yang beranggotakan pandu-pandu bumiputera. Organisasi tersebut berdiri di Solo dengan nama Javaansche Padvinders Organisatie yang didirikan oleh Mangkunegara VII. Setelah itu muncul banyak sekali kepanduan yang berbasis agama, kesukuan, dan lainnya. Antara lain Padvinder Muhammadiyah (kini menjadi Hizbul Wathan), Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Berkembangnya kepanduan di Hindia-Belanda membuat Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden-Powell tertarik untuk mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934 bersama istrinya, Lady Baden-Powel, dan anak-anaknya. Kontingen Hindia-Belanda mengikuti Jambore Sedunia di Hungaria pada tahun 1933 hanya sebatas kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan pagelaran pandu tersebut. Kemudian, Jambore Sedunia 1937 di Belanda terdapat berbagai kontingen, seperti Kontingen Pandu Hindia-Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda. Lalu, bumiputera khususnya dari Batavia dan Bandung, terdapat juga Pandu Mangkunegaran, Ambon, dan beberapa Pandu keturunan Tionghoa dan Arab turut hadir dalam Jambore tersebut. Selain mengikuti Jambore Internasional, terdapat juga sebuah kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan yang diadakan di sejumlah tempat di Indonesia. Salah satunya adalah berlangsungya All Indonesian Jamboree atau "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" pada 19-23 Juli 1941 yang berlokasi di Yogyakarta. Empat tahun setelahnya, terdapat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang berlokasi di Surakarta pada 27-29 Desember 1945. Pada kongres tersebut menelurkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Ketika Belanda kembali menginvasi Indonesia pada agresi militer tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang untuk berdiri di daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Pelarangan itu, memunculkan organisasi lainnya seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Dalam perkembangannya, kepanduan Indonesia sendiri terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo) yang menjadi induk dari berbagai organisasi tersebut. Kemudian, untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan tersebut, Presiden Soekarno menggandeng Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu merupakan Paduan Agung untuk menggagas peleburan menjadi satu wadah. Hal tersebut pertama kali diungkapkan oleh Presiden Soekarno ketika mengunjungi Perkemahan Besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang, pada Oktober 1959. Presiden mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia untuk melebur seluruh organisasi menjadi satu dengan nama Pramuka. Gerakan Pramuka diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 2 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan momen tersebut dikenal dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Kemudian pada 20 Juli 1961, seluruh wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Pramuka. Setelahnya, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat umum dalam suatu upacara di halaman Istana Negara dengan ditandai oleh penyerahan Panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang resmi menjadi Ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Melansir laman resmi Pramuka pada Sabtu (12/8), gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda.

Mengenal Sejarah Hari Pramuka yang Diperingati Setiap 14 Agustus

sejarah pramuka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sejarah pramuka

Berita Terkini

Mengenal Sejarah dan Makna di Balik Dasa Dharma Pramuka

Mengurai Sejarah Lahirnya Pramuka di Indonesia, Cikal Bakalnya Sudah Sejak 1912

Mengenal Sejarah Hari Pramuka yang Diperingati Setiap 14 Agustus

Download Aplikasi JawaPos.com