<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepintas-tentang-soeharto-yang-tumbang-20-tahun-lalu-di-tanggal-21-mei_m_214244.jpeg" alt="Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, tengah menyita perhatian publik. Sebagian pihak menolak dan mendukung terhadap rencana penyematan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya melihat secara utuh fakta sejarah dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.&nbsp; &ldquo;Pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta, pahala yang berarti buah atau hasil. Lalu ditambah &lsquo;wan&rsquo; sebagai penanda kepemilikan. Jadi, pahlawan adalah orang yang menerima hasil dari apa yang dia lakukan,&rdquo; kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (7/11). Sejarawan itu menjelaskan, gelar pahlawan nasional mulai diberikan pada 1950-an sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas bangsa pasca-kemerdekaan. Presiden Soekarno kala itu menetapkan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama. &ldquo;Pada 1950, Bung Karno berembuk untuk memberikan gelar pahlawan kepada mereka yang berjuang secara fisik melawan Belanda, bahkan menjadi korban penjajahan. Abdul Muis itu penulis, wartawan, aktivis politik, dan tokoh Syarikat Islam yang selalu diawasi intelijen Belanda,&rdquo; jelasnya. Terkait wacana pemberian gelar kepada Soeharto, Bonnie menekankan ada syarat ketat yang harus dipenuhi. &ldquo;Salah satu poin penting adalah tidak boleh ada cacat yang bisa mengurangi nilai perjuangan. Itu syarat yang sangat ketat,&rdquo; tegasnya. Bonnie menilai, dalam masa kepemimpinan Soeharto terdapat sejumlah catatan sejarah penting yang tidak boleh diabaikan, mulai dari terbatasnya kebebasan berekspresi hingga krisis ekonomi yang terjadi di penghujung Orde Baru. &ldquo;Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto harus melihat fakta sejarah secara utuh. Dulu, kritik kepada penguasa bisa dianggap subversif dan berujung penangkapan, bahkan penghilangan. Itu fakta sejarah,&rdquo; tuturnya. Ia menambahkan, Soeharto memang tokoh besar, namun juga bagian dari sejarah yang meninggalkan luka bagi bangsa, terutama pada masa reformasi. &ldquo;Krisis tahun 1997&ndash;1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun ternyata rapuh, seperti raksasa berkaki tanah liat,&rdquo; ujarnya. Menurut Bonnie, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan penderitaan bagi bangsanya sendiri. Bonnie juga menyinggung berbagai peristiwa perampasan dan penderitaan rakyat di masa itu. &ldquo;Bukan dia yang menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan nyawa atau hartanya. Kita bisa lihat di Waduk Kedung Ombo, Tapos, Cimacan, banyak perampasan terjadi,&rdquo; urainya. Ia menilai, sosok pahlawan sejati seharusnya adalah mereka yang membawa kebahagiaan, bukan duka, bagi rakyatnya. Bonnie mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh-tokoh yang layak diberi gelar pahlawan nasional diserahkan kepada generasi mendatang. &ldquo;Menurut saya, biarkan generasi setelah masa itu yang menilai. Mereka lebih berjarak dan objektif dalam menentukan siapa pahlawan sejati dan siapa yang bukan,&rdquo; pungkasnya.

Bonnie Triyana minta penilaian gelar pahlawan untuk Soeharto dilihat utuh, termasuk sisi kelam Orde Baru dan krisis 1998.

