<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/kYQxMImG1Ll6wvLy9GPCNGyerfsItjS9cfUP5Dhe-1204811195.jpg" alt="Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan dan menandatangani Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU). Namun, hingga kini publik belum dapat mengakses secara resmi naskah UU TNI yang baru ditandatangani itu. "Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran tanggal 27 atau 28," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jumat (18/4). Salinan resmi UU TNI yang baru itu belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah. Pengesahan itu dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3). Naskah RUU TNI dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Tak dipungkiri, Revisi UU TNI menuai gelombang demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah pasal yang disorot dalam revisi itu, terkait pasal yang mengatur perluasan kementerian/lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif TNI. Juga penambahan masa pensiun prajurit. Terdapat tiga pasal yang menjadi sorotan, Di antaranya Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53.&nbsp; Pasal-pasal itu mengatur terkait kewenangan pokok TNI, termasuk usia pensiun dan penempatan militer pada jabatan sipil. Berikut tiga pasal penting pada Revisi UU TNI: Pasal 7, Tugas pokok dalam operasi militer selain perang (OMSP) Dalam Pasal 7 RUU TNI, terdapat dua tugas baru militer selain perang, dari yang sebelumnya hanya 14 menjadi 16 tugas TNI. Dua tambahan tugas itu yakni, menanggulangi ancaman siber dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 7 (2) huruf b: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata; 3. mengatasi aksi terorisme; 4. mengamankan Wilayah perbatasan; 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8. memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9. membantu tugas pemerintahan di daerah; 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; 15. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan 16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Pasal 47, Kementerian/Lembaga yang bisa diisi TNI Dalam pasal 47, terdapat penambahan posisi jabatan sipil yang bisa diisi militer, dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga kini menjadi 14 kementerian/lembaga. Penambahan jabatan sipil itu di antaranya penempatan di BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Berikut daftarnya. 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional 3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden 4. Badan Intelijen Negara 5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara 6. Lembaga Ketahanan Nasional 7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional 8. Badan Narkotika Nasional (BNN) 9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 10. Badan Penanggulangan Bencana 11. Badan Penanggulangan Terorisme 12. Badan Keamanan Laut 13. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer) 14. Mahkamah Agung. Pasal 53, Usia pensiun TNI Pasal 53 UU TNI mengubah batas usia pensiun prajurit TNI. Hal itu diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dengan batas usia pensiun yang variatif berdasarkan pangkat dan jabatan. - bintara dan tamtama maksimal 55 tahun - perwira sampai dengan pangkat kolonel maksimal 58 tahun - perwira tinggi bintang 1 maksimal 60 tahun - perwira tinggi bintang 2 maksimal 61 tahun - perwira tinggi bintang 3 maksimal 62 tahun Sementara untuk perwira tinggi bintang 4, batas usia pensiun maksimal 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali atau dua tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani revisi UU TNI, namun naskahnya belum dapat diakses publik.

Presiden Prabowo Subianto Sudah Teken UU TNI yang Baru Sebelum Lebaran, tapi Naskahnya Belum Tersedia di Situs Resmi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/corona1.jpg" alt="ilustrasi vaksinasi." width="100%">
<figcaption>ilustrasi vaksinasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lebaran tinggal dua minggu lagi. Momen mudik dan kumpul keluarga besar tentu menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Tak terkecuali bagi si kecil. Sayangnya, sering kali setelah perjalanan jauh dan berinteraksi dengan banyak orang, anak menjadi rentan sakit. Untuk itu, penting bagi orang tua untuk memastikan daya tahan tubuh si kecil dalam kondisi prima.&nbsp; Dokter spesialis anak, dr. Miza Afrizal SpA, melalui unggahan Instagramnya @mizaafrizal, merekomendasikan tiga vaksin penting yang sebaiknya diberikan pada anak sebelum lebaran tiba. Apalagi, beberapa vaksin membutuhkan waktu dua minggu untuk membentuk antibodi optimal.&nbsp; &ldquo;Jadi saat lebaran kumpul rame-rame, antibodi anak lagi prima-primanya. Vaksin segera sekarang agar anak dalam keadaan terlindungi oleh vaksin,&rdquo; kata dr Miza. Berikut top 3 vaksin yang harus dilengkapi untuk anak sebelum lebaran: 1. Vaksin influenza Vaksin influenza menjadi rekomendasi utama yang harus diberikan sebelum Lebaran. Berbeda dengan batuk pilek biasa, flu dapat menyebabkan kondisi tubuh ambruk total, demam tinggi, serta berisiko menyebabkan radang paru-paru (pneumonia). Selain itu, bagi anak-anak yang memiliki riwayat alergi seperti asma, infeksi virus influenza bisa memperparah kondisi mereka. Karena virus flu terus bermutasi, vaksin ini perlu diperbarui setiap tahun. Vaksin influenza bisa diberikan sejak usia 6 bulan hingga usia dewasa tanpa batasan. 2. Vaksin HFMD (flu Singapura) "Masih fresh banget di memori saya bagaimana kami dokter anak di Jabodetabek dibuat kalang kabut jungkir balik sama wabah HFMD habis lebaran,&rdquo; kenang dr Miza.&nbsp; Pada 2024, wabah Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) atau Flu Singapura sempat merebak dan membuat banyak anak terinfeksi. Penyakit ini sangat menular dan memiliki fase penyebaran yang lama. Bahkan ketika bercaknya sudah hilang dan terlihat sembuh, anak masih bisa menularkan virus kepada orang lain. Sayangnya, vaksin ini hanya bisa diberikan untuk anak usia 6 bulan hingga 36 bulan. &nbsp; 3. Vaksin varicella (cacar air) Cacar air merupakan penyakit yang sangat menular, terutama bagi anak-anak yang belum divaksinasi. Menurut dr Miza, anak yang belum mendapatkan vaksin varicella memiliki risiko 90% tertular jika berinteraksi dengan penderita. Vaksin ini direkomendasikan untuk anak usia satu tahun ke atas agar terhindar dari risiko cacar air yang bisa menyebabkan demam tinggi, ruam gatal, hingga komplikasi yang lebih serius. Jika si kecil belum mendapatkan tiga vaksin tersebut, sekarang adalah waktu yang tepat sebelum momen lebaran tiba. Anak-anak bisa lebih terlindungi dan momen kumpul keluarga tetap aman juga nyaman.&nbsp; &nbsp;

