<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/227-boy-polda.jpg" alt="Artis Boy William usai diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembobolan kartu kredit di Mapolda Jatim, Surabaya, pada Rabu (22/7). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Artis Boy William usai diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembobolan kartu kredit di Mapolda Jatim, Surabaya, pada Rabu (22/7). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Artis Boy William dicecar 30 pertanyaan saat diperiksa Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai saksi terkait kasus pembobolan kartu kredit atau carding.  ”Tadi lumayan banyak. Lupa berapa. Sekitar 30 pertanyaan,” ujar Boy seperti dilansir dari Antara usai diperiksa di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim di Surabaya pada Rabu (22/7).  Boy mengaku menerima endorse tiket pesawat. Namun, hanya sekali dan tidak mengetahui berapa harga tiket tersebut. ”Soal kasus kemarin terbang ke Eropa. Tapi semuanya sudah aman dan sudah diberesin sama teman-teman di sini. Kami sudah datang sebagai saksi juga. Kalau nominalnya aku kurang tahu, tapi benar aku menerima tiket jasa pulang-pergi,” ucap Boy.  Boy juga mengungkapkan, dari empat pelaku, diya hanya mengenal dua orang yang bertemu untuk membahas endorse tersebut. ”Kenal tapi sama empat pelaku tidak kenal. Saya cuma kenal sama dua inisial S dan M. Itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal (persetujuan) ini. Mereka memberi saya jasa untuk terbang. Dari situ meeting dan kenal dari situ saja,” kata Boy.  Dengan adanya kasus pembobolan kartu kredit tersebut, Boy mengaku akan lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Sebab, dia adalah figur publik yang banyak diikuti orang.  ”Sekarang sih kalau melihat kayak gini, semoga semua figur publik dan ini untuk saya juga, kami akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga mengambil endorse-an,” tutur Boy.  Sementara itu, pemeriksaan terhadap Boy William sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Polda Jatim memutuskan menunda pemeriksaan demi keselamatan bersama.  Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah artis dan selebgram yang menjadi endorse akun tiketkekinian. Akun tersebut menjual promo tiket yang didapatkannya dengan cara membobol kartu kredit 500-an warga Jepang. Sejumlah artis dan selebgram yang diperiksa yakni Karin Novilda alias Awkarin, Gisella Anastasia, Tyas Mirasih, Ruth Stefanie, hingga Sarah Gibson.  Polda Jatim juga telah meringkus empat tersangka pembobolan kartu kredit. Lewat aksinya, para pembobol meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 32 ayat (1) juncto pasal 48 ayat (1) UU Informasi Transaksi Elektronik juncto pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau pasal 56 KUHP, dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IMRhtiTWx10  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XBKQTIySarA

Artis Boy William Dicecar 30 Pertanyaan Kasus Pembobolan Kartu Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/097-polda.jpg" alt="Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Lumajang Thoriqul Haq bersama istri almarhum Salim Kancil saat memenuhi panggilan Polda Jawa Timur di Surabaya, pada Kamis (9/7). Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Lumajang Thoriqul Haq dipanggil Polda Jawa Timur sebagai saksi kasus pencemaran nama baik atas laporan seorang pengusaha karena membela hak istri almarhum Salim Kancil.  ”Kami dipanggil teman-teman di Polda, di Dirreskrimsus. Berkenaan dengan laporan yang akan saya konfirmasikan siapa yang keberatan. Yang penting dari semua itu berkenaan dengan tanah yang digarap atau sawah yang digarap istrinya almarhum Salim Kancil,” ujar Thoriqul Haq seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jatim di Surabaya, pada Kamis (9/7).  Kasus tersebut bermula dari istri almarhum Salim Kancil yang mengaku dirugikan karena tanahnya diduga diserobot oleh pengusaha tambang. Thoriq menduga pemanggilannya berkaitan dengan kasus tanah yang mengakibatkan meninggalnya Salim Kancil.  ”Yang dulu kita ingat semua. Itu menjadi tragedi Salim Kancil dan meninggalnya almarhum Salim Kancil. Tanah itu sekarang menjadi polemik kembali. Ini saya dipanggil berkenaan dengan kasus tersebut,” ucap Thoriqul Haq.  Selain itu, Thoriqul Haq juga menyinggung tentang kasus penyerobotan tanah. Namun dia belum bisa memaparkan terlalu banyak. ”Salah satunya soal istilah penyerobotan. Nanti keterangan berikutnya dijelaskan istri almarhum,” kata Thoriqul Haq.  Sementara mengenai statusnya, dia mengaku hanya dimintai keterangan sebagai saksi. ”Saya dimintai keterangan. Iya nanti saya minta penjelasan dulu dari kepolisian. Ini saya sebagai saksi,” ujar Thoriqul Haq.  Sebelumnya, kasus itu bermula saat Bupati Lumajang ikut memperjuangkan tanah almarhum Salim Kancil. Dalam wawancaranya di channel youtube Lumajang TV, Thoriq mengatakan, jika pengusaha tambang pasir telah menyerobot tanah Salim Kancil yang bukan haknya. Pengusaha tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polda Jatim terkait pencemaran nama baik hingga akhirnya Thoriq dan keluarga almarhum Salim Kancil dipanggil untuk dimintai keterangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=spV_Eut9srw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs

Bupati Lumajang Dipanggil Polda Jatim Jadi Saksi Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Rizki Sadig. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2018 untuk tersangka Supriyono.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (6/2).  Kendati demikian, belum diketahui kaitan politikus PAN tersebut dengan perkara ini. KPK diduga sedang mendalami aliran suap serta konstruksi perkara ini lewat sejumlah saksi.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Supriyono diduga menerima uang sekira Rp 4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.  Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha. Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750 juta sejak 2014-2018.  Atas perbuatannya, Supriyono dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Agendakan Periksa Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/haji-lulung-sebagai-saksi-dua-kasus-korupsi_m_123373.jpeg" alt="Abraham Lunggana alias Haji Lulung" width="100%">
<figcaption>Abraham Lunggana alias Haji Lulung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Abraham Lunggana alias Haji Lulung dikabarkan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia sering bolak-balik kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Terakhir dia dimintai keterangan di kasus korupsi pengerjaan penyempurnaan gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada Dinas Parwisata dan Kebudayaan pada tahun 2012. Anggota DPRD DKI Jakarta itu diperiksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Lulung yang diperiksa sejak pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB itu mengaku hanya memberikan keterangan, klarifikasi, dan data saja terkait proyek yang tersebut. &ldquo;Hanya diminta keterangan dan klarifikais aja. Sama data juga," ucap Lulung di gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Ombudsman, Jakarta, Rabu (12/4). Dia juga berkata bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat tentang pembahasan proyek pengerjaan revitalisasi gedung Teater Kesenian Jakarta. "Saya kan terakhir jadi koordinator komisi B, makanya perlu dimintai keterangan. Saya sudah kasih semua data. Saya enggak pernah ikut-ikutan anggaran," ucap dia. Bukan hanya korupsi itu saja nama Lulung terseret. Di korupsi pengadaan alat digital education classroom diseluruh SMA di Jakarta Barat yang menggunakan APBD tahun 2014, nama dia juga sempat dipanggil sebagai saksi. Di perkara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baresmkrim Polri telah menetapkan Alex Usman dan G. F Posenti M. Marung alias (GM) atas kasus dugaan korupsi&nbsp; pengadaan alat printer dan scanner tiga dimensi di 25 sekolah SMAN/SMKN wilayah Jakarta Barat, pada tahun anggaran 2014 lalu dan merugikan negara sebesar Rp 67 miliar rupiah. Menurut Kasubdit I Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyan Jayamarta, sampai detik ini, status Haji Lulung di dua perkara itu masih sebagai saksi. "Yang bersangkutan sebagai saksi diperiksa," kata Adi ketika dikonfirmasi, Jumat (14/4). Saat disinggung apakah ada kemungkinan status Lulung bisa naik dari saksi ke tingkat selanjutnya, Adi enggan berandai-andai. "Kita dalami dulu kasus ini," tukas dia. (elf/JPG)

Haji Lulung Sebagai Saksi Dua Kasus Korupsi

sebagai saksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sebagai saksi

Berita Terkini

Artis Boy William Dicecar 30 Pertanyaan Kasus Pembobolan Kartu Kredit

Bupati Lumajang Dipanggil Polda Jatim Jadi Saksi Pencemaran Nama Baik

KPK Agendakan Periksa Anggota DPR Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig

Haji Lulung Sebagai Saksi Dua Kasus Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com