Politis PDIP Bonnie Triyana: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Dilihat dari Aspek Luka Sejarah Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/images-2-1215618211.jpeg" alt="James Logan. (University Archives and Records Center - University of Pennsylvania/wikipedia)." width="100%">
<figcaption>James Logan. (University Archives and Records Center - University of Pennsylvania/wikipedia).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tak banyak yang tahu, nama Indonesia yang kini kita gunakan sebagai identitas bangsa pertama kali dimunculkan oleh seorang pria asal Skotlandia bernama James Richardson Logan. Dialah tokoh penting yang mencetuskan istilah "Indonesia", jauh sebelum nama ini melekat pada sumpah pemuda, bendera merah putih, atau proklamasi kemerdekaan. Dilansir dari indonesiabaik.id dan Wikipedia, Logan lahir tahun 1819 dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Pada pertengahan abad ke-19, ia menetap di Singapura dan menjadi pengelola sebuah jurnal ilmiah bergengsi bernama Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) yang terbit sejak 1847. Melalui jurnal inilah sejarah nama Indonesia dimulai. Tahun 1850, seorang etnolog Inggris bernama George Samuel Windsor Earl yang juga menjadi kontributor JIAEA, menulis artikel tentang perlunya penduduk Kepulauan Hindia (wilayah kita kala itu) memiliki nama yang lebih khas. Earl mengajukan dua alternatif: Indunesia dan Malayunesia. Namun, Earl sendiri lebih condong pada istilah Malayunesia karena dianggap lebih cocok untuk ras Melayu. Sedangkan nama Indunesia sempat ia sisihkan. Di sinilah Logan mengambil peran penting. Dalam artikel panjangnya di JIAEA volume IV tahun 1850, Logan justru menghidupkan kembali nama Indunesia yang sempat ditolak Earl. Bahkan, Logan mengganti huruf &ldquo;u&rdquo; menjadi &ldquo;o&rdquo; supaya lebih mudah diucapkan. Lahirlah istilah Indonesia, yang pertama kali tercetak pada halaman 254 tulisannya. Logan menekankan bahwa nama ini lebih ringkas daripada &ldquo;Indian Archipelago&rdquo; (Kepulauan Hindia) sekaligus menghindari kerancuan dengan India di Asia Selatan. Sejak saat itu, Logan konsisten memakai nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan perlahan istilah ini mulai digunakan kalangan akademisi, khususnya di bidang etnologi dan geografi. Popularitas nama Indonesia makin meluas ketika Adolf Bastian, seorang guru besar etnologi asal Jerman, menerbitkan buku berjudul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel pada tahun 1884. Buku ini memuat catatan perjalanannya ke kepulauan kita selama 16 tahun. Lewat karyanya, Bastian turut menyebarkan istilah Indonesia ke kalangan ilmuwan Eropa meski sempat muncul anggapan keliru bahwa dialah pencipta nama tersebut. Di tanah air sendiri, istilah Indonesia pertama kali dipakai oleh Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat). Saat dibuang ke Belanda tahun 1913, ia mendirikan kantor pers bernama Indonesische Persbureau. Belakangan, sebutan &ldquo;Indonesia&rdquo; terus menggantikan istilah kolonial seperti Indisch dan inlander, seiring perjuangan para tokoh pergerakan menuju kemerdekaan. Perjalanan panjang nama Indonesia akhirnya berpuncak pada momen sakral: Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, lalu disahkan sebagai nama resmi negara pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Semua itu berawal dari gagasan James Logan yang merasa wilayah kita butuh identitas sendiri, terpisah dari bayang-bayang India maupun sebutan Hindia Belanda. Tanpa James Logan, mungkin kita tak akan pernah mengenal kata &ldquo;Indonesia&rdquo; yang hari ini kita ucap dengan penuh rasa bangga sebagai satu bangsa.

Artikel ini mengungkap sejarah nama Indonesia yang diciptakan oleh James Logan dan perjalanannya hingga menjadi identitas bangsa.

Profil James Logan, Pria Skotlandia yang Cetuskan Nama Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/U2mUTtobPRaXjUh3ZtkNRTR942Gg6wsge9iPy9nj-2817110347.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana penghilangan istilah Orde Lama dari judul jilid dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, yang kini tengah digagas oleh Kementerian Kebudayaan. Ia mengingatkan agar langkah tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak menyinggung pihak manapun.&nbsp; Menurutnya, sejarah merupakan warisan bangsa yang harus ditulis secara objektif dan utuh. "Ya itu apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5). Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan, proyek penulisan ulang sejarah nasional harus dijalankan secara terbuka dan tanpa tergesa-gesa. Ia menilai penghapusan istilah tertentu dalam sejarah, seperti Orde Lama, bisa memicu perdebatan publik bila tidak dilakukan secara transparan. "Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan buru-buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah," jelasnya. Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa sejarah, baik yang manis maupun pahit, merupakan bagian dari perjalanan bangsa yang tidak boleh dikaburkan. Ia mendukung adanya revisi atau penyempurnaan penulisan sejarah, tetapi menolak penghapusan elemen penting di dalamnya. "Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah, apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban seusai istilah Orde Lama resmi dihapus &nbsp;dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah. Menurutnya, penamaan Orde Lama hanya istilah yang dibuat oleh Orde Baru. &nbsp; "Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," ujar Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).&nbsp;

Puan Maharani mengingatkan agar penghapusan istilah Orde Lama dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyinggung pihak manapun.

