<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-tunggu-bukti-screenshot-pencemaran-nama-baik-bupati-meranti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Massifnya penggunaan media sosial, banyak masyarakat berlomba-lomba membuat konten viral. /Jpc</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran (SE) soal kewaspadaan terhadap penipuan. Hal itu dilakukan setelah maraknya aduan soal ASN yang menawarkan kemudahan kepada seseorang untuk diterima sebagai PNS pemkot. Warga yang mengetahui penipuan itu diminta melapor melalui kanal Whistle Blowing System (WBS).  Penipuan itu muncul seiring akan dibukanya pendaftaran formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejumlah oknum memanfaatkan momen itu. Berkedok sebagai ASN pemkot, mereka menawarkan peluang menjadi PNS. Tawaran itu tidak cuma-cuma. Peminatnya diminta menyiapkan sejumlah dana.  Modus lain yang ditawarkan adalah pindah posisi di OPD atau bagian yang lebih mentereng. Penipuan itu menyasar pegawai yang sudah bekerja di pemkot. Lagi-lagi hal ini dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari korban.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari mengatakan bahwa pemkot sudah mengeluarkan SE. Isinya meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi soal lowongan kerja di pemkot. ”Sudah beberapa kali kami menerima aduan soal hal itu. Yang jelas, kami pastikan itu tidak benar,” tegas Rachmad.  Modus penipuan pun terbilang rapi. Misal mencatut nama pejabat yang duduk di posisi strategis di pemkot. Agar lebih meyakinkan calon korban, mereka sengaja mengganti profil foto WhatsApp dengan foto pejabat. Jika tidak diteliti, calon korban bakal teperdaya.  ”Dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi, tidak ada pungutan atau permintaan uang yang mengatasnamakan sekretaris daerah atau pejabat yang berwenang menangani kepegawaian daerah atau pejabat lain di lingkungan Pemkot Surabaya,” ujar Rachmad.  BKPSDM menginstruksikan agar SE segera disampaikan ke seluruh pegawai dan masyarakat. Bagi warga yang hendak melapor, pemkot juga sudah menyediakan kanal Whistle Blowing System (WBS). ”Silakan melaporkan jika sudah ada yang merasa dirugikan,” papar Rachmad.  Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser mengatakan, selain melalui WBS, warga bisa melapor lewat aplikasi WargaKu dan Command Center 112. ”Masyarakat harus lebih waspada. Kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan, misal menawarkan kerja dengan sejumlah imbalan, maka harus berhati-hati,” terangnya.  Fikser mengungkapkan, sebelumnya ada oknum yang mengatasnamakan pejabat untuk membuat penetapan tentang izin pemakaian tanah (IPT). Dalam selebaran itu disebutkan bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya sudah menetapkan satu rumah di kawasan Sidotopo sebagai IPT. Selebaran itu pun dibubuhi dengan stempel dan nama pejabat DPBT Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu.  Padahal, DPBT Surabaya sudah dilebur dan dipecah menjadi badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD). Sementara jabatan Maria Theresia Ekawati Rahayu sudah berpindah ke badan kesatuan bangsa dan politik.  ---  Bentuk Penipuan Mengatasnamakan Pemkot Surabaya <ul> 	<li>Modus penipuan menggunakan WA, telepon, SMS, dan media sosial.</li> 	<li>Penipu mengatasnamakan jabatan sekretaris daerah dan kepala OPD seperti BKPSDM.</li> 	<li>Foto pejabat yang banyak bertebaran di internet dimanfaatkan untuk memikat korban.</li> 	<li>Tawaran dilakukan secara acak dengan nada yang akrab dan seolah-olah mengetahui kondisi korban.</li> 	<li>Penipu meminta imbalan atau uang muka hingga puluhan juta rupiah.</li> 	<li>Pemkot membuka kanal WBS, WargaKu, dan CC 112 untuk menerima keluhan warga yang tertipu.</li> </ul> Sumber: Pemkot Surabaya