Ada tiga vaksin penting yang sebaiknya diberikan pada anak sebelum lebaran. beberapa vaksin butuh waktu dua minggu untuk membentuk antibodi.

Jika Anda ingin Momen Kumpul keluarga Aman dan Nyaman, Ini Top 3 Vaksin Wajib untuk si Kecil Sebelum Lebaran, Menurut Dokter Spesialis Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/IMG-20250311-WA0013-1-3989391782.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberi keterangan soal Bonus Hari raya untuk pengemudi ojek online dan taksi online, Selasa (11/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberi keterangan soal Bonus Hari raya untuk pengemudi ojek online dan taksi online, Selasa (11/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan besaran Bonus Hari Raya (BHR) bagi driver ojek online dan kurir online sebesar 20 persen. Hal ini tertuang dalam Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025, Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa penerima Bonus Hari Raya ojol adalah mereka yang telah terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. Secara spesifik, Bonus Hari Raya ojol hanya diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. besaran Bonus Hari Raya Ojol ditetapkan sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Sedangkan bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori, akan diberikan Bonus Hari Raya sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Lantas, apakah akan ada sanksi yang diberikan bagi perusahaan aplikator ojol dan kurir online jika telat dan tak membayar bonus hari raya? Merespons hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan secara eksplisit bahwa tidak ada sanksi bagi perusahaan yang enggan memberi Bonus Hari Raya kepada ojol dan kurirnya. Menurut Yassierli, hal ini karena SE BHR yang telah diterbitkan hari ini dibangun dengan semangat kekeluargaan. "Semangat kita membangun SE ini adalah semangat kekeluargaan. Jadi diskusi itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi kami sekali lagi kita optimistis bahwa ini akan terlaksana," kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/3). Dia mengakui bahwa ada tantangan dalam penerapan BHR ojol ini. Terlebih, kata dia, BHR ini tidak sama dengan THR yang didapatkan oleh pekerja formal. Yassierli menyebut, para ojol dan kurir online tak semuanya bekerja secara aktif. Dan terkait data itu, tentu hanya masing-masing perusahaan aplikasi yang memilikinya. Dia juga mengatakan, besaran BHR pun tidak bisa disamakan untuk masing-masing individu ojol. Lebih detail soal besaran BHR, Yassierli sendiri menyerahkan langsung kepada aplikator untuk menentukannya. "Kita tentu harus fair. Nggak mungkin kemudian besaran bonus itu disamakan kepada semua. Dan kita juga harus bisa melihat kebutuhan dari perusahaan aplikasi menjadikan bonus ini sebagai sarana apresiasi kepada yang memang berkinerja baik dan produktif," ujar Yassierli. "Jadi kita percaya pada beberapa perusahaan sudah ada simulasinya dan kita minta komitmen terkait dengan simulasi tersebut," tutupnya.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa penerima Bonus Hari Raya ojol adalah mereka yang telah terdaftar secara resmi di perusahaan aplikasi.