Istilah Orde Lama Akan Dihapus dari Sejarah Indonesia, Begini Tanggapan Ketua DPR RI Puan Maharani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/Screenshot_20250226_151512_YouTube-1-2859965049.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia, pada Rabu (26/2). Bank Emas ini merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan mengucap bismillahirrahmaniirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu, 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia," kata Prabowo saat meresmikan Bank Emas di gedung The Gade Tower, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menjelaskan, Bank Emas resmi diluncurkan menjelang 80 tahun Indonesia merdeka. Ia tak memungkiri, Indonesia merupakan negara keenam yang mempunyai cadangan emas terbesar di dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015694413/bikin-yang-lain-gigit-jari-6-weton-ini-akan-mampu-menjadi-kaya-raya-dan-diincar-oleh-banyak-orang-di-sekitarnya">Bikin yang Lain Gigit Jari, 6 Weton Ini Akan Mampu Menjadi Kaya Raya dan Diincar oleh Banyak Orang di Sekitarnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras untuk bisa membangun Bank Emas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras untuk mencapai hari ini," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Gerindra itu memahami bahwa membutuhkan waktu lama atau selama 4 tahum untuk bisa mendirikan Bank Emas. Menurutnya, rancangan Bank Emas sudah menjalani proses sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015694407/mulai-program-sarapan-bergizi-untuk-ibu-dan-balita-wagub-dki-rano-karno-agar-sdm-berdaya-saing">Mulai Program Sarapan Bergizi untuk Ibu dan Balita, Wagub DKI Rano Karno: Agar SDM Berdaya Saing</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama, kalau tidak salah lebih dari 4 tahun. Takdir saya, bahwa saya yang meresmikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini bahwa Bank Emas ini merupakan yang pertama di Indonesia. Erick menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Prabowo, Bank Emas pertama di Indonesia dapat didirikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sejarah yang luar biasa, berkat tentu dukungan bapak, kebijaksanaan bapak, dan tentu kami kerja semua menteri disini hari ini, kita bisa meluncurkan sebuah ekosistem alur pasok dan perdagangan emas nasional," ujar Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Erick berharap pendirian Bank Emas pertama ini akan semakin membawa Indonesia menjadi negara maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebuah langkah-langkah yang membuktikan kita sebagai negara bisa melangkah dan maju, dan tentunya mandiri," pungkasnya.</div>

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia. Bank Emas merupakan yang pertama dalam sejarah.

Presiden Prabowo Resmikan Bank Emas Pertama dalam Sejarah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/07/koleksi_gambar_jqtH-503720736.jpg" alt="Soekarno. (mobile.isukarno)." width="100%">
<figcaption>Soekarno. (mobile.isukarno).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada 7 Januari 1965,&nbsp;Indonesia&nbsp;mencatatkan sejarah dengan secara resmi mengumumkan&nbsp;keluar&nbsp;dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Informasi yang diperoleh oleh JawaPos.com dari&nbsp;<a href="http://perpusnas.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://perpusnas.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1736314774147000&amp;usg=AOvVaw3URpdQX7Ev1HcUgl_WWpv-">perpusnas.go.id</a>&nbsp;dalam folder "Indonesia&nbsp;Keluar&nbsp;PBB" Senin (06/01),&nbsp;Langkah yang diumumkan langsung oleh Presiden&nbsp;Soekarno&nbsp;ini menimbulkan perdebatan panjang di tingkat internasional. Apakah ini sekadar&nbsp;keputusan&nbsp;politik, atau ada pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh&nbsp;Indonesia&nbsp;kepada dunia? Mengapa&nbsp;Indonesia&nbsp;Memilih&nbsp;Keluar? Keputusan&nbsp;Indonesia&nbsp;keluar&nbsp;dari&nbsp;PBB&nbsp;bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba. Dalam pidato Presiden&nbsp;Soekarno, &ldquo;Membangun Dunia Kembali&rdquo; tahun 1960, ia telah menyoroti ketidakpuasan&nbsp;Indonesia&nbsp;terhadap struktur Dewan Keamanan&nbsp;PBB&nbsp;yang dianggap tidak mencerminkan realitas dunia pasca-Perang Dunia II. Ketidakadilan ini diperburuk dengan masuknya "Malaysia" sebagai anggota Dewan Keamanan pada 1965. Bagi&nbsp;Indonesia, "Malaysia" dianggap sebagai alat imperialisme yang sengaja digunakan untuk mengisolasi Revolusi&nbsp;Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015470291/panitia-pelaksana-muktamar-vi-pbb-tegaskan-foto-caketum-belum-resmi-dirilis">Panitia Pelaksana Muktamar VI PBB Tegaskan Foto Caketum Belum Resmi Dirilis</a> Soekarno&nbsp;dengan tegas menyatakan bahwa &ldquo;mahkota kemerdekaan bukanlah keanggotaan&nbsp;PBB, melainkan berdiri di atas kaki sendiri.&rdquo; Pernyataan ini mencerminkan semangat revolusioner&nbsp;Indonesia&nbsp;yang ingin lepas dari cengkeraman neokolonialisme dan imperialisme yang kerap menggunakan&nbsp;PBB&nbsp;sebagai alat legitimasi. PBB: Harapan yang Pupus? Didirikan pada 1945,&nbsp;PBB&nbsp;awalnya diharapkan menjadi penjaga perdamaian dan keadilan internasional. Namun, menurut pengalaman&nbsp;Indonesia, organisasi ini sering kali menjadi alat bagi kekuatan besar. Contoh nyata adalah keterlibatan&nbsp;PBB&nbsp;dalam sengketa Irian Barat. Alih-alih mendukung perjuangan&nbsp;Indonesia,&nbsp;PBB&nbsp;justru kerap berpihak pada Belanda melalui manipulasi seperti plebisit yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Situasi serupa terjadi dalam kasus pengakuan "Malaysia", di mana manipulasi terang-terangan oleh imperialis menciptakan provokasi terhadap kedaulatan&nbsp;Indonesia. Selain itu, berbagai kasus internasional seperti pendirian Israel yang memecah Palestina, blokade ekonomi terhadap Kuba, dan pembunuhan patriot Kongo Patrice Lumumba menunjukkan bahwa&nbsp;PBB&nbsp;gagal menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian. Dampak dan Pesan untuk Dunia Keputusan&nbsp;Indonesia&nbsp;keluar&nbsp;dari&nbsp;PBB&nbsp;membawa dampak besar. Hampir satu miliar penduduk dunia saat itu berada di luar organisasi tersebut. Langkah ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar yang menggunakan&nbsp;PBB&nbsp;sebagai alat neokolonialisme. Namun,&nbsp;keputusan&nbsp;ini juga mengundang kritik. Beberapa pihak membandingkan langkah&nbsp;Indonesia&nbsp;dengan&nbsp;keputusan&nbsp;Jerman Nazi, Italia Mussolini, dan Jepang di era Liga Bangsa-Bangsa. Tuduhan ini dengan tegas dibantah oleh&nbsp;Soekarno&nbsp;yang menyatakan bahwa langkah&nbsp;Indonesia&nbsp;adalah bentuk kedaulatan, bukan agresi. Menuju Dunia yang Lebih Adil Langkah&nbsp;Indonesia&nbsp;keluar&nbsp;dari&nbsp;PBB&nbsp;adalah cerminan keberanian sebuah bangsa untuk menantang status quo. Namun,&nbsp;keputusan&nbsp;ini juga membawa tantangan besar, baik dalam hubungan diplomatik maupun posisi&nbsp;Indonesia&nbsp;di dunia internasional. Apakah dunia Nefo (New Emerging Forces) yang dicita-citakan&nbsp;Soekarno&nbsp;akan menjadi alternatif bagi&nbsp;PBB? Atau, akankah langkah ini menjadi awal dari isolasi internasional bagi&nbsp;Indonesia? Sejarah mencatat bahwa keberanian mengambil sikap sering kali diiringi dengan risiko besar. Namun,&nbsp;keputusan&nbsp;ini juga menunjukkan tekad&nbsp;Indonesia&nbsp;untuk membangun dunia baru yang lebih adil dan bebas dari hegemoni kekuatan besar. Dengan semangat "vivere pericoloso" atau hidup berbahaya,&nbsp;Indonesia&nbsp;mengajarkan bahwa kedaulatan adalah hak yang harus diperjuangkan, meski harus melawan arus besar dunia.

Langkah yang diumumkan langsung oleh Presiden Soekarno ini menimbulkan perdebatan panjang di tingkat internasional.

Mengapa Indonesia Keluar dari PBB? Menelisik Keputusan Bersejarah Soekarno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/01/31_melihat_1-2789602279.jpg" alt="Cover buku." width="100%">
<figcaption>Cover buku.</figcaption>
</figure> Oleh WAHYU HARJANTO, Peneliti di Mindset Institute Jogjakarta, alumnus Jurusan Sejarah FIB Universitas Gadjah Mada --- Buku ini masih meletakkan ketegangan sebagai pusat dan suspens sebagian besar tulisan. Padahal, petani masih tetap menanam padi di sawah, pengasong dan wong mbarang (pengamen) terus beraksi di jalan-jalan kota selama masa revolusi. PERSPEKTIF atau sudut pandang adalah persoalan klasik dalam metodologi umumnya dan historiografi atau sejarah penulisan sejarah Indonesia khususnya. Ia merupakan instrumen pokok para sejarawan dalam memahami dan memaknai realitas atau permasalahan tertentu, dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mohammad Ali adalah sejarawan pertama Indonesia yang mengikhtiarkan adanya perspektif yang menurutnya &rdquo;khas Indonesia&rdquo; dalam rekonstruksi sejarah Indonesia. Sebuah sudut pandang yang menurutnya akan mewakili tidak saja perasaan, tetapi juga kepentingan Indonesia dalam melihat dan menarasikan ulang pengalamannya yang terjadi di masa lalu. Dari Nerlandosentris ke Indonesiasentris Lewat buku Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia (1963), Ali dengan tegas menolak sejarah Indonesia yang ditulis &rdquo;dari atas geladak kapal Belanda&rdquo;. Ia menolak historiografi Indonesia yang dibangun berdasar perspektif dan kepentingan kolonial (Nerlandosentris) sehingga lalu menawarkan perspektif Indonesiasentris dalam historiografi. Pengembangan metodologi bercorak Indonesiasentris ini bagi Ali mendesak untuk dilakukan. Sebab, hanya dengan cara itu sejarah Indonesia bisa berada di pusat, tidak lagi di pinggir. Usulan Ali disambut hangat oleh kampus utama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (di bawah R. Mohammad Ali) dan Universitas Gadjah Mada (di bawah Sartono Kartodirdjo). Alhasil, antara tahun 1970&ndash;1990 akhir adalah &rdquo;kurun emas&rdquo; historiografi berperspektif Indonesiasentris. Karya-karya sejarah kampus hingga buku-buku ajar sejarah di sekolah menengah pertama-atas semuanya lalu &rdquo;berbau&rdquo; Indonesiasentris. Dari Indonesia ke Nasional Pandangan esensialis Mohammad Ali dan Sartono Kartodirdjo tentang adanya realitas &rdquo;Indonesia&rdquo; tersebut menjadi ciri utama historiografi Indonesia sepanjang 20 tahun itu. Celakanya, seiring perkembangan muncul keganjilan yang tak terduga. Penampilan sejarah Indonesia kemudian cenderung sangat politis, monolitik, dan elitis. Hal itu terjadi ketika perspektif Indonesiasentris diadopsi dan dijabarkan sesuai kepentingan rezim Orba Soeharto. Politisasi sejarah lewat wacana nasionalisme tidak saja muncul sebagai warna dominan dalam historiografi, tetapi menjadi kaidah atau hukum (langue) yang akan memaksa orang yang berniat menata dan menarasikan ulang masa lalu Indonesia. Rekonstruksi terhadap berbagai kejadian lain di masa lalu sebagaimana dilakukan oleh para peneliti sejarah atau sejarawan sekalipun mungkin memiliki nilai secara intelektual dan kesejarahan tidak bisa dilakukan di luar sistem bahasa dan tafsir Orba. Ruang lingkup kajian sejarah Indonesia dengan demikian menjadi sangat sempit dan terbatas. Dari Nasional ke &rdquo;Pasca-Nasional&rdquo; Buku ini berangkat dari isu terakhir di atas. Ia merepresentasikan tarik-ulur sejarawan dalam melihat