Marak Aduan Penipuan Catut Nama Pejabat Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220717132032.jpg" alt="Dua pengunjung menunjukkan aplikasi PeduliLindungi kepada petugas keamanan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Dua pengunjung menunjukkan aplikasi PeduliLindungi kepada petugas keamanan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga yang belum melakukan vaksin booster dilarang masuk mal dan fasilitas publik mulai hari ini, Minggu (17/7). Aturan baru itu seiring dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/12263/436.8.5/2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.  SE itu diterbitkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (16/7). Terbitnya SE tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan atau Booster bagi Masyarakat.  SE wali kota itu berisi empat poin. Ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Juga, pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab tempat usaha/fasilitas publik/fasilitas umum se-Kota Surabaya. Selain itu kepada seluruh warga Kota Surabaya.  ”Selama masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) setiap orang wajib menggunakan masker dengan baik dan benar saat di dalam maupun di luar ruangan,” kata Eri pada poin pertama dalam surat edaran tersebut.  Sedangkan pada poin kedua, setiap orang berusia 18 tahun ke atas yang akan memasuki tempat usaha/fasilitas publik dan fasilitas umum, wajib telah mendapatkan vaksin dosis booster serta notifikasi hijau dalam aplikasi PeduliLindungi.  ”Kecuali bagi yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah,” lanjut Eri pada poin kedua.  Kemudian pada poin ketiga, dalam surat edaran tersebut Wali Kota Eri Cahyadi meminta percepatan vaksinasi dosis booster yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dibantu perangkat daerah terkait. ”Serta, melibatkan Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan sumber daya lainnya,” terang Eri.  Pada poin keempat, dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pada poin satu dan dua. Pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Salah satu warga yang batal masuk mal adalah Indah Ridnaningsih. Dia batal masuk mal Kaza karena belum vaksin booster.  ”Di aplikasi warnanya oranye. Nggak boleh masuk,” ujar Indah.  Indah pun berencana mendapatkan vaksin booster secepatnya. Sebab, mobilitasnya terganggu akibat belum vaksin booster. ”Kalau nggak boleh masuk gini ya susah,” kata Indah.

Masuk Mal di Surabaya Wajib Vaksin Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/eri-cover10.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya keluarkan surat edaran (SE) Wali Kota Nomor 451/7314/436.8.5/2022 mengenai Panduan Penyelenggaraan Ibadah dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada Masa Pandemi.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, SE tersebut di dalamnya terdapat imbauan agar pengumpulan atau penyaluran zakat fitrah, mal, infak, dan sedekah, yang disalurkan pengurus masjid dan masyarakat diharapkan disampaikan melalui nontunai atau lewat daring.  ”Pembayaran zakat, infak, mal, dan sedekah disalurkan melalui daring bertujuan untuk mencegah kerumunan jika dilakukan secara langsung maupun tunai,” kata Eri seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (28/4).  Untuk kegiatan takbiran, Wali Kota Eri Cahyadi mengimbau untuk mengumandangkannya di masjid/musala atau di rumah masing-masing. Apabila kegiatan takbir dilakukan di masjid atau musala, Eri meminta kepada takmir atau pelaksana takbiran untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.  Sementara itu, untuk pengeras suara yang digunakan pada saat pelaksanaan malam takbir, wali kota juga meminta agar pengurus atau takmir masjid menyesuaikan dengan aturan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.  Wali Kota Eri juga mengimbau aturan soal pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah agar dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka. Bagi yang melaksanakan salat Idul Fitri, wajib menerapkan prokes secara ketat, pengurus dan panitia masjid atau musala masing-masing membentuk satgas mandiri untuk memastikan prokes berjalan.  ”Jangan lupa bagi warga yang ikut berjamaah masing-masing membawa peralatan sendiri,” ujar Eri.  Sedangkan mengenai halalbihalal, Eri menjelaskan, warga Surabaya dibolehkan untuk kegiatan tersebut, asalkan sesuai dengan 100 persen dari kapasitas ruangan. Bila kegiatan halalbihalal berjumlah di atas 100 persen, wajib menyediakan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang dan tidak diperbolehkan makan atau minum yang disajikan di tempat.  ”Jangan lupa juga melaksanakan prokes lebih ketat dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air atau hand sanitizer secara berkala serta menjaga jarak,” ucap Eri.