Bonus Hari Raya Ojol Harus Cair 7 Hari Sebelum Lebaran, Adakah Sanksi untuk Aplikator Jika Telat dan Tidak Dibayarkan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/UPLOAD-WEB1-4184414145-1665534306.jpg" alt="Pematokan bidang tanah untuk penlok tahap II terus dikebut. (AYU ISMAWATI/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Pematokan bidang tanah untuk penlok tahap II terus dikebut. (AYU ISMAWATI/JPRK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Meski pembebasan penetapan lokasi (penlok) tahap I tol Kediri-Tulungagung belum rampung, panitia pengadaan tanah terus kebut pelaksanaan tahap II. Dilansir Radar Kediri (JawaPos Grup), Senin (1/4), pada pekan ini, pematokan bidang tanah untuk penlok tahap II kembali dilaksanakan di Kota Kediri. Diketahui, baru beberapa kelurahan saja yang sudah dimulai pelaksanaannya. Diantaranya Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, dan Kelurahan/Kecamatan Mojoroto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/014503975/4-rekomendasi-destinasi-wisata-dekat-bandara-dhoho-kediri-mulai-dari-arsitektur-bersejarah-hingga-wisata-alam">4 Rekomendasi Destinasi Wisata Dekat Bandara Dhoho Kediri, Mulai dari Arsitektur Bersejarah hingga Wisata Alam</a> Diinformasikan sebelumnya, pengadaan tanah berdasarkan penlok tahap I dan tahap II akan dilakukan secara paralel. Tujuannya, untuk mengejar kebutuhan lahan proyek jalan&nbsp;tol Kediri-Tulungagung yang dikabarkan bakal mulai konstruksi setelah Lebaran nanti. Pelaksanaan penlok tahap II ini turut dibenarkan oleh Kasi Pengadaan dan Pengembangan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri Tutur Pamuji. &ldquo;Saat ini masih berjalan pemasangan patok untuk penlok tahap II. Yang pertama di Kelurahan Mojoroto, Insya Allah hari ini selesai. Nanti berikutnya di Kelurahan Semampir,&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014503862/bandara-kediri-100-persen-siap-pemprov-jatim-koordinasi-ke-pusat-mulai-operasional-pada-arus-mudik">Bandara Kediri 100 Persen Siap, Pemprov Jatim Koordinasi ke Pusat Mulai Operasional pada Arus Mudik </a> Terkait pelaksanaan pematokan per bidang tanah, Tutur menyebut hal itu baru akan dilakukan setelah sosialisasi. Sementara itu, hingga kemarin, baru dua kelurahan itu saja yang menerima sosialisasi pelaksanaan penlok tahap II. Lebih jauh Tutur mengatakan, pemasangan patok membutuhkan waktu lebih karena perlu mengundang warga dan tetangga yang berbatasan. &ldquo;Jadi ini nanti selesai sampai di Semampir dan Mojoroto. Setelah Lebaran baru lanjut sosialiasi di Kelurahan Bujel, Gayam, dan lain sebagainya,&rdquo; terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014500654/pj-gubernur-jawa-timur-bilang-bandara-internasional-dhoho-kediri-siap-dioperasikan">Pj Gubernur Jawa Timur Bilang, Bandara Internasional Dhoho Kediri Siap Dioperasikan</a> Proses penentuan batas masing-masing bidang milik warga tersebut menurutnya melibatkan beberapa pihak. Diantaranya, BPN Kota Kediri, Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung dari Kementerian PUPR, dan masyarakat terdampak. &ldquo;Terutama warga karena dia yang pemilik bidang tanahnya. Jadi ketika memasang patok juga harus melibatkan tetangga yang berbatasan dan aparat desa,&rdquo; ucapnya. Selain itu, mayoritas masyarakat yang terdampak penlok tahap II juga sebelumnya telah terdampak penlok tahap I. Sehingga, Tutur mengungkapkan, proses pengadaan tahap II lebih minim kendala. &ldquo;Mereka sudah paham prosesnya dan alhamdulillah lancar. Warga yang sudah kena juga sudah tahu ancang-ancang harganya,&rdquo; tandasnya.

Belum selesai dengan pembebasan penetapan lokasi (penlok) tahap I, panitia pengadaan tanah terus kebut pelaksanaan tahap II.

Tim Pengadaan Tanah Kebut Pematokan Tol Kediri-Tulungagung Tahap I dan II di Kota Kediri sebelum Lebaran, Ini Alasannya

sebelum lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sebelum lebaran

Berita Terkini

Presiden Prabowo Subianto Sudah Teken UU TNI yang Baru Sebelum Lebaran, tapi Naskahnya Belum Tersedia di Situs Resmi Pemerintah

Jika Anda ingin Momen Kumpul keluarga Aman dan Nyaman, Ini Top 3 Vaksin Wajib untuk si Kecil Sebelum Lebaran, Menurut Dokter Spesialis Anak

Bonus Hari Raya Ojol Harus Cair 7 Hari Sebelum Lebaran, Adakah Sanksi untuk Aplikator Jika Telat dan Tidak Dibayarkan?

Tim Pengadaan Tanah Kebut Pematokan Tol Kediri-Tulungagung Tahap I dan II di Kota Kediri sebelum Lebaran, Ini Alasannya

Download Aplikasi JawaPos.com