dan membahasakan revolusi Indonesia di tengah &rdquo;dunia&rdquo; yang didominasi oleh perspektif politik militer. Poros kekuatan yang mendalilkan bahwa historiografi tentang revolusi harus menonjolkan semangat dan solidaritas perjuangan serta peran tentara. Dalam perspektif politik militer, revolusi dilihat sebagai jalan paling menentukan dalam meraih dan mempertahankan buah liberasi politik Indonesia 1945. Revolusi secara nasional dinarasikan sebagai perang antara tentara Indonesia melawan tentara penjajah. Di dalamnya sarat dengan wacana keutamaan perjuangan dan ketokohan tentara republik. Dari hal di atas, bunga rampai yang lahir dari kerja sama Departemen Sejarah UGM dan KITLV Belanda ini kemudian memilih untuk mengembangkan perspektif dan dinamika lokal. Dengan begitu, sekurang-kurangnya ada tiga hal penting dan menentukan dalam melihat dan membahasakan lima tahun revolusi Indonesia, sekaligus merupakan kekuatan buku ini. Pertama, ia membuka celah apresiasi terhadap tema di luar perang. Kejadian yang diungkap tidak melulu tentang konflik dan perang, tetapi juga tentang situasi kota di Jawa dan luar Jawa selama revolusi. Demikian pula sosok dan peran yang diangkat tidak terbatas pada tentara, tetapi meliputi pedagang, seniman, jurnalis, pemuda, dan perempuan. Kedua, ia mendekonstruksi tafsir politik militer yang menyimplifikasi masalah revolusi sebatas persoalan perang antara tentara Indonesia melawan tentara penjajah. Satu hal yang kemudian mengesampingkan jalinan realitas kompleks dalam revolusi dan keterkaitan revolusi dengan masyarakat. Ketiga, ia membuka kesempatan luas kepada para peneliti Belanda untuk mengorek dan menemui secara langsung perilaku sebagian leluhurnya terhadap bangsa Indonesia. Empati dan simpati ini di masa depan bermanfaat bagi mereka untuk membahasakan ulang historiografi pra kemerdekaan yang dilakukan oleh penulis Belanda tentang Indonesia. Catatan Meski menjanjikan perspektif dan dinamika lokal, buku ini belum menggali dunia pengalaman keseharian masyarakat di tengah revolusi. Buku ini masih meletakkan ketegangan sebagai pusat dan suspens sebagian besar tulisan. Padahal, petani masih tetap menanam padi di sawah, pengasong dan wong mbarang (pengamen) terus beraksi di jalan-jalan kota. Aspek pengalaman keseharian ini berfaedah untuk mengurangi bias dan kekurangan lain yang mungkin ada dalam buku ini. Selain itu, aspek pengalaman keseharian. Juga untuk menegaskan bahwa sejatinya masyarakat sudah terbiasa dengan konflik dan perang yang terjadi jauh sebelum Indonesia muncul sebagai negara bangsa pada 1945. Secara keseluruhan bunga rampai ini masih mencitrakan historiografi positif. Pusat dan tokoh cerita masih tentang kelompok sosial yang sejak awal paham dan digerakkan oleh revolusi. Kisah para pelacur dan klandestin yang bersimpati pada revolusi, misalnya, masih belum terjamah. Terakhir, secara teknis buku ini sungguh sangat menyiksa. Mengikuti 17 tulisan yang digelar sepanjang 558 halaman dengan ukuran huruf (font) yang kecil sungguh sebuah penderitaan. Urat-urat mata tegang dan bola mata nanar, meski sudah dibantu dengan kacamata baca! Bukankah buku dicetak untuk dibaca, bukan untuk menyiksa pembacanya? (*) --- <ul> <li>Judul buku: Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945&ndash;1949</li> <li>Editor: Abdul Wahid dkk</li> <li>Penerbit: Obor, Jakarta</li> <li class="class-paragraph">Tahun: Cetakan I, September 2023</li> <li>Jumlah halaman: 558 + indeks</li> </ul>

PERSPEKTIF atau sudut pandang adalah persoalan klasik dalam metodologi umumnya dan historiografi atau sejarah penulisan sejarah Indonesia.