Ini Panduan Penyelenggaraan Idul Fitri dari Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stop-pengguna-jalan-polisi-dan-bhayangkari-bagikan-takjil_m_217285.jpeg" alt="Pemkot Surabaya larang kegiatan bagi-bagi takjil di jalanan berdasar SE No 443/3584/436.8.4/2021 yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya larang kegiatan bagi-bagi takjil di jalanan berdasar SE No 443/3584/436.8.4/2021 yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemkot Surabaya melarang kegiatan bagi-bagi takjil. Hal tersebut berdasar SE (Surat Edaran) No 443/3584/436.8.4/2021 yang dikeluarkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Wakil Wali Kota Surabaya mengatakan, surat edaran yang telah dikeluarkan pemkot itu menjadi panduan pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Beberapa poin aturan larangan itu demi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  ”Untuk pembagian takjil di Surabaya saya kira nggak ada (pelanggar). Cukup tertib juga,” ungkap Armuji.  Selain larangan bagi-bagi takjil, lanjut Armuji, SE wali kota juga mengatur pelaksanaan salat tarawih dan penertiban rumah makan di Kota Surabaya.  Menurut Armuji, pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa komunitas dan elemen masyarakat aktif melakukan kegiatan bagi-bagi takjil di jalan menjelang buka puasa. Warga berhenti dan antre menunggu pembagian takjil di jalan. Sehingga, dulu sering terjadi kemacetan.  ”Sekarang ada larangan bagi-bagi takjil di jalan. Warga masih bisa bagi-bagi takjil dari rumah ke rumah atau door to door. Jadi sekarang menerima takjil tidak perlu bergerombol-gerombol seperti dulu. Makanya sekarang saya rasa cukup tertib,” ucap Armuji.  Dia menambahkan, kegiatan bagi-bagi takjil di masjid juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Hal itu untuk menghindari kerumunan agar tidak menimbulkan kenaikan kasus Covid-19. ”Intinya hindari kerumunan dan laksanakan protokol kesehatan agar tidak ada lonjakan dan klaster Covid-19 yang baru,” kata Armuji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU

Pemkot Surabaya Larang Bagi-Bagi Takjil di Jalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/ahyani-1.jpg" alt="Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Sekda Kota Surakarta Ahyani. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Sekda Kota Surakarta Ahyani. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surakarta mewajibkan pemudik lokal memiliki surat izin keluar/masuk (SIKM). Hal itu untuk memastikan pembatasan pemudik di tengah pandemi Covid-19.  Aturan itu sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor 067/1156 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Peran Satuan Tugas Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta.  Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Sekda Kota Surakarta Ahyani mengatakan, pemudik lokal maupun dari luar provinsi perlakuannya sama. Yakni diwajibkan membawa SIKM. Jika masyarakat yang melakukan perjalanan lintas kota, kabupaten, provinsi, atau negara tidak memiliki dokumen tersebut, wajib melakukan karantina selama lima hari di Solo Technopark (STP) atau tempat lain yang telah ditetapkan satgas setempat. ”Mengenai lokasi karantina, Pemerintah Kota Surakarta sejauh ini sudah menyediakan lokasi karantina di Solo Technopark yang berkapasitas sebanyak 200 orang,” tutur Ahyani seperti dilansir dari Antara.  Disinggung mengenai penjagaan di sejumlah titik masuk Kota Solo, Ahyani memastikan, tidak ada petugas di pintu masuk Kota Solo. Hal itu karena menyesuaikan aturan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.  ”Dalam aturan PPKM tersebut kan sudah menunjukkan daerah tujuan pemudik, keluarga yang dituju di mana, itu kan sebagai penjamin. Nanti kalau memang terindikasi, penjemputan tetap dilakukan seperti halnya tahun lalu,” terang Ahyani.  Sementara itu, pada SE tersebut juga tercantum aturan peniadaan mudik Lebaran bagi masyarakat mulai 1–17 Mei. Larangan itu dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja atau perjalanan dinas.  ”Selain itu juga kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal dunia, dan ibu hamil yang didampingi anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang,” kata Ahyani.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gT54AZ7D-eA

Pemkot Surakarta Wajibkan Pemudik Lokal Miliki SIKM

SE Wali Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SE Wali Kota

Berita Terkini

Marak Aduan Penipuan Catut Nama Pejabat Pemkot Surabaya

Masuk Mal di Surabaya Wajib Vaksin Booster

Ini Panduan Penyelenggaraan Idul Fitri dari Pemkot Surabaya

Pemkot Surabaya Larang Bagi-Bagi Takjil di Jalanan

Pemkot Surakarta Wajibkan Pemudik Lokal Miliki SIKM

Download Aplikasi JawaPos.com