Melihat dan Membahasakan Ulang Revolusi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Lukman-Sardi-IG-Titimangsa.jpg" alt="Lukman Sardi dalam monolog" width="100%">
<figcaption>Lukman Sardi dalam monolog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lukman Sardi termasuk seorang aktor yang memiliki kepedulian tinggi pada sejarah bangsa. Itu terlihat dari sejumlah perannya di layar lebar. Misalnya film Di Balik 98 yang menceritakan keruntuhan Orde Baru dan dibuat dengan pendekatan kemanusiaan.  Selain itu, dia juga pernah berperan dalam film biografi Soe Hok Gie berjudul Gie. Kemudian film lainnya adalah, saat dia berperan sebagai Wapres Muhammad Hatta dalam film Soekarno: Indonesia Merdeka.  Meski memiliki perhatian pada sejarah, nyatanya Lukman Sardi merasa tidak tahu sejarah Indonesia. "Aku malah merasa nggak tahu sejarah Indonesia, terutama tokoh-tokoh Di Tepi Sejarah ini. Buat aku ini warning besar,"kata Lukman Sardi dalam jumpa pers di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (15/8).  Sebagai orang tua, Lukman Sardi merasa perlu untuk lebih memperkenalkan lagi tokoh-tokoh bangsa kepada generasi penerus. Terutama mereka yang tidak menjadi pembicaraan besar dalam sejarah bangsa. Karena ternyata ada beberapa tokoh yang kontribusinya cukup besar dalam perjuangan kemerdekaan namun seperti terlupakan.  "Apalagi sekarang sekolah dimana-mana pakai bahasa Inggris. Aku merasa berterima kasih sekali ke Titimangsa dilibatkan yang akhirnya membawa aku merasa nggak tahu apa-apa," katanya.  Dalam project Di Tepi Sejarah, Titimangsa mengangkat sejumlah tokoh yang dalam sejarah yang bukan menjadi bagian dari narasai besar. Lantaran sosoknya 'dilupakan', ada sosok yang cukup kesulitan untuk mencari referensinya dalam mendevelope naskah.  Sejumlah tokoh yang masuk dalam monolog Di Tepi Sejarah adalah Sjafruddin Prawiranegara, Ismail Marzuki, Emiria Soenassa, Gombloh, dan Kassian Cephas.  Tokoh Sjafruddin diangkat dalam monolog dengan judul Kacamata Sjafruddin. Akan tayang pada 17 Agustus mendatang. Untuk tokoh Ismail Marzuki dibuat dalam monolog berjudul Senandung di Ujung Revolosi dan akan tayang pada 25 Agustus mendatang.  Ada juga Mata Kamera akan tayang pada 18 Agustus, Panggil Aku Gombloh (24 Agustus) dan Yang Tertinggal di Jakarta (31 Agustus). (*)

Lukman Sardi Mendadak Merasa Tak Tahu Sejarah, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Obat-Covid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) masih akan mengkaji ulang hasil uji klinis yang dikoreksi oleh tim peneliti Universitas Airlangga soal 3 kombinasi obat Covid-19. Jika memang hasil koreksi itu nantinya disetujui, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang memiliki obat Covid-19.  Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN Prof Ali Ghufron Mukti memberikam apresiasi luar biasa kepada peneliti Universitas Airlangga, Badan Intelejen Negara, dan TNI AD. Tim melakukan riset dan uji klinis agar bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/masih-banyak-catatan-bpom-sebut-obat-covid-19-belum-valid/">Masih Banyak Catatan, BPOM Sebut Obat Covid-19 Belum Valid</a></li> </ul> "Proses riset memang agar diikuti secara ketat, dari mulai Critical Clearance, etika concern, pemilihan subjek, monitoring," beber Ali Ghufron dalam konferensi pers bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Rabu (19/8).  Prof Ali Ghufron meminta tim mengikuti dengan baik segala tahapan uji klinis dan harus menjamin kualitas sedemikian rupa sehingga validitas bisa dipercaya. Dan hasilnya bisa valid dan dipercaya oleh siapapun. Prof Ali Ghufron menyebut jika obat tersebut disetujui, maka Indonesia akan mencetak sejarah. Sehingga dia mendorong apabila ada yg belum memenuhi syarat, harus diupayakan sesuai standar-standar penelitian yang seharusnya.  "Apalagi ini hasil yang kalau nanti hasilnya valid, ya luar biasa. Karena Indonesia yang pertama kali di dunia. Sehingga kita tak ingin kesimpulan salah, tapi yang benar. Sesuai protokol Covid-19 sehingga validitas terjaga dengan baik," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3VesDelWOP4

Jika Hasilnya Valid, Indonesia Negara Pertama yang Punya Obat Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenal-sejarah-indonesia-lewat-fashion-kekinian-monstore-x-blibli_m_.jpg" alt="Konferensi pers kolaborasi Blibli.com X Monstore." width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kolaborasi Blibli.com X Monstore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mengenalkan sejarah Indonesia memang tak hanya terpaku pada buku. Dengan sentuhan kreatifitas, nilai sejarah bisa diperkenalkan lewat fashion. Seperti yang dilakukan Blibli.com dengan fashion lokal Monstore yang menuangkan sejarah Indonesia lewat gaya fashion kekinian. Dalam acara &lsquo;Local Pride in Collaboration-Blibli.com x Monstore&rsquo; keduanya meluncurkan 17 koleksi terbaru dengan tema &lsquo;Co.Extinct&rsquo;, yang tampil dengan gaya casual,&nbsp;street wear, dan wearable art. &lsquo;Co.Extinct&rsquo; Monstore memang bersentuhan dengan&nbsp;sejarah proklamasi, yang dikemas dalam sentuhan desain yang artsy dan anti mainstream. Salah satunya bisa terlihat dalam corak pada koleksi. Hal ini menjadi salah satu cara yang dilakukan Monstore untu mendekatkan 'cerita sejarah bangsa' ke kalangan milenial. &rdquo;Jika dilihat dari koleksi-koleksi kita, dari jauh mungkin tidak terlihat khas Indonesianya, tetapi jika dilihat secara dekat itu ada unsur Indonesianya, seperti ada gambar zaman kolonial penjajahan Belanda terinspirasi dari beberapa lukisan Raden Saleh,&rdquo; tambah Nicholas Yudha, Co-Founder Monstore saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/9). Koleksi-koleksi khas dengan kreasi fashion yang out-of-the-box&nbsp;ini pun hasil dari ide-ide kreatif desainer muda yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Walaupun koleksi &lsquo;Co Extinct&rsquo; ini didominasi dengan gaya pria muda masa kini, tetapi tetap cocok dipakai untuk wanita muda juga baik dalam suasana formal maupun kasual. &ldquo;Kami ingin mengajak para pecinta fashion juga tetap memakai produk dalam negeri sebagai wujud kebanggaan akan produk lokal sekaligus mengapresiasi kreativitas desainer muda Indonesia yang tak kalah dari sisi kualitas dan&nbsp;style,&rdquo; ucap Dita Fabiola selaku Vice President Fashion Pria Blibli.com. Perlu diketahui, 'Co.Extinct' merupakan koleksi terbaru dari Monstore yang berhasil mengikuti event fashion trade show bergengsi dunia bernama &lsquo;The Agenda Show&rsquo; yang diselenggarakan di Long Beach, California, Amerika Serikat. &lsquo;Co.Extinct&rsquo;&nbsp; sendiri merupakan kelanjutan dari koleksi &lsquo;Extinction&rsquo; yang telah diluncurkan sebelumnya. Acara ini juga turut dihadiri oleh Bams, Fasty Nabila, Kevin Julio, dan Sergeant Kero sebagai influencer pecinta busana lokal termasuk Monstore.Koleksi &lsquo;Co.Extinct&rsquo; telah dijual eksklusif di Blibli.com dengan harga mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu mulai 21 September 2018.

Mengenal Sejarah Indonesia Lewat Fashion Kekinian Monstore X Blibli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sejarah indonesia

Berita